Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok

1. copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020
Disampaikan pada Diskusi Publik “Perda Bukan Alat untuk
Menggalang Donasi Asing” yang diselenggarakan Jaringan
Wartawan Bogor, 10 Oktober 2019

2. Terdapat 12 Putusan MK yang terkait langsung dan tidak
langsung mengenai rokok.
Secara keseluruhan pengujian yang terkait langsung dengan
rokok:
UU No. 36 Tahun 2009 telah diuji ke MK sebanyak 7 (tujuh)
kali.
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diuji ke MK
sebanyak 2 (dua) kali.
Wujud Putusan MK, yaitu: 54/PUU-VI/2008, 6/PUU-VII/2009,
19/PUU-VIII/2010, 34/PUU-VIII/2010, 43/PUU-IX/2011, 55/PUU-
IX/2011, 57/PUU-IX/2011, 24/PUU-X/2012, 66/PUU-X/2012,
64/PUU-XI/2013, 71/PUU-XI/2013, dan 81/PUU-XV/2017
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

3. Sifat iklan jenis apa pun selalu bersifat
membujuk
Rokok masih merupakan komoditas
dan produk yang legal
Tidak ada larangan publikasi rokok dan
jual belinya.
Penyediaan TKM menjadi keharusan.
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

4. copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

5.  Pasal 6 ayat (2): Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja,
tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan dapat menyediakan
tempat khusus untuk merokok.
 Analisis berdasarkan Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011:
 Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009
bertentangan dengan UUD 1945.
 Penyediaan TKM menjadi keharusan.
 Adanya TKM sebagai pemenuhan asas proporsionalitas.
 Pasal 6 ayat (3) persyaratan TKM.
 Analisis berdasarkan PP No. 109 Tahun 2012Pasal 51 ayat (2) hanya
menysaratkan merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan
langsung dengan udara luar.
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

6.  Pasal 16 ayat (1) huruf b: Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan dilarang
menerima pensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok.
 Analisis berdasarkan PP No. 109 Tahun 2012”
 Pasal 36 ayat (2), hanya dilarang sponsor yang diliput media.
 Perda Kota Bogor telah mempersempit frasa dalam pasal, padahal Perda KTR
merupakan jenis delegasi.
 Pasal 16 ayat (2): .... dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok
tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ”disini tersedia rokok.
 Analisis berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009:
 Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga
termasuk perundang-undangan lainnya, tidak pernah menempatkan rokok sebagai
produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk
diperjualbelikan.
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

7. Tindaklanjut
hasil mediasi
dengan
KemenkumHAM
Adanya keterangan
akademik Pasal 56
ayat (2) UU No. 12
Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019.
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

8. Pasal 13: “larangan total iklan rokok bagi negara yang
memiliki "hambatan" konstitusional..pemberian sponsor
dan promosi dilakukan dengan mempertimbangkan
hukum yang berlaku di negara tersebut.”
Pasal kontradiktif: Pasal 30 negara tidak boleh melakukan
reservasi pasal dalam FCTC.
KTR dalam Perda Kota Bogor identik dengan spirit dalam
Pasal 8 FCTCKTR secara total.
5/19/2020copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id].

9. PUTUSAN
MK
PP No. 109
Tahun 2012
UU Kesehatan
dan Penyiaran
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

10. copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

11. Legislative review
Momentum yang tepat.
Konstalasi politik
Judicial Review
Sederhana dan cepat pengalaman: 3 (tiga)
bulan.
Otomatis setelah 90 hari pasca putusan Perda
tidak mempunyai kekuatan hukum.
copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

12.  Causa: adanya keberatan terhadap berlakunya suatu PUU yang
diduga bertentangan dengan suatu PUU yang lebih tinggi.
 Legal standing: kelompok masyarakat atau perorangan.
 Prosedur: diajukan langsung ke MA atau via PN yang sesuai
dengan kedudukan Pemohon.
 Alur JR:
1.diajukan pemohon
2.pemerinksaan berkas
3.pelengkapan berkas jika ada yang belum lengkap (wajib
dilengkapi dalam waktu 14 hari)
4.pemeriksaan dan putusan.copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020

13. 5/19/2020copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id].

14. copyright: [Ali Rido] [alirido@trisakti.ac.id]. 5/19/2020