Dokumen ini membahas tentang hubungan antara negara dan konstitusi, termasuk pengertian, unsur-unsur, teori terbentuknya negara, bentuk pemerintahan, serta tujuan dan fungsi negara. Ditekankan pentingnya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Makalah ini juga menjelaskan cita-cita dan visi negara Indonesia serta konsep-konsep konstitusi dan perbedaan dengan undang-undang dasar.

1. NEGARA DAN KONSTITUSI
I. PENDAHULUAN
Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena konstitusi merupakan
hukum dasar suatu negara. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga
didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dalam pembukaan
UUD 1945 pada alenia keempat.
Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian
negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara,
tujuan dibentuknya negara, fungsi negara, sifat-sifat negara, cita-cita, tujuan,
dan visi negara Indonesia, pengertian konstitusi, klasifikasi konstitusi,
kedudukan konstitusi, dan isi, tujuan, dan fungsi konstitusi.
II. RUMUSAN MASALAH
A. Apa pengertian negara?
B. Apa saja unsur-unsur negara?
C. Apa saja teori terbentuknya negara?
D. Apa saja bentuk-bentuk negara?
E. Apa tujuan dibentuknya negara?
F. Apa saja fungsi negara?
G. Apa saja sifat-sifat negara?
H. Apa cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia?
I. Apa pengertian konstitusi?
J. Apa saja klasifikasi konstitusi?
K. Apa kedudukan konstitusi?
L. Apa isi, tujuan, dan fungsi konstitusi?
1

2. III. PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara
Negara berasal dari kata state (Inggris), staat (Belanda), etat
(Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari bahasa latin yaitu status atau
statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap1. Negara diartikan
sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta kelompok sosial yang
menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya2.
Berikut beberapa pengertian Negara menurut para ahli:
1. Menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam
buku Ilmu Negara (1993), negara adalah suatu badan atau organisasi
hasil dari perjanjian masyarakat.3
2. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang
mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
dalam suatu wilayah.4
3. Menurut Roger F. Solta, negara adalah alat atau wewenang yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.
4. Menurut Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menjalankan
penertiban di dalam masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah
dengan diberikan kekuasaan memaksa.
Dalam disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk mengatur suatu wilayah.
1
Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009,
cet. Ke-1, h. 4.
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h.
777.
3
Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa,h. 4.
4
Ubaidillah,dkk, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, h.
48.
2

3. B. Unsur-unsur negara
Suatu negara harus memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsurunsur tersebut ada dua macam yaitu:
1. Unsur Konstitutif
a) Rakyat
Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh
rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah.
b) Wilayah
Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena
suatu negara harus memiliki batas teritorial yang jelas. Negara
harus memiliki batas yang jelas yang mencakup darat, laut dan
udara di atasnya.
c) Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas
memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama
didirikannya suatu negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi
dua bentuk,5 antara lain:
1) Sistem pemerintahan presidensil
Negara
yang
menganut
sistem
pemerintahan
presindensil biasanya berbentuk republik dengan presiden
sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
2) Sistem pemerintahan parlementer
Negara
dengan
sistem
pemerintahan
parlementer
dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih dari
parlemen partai yang memiliki kursi terbanyak. Kepala
pemerintahan tidak ikut campur dalam urusan pembentukan
pemerintahan.
2. Unsur deklaratif
5
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani., (Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007), cet. ke-3, h. 27-29.
3

4. Unsur deklaratif suatu negara adalah unsur yang tidak bersifat
mutlak. Yang termasuk unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara
lain, baik pengakuan de facto maupun de jure.Pengakuan de facto
adalah pengakuan atas adanya negara, yakni fakta bahwa suatu
masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur pokok negara6.
Sedangkan pengakuan de jure yakni suatu negara mendapatkan hak
dan kewajibannya untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu
negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.
C. Teori Terbentuknya Negara
Ada tiga teori terbentuknya negara. Teori-teori tersebut antara
lain7:
1. Teori kontrak sosial
Teori kontrak sosial beranggapan bahwa terbentuknya negara
didasarkan pada perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial
masyarakat Barat. Tokohnya antara lain Thomas Hobbes (1588-1679),
John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
2. Teori ketuhanan
Teori ketuhanan dikenal dengan doktrin teokratis. Teori ini
beranggapan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal
dari Tuhan serta raja dan keluarganya adalah keturunan Dewa.
3. Teori kekuatan
Teori kekuatan beranggapan bahwa suatu negara terbentuk karena
adanya dominasi negara yang kuat, melalui penjajahan. Yang
dimaksud melalui penjajahan adalah bahwa terbentuknya negara
karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki
kekuatan untuk membentuk sebuah negara.
D. Bentuk-bentuk Negara dan Pemerintahan
6
Wilayah, rakyat dan pemerintahan.
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007, cet. ke-3, hlm. 30-33.
7
4

5. 1. Bentuk-bentuk Negara
Secara umum, negara terbagi menjadi dua bentuk8, yaitu:
a. Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka, dan
berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan
mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi menjadi dua
sistem pemerintahan, yaitu:
1) Negara
kesatuan
dengan
sistem
sentralisasi;
sistem
pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; dalam sistem ini
kepala daerah diberi kesempatan untuk mengatur urusan
pemerintahan di wilayahnya sendiri.
Indonesia merupakan salah satu contoh negara kesatuan.
b. Negara serikat
Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara
bagian. Misalnya: Amerika Serikat, Australia, Kanada, India,
Swiss, dll.
2. Bentuk-bentuk Pemerintahan
Ada tiga macam bentuk pemerintahan, antara lain:
a. Monarki; ialah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja.
Seperti:
Inggris,
Swedia,
Denmark,
Belanda,
Norwegia,
Luxemburg, dan Jepang.
b. Oligarki; ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang
yang berkuasa dari kelompok tertentu.
c. Demokrasi; ialah bentuk pemerintahan yang bersandar pada
kedaultan rakyat. Misalnya Negara Indonesia.
E. Tujuan Negara
8
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007, cet. ke-3, h. 34-35.
5

6. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang
yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati
bersama. Tujuan negara dapat bermacam-macam, yaitu9:
1.
Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
2.
Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
3.
Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Menurut pandangan beberapa ahli, tujuan negara adalah sebagai
10
berikut :
1. Plato
Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia
perseorangan (individu) dan makhluk sosial.
2. Roger H. Soltau
Menurutnya,
tujuan
negara
adalah
memungkinkan
rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
3. Harold J. Laski
Tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat
mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.
4. Thomas Aquinas dan Agustino
Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan
aman dan tenteram dengan taat kepada pemimpin negara dan di bawah
pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah
berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.
5. Ibnu Arabi11
Tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya
dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak
asing.
6. Ibnu Khaldun
9
Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM,
Masyarakat Madani, Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta, 2007, h. 25.
10
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 41.
11
Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM,
Masyarakat Madani, Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta, 2007, h. 26.
6

7. Tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan
dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.
F. Fungsi Negara
Fungsi negara merupakan gambaran dari sebuah negara untuk
mencapai tujuan negaranya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas
suatu negara yang harus dilaksanakan.
Fungsi negara menurut para ahli12, antara lain: John Locke ada 3
yaitu fungsi legislatif (untuk membuat peraturan), fungsi eksekutif (untuk
melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif (untuk mengurusi urusan
luar negeri dan urusan perang serta damai). Sedangakan menurut
Montesquieu fungsi negara adalah fungsi legislatif (membuat undangundang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan fungsi
yudikatif (untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati atau disebut
fungsi mengadili). Di Indonesia menganut fungsi dari Montesquieu yang
populer dengan nama Trias Politika.
Selain fungsi di atas, ada juga fungsi minimum yang mutlak perlu
yaitu13:
1. Melaksanakan ketertiban (law and order); untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka
negara harus melaksanakan penertiban. Dan dapat dikatakan bahwa
negara bertindak sebagai stabilitator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini,
fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan
dari luar. Untuk ini dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
12
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 39-40.
13
Ubaidillah, dkk.Pendidikaan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,
Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, h. 55.
7

8. 4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan
keadilan.
G. Sifat-sifat Negara
Negara memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain14:
1. Sifat memaksa; sifat ini harus ada agar perundang-undangan ditaati
oleh seluruh warga Negara, dengan demikian timbulnya anarkisme
dapat dicegah. Sifat memaksa disini berarti memiliki kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal.
2. Sifat monopoli; Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama dari masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (totalitas); semua hal tanpa terkecuali,
mencakup kewenangan negara. Misalnya
peraturan perundang-
udangan seperti kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua
orang tanpa terkecuali.
H. Cita-cita, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia
1. Cita-cita
Bangsa indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan
negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atau negara
Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai
dengan amanat dalam Alenia II Pembukaan UUD 1945, yaitu negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
2. Tujuan
Dalam konteks negara Indonesia sendiri, tujuan dari negara ini
sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)
1945, yaitu: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
14
darah
Indonesia,
memajukan
A. Ubaedillah,dkk, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, h. 49.
8
kesejahteraan
umum,

9. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.”
Penjabaran selanjutnya tentang tujuan negara Indonesia
terdapat dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia.Dalam GBHN
1999-2004
Tap
MPR
No.
IV/MPR/1999
disebutkan
bahwa
penyelenggaraan bernegara bertujuan mewujudkan kehidupan yang
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia,
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa
yang beradab, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu
lima tahum ke depan15.
3. Visi
Adapun visi negara Indonesia dalam Tap MPR No.
VII/MPR/200116 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang
damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah
NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mendiri,
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran
hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
I. Pengertian Konstitusi
Secara bahasa, konstitusi berasal dari kata Constiture (Prancis),
Constitution (Inggris), Constitutie (Belanda) yang artinya membentuk,
menyusun, menyatakan. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud
adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan
suatu negara.17Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan sesuatu yang
bersifat luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis maupun
15
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 44.
16
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, h. 44.
17
Sri Janti dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, Yogyakarta: Graha ilmu, h. 83
9

10. tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit,
konstitusi adalah hukum dasar tertulis (Undang-undang Dasar).
Beberapa pendapat ahli hukum mengenai persamaan dan
perbedaan konstitusi dan UUD adalah sebagai berikut :
1. L. J. Van Apeldoorn
Menurutnya, konstitusi dan UUD itu berbeda, konstitusi
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.Sedangkan UUD
adalah bagian tertulis dari konstitusi.
2. Sri Sumantri
Sri Sumantri berpendapat bahwa keduanya sama, sesuai dengan
praktik ketatanegaraan di beberapa negara termasuk Indonesia.
Menurut Sovernin Lohman, konstitusi meliputi tiga unsur, yaitu:18
1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat
(kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan
masyarakat untuk membina negara dan pemerintah.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan
warga negara sekaligus penentu batas-batas hak dan kewajiban warga
negara dan alat-alat pemerintahannya.
3. Konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dirumuskan konstitusi
adalah sebagai berikut:
1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan
kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya
dari suatu sistem politik.
3. Suatu diskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
J. Klasifikasi Konstitusi
18
A. Ubaidillah, dkk.,Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta:
IAIN Jakarta Press, h. 82.
10

11. 1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
a. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi dalam bentuk dokumen
yang
memiliki
“kesakralan
khusus”
dalam
proses
pembentukannya.
b. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas
dasar adat-istiadat dan perumusannya tidak memerlukan proses
yang panjang.
2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku
a. Konstitusi Fleksibel adalah konstitusi yang dapat diamandemen
tanpa prosedur khusus. Bersifat elastis dan diubah dengan cara
yang sama seperti undang-undang.
b. Konstitusi Kaku yaitu konstitusi yang membutuhkan prosedur
khusus dalam pengamandemennya. Memiliki kekhususan yaitu
mempunyai
kedudukan
yang
tinggi
dibanding
perundang-
undangan dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau
persyaratan yang berat.
3. Konstitusi Derajat-Tinggi dan Konstitusi Tidak Sederajat
a. Konstitusi derajat-tinggi merupakan konstitusi yang berkedudukan
tertinggi dalam negara dan mempunyai beberapa syarat yang berat
dalam perubahan konstitusi.
b. Konstitusi tidak sederajat adalah suatu konstitusi yang derajatnya
seperti konstitusi derajat tinggi namun tidak mempunyai syarat
yang berat. Dalam proses perubahan konstitusi ini sama halnya
perubahan undang-undang yang lain.
4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan
a. Konstitusi serikat adalah konstitusi pada bentuk negara serikat.
Sistem pembagian antara pemerintah negara serikat dan negara
bagian diatur dalam konstitusi serikat.
b. Konstitusi kesatuan yaitu konstitusi pada negara kesatuan. Tidak
dijumpai pembagian kekuasaan karena pemerintahan terpusat pada
pemerintah pusat yang termuat dikonstitusi kesatuan.
11

12. 5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensil dan Konstitusi Sistem
Pemerintahan Parlementer
a. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensil merupakan konstitusi
yang mengatur negara dengan ciri-ciri sebuah negara presidensil
(presiden tidak berwenang pada kekuasaan legislatif, dll).
b. Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sebuah
konstitusi yang mengatur negara parlementer (perdana menteri dan
cabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dll).
K. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi mempunyai kedudukan terpenting dalam kehidupan
ketatanegaraan. Konstitusi menjadi barometer bernegara dan berbangsa
yang penuh dengan bukti sejarah perjuangan pendahulu. Konstitusi secara
umum berisi norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok
bernegara.
Konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda dalam tujuan, isi dan
bentuknya, namun tetap mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu
sebagai:19
1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar
Konstitusi berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam
kehidupan bernegara sehingga konstitusi berkedudukan sebagai hukum
dasar. Jadi konstitusi menjadi (a) dasar adanya sebuah lembaga, (b)
sumber kekuasaan dari setiap lembaga Negara, (c) dasar adanya dan
sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.
2. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi
Pada umumnya konstitusi mempunyai kedudukan sebagai
hukum tertinggi dalam tata hukum negara. Hal ini berarti bahwa
aturan-aturan dalam konstitusi berkedudukan tertinggi dibandingkan
aturan yang lainnya. Sehingga aturan yang ada dibawah konstitusi
harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan dalam konstitusi
19
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta:PT. Bumi Aksara, hal. 68
12

13. L. Isi, tujuan dan fungsi konstitusi
1. Isi konstitusi
Hakekat (esensi=inti) sebuah konstitusi (tertulis) sangatlah
penting karena UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen
formal, yang berisi:
a) Hasil perjuangan bangsa diwaktu lampau;
b) Merupakan tingat-tingkat tertingi perkembangan ketatanegaraan
sebuah bangsa;
c) Pandangan-pandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa;
d) Suatu cita hukum (rechtsidee) yang menjadi panutan/panduan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Tujuan Konstitusi
Konstitusi adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya,
maka tujuan konstitusi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan
yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau
kemakmuran bersama.
Mourice Hourion berpendapat tujuan konstitusi adalah untuk
menjaga
keseimbangan
antara
ketertiban,
kekuasaan
dan
kebebasan.Sementara itu G.S. Diponolo merumuskan tujuan konstitusi
adalah kekuasaan, perdamaian, keamanan, ketertiban, kemerdakaan,
keadilan, serta kesejahteraan.20
3. Fungsi konstitusi
Menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi Negara memiliki fungsifungsi sebagai berikut.
a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara.
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ Negara dengan
warga Negara.
20
Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009, h. 34-37.
13

14. d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara
ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan Negara.
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan
yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara.
f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan
identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of
ceremony.
g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
IV. KESIMPULAN
A. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
B. Unsur-unsur Negara meliputi unsur konstitutif yaitu rakyat, wilayah dan
pemerintah, serta unsur deklaratif meliputi pengakuan Negara lain.
C. Ada tiga teori terbentuknya Negara yaitu teori kontrak social, teori
ketuhanan, dan teori kekuatan.
D. Bentuk Negara ada dua, yaitu kesatuan dan serikat. Sedangkan bentuk
pemerintahan ada tiga, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi.
E. Tujuan negara dapat bermacam-macam, yaitu : memperluas kekuasaan,
menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum.
F. Fungsi negara merupakan gambaran dari sebuah negara untuk mencapai
tujuan negaranya.
G. Sifat-sifat Negara itu memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.
H. Cita-cita Negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur. Visi Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia
yang damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera .Tujuan Negara
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
14

15. tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
I. Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
J. Klasifikasi konstitusi adalah konstitusi tertulis-konstitusi tidak tertulis,
konstitusi fleksibel-konstitusi kaku, konstitusi tinggi-konstitusi tidak
sederajat, konstitusi serikat-konstitusi kesatuan, konstitusi pesidensialkonstitusi parlementer.
K. Kedudukan konstitusi yaitu sebagai hukum dasar dan hokum tertinggi.
L. Isi konstitusi adalah hasil perjuangan bangsa diwaktu lampau, tingattingkat tertingi perkembangan ketatanegaraan sebuah bangsa, pandanganpandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa, serta cita-cita
hukum (rechtsidee) yang menjadi panutan/panduan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Tujuan konstitusi juga untuk mencapai dan mewujudkan
tujuan yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau
kemakmuran bersama. Fungsi konstitusi adalah pembatas kekuasaan
negera, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara dan antara organ
Negara dengan masyarakat, sumber legitimasi, pengalih kewenangan,
fungsi simbolik, sarana pengendalian masyarakat dan sarana pembaruan
masyarakat.
V. PENUTUP
Demikan makalah yang dapat kami susun.Kami menyadari bahwa
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu kritik dan saran
yang membangun sangat kami harapkan, demi kesempurnaan makalahmakalah kami selanjutnya.Semoga makalah ini bermanfaat.Aamiin.
15

16. DAFTAR PUSTAKA
Srijanti, dkk.2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.
Ubaidillah, dkk. 2000. Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN
Jakarta Press.
Azyumardi
Azra.
2007.Pendidikan
Kewarganegaraan
(Civic
Education)
Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta.
Winarno, S.Pd., M.Si. 2008.Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan
Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.Jakarta : PT Bumi Aksara.
Hardjono. 2009.Legitimasi Perubahan Konstitusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
16