Dokumen tersebut membahas tentang konsep, sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia. Esensi dan urgensi konstitusi dijelaskan sebagai pedoman dan batasan bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia meliputi amandemen UUD 1945 untuk mendukung demokrasi dan HAM.

1. NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL
UNDANG- UNDANG DASAR (UUD) NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD
Dr. Mira Veranita., M.Si
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

2. Aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang
mengatur bagaimana pemerintah dijalankan
Bagian/Isi dari Konstitusi

3. • Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
• Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
• Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
• Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
Nilai dan Norma Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-undangan di Bawah UUD

4. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam
Kehidupan Berbangsa-Negara
Indonesia

5. Konstitusi? Kontitusi mengandung permulaan dari segala
peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa
konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai
negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai
peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD,
2001).
Oxford Advanced Learner’s Dictionary:
1) the system of laws and basic principles that a state, a country or
an
organization is governed by;
2) the condition of a person’s body and how healthy it is;
3) the way something is formed or organized
4) the act of forming something
KBBI:
1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
(undang-undang dasar dan sebagainya)
2. Undang-undang dasar suatu negara
KONSTITUSI
?

6. Definisi Konstitusi
Pendapat Uraian
Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say,
(CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definiterights”
C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the
power of
the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted”
Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in
common,
(Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government
Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution
(Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the
association and all its members is prescribed
Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say,
(CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definite
rights”
C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the
power of
the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted”
Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in
common,
(Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government
Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution
(Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the
association and all its members is prescribed

7. Urgensi Konstitusi? Fungsi Konstitusi
• Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam
menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;
• Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang
dicitacitakan tahap berikutnya;
• Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem
ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga
negaranya;
• Menjamin hak-hak asasi warga negara

8. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik
tentang Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia

9. Sumber Historis
Manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala
- Thomas Hobbes (1588-1879) -
Homo homini lupus Bellum omnium contra omnes
(man is a wolf to [his fellow] man) (war of all against all)
yang kuat mengalahkan yang lemah perang semua lawan semua
Factum subjectionis
(it subjection)
rakyat menyerahkan kekuasaannya Factum unionis
kepada penguasa untuk menjaga (it union)
perjanjian rakyat Perjanjian antara sesama manusia

10. Sumber Historis
Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang
terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama.
Divine right yang menyatakan bahwa Munculnya raja-raja tiran, berkuasa
penguasa di bumi merupakan pilihan sewenang-wenang dan menindas rakyat
Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak
tertandingi.
Akibat pemerintahannya yang absolut,
Louis XIV berkuasa dengan sewenang- Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari
wenang, hal itu menimbulkan keseng- (Le Roi Soleil) atau Louis yang Agung
saraan dan penderitaan yang luar biasa (Louis le Grand, atau Le Grand Monarque)
pada rakyat

11. Mengapa diperlukan konstitusi dalam
kehidupan berbangsa-negara?
Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi
kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk
menjamin hak-hak dasar warga negara.
Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik
untuk menjamin hak-hak rakyat.
- Naoki Kobayashi -

12. Sumber Sosiologis
Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi
negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan,
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri
dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely”
- Lord Acton -

13. Sumber Politis
Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara.
Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka
konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga
kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu
bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam
hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

14. Sumber Politis
Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut
Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis
Kerajaan Inggris, sebagai negara konstitusional tetapi • Dalam arti sempit, konstitusi tidak
memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. merupakan suatu dokumen atau
seperangkat dokumen yang berisi
aturan-aturan dasar untuk
menyelenggarakan negara; dan
Konstitusi merupakan seperangkat peraturan tertulis
dan tidak tertulis yang bertujuan membangun • Dalam arti luas, konstitusi
kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi- merupakan peraturan, baik tertulis
fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi maupun tidak tertulis, yang
hubungan antara mereka, dan mendefinisikan
menentukan bagaimana lembaga
negara dibentuk dan dijalankan.
hubungan antara negara dan warga negara (individu).

15. Dinamika dan Tantangan
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia

17. Tantangan Konstitusi Indonesia
Waktu Peristiwa
Pertengahan 1997 • Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat
• Gelombang unjuk rasasecara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-
daerah
21 Mei 1998 • Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya
• Awal era reformasi di tanah air.
Pertengahan 1998 Tuntutan reformasi
• Mengamandemen UUD NRI 1945;
• Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik
• Indonesia;
• Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia
(HAM),
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
• Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah;
• Mewujudkan kebebasan pers; dan
• Mewujudkan kehidupan demokrasi.

18. Alasan Amandemen UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang
demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan
penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka
peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup,
dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).
“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara,
Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan
pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang
Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.
Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
18 Agustus 1945
POLITEKNIK
eLBajo
-COIIOOUS-

20. Esensi dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia

21. Esensi Konstitusi Indonesia
Constituer Pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah
(membentuk atau pembentukan) sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan
Membentuk suatu negara - Hamid S. Attamimi -
Konstitusi berarti menjadi dasar UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki
pembentukan suatu negara kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara
• Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki
posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia
Tanpa konstitusi, negara tidak • Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum
mungkin terbentuk bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

23. Oleh karena secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan
dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka jika
ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD
NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang
tersebut terhadap UUD NRI 1945.

24. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya
penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak di mana:
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan
undang-undang”.
- Pasal 23A UUD NRI 1945 -
• Pajak Pusat, melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
• Pajak Daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD,
penerimaan Pajak Daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah

26. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap • Pendapatan negara tidak rentan terhadap
pendapatan negara merupakan sinyal positif karena gejolak harga komoditas sumber daya alam;
dan berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung • Pendapatan negara yang didominasi
penerimaan (less dependent) terhadap PNBP yang salah satunya perpajakan berarti aktivitas ekonomi berjalan
adalah penerimaan sumber daya alam. dengan baik.
Jika kemudian banyak Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang
fasilitas publik masih belum menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak
memadai dikarenakan sistem mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya.
perencanaan, prioritas
program, pelaksanaan
kegiatan dan inovasi belum
berjalan baik karena Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga
keterbatasan anggaran, maka keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak
program kerja yang kepada negara.
dijalankan lebih banyak Sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak
kepada kegiatan rutin dan yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat
berdampak kecil saja. untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

27. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini
karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis
besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam Pasal 28 ayat 5 berbunyi “Untuk menegakkan
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan”.
Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang
dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945.
TUGAS Anda :
Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam UUD NRI 1945,
contoh, Pasal 23 A tentang pajak. Selanjutnya carilah undang-undang sebagai pelaksanaan atas
ketentuan tersebut. Analisis apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan
maksud ketentuan yang ada di UUD NRI 1945 tersebut? Adakah isinya yang bertentangan?
Hasil diskusi akan kita bahas di minggu yang akan datang.

28. Hatur Nuhun
mirave2198@gmail.com
_mirave21
Mirave21
Mira Veranita
085860802777