Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tentang perilaku advokat dalam menjalankan profesi hukum. Dokumen ini membahas sejarah perkembangan kode etik advokat di Indonesia, ketentuan-ketentuan umum kode etik, dan poin-poin penting seperti kewajiban advokat dalam menjunjung martabat profesi serta hubungan dengan klien dan rekan sejawat.

1. Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Kode Etik Advokat
Indonesia
[Materi 11]
Dosen,
Dr. Horadin Saragih, SH., M.Hum
1

2.  Advokat adalah orang yang berpraktek
memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan
undang-undang ‘ini’, yang berlaku, baik
sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat
Hukum, Pengacara Praktek ataupun
sebagai Konsultan Hukum, (Kode Etik
Advokat Indonesia, selanjutnya disebut
KEAI).
2

3. O Teman sejawat adalah orang atau orang yang
menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
O Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan
warga negara Indonesia yang menjalankan praktek
hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
O Advokat asing yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menjalankan
profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib
mentaati kode etik ini [Pasal 6 KEAI];
3

4. Kode Etik Advokat
Dalam perkembangannya di Indonesia dikenal
beberapa kode etik, antara lain:
1. Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia
(IKADIN) , disahkan Munas Advokat
Indonesia I tanggal 10 November 1985;
2. Kode Etik Bersama IKADIN, Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan
Penasihat Hukum Indonesia(IPHI),
ditetapkan di Jakarta tanggal 8 April 1996;
4

5. 3. Kode Etik Advokat Indonesia, selanjutnya disebut
(KEAI) dibuat bersama IKADIN, AAI, IPHI,
Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia
(HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM), disahkan di Jakarta tanggal 23 Mei
2002;
4. Kongres Advokat Indonesia (KAI) I Tahun 2008,
dengan SK No. 08/KAI-I/V/2008, menetapkan
Kode Etik Advokat Indonesia, ditetapkan di
Jakarta tanggal 30 Mei 2008;
5

6.  Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai
hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang
menjamin dan melindungi namun membebankan
kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan
bertanggung jawab dalam menjalankan
profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara
atau masyarakat dan terutama kepada dirinya
sendiri, (alinea kelima pembukaan KEAI).
6

7.  Kode Etik Advokat adalah pengaturan
tentang perilaku anggota, baik dalam
interaksi sesama anggota atau rekan
anggota organisasi advokat lainnya
maupun dalam kegiatan dimuka
pengadilan, baik beracara di dalam
maupun di luar pengadilan, (Martiman P,
2000)
7

8. Kode Etik Advokat, dapat
dikelompokkan dalam:
1. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian
advokat umumnya;
2. Kode etik dalam hubungan advokat dengan klien;
3. Kode etik dalam hubungan dengan teman
sejawat;
4. Kode etik dalam cara bertindak menangani
perkara;
5. Kode etik dalam hubungan advokat terhadap
hukum, undang-undang, kekuasaan dan para
pejabat pengadilan.
8

9.  Sistematika KEAI:
1. (Bab I), Ketentuan Umum,
2. (Bab II), Kepribadian Advokat,
3. (Bab III), Hubungan dengan klien,
4. (Bab IV/V), Hubungan dengan teman sejawat
dan sejawat asing,
5. (Bab VI), Cara bertindak menangani perkara,
6. (Bab VII), Ketentuan-ketentuan lain tentang
kode etik,
7. (Bab VIII/IX), pelaksanaan kode etik dan
Dewan Kehormatan,
8. (Bab X/XI/XII), KE dan DK, aturan peralihan,
penutup.
9

10. Point-point penting dalam
KEAI
 Kepribadian Advokat:
o Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat
dan bantuan hukum kepada setiap orang yang
memerlukan jasa dan atau bantuan hukum
dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai
dengan kehaliannya dan bertentangan dengan
hati nuraninya,
o Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan
karena perbedaan SARA , jenis kelamin,
keyakinan politik dan kedudukan sosialnya;
o Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi
profesi advokat sebagai profesi terhormat
(officium nobile).
10

11.  Hubungan dengan klien:
o Advokat dalam perkara-perkara perdata
harus mengutamakan penyelesaian
dengan jalan damai,
o Advokat tidak dibenarkan memberikan
keterangan yang dapat menyesatkan klien
mengenai perkara yang sedang
dirurusnya,
o Advokat harus menolak mengurus
perkara yang menurut keyakinannya tidak
ada dasar hukumnya;
11

12.  Hubungan dengan teman
sejawat:
o Advokat tidak diperkenankan menarik
atau merebut seorang klien dari teman
sejawat.
o Apabila klien hendak mengganti Advokat,
maka Adokat yang baru hanya dapat
menerima perkara itu setelah menerima
bukti pencabutan pemberian kuasa
kepada Advokat semula dan berkewajiban
mengingatkan klien untuk memenuhi
kewajibannya apabila masih ada terhadap
advokat semula;
12

13.  Cara bertindak menangani
perkara:
o Surat-surat kepada teman sejawat dalam
suatu perkara yang dibuat dengan
membubuhkan catatan Sans Prejudice,
tidak dapat ditunjukkan kepada hakim;
o Advokat tidak dibenarkan mengajari atau
mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan
pihak lawan,
13

14. o Advokat bebas mengeluarkan
pernyataan-pernyataan atau pendapat
yang dikemukakan dalam sidang
pengadilan dalam rangka pembelaan
dalam suatu perkara yang menjadi
tanggung jawabnya, baik dalam sidang
terbuka maupun sidang tertutup yang
dikemukakan secara proporsional dan
tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki
immunitas hukum baik perdata maupun
pidana;
14

15.  Ketentuan lain tentang
KEAI
o Pemasangan iklan semata-mata untuk
menarik perhatian orang dilarang,
termasuk pemasangan papan nama yang
berlebihan,
o Kantor Advokat atau cabangnya yang
diadakan disuatu tempat yang dapat
merugikan kedudukan dan martabat
Advokat, tidak dibenarkan,
15

16. o Advokat dapat mengundurkan diri dari
perkara yang akan dan atau diurusnya
apabila timbul perbedaan dan tidak
dicapai kesepakatan tentang cara
penanganan perkara dengan klien;
16