materi-pkn-kelas-x-semester-2

1. Materi PKN Kelas X Semester 2 : DASAR
NEGARA DAN KONSTITUSI
KETERKATAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi
1. Pengertian Dasar Negara
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata ³dasar´ (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkan
dengan negara (dasar negara), kata ³dasar´ berarti pedoman dalam mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.
Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis
konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma
tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam
TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPR No.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978.
Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPR
No.XVIII/MPR/1998.
2. Pengertian Konstitusi
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa
menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitan
pemakaian istilah ³Undang-Undang Dasar´ adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu
naskah tertulis, karena semua Undang-Undang dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah
³constitution´ lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yang
mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan
tertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama; dalam
penjelasan UUD 1945 dikatakan : ³Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian
hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di
sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun
tidak tertulis´. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan
tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu
negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan
menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau
Undang-Undang Dasar.
KONSTITUSI NEGARA
1. PENGERTIAN KONSTITUSI
Secara etimologis, istilah konstotusi berasal dari bahasa perancis ³ Constituer´ yang artinya
membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa
belanda Konstitusi disamakan denganistilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet = Undang-undang)
Berikut ini endapat beberapa ahli mengenai pengertia kunstitusi, Yaitu ;

2. a. Herman Heller
Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang Dasar. Konstitusi tidah hanya
bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian sosiologisdan politis.
b. Oliver Cromwell
Undang-undang Dasar itu merupakan ³instrumen of govermen´, yaitu bahwa Undang-undang dibuat
sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, Konstitusi identik dengan Undang-undang
dasar.
c. F. Lassalle
Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kaekuasaan yang terdapat didalam
masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat, misalnya
kepala negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai, dan sebagainya.
d. Prayudi Atmosudirdjo
Konstitusi adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan,
Konstitusi merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu bangsa.
Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu :
1. Konstitusi dalam arti sempti, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar.
2. Konstitusi dalan arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan
hukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi.
Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
bearnegara mempunyai sifat ;
a. Merupakan kebiasaan yang berulangkali dalam prektek penyelenggaaraan Negara.
b. Tidak beartentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-undang Dasar dan bearjalan sejajar.
c. Diterima oleh rakyat negara.
d. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam
Undang-undang Dasar.
Konstitusi sebagiai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan
bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut
kedalam norma hukum dibawahnya.
Apabila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiaski, maka dasar negara
pancasila sebagai Staatfundamentalnorm/norma fundamental negara, dan undang-undang dasar
negara 1945 sebagai staatgrundgesetz / aturan dasar / pokok negara.
ISI KONSTITUSI NEGARA
1. SIFAT DAN FUNGSI KONSTITUSI
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). Konstitusi negara memiliki
sifat fleksibel / luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai
perkembangan jaman /dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigit / kaku
apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun.
Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan
kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan
dalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah
itu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi.
Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diarti kan sebagai 1)

3. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2) Undang-undang Dasar suatu negara.
Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu
negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati
posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjadi
tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para
pendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara ( the founding
fathers ). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan
negara menuju tujuannya.
2. ISI / SUBSTANSI KONSTITUSI
Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hana memuat garis-garis besar sebagai
instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan
negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asng lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada
undang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui,
maupun dicabut.
Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusimemuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikt :
1. Organisasi Negara. Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif dan
Yudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal dengan
pemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran
yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah Undang-undang dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.

4. Persamaan Kedudukan Warga Negara ( I.
Kewarganegaraan RI )
a. Rakyat Dalam Suatu Negara
Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara & tunduk pada
kekusaan negara itu
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan
yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum
dengan pemerintah.
* Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk & bukan
penduduk.
1.Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara
(menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut
sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia
karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.
2.Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk
sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.
* Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara
& bukan warga negara.
1.Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara,
dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh
melalui proses naturalisasi.
2.Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara
hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana
mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
b. Asas Kewarganegaraan
Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :
1. Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
2. Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki
hak-hak :
1. Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
2. Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)
Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan
menurut Asas :
1. Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana ia
dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A,
walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
2. Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari

5. orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B,
maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).
c. Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara
dan Penduduk :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang.
Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling
tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu :
A. Golongan Eropa, yang terdiri atas :
1. Bangsa Belanda,
2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga
Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.
B. Golongan Timur Asing, yang terdir atas :
1. Golongan Cina (Tionghoa), dan
2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).
C. Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:
1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan
2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya
dengan golongan Indonesia asli.

6. Persamaan Kedudukan Warga Negara ( II.
Kedudukan WN & Pewarganegaran di
Indonesia )
a. Kedudukan Warga Negara
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan
kewajiban yang dimiliki.
Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik
yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial ± budaya maupun hankam.
b. Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),
2. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945,
alinea II),
3. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV),
4. Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
5. Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
6. Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
7. Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
8. Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
9. Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
10.Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).
c. Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
a. Hak dibidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu
organisasi sosial politik.
b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir
pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.
c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan
yang layak, dan hak untuk berusaha.
d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan,
mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.
d. Tanggungjawab Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Bertanggungjawab Terhadap :
a. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.
b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil
c. Hukum dan pemerintahan RI.
d. Usaha pembelaan negara.
e. Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

7. e. Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia :
1. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebih
dahulu berlaku (berlaku surut),
2. Kelahiran (asas ius soli),
3. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun),
4. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
5. Pewarganegaraan (naturalisasi),
6. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
7. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius
sanguinis),
8. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg orang
asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
Syarat ± Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12/2006
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling
singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun
1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 th/lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
f. Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
2. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang
bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri,
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing,
7. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus
bukan dalam rangka dinas negara.

8. PENGERTIAN POLITIK
Istilah politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota, sehingga istilah politik menunjuk
adanya hubungan khusus antarmanusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul atuiran,
kewenangan, legalitas dan kekuasaan.
Menurut Prof.Miriam Budihardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut
penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Politik memuat konsep-konsep pokok tentang
negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan
(policy) dan pembagian (distribution) atau alokasi (alocation).
Sedangkan menurut Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai proses interaksi antara
pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal
dalam satu wilayah tertentu.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara
yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan
tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu
kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari
pelaku.
FUNGSI POLITIK
Fungsi Politik adalah
y Perumusan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik
suatu negara. Fungsi ini umumnya dijalankan oleh LSM atau kelompok-kelompok
kepentingan.
y Pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari
berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dsalam berbagai
alternatif kebijakan. pelakunya dalah Partai Politik.
y Pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif
kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih,
diantaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. pelakunya adalah lembaga eksekutif
bersama dengan legislatif.
y Penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pihak yang berwenang. Pelaku fungsi ini adalah aparat birokrat atu PNS.
y Pengawasan pelaksanaan kebijakan< adalah fungsi mnyelaaraskan perilaku masyarakat
atau pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dan
norma-norma yang berlaku, atau fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku nya dalah
lembaga hukum atau peradilan.
Fungsi Politik yang lain
Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan
bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa

9. perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi
sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut;
1. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di
kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik,
administrative, dan yudisial tertentu.
2. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan
pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi,
mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
3. komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui
berbagai struktur yang ada dalam system politik.
PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Sistem adalah Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen,
Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait
dan fungsional.
Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara,
tata, rencana, skema, prosedur atau metode.
Politik adalah cara yang ditentukan oleh seorang individu atau suatu kelompok untuk mencapai
sesuatu.
Politik berasal dari kata ³ polis´ (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan
pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa ³pengamatan
pertama ± tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah
semacam asosiasi.
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja
dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka
yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan ± hubungan antara
manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun
wewenang.
Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan
dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yang
langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

10. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
macam macam sistem politik yang hendak di uraikan sesungguhnya merupakan tipe atau model
yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai negarayang
disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya.
ALMOND & POWELL,MEMBAGI 3 KATEGORI SISTEM POLITIK YAKNI:
y sistem sistem primitif yang bekerja dengan sebentar sebentar istirahat.sistem politik ini
sangat kecil kemungkinanya untuk mengubah perananya menjadi terspesialisasi atau lebih
otonom.sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar samar dan bersifat
keagamaan.
y sistem sistem tradisional dengan struktur struktur bersifat pemerintahan politik yang
berbeda beda dan satu kebudayaan ³subyek´
y sistem sistem modern dimana struktur struktur politik yang berbeda beda berkembang
dan mencerminkan aktivitas budaya politik.
ALFIAN mengklasifikasikan sistem politik terbagi 4 yaitu :
y sistem politik otoriter/totaliter
y sistem politik anarki
y sistem politik demokrasi
y sitem politik demokrasi dalam transisi.
kata demokrasi dalam politik memiliki makna umum yaitu,adanya perlindungan hak asasi
manusia,menjunjung tinggi hukum,tunduk terhadap kemampuan orang banyak ,tanpa mengabaikan
golongan kecil agar tidak timbul diktator mayoritas.
pada setiap sistem politik negara negara dunia,akan selalu dijumpai adanaya struktur
politik.struktur politik didalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antara
komponen komponen yang membentuk bangunan politik.struktur politik sebagai bagian dari
struktur yang pada umunya selalu berkenaan dengan alokasi nilai nilai yang bersifat otoritatif,yaitu
yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
permasalahan politik menurut AFIAN dapat dikaji melalui berbagai pendekatan,yaitu dapat didekati
dari sudut kekuasaan,strukjtur politik,komunikasi politik,konstitusi,pendidikan,dan sosialisasi
politik,pemikiran dan kebudayaan politik.
sistem politik yang pada umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik ,
yakni infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

11. Suprastruktur dan Infrastruktur politik
Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di
dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan
keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya
kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.
Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-
lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang
akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sedangkan Infrastruktur Politik adalah Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media
massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media
Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya. melalui
infrastruktur politik ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai
input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan
keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.