Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn

21,819 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
304
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn

  1. 1. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi ~> Divya Iganing S. ~> Kristia Sekar R. ~> Nofiana Eka P. ~> Pungky Ayu K. (04) (07) (09) (11)
  2. 2. A. Pengertian Dasar Negara a. Pengertian Dasar Negara Dasar negara adalah suatu norma tertinggi yang merupakan sumber bagi pembentukan tata hukum dan peraturan perundangan di suatu negara.
  3. 3. b. Kedudukan Dasar Negara 1) Dasar negara berkedudukan sebagai falsafah negara Menunjukkan kedudukan dasar negara dalam pola pikir dan pola sikap falsafati sebuah bangsa dan negara. 2) Dasar Negara Berkedudukan Sebagai Norma Fundamental Negara Norma dasar sebuah negara adalah tata nilai dasar yang dianut dan hidup dalam jiwa suatu bangsa. 3) Dasar Negara Berkedudukan sebagai Pendirian Hidup Dengan berkedudukan ini, dasar negara menjadi rujukan utama dalam olah batin sebuah bangsa dan menjadi dasar praktik lahir dalam tindakan sebuah negara. 4) Dasar Negara Berkedudukan Sebagai Ideologi Bangsa Ideologi adalah suasana batin yang tersusun dalam seperangkat keyakinan tentang penyelenggaraan dan pengorganisasian sebuah negara.
  4. 4. C. Fungsi Dasar Negara Dasar negara atau ideologi negara memiliki fungsi sebagai berikut : 1) Dasar untuk berdirinya kedaulatan negara Setiap negara yg berdiri & berdaulat harus memenuhi persyaratan konstitutif & deklaratif. Salah satu pernyataan yg paling mendasar akan dalam pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara adlah dasar negara 2) Dasar Kegiatan dalam penyelenggaraan negara Penyelenggara negara dalam mewujudkan cita – cita & tujuan nasional harus berdasarkan pada dasar negara.
  5. 5. D. Berbagai Macam Dasar Negara 1. Sosialisme Ideologi yg berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. 2. Liberalisme Ideologi yg berpahaman kebebasan. Manusia dipandang sebagai makhluk yg bebas dan rasional. Pemerintah harus didasarkan pada persetujuan rakyat. 3. Marxisme- Komunisme Merupakan jenis sosialisme yg mengajarkan tentang teori pertentangan kelas. Dalam konsep ini, negara hendaknya dipimpin & lebih mengutamakan buruh atau diktator proletariat. Menurut ajaran ini, suatu tujuan dapat dicapai dengan cara menghalalkan semua jalan.
  6. 6. 3) Dasar dan sumber hukum nasional Selain menjadi sumber bagi perundangan negara serta norma tertinggi dalam suatu negara sehingga semua kegiatan negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku 4) Dasar bagi hubungan antarwarga negara Semua aktivitas negara harus didasarkan pada dasar negara. Dengan demikian, kebebasan individu tidak merusak semangat kerja sama antara warga begitu pula sebaliknya kerja sama antarwarga tidak bolemeusak lbbasan individu.
  7. 7. Nilai yang terkandung di dalam komunisme menurut Bidiardjo : 1. Monoisme -> prinsip yg menolak keberadaan strata dalam masyarakat 2. Kekerasan dianggap sebagai cara atau alat yg sah untuk mencapai suatu tujuan 3. Semua alat negara digunakan untuk mewujudkan tujuan komunisme. 4. Fasisme Bentuk dari kediktatoran yg dapat dipersamakan dengan otoritarian. Di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan hal lain yang bersifat mengerikan, terutama dalam hal pengabaian hak asasi warga negara. 5. Fundamentalisme Ideologi untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam negara.
  8. 8. E. Dasar Negara Republik Indonesia Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yg sesuai dengan nilai budaya, sosial & nasionalisme bangsa dalam mewujudkan cita- cita & tujuan negara adalah Pancasila. Nilai atau asas yg terkandung dalam Pancasila diantaranya : 1. Gotong Royong -> bekerja bersama sama untuk kepentingan bersama 2. Kekeluargaan -> adanya penghormatan & penghargaan terhadap hak & kewajiban anggota masyarakat. 3. Musyawarah dalam menentukan keputusan yg menyangkut orang banyak. 4. Keseimbangan & keselarasan -> adanya keseimbangan antara jasmani & rohani, keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan masyarakat, serta kehidupan pribadi dengan alam sekitar. 5. Bhineka Tunggal Ika -> adanya toleransi antara suku bangsa yg berbeda & antarumat beragama 6. Kebersamaan hidup -> Seseorang tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dengan orang lain secara bersama – sama.
  9. 9. 2. Konstitusi Negara A. Pengertian konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti “membentuk”. Kata tersebut memiliki padanan kata dalam bahasa inggris, yaitu constitute yang berarti mengangkat, mendirikan dan menyusun. Dalam konteks sebuah negara konstitusi tersebut bermakna membentuk, menyusun, dan mengelola sebuah negara.
  10. 10. Peranan Pancasila sebagai dasar negara : 1. Mengarahkan & membimbing kepada cita- cita & tujuan bangsa. 2. Mempersatukan bangsa Indonesia yg memiliki keanekaragaman suku bangsa & memelihara kerukunan antarumat beragama, dll. Kedudukan & Fungsi Pancasila bagi bangsa & negara 1. Dasar Negara Sebagai dasar negara, Pancasila memili pengertian sebagai cita- cita hukum bangsa Indonesia dan cita- cita moral bangsa Indonesia. 2. Kepribadian Bangsa Indonesia Merupakan tatanan kehidupan seluruh bangsa Indonesia yg secara menyeluruh terpola pada nilai yg dimiliki & diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. 3. Pandangan Hidup Merupakn pemersatu bangsa dalam mencapai kesejahteraan. 4. Perjanjian luhur bangsa Indonesia Merupakan perjanjian antar rakyat Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan & telah mampu membuktikan kebenarannya dlm sejarah perjuangan bangsa Indonesia
  11. 11. Secara istilah, kata konstitusi berarti serangkaian hukum yang berlaku di sebuah negara. Dalam buku Corpus Jurist Scundum volume 16 dijelaskan konstitusi memiliki dua makna, yaitu 1) Konstitusi aalah aturan / hukum dasar dalam menciptakan dan membangun suatu sistem pemerintah. Aturan hukum dasar tersebut menjadi acuan perangkat negara untuk mengetahui wewenang dan kekuasaan mereka. 2) Konstitusi adalah kontrak sosial yang mengikat seluruh warga negara dan mencerminkan negara itu sendiri. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu 1) Konstitusi secara sempit, merupakan undang – undang dasar yaitu suatu dokumen yang berisi aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara. 2) Konstitusi secara luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. • b. Kedudukan Konstitusi Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan – aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan •
  12. 12. Kedudukan tersebut adalah sebagai berikut • Sebagai hukum dasar Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan – aturan pokok mengenai penyelenggara negara yaitu badan – badan / lembaga – lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan. • Sebagai hukum tertinggi Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan – peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian aturan – aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat pada konstitusi.
  13. 13. Bagan Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA Bagan Lembaga Negara Sesudah Perubahan UUD 1945 UUD 1945 BPK DPD + DPR Forum MPR Presiden & Wapres MK + MA Yudikatif Komisi Yudisial & KPU
  14. 14. c. Macam – macam, unsur – unsur, dan sifat konstitusi Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam. 1) Konstitusi tertulis yaitu suatu naskah yang menjabarkan kerangka dan tugas – tugas pokok dari badan – badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan – badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang – undang dasar. 2) Konstitusi tidak tertulis yaitu merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. • Unsur – unsur konstitusi menurut pendapat Lohman (dalam Farida Indrati Suprapto) 1. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah. 2. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah. 3. Konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.
  15. 15. D. Tujuan konstitusi • Pada umumnya , konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang wenang serta dapay menjamin hak hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan konstitusionalisme. • Konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang perintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat . • Negara negara Asia dan Afrika pada dasarnya menerima konstitusionalisme , seperti Filipina dan Indonesia yang memiliki UUD sebagai suatu dokumen yang bermakna khas dan juga merupakan salah satu atribut yang melambangkan kemerdekaannya . Adapun negara negara yang menganut ajaran (paham) komunisme pada umumnya menolak konstitusionalisme disebabkan negara berfungsi ganda , yaitu : 1. mencerminkan kemenangan kemenangan yang sudah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan pencatatan normal . 2. UUD memberikan kerangka dan dasar hukum untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat yang dicita citakan.
  16. 16. E. Isi Konstitusi a) b) c) d) e) Konstitusi suatu negara pada umumnya berisi tentang hal hal berikut : Gagasan politik , moral dan keagamaan , serta perjuangan bangsa. Contohnya,Pernyataan konstitusi Jepang 1947 dan Pembukan UUD Republik Indonesia 1945. Ketentuan organisasi negara , memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif ,eksekutif, dan yudikatif , maupun dengan badan-badan negara yang lain. Ketentuan hak-hak asasi manusia , memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan . Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar , memuat aturanaturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan . Ada kalanya konstitusi memuat larangan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi undang-undang dasar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya seorang ditaktor. Sebagai contoh , UUD negara Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme yang sudah ditetapkan dalam UUD sebab bila menjadi negara kesatuan , dikhawatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru.
  17. 17. F. Pembentukan Konstitusi Pembentukan konstitusi atau undang undang dasar pada setiap negara berbeda beda . Ada yang sengaja , ada yang secara revolusi , pemberian dari penguasa , maupun dengan cara evolusi. 1) Konstitusi yang pembentukannya sengaja dibenruk berarti UUD dilakukan setelah negara tersebut berdiri. 2) Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD setelah mendapat persetujuan rakyat dengan cara permusyawaratan. 3) Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa , misalnya seorang raja memberikan UUD kepada rakyatnya atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbul revolusi sehingga dibuatlah UUD yang dapat membatasi kekuasaan raja . 4) Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi berarti pembuatan UUD didasarkan pada adanya perubahan-perubahan secara perlahan-lahan sehingga UUD yang lama menjadi tidak berlaku lagi.
  18. 18. 3. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi • Dasar negara Republik Indonesia adalah PANCASILA • Pancasila dapat disebut juga norma dasar, norma pertama, norma fundamental negara atau pokok kaidah negara yang fundamenntal • Pokok pikiran persatuan yang merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila • Pokok pikiran keadilan sosial yang merupakan perwujudan dari sila kelima pancasila • Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan dari sila keempat Pancasila • Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  19. 19. Pokok-pokok pikiran di atas dijelaskan dalam batang tubuh UUD: • Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan pokok pikiran yang keempat, dijabarkan dalam pasal 29 ayat (1) dan dan (2), serta amandemen kedua UUD 1945 pasal 28E ayat (1) dan pasal 28I ayat (1) • Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan pokok pikiran yang keempat, dijabarkan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28-34 • Sila ketiga: Persatuan Indonesia yang merupakan pokok pikiran yang pertama, dijabarkan dalam pasal 1 ayat (1), Pasal 18, 18A, dan 18B, Pasal 35B, Pasal 36A, 36B,36C, dan 36D • Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang merupakan pokok pikiran yang ketiga, dijabarkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 • Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pokok pikiran kedua, dijabarkan dalam pasal 33 dan 34.

×