Pendapatan negara dan hibah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, sumber daya alam, dan hibah dari pihak lain. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan perpajakan dan non-perpajakan, dengan pajak menjadi kontributor terbesar. Penerimaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.

1. PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH

2. Iuran rakyat (pungutan kepada
masyarakat) kepada kas negara
berdasarkan undang - undang dengan
tiada mendapat balas jasa secara
langsung
PAJAK

3. INDIKATOR MAKRO YANG
MEMPENGARUHI PENDAPATAN
NEGARA
Harga Minyak
Internasional
(ICP)
Pertumbuhan
ekonomi
Inflasi
Nilai Tukar
Lifting Minyak
Bumi

4. No Jenis Pendapatan Negara Faktor yang Mempengaruhi
1 PPh Migas Indonesian Crude Price (ICP), lifting, dan kurs
2 PPh Non Migas inflasi dan pertumbuhan ekonomi
3 PPN dan PPnBM inflasi dan pertumbuhan ekonomi
4 Pajak Bumi dan Bangunan pertumbuhan ekonomi
5 Cukai inflasi, pertumbuhan ekonomi, produksi rokok, dan produksi MMEA
6 Pajak Lainnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi
7 Bea Masuk kurs dan volume impor
8 Bea Keluar kurs dan volume impor
9 PNBP SDA Migas ICP, kurs, lifting, harga gas, dan volume produksi gas
10 PNBP SDA Non Migas pertumbuhan ekonomi dunia dan kebijakan pemerintah terkait
pengelolaan SDA non migas
11 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Langsung:
laba BUMN, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pay out ratio
(POR) masing-masing BUMN
Tidak langsung:
inflasi, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan dunia
12 PNBP K/L jumlah jenis layanan yang dipungut PNBP, volume layanan, tarif
layanan, dan kualitas pemberian layanan
13 Pendapatan BLU
volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan

5. STRUKTUR PENDAPATAN
NEGARA DAN HIBAH

6. PERBANDINGAN STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA

7. JENIS-JENIS PENDAPATAN NEGARA
DAN HIBAH
UU NO 17 TAHUN 2003

8. PENERIMAAN PERPAJAKAN
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 1983
sebagaimana sempurnakan terakhir dengan UU No. 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tatacara
Perpajakan
“Kontribusi Wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran Rakyat”

9. UNSUR PAJAK
• Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
• Tidak mendapatkan jasa timbal balik
• Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan
umum
• Pemungutan pajak dipaksakan
• Fungsi Budgeter, Regulatif dan Distributif

10. FUNGSI
PAJAK
Fungsi
Anggaran
(Budgetair)
Fungsi
Mengatur
(Regulerend)
Fungsi
Stabilitas
Fungsi
Redistribusi
Pendapatan

11. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
• Adil
•Tidak mengganggu perekonomian
• Berdasarkan UU
•Efisien
•Sistem Sederhana

12. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

13. MENURUT ADAM SMITH
Asas Convinience of
Payment
Asas
Certainty
Asas
Equality
Asas
Efficiency

14. PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM
APBN
Menurut Peraturan Perundang-undangan
tentang APBN:
Penerimaan Perpajakan adalah semua
penerimaan Negara yang terdiri atas
pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan Internasional

15. Dasar Hukum Penerimaan Perpajakan
• UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
• UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.
• UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
• UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
• UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
• UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
• UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
• UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
• UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

16. PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Menurut UU nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan
PPh adalah pajak yang dikenakan
terhadap subyek pajak atas
penghasilan yang diterima dalam
satu tahun pajak

17. JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN
DALAM APBN
PPh Migas
PPh Non-
Migas

18. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
UU No 42 tahun 2009

19. PPN Masukan
Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) karena:
• Perolehan Barang Kena Pajak (BKP)
• Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP)
• Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
• Impor BKP

20. PPN Keluaran
Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh PKP yang melakukan :
• Penyerahan BKP
• Penyerahan JKP
• Ekspor BKP berwujud
• Ekspor BKP Tidak Berwujud
• Ekspor JKP

21. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPnBM)
(UU No 42 tahun 2009 )

22. Pasal 5
PPnBm merupakan Pajak yang dikenakan
terhadap penyerahan BKP yang tergolong
mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam
daerah pabean
Pasal 8
Ditetapkan tarif PPnBM paling rendah
10% paling tinggi 200 %. Khusus ekspor
BKP Barang Mewah pajak dikenakan 0 %.

23. PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

24. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 Tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-undang Nomor 12
tahun 1994 Tentang PBB
PBB adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek
yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
Keadaan subyek tidak ikut menentukan
besarnya pajak

25. Sektor PBB
Sektor
Perkotaan
Sektor
pedesaan
Sektor
Perkebunan
Sektor
Perhutanan
Sektor
Pertambangan
Migas dan
Pertambangan
Umum

27. Cukai adalah pungutan Negara yang
dikenakan terhadap barang-barang
yang mempunyai sifat atau karakteristik
yang ditetapkan dalam undang-undang
cukai.
(UU Nomor 39 tahun 2007)

28. Sifat atau karakteristik barang kena
Cukai (BKC)
• Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan
• Peredarannya perlu diawasi
• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak
negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
• Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan
negara demi keadilan dan keseimbangan

29. UU Nomor 11
Tahun 1995
UU Nomor 39 tahun
2007 pasal 4 tentang
Cukai
BKC terdiri dari:
• Etil alkohol atau etanol
• Minuman yang mengandung etil
• Hasil tembakau

30. PAJAK LAINNYA
• Bea Materai
• Pendapatan Penjualan Benda Materai
• Pajak tidak langsung lainnya
• Bunga Penagihan PPh
• Bunga Penagihan PPN
• Bunga Penagihan PPnBM
• Bunga Penagihan Pajak

31. BEA MASUK
Bea Masuk adalah pungutan Negara yang
dikenakan terhadap Barang yang di Impor
(pasal 1 ayat 15 UU No. 17 Tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 10 tahun
1995 tentang kepabeanan)

32. Fungsi Bea Masuk
• Mencegah kerugian industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang impor
tersebut;
• Melindungi pengembangan industri barang sejenis
dengan barang impor tersebut di dalam negeri.
• Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri
dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
• Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang
berasal dari negara yang memperlakukan barang
ekspor Indonesia secara diskriminatif.

33. BEA KELUAR
Bea keluar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun
2006 tentang perubahan kedua atas UU
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang ekspor.

34. • Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam
negeri
• Melindungi kelestarian sumber daya alam
• Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup
drastis dan komoditi ekspor tertentu
dipasaran internasional; dan
• Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu
di dalam negeri.

35. PAJAK DI DAERAH
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
pemerintah daerah menerima sejumlah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana
tersebut disebut dengan dana bagi hasil

37. PERKEMBANGAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN

38. Rasio penerimaan Perpajakan terhadap PDB ( tax ratio )
2002 - 2013

39. Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan
Hibah
2002 - 2013

40. Perkembangan Penerimaan Negara dan Belanja Negara
2002 - 2013

41. Kontribusi Perpajakan Terhadap
Kebutuhan Fiskal

42. Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 – 2013
(triliun rupiah)

43. PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK
Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

44. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang
Terutang;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP yang Terutang;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang
berlaku pada masingmasing kementerian/lembaga.

45. Jenis – Jenis PNBP
• Penerimaan dari Sumber daya Alam
• Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
• PNBP lainnya

46. PNBP SDA Migas
Penerimaan SDA Migas merupakan bagian pemerintah
atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan
kontrak production sharing (KPS)
Sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; Penerimaan SDA Migas dibagi hasilkan ke
daerah penghasil dengan proporsi tertentu

47. PNBP SDA Non-Migas
• Sumber penerimaan :
1. Pendapatan pertambangan umum
2. Pendapatan kehutanan
3. Pendapatan perikanan
4. Pendapatan pertambangan panas
bumi

48. Pendapatan Bagian Pemerintah
atas Laba BUMN
Bersumber dari bagian Pemerintah atas laba bersih
setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan
Perseroan terbatas lainnya
Dividen BUMN merupakan laba BUMN tahun lalu
setelah hasil RUPS

49. PNBP Lainnya
Klasifikasi :
1. Pendapatan penjualan dan sewa
2. Pendapatan jasa
3. Pendapatan Bunga
4. Pendapatan kejaksaan dan peradilan
5. Pendapatan pendidikan
6. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil
korupsi
7. Pendapatan iuran dan denda
8. Pendapatan lain-lain

50. Penerimaan BLU
Penerimaan yang berasal dari kegiatan
pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa

51. PNBP yang dibagi hasilkan kepada
daerah

53. HIBAH

54. Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah
lainnya, perusahaan Negara/Daerah, Masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus
menerus.

55. Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun
2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta
Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang tata cara
pemberian hibah kepada daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem
Akuntansi Hibah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

56. Jenis Hibah
Hibah yang direncanakan
Hibah yang tidak direncanakan

57. Bentuk Hibah
• Uang tunai
• Uang Pembiayaan Kegiatan
• Non tunai

58. Sumber Hibah dalam Negeri
• Lembaga keuangan dalam Negeri
• Lembaga Non Keuangan dalam negeri
• Pemerintah Daerah
• Perusahaan Asing yang berdomisili dan
melakukan kegiatan di wilayah RI
• Lembaga lainnya
• perorangan

59. Sumber Hibah Luar Negeri
• Negara asing
• Lembaga dibawah PBB
• Lembaga Multilateral
• Lembaga Keuangan Asing
• Lembaga Non Keuangan Asing
• Lembaga keuangan Nasional yang berdomisi
dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah RI
• Perorangan