SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH
Iuran rakyat (pungutan kepada
masyarakat) kepada kas negara
berdasarkan undang - undang dengan
tiada mendapat balas jasa secara
langsung
PAJAK
INDIKATOR MAKRO YANG
MEMPENGARUHI PENDAPATAN
NEGARA
Harga Minyak
Internasional
(ICP)
Pertumbuhan
ekonomi
Inflasi
Nilai Tukar
Lifting Minyak
Bumi
No Jenis Pendapatan Negara Faktor yang Mempengaruhi
1 PPh Migas Indonesian Crude Price (ICP), lifting, dan kurs
2 PPh Non Migas inflasi dan pertumbuhan ekonomi
3 PPN dan PPnBM inflasi dan pertumbuhan ekonomi
4 Pajak Bumi dan Bangunan pertumbuhan ekonomi
5 Cukai inflasi, pertumbuhan ekonomi, produksi rokok, dan produksi MMEA
6 Pajak Lainnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi
7 Bea Masuk kurs dan volume impor
8 Bea Keluar kurs dan volume impor
9 PNBP SDA Migas ICP, kurs, lifting, harga gas, dan volume produksi gas
10 PNBP SDA Non Migas pertumbuhan ekonomi dunia dan kebijakan pemerintah terkait
pengelolaan SDA non migas
11 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Langsung:
laba BUMN, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pay out ratio
(POR) masing-masing BUMN
Tidak langsung:
inflasi, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan dunia
12 PNBP K/L jumlah jenis layanan yang dipungut PNBP, volume layanan, tarif
layanan, dan kualitas pemberian layanan
13 Pendapatan BLU
volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan
STRUKTUR PENDAPATAN
NEGARA DAN HIBAH
PERBANDINGAN STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA
JENIS-JENIS PENDAPATAN NEGARA
DAN HIBAH
UU NO 17 TAHUN 2003
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 1983
sebagaimana sempurnakan terakhir dengan UU No. 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tatacara
Perpajakan
“Kontribusi Wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran Rakyat”
UNSUR PAJAK
• Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
• Tidak mendapatkan jasa timbal balik
• Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan
umum
• Pemungutan pajak dipaksakan
• Fungsi Budgeter, Regulatif dan Distributif
FUNGSI
PAJAK
Fungsi
Anggaran
(Budgetair)
Fungsi
Mengatur
(Regulerend)
Fungsi
Stabilitas
Fungsi
Redistribusi
Pendapatan
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
• Adil
•Tidak mengganggu perekonomian
• Berdasarkan UU
•Efisien
•Sistem Sederhana
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
MENURUT ADAM SMITH
Asas Convinience of
Payment
Asas
Certainty
Asas
Equality
Asas
Efficiency
PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM
APBN
Menurut Peraturan Perundang-undangan
tentang APBN:
Penerimaan Perpajakan adalah semua
penerimaan Negara yang terdiri atas
pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan Internasional
Dasar Hukum Penerimaan Perpajakan
• UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
• UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.
• UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
• UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
• UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
• UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
• UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
• UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
• UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Menurut UU nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan
PPh adalah pajak yang dikenakan
terhadap subyek pajak atas
penghasilan yang diterima dalam
satu tahun pajak
JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN
DALAM APBN
PPh Migas
PPh Non-
Migas
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
UU No 42 tahun 2009
PPN Masukan
Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) karena:
• Perolehan Barang Kena Pajak (BKP)
• Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP)
• Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
• Impor BKP
PPN Keluaran
Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh PKP yang melakukan :
• Penyerahan BKP
• Penyerahan JKP
• Ekspor BKP berwujud
• Ekspor BKP Tidak Berwujud
• Ekspor JKP
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPnBM)
(UU No 42 tahun 2009 )
Pasal 5
PPnBm merupakan Pajak yang dikenakan
terhadap penyerahan BKP yang tergolong
mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam
daerah pabean
Pasal 8
Ditetapkan tarif PPnBM paling rendah
10% paling tinggi 200 %. Khusus ekspor
BKP Barang Mewah pajak dikenakan 0 %.
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 Tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-undang Nomor 12
tahun 1994 Tentang PBB
PBB adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek
yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
Keadaan subyek tidak ikut menentukan
besarnya pajak
Sektor PBB
Sektor
Perkotaan
Sektor
pedesaan
Sektor
Perkebunan
Sektor
Perhutanan
Sektor
Pertambangan
Migas dan
Pertambangan
Umum
Cukai adalah pungutan Negara yang
dikenakan terhadap barang-barang
yang mempunyai sifat atau karakteristik
yang ditetapkan dalam undang-undang
cukai.
(UU Nomor 39 tahun 2007)
Sifat atau karakteristik barang kena
Cukai (BKC)
• Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan
• Peredarannya perlu diawasi
• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak
negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
• Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan
negara demi keadilan dan keseimbangan
UU Nomor 11
Tahun 1995
UU Nomor 39 tahun
2007 pasal 4 tentang
Cukai
BKC terdiri dari:
• Etil alkohol atau etanol
• Minuman yang mengandung etil
• Hasil tembakau
PAJAK LAINNYA
• Bea Materai
• Pendapatan Penjualan Benda Materai
• Pajak tidak langsung lainnya
• Bunga Penagihan PPh
• Bunga Penagihan PPN
• Bunga Penagihan PPnBM
• Bunga Penagihan Pajak
BEA MASUK
Bea Masuk adalah pungutan Negara yang
dikenakan terhadap Barang yang di Impor
(pasal 1 ayat 15 UU No. 17 Tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 10 tahun
1995 tentang kepabeanan)
Fungsi Bea Masuk
• Mencegah kerugian industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang impor
tersebut;
• Melindungi pengembangan industri barang sejenis
dengan barang impor tersebut di dalam negeri.
• Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri
dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
• Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang
berasal dari negara yang memperlakukan barang
ekspor Indonesia secara diskriminatif.
BEA KELUAR
Bea keluar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun
2006 tentang perubahan kedua atas UU
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang ekspor.
• Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam
negeri
• Melindungi kelestarian sumber daya alam
• Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup
drastis dan komoditi ekspor tertentu
dipasaran internasional; dan
• Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu
di dalam negeri.
PAJAK DI DAERAH
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
pemerintah daerah menerima sejumlah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana
tersebut disebut dengan dana bagi hasil
PERKEMBANGAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Rasio penerimaan Perpajakan terhadap PDB ( tax ratio )
2002 - 2013
Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan
Hibah
2002 - 2013
Perkembangan Penerimaan Negara dan Belanja Negara
2002 - 2013
Kontribusi Perpajakan Terhadap
Kebutuhan Fiskal
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 – 2013
(triliun rupiah)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK
Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang
Terutang;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP yang Terutang;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang
berlaku pada masingmasing kementerian/lembaga.
Jenis – Jenis PNBP
• Penerimaan dari Sumber daya Alam
• Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
• PNBP lainnya
PNBP SDA Migas
Penerimaan SDA Migas merupakan bagian pemerintah
atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan
kontrak production sharing (KPS)
Sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; Penerimaan SDA Migas dibagi hasilkan ke
daerah penghasil dengan proporsi tertentu
PNBP SDA Non-Migas
• Sumber penerimaan :
1. Pendapatan pertambangan umum
2. Pendapatan kehutanan
3. Pendapatan perikanan
4. Pendapatan pertambangan panas
bumi
Pendapatan Bagian Pemerintah
atas Laba BUMN
Bersumber dari bagian Pemerintah atas laba bersih
setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan
Perseroan terbatas lainnya
Dividen BUMN merupakan laba BUMN tahun lalu
setelah hasil RUPS
PNBP Lainnya
Klasifikasi :
1. Pendapatan penjualan dan sewa
2. Pendapatan jasa
3. Pendapatan Bunga
4. Pendapatan kejaksaan dan peradilan
5. Pendapatan pendidikan
6. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil
korupsi
7. Pendapatan iuran dan denda
8. Pendapatan lain-lain
Penerimaan BLU
Penerimaan yang berasal dari kegiatan
pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa
PNBP yang dibagi hasilkan kepada
daerah
HIBAH
Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah
lainnya, perusahaan Negara/Daerah, Masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus
menerus.
Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun
2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta
Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang tata cara
pemberian hibah kepada daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem
Akuntansi Hibah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Jenis Hibah
Hibah yang direncanakan
Hibah yang tidak direncanakan
Bentuk Hibah
• Uang tunai
• Uang Pembiayaan Kegiatan
• Non tunai
Sumber Hibah dalam Negeri
• Lembaga keuangan dalam Negeri
• Lembaga Non Keuangan dalam negeri
• Pemerintah Daerah
• Perusahaan Asing yang berdomisili dan
melakukan kegiatan di wilayah RI
• Lembaga lainnya
• perorangan
Sumber Hibah Luar Negeri
• Negara asing
• Lembaga dibawah PBB
• Lembaga Multilateral
• Lembaga Keuangan Asing
• Lembaga Non Keuangan Asing
• Lembaga keuangan Nasional yang berdomisi
dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah RI
• Perorangan
Pendapatan negara dan hibah

More Related Content

What's hot

M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaerlina na
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahMutoharoh Mut
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahDadang Solihin
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianSiti Sahati
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmDr. Zar Rdj
 
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMALatihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMASiti Mugi Rahayu
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik Dadang Solihin
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 

What's hot (20)

M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesia
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan Pembangunan
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMALatihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 

Similar to Pendapatan negara dan hibah

2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajaknatal kristiono
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajakYan Chen
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiasprtmnyd
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan finalDuni Rusnercih
 
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdf
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdfPengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdf
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdfHidayatulLaela
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxHadiPrasetyo13
 
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Moehammad Bambang Soegeng
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKNur An'nisa
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmardi1390
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakandessayti
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 

Similar to Pendapatan negara dan hibah (20)

2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
Mat brev-a
Mat brev-aMat brev-a
Mat brev-a
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesia
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdf
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdfPengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdf
Pengelolaan Keuangan Sederhana 3 SUMBER PENDAPATAN NEGARA.pdf
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 
Pajak ppn-ppnbm
Pajak ppn-ppnbmPajak ppn-ppnbm
Pajak ppn-ppnbm
 
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakan
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 

Recently uploaded

Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasissupi412
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfsoftraxindo
 
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfMATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfIndahPuspitaMaharani1
 
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 202420NurKhusnaFahrani
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxgulieglue
 
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGANPPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGANDwiAyuSitiHartinah
 
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...FifiAyudia
 
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptxMateri Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptxtajapeda
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...BagaimanaCaraMenggug
 
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi MikroPenentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikrokhei4
 
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptxdokumentasiutnd
 

Recently uploaded (14)

Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Purworejo 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
 
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfMATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
 
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
 
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
 
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGANPPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
 
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di PalembangKlinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
 
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
 
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptxMateri Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
 
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi MikroPenentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
 
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
 

Pendapatan negara dan hibah

  • 2. Iuran rakyat (pungutan kepada masyarakat) kepada kas negara berdasarkan undang - undang dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung PAJAK
  • 3. INDIKATOR MAKRO YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NEGARA Harga Minyak Internasional (ICP) Pertumbuhan ekonomi Inflasi Nilai Tukar Lifting Minyak Bumi
  • 4. No Jenis Pendapatan Negara Faktor yang Mempengaruhi 1 PPh Migas Indonesian Crude Price (ICP), lifting, dan kurs 2 PPh Non Migas inflasi dan pertumbuhan ekonomi 3 PPN dan PPnBM inflasi dan pertumbuhan ekonomi 4 Pajak Bumi dan Bangunan pertumbuhan ekonomi 5 Cukai inflasi, pertumbuhan ekonomi, produksi rokok, dan produksi MMEA 6 Pajak Lainnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi 7 Bea Masuk kurs dan volume impor 8 Bea Keluar kurs dan volume impor 9 PNBP SDA Migas ICP, kurs, lifting, harga gas, dan volume produksi gas 10 PNBP SDA Non Migas pertumbuhan ekonomi dunia dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA non migas 11 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Langsung: laba BUMN, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pay out ratio (POR) masing-masing BUMN Tidak langsung: inflasi, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan dunia 12 PNBP K/L jumlah jenis layanan yang dipungut PNBP, volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan 13 Pendapatan BLU volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan
  • 7. JENIS-JENIS PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH UU NO 17 TAHUN 2003
  • 8. PENERIMAAN PERPAJAKAN Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 1983 sebagaimana sempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tatacara Perpajakan “Kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”
  • 9. UNSUR PAJAK • Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang • Tidak mendapatkan jasa timbal balik • Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum • Pemungutan pajak dipaksakan • Fungsi Budgeter, Regulatif dan Distributif
  • 11. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK • Adil •Tidak mengganggu perekonomian • Berdasarkan UU •Efisien •Sistem Sederhana
  • 13. MENURUT ADAM SMITH Asas Convinience of Payment Asas Certainty Asas Equality Asas Efficiency
  • 14. PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM APBN Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang APBN: Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional
  • 15. Dasar Hukum Penerimaan Perpajakan • UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. • UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. • UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. • UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. • UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. • UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. • UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. • UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
  • 16. PAJAK PENGHASILAN (PPh) Menurut UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak
  • 17. JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN DALAM APBN PPh Migas PPh Non- Migas
  • 18. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UU No 42 tahun 2009
  • 19. PPN Masukan Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena: • Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) • Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) • Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean • Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean • Impor BKP
  • 20. PPN Keluaran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan : • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP berwujud • Ekspor BKP Tidak Berwujud • Ekspor JKP
  • 21. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) (UU No 42 tahun 2009 )
  • 22. Pasal 5 PPnBm merupakan Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean Pasal 8 Ditetapkan tarif PPnBM paling rendah 10% paling tinggi 200 %. Khusus ekspor BKP Barang Mewah pajak dikenakan 0 %.
  • 24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang PBB PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek tidak ikut menentukan besarnya pajak
  • 26.
  • 27. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. (UU Nomor 39 tahun 2007)
  • 28. Sifat atau karakteristik barang kena Cukai (BKC) • Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan • Peredarannya perlu diawasi • Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup • Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
  • 29. UU Nomor 11 Tahun 1995 UU Nomor 39 tahun 2007 pasal 4 tentang Cukai BKC terdiri dari: • Etil alkohol atau etanol • Minuman yang mengandung etil • Hasil tembakau
  • 30. PAJAK LAINNYA • Bea Materai • Pendapatan Penjualan Benda Materai • Pajak tidak langsung lainnya • Bunga Penagihan PPh • Bunga Penagihan PPN • Bunga Penagihan PPnBM • Bunga Penagihan Pajak
  • 31. BEA MASUK Bea Masuk adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap Barang yang di Impor (pasal 1 ayat 15 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan)
  • 32. Fungsi Bea Masuk • Mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut; • Melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri. • Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing. • Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
  • 33. BEA KELUAR Bea keluar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor.
  • 34. • Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri • Melindungi kelestarian sumber daya alam • Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; dan • Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
  • 35. PAJAK DI DAERAH Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pemerintah daerah menerima sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana tersebut disebut dengan dana bagi hasil
  • 36.
  • 38. Rasio penerimaan Perpajakan terhadap PDB ( tax ratio ) 2002 - 2013
  • 39. Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah 2002 - 2013
  • 40. Perkembangan Penerimaan Negara dan Belanja Negara 2002 - 2013
  • 42. Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 – 2013 (triliun rupiah)
  • 43. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
  • 44. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP; 3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP; 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang; 5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP yang Terutang; 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada masingmasing kementerian/lembaga.
  • 45. Jenis – Jenis PNBP • Penerimaan dari Sumber daya Alam • Bagian Pemerintah atas Laba BUMN • PNBP lainnya
  • 46. PNBP SDA Migas Penerimaan SDA Migas merupakan bagian pemerintah atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan kontrak production sharing (KPS) Sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penerimaan SDA Migas dibagi hasilkan ke daerah penghasil dengan proporsi tertentu
  • 47. PNBP SDA Non-Migas • Sumber penerimaan : 1. Pendapatan pertambangan umum 2. Pendapatan kehutanan 3. Pendapatan perikanan 4. Pendapatan pertambangan panas bumi
  • 48. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Bersumber dari bagian Pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan Perseroan terbatas lainnya Dividen BUMN merupakan laba BUMN tahun lalu setelah hasil RUPS
  • 49. PNBP Lainnya Klasifikasi : 1. Pendapatan penjualan dan sewa 2. Pendapatan jasa 3. Pendapatan Bunga 4. Pendapatan kejaksaan dan peradilan 5. Pendapatan pendidikan 6. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 7. Pendapatan iuran dan denda 8. Pendapatan lain-lain
  • 50. Penerimaan BLU Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
  • 51. PNBP yang dibagi hasilkan kepada daerah
  • 52.
  • 53. HIBAH
  • 54. Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan Negara/Daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
  • 55. Landasan Hukum 1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 2. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
  • 56. Jenis Hibah Hibah yang direncanakan Hibah yang tidak direncanakan
  • 57. Bentuk Hibah • Uang tunai • Uang Pembiayaan Kegiatan • Non tunai
  • 58. Sumber Hibah dalam Negeri • Lembaga keuangan dalam Negeri • Lembaga Non Keuangan dalam negeri • Pemerintah Daerah • Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah RI • Lembaga lainnya • perorangan
  • 59. Sumber Hibah Luar Negeri • Negara asing • Lembaga dibawah PBB • Lembaga Multilateral • Lembaga Keuangan Asing • Lembaga Non Keuangan Asing • Lembaga keuangan Nasional yang berdomisi dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah RI • Perorangan