SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
1
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM)
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP).
Tarif PPN dan PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
o ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
o ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
(dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang,
berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak
(JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang
dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang
dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian
setelah dikurangi laba kotor;
2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
2
rata-rata;
4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan, adalah harga pasar wajar;
7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok
penjualan atau harga perolehan;
8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian
sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai
Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai
= 10% x Rp15.000.000,00
= Rp 1.500.000,00
4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00
= Rp500.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00
= Rp1.000.000,00
5. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari
suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif
misalnya 35%.
Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat
dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam
harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
3
Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan
PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
c. c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00
= Rp17.500.000,00
PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak
masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran
bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan.
Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh
PKP “X”.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen), adalah :
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televisi;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
kelompok mesin pengatur suhu udara;
kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran
radio;
kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen), adalah:
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain
yang disebut pada huruf a;
kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium,
town house, dan sejenisnya;
kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena,
selain yang disebut pada huruf a;
kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin
pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
kelompok wangi-wangian;
c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga
puluh persen), adalah:
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
4
huruf a.
d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40%
(empat puluh persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol;
kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk
meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam
itu;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam
mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang
disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat
udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara;
kelompok jenis alas kaki;
kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau
keramik;
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
selain batu jalan atau batu tepi jalan.
e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50%
(lima puluh persen), adalah:
kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
huruf a dan huruf c;
kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara.
f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada
huruf d;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan umum.
g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
5
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10% (sepuluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan
15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
dan
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20% (dua puluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1
(satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500
cc sampai dengan 2500 cc; dan
kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3
(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak
(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua
kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1500 cc; dan
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas
isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
6
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc
sampai dengan 3000 cc; dan
kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel),
berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon,
dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk
golf.
l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
60% (enam puluh persen), adalah:
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250
cc sampai dengan 500 cc; dan
kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di
gunung, dan kendaraan semacam itu.
m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4)
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa
sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar
penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari
500 cc;
trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah adalah:
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan
umum;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk
pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),
dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI
atau POLRI;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
7
LOGIKA PERHITUNGAN PPN & PPNBM
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
8
PPN MASUKAN (PPN bagi pembeli)
Karena Membeli , maka klasifikasi PPN adalah = PPN Masukan
Nilai Beli = 50.000.000
PPN Masukan (10%) = 5.000.000
Arus Dana
Nilai yg dibeli = 50.000.000
PPN Masukan yang dibayarkan = 5.000.000 cat A
Nilai yang dibayarkan = 55.000.000
catatan A :
PKP “B” membeli Barang Kena Pajak dengan Harga beli Rp
50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan = 10% x
Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00
PT B , akan membayarkan uang pembelian Rp 55.000.000 , dimana
PT. B membayarkan nilai beli 50 juta dan sekaligus membayarkan
nilai PPN 5 juta (dengan bukti faktur pajak dari penjual) .
Pembayaran PPN dari sisi PT.B merupakan Pajak dibayar dimuka.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
9
PPN Barang Mewah (PPN Bm)
Nilai Impor Barang Mewah 5.000.000
PPN (10%) 500.000 A
PPNBm (20%) 1.000.000 C
Barang Import tsb dijual kembali , dengan catatan pajak :
Nilai PPN atas Penjualan = 10%
Nilai PPN BM atas penjualan barang mewah = 35%
Nilai Jual = 50.000.000
PPN (10%) = 5.000.000 B
PPN Bm (35%) = 17.500.000 D
Akumulasi PPN
catatan B (PPN pada saat jual) = 5.000.000
catatan A (PPN pada saat import) sbg kredit
pajak , atau pengurang PPN
= (500.000)
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 4.500.000
Akumulasi PPNBm
catatan C (PPNBm - pada saat impor) = 1.000.000
catatan D (PPNBm - pada saat jual) = 17.500.000
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 18.500.000
Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai
PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan
PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah :
Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut
sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan
PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena
PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak
dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat
ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D”
atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang
dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang
adalah :
** catatan : PPNBM tidak dapat dikreditkan , sehingga biasanya
PPNBm tersebut sebagai beban perusahaan dan dimasukkan
kedalam komponen harga penjualan
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
10

More Related Content

What's hot

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagang
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagangKelompok 5 ppt persediaan barang dagang
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagangHan Ahsan
 
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuangan
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuanganTujuan audit dan asersi atas laporan keuangan
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuanganRisa Martia
 
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGUofa_Unsada
 
Anggaran berdasarkan aktivitas
Anggaran berdasarkan aktivitasAnggaran berdasarkan aktivitas
Anggaran berdasarkan aktivitasedwonu
 
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya Mandiri Sekuritas
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannyaRPG Gultom
 
Sistem informasi akuntansi pembelian
Sistem informasi akuntansi pembelianSistem informasi akuntansi pembelian
Sistem informasi akuntansi pembelianGunawan Manalu
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Livi Pungus
 
Laporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilLaporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilRetna Rindayani
 

What's hot (20)

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
Soal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master BudgetSoal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master Budget
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Akt manajemen bab 5
Akt manajemen bab 5Akt manajemen bab 5
Akt manajemen bab 5
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagang
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagangKelompok 5 ppt persediaan barang dagang
Kelompok 5 ppt persediaan barang dagang
 
Capital Budgeting
Capital Budgeting Capital Budgeting
Capital Budgeting
 
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuangan
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuanganTujuan audit dan asersi atas laporan keuangan
Tujuan audit dan asersi atas laporan keuangan
 
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
 
Anggaran berdasarkan aktivitas
Anggaran berdasarkan aktivitasAnggaran berdasarkan aktivitas
Anggaran berdasarkan aktivitas
 
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
Sistem informasi akuntansi pembelian
Sistem informasi akuntansi pembelianSistem informasi akuntansi pembelian
Sistem informasi akuntansi pembelian
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham
 
Laporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilLaporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecil
 

Similar to Cara Menghitung PPN dan PPnBM

PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Siti Sya'anah
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraIndah Mawarni
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Asep suryadi
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvienjiem
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan finalDuni Rusnercih
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxdaniameida
 
BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfOoThaib
 

Similar to Cara Menghitung PPN dan PPnBM (20)

PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
Pph psl 22
Pph psl 22Pph psl 22
Pph psl 22
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdf
 

Recently uploaded

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 

Recently uploaded (20)

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 

Cara Menghitung PPN dan PPnBM

  • 1. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 1 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN dan PPnBM 1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). 2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: o ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud; o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan o ekspor Jasa Kena Pajak. 3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). 4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. 3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. 4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut : 1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual
  • 2. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 2 rata-rata; 4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; 5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran; 6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; 7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; 8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang; 9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau 10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM 1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. 2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”. 3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00 c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00 5. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
  • 3. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 3 Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah : a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 c. c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00 PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah : kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; kelompok mesin pengatur suhu udara; kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio; kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada huruf a; kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada huruf a; kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; kelompok wangi-wangian; c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah: kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
  • 4. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 4 huruf a. d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah : kelompok minuman yang mengandung alkohol; kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool; kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya; kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; kelompok jenis alas kaki; kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan. e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah: kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a dan huruf c; kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah : kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf d; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya; kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
  • 5. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 5 bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton. i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa: kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa : kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc; kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
  • 6. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 6 station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc; dan kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah: kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc; kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc; kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah: kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum; kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
  • 7. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 7 LOGIKA PERHITUNGAN PPN & PPNBM
  • 8. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 8 PPN MASUKAN (PPN bagi pembeli) Karena Membeli , maka klasifikasi PPN adalah = PPN Masukan Nilai Beli = 50.000.000 PPN Masukan (10%) = 5.000.000 Arus Dana Nilai yg dibeli = 50.000.000 PPN Masukan yang dibayarkan = 5.000.000 cat A Nilai yang dibayarkan = 55.000.000 catatan A : PKP “B” membeli Barang Kena Pajak dengan Harga beli Rp 50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 PT B , akan membayarkan uang pembelian Rp 55.000.000 , dimana PT. B membayarkan nilai beli 50 juta dan sekaligus membayarkan nilai PPN 5 juta (dengan bukti faktur pajak dari penjual) . Pembayaran PPN dari sisi PT.B merupakan Pajak dibayar dimuka.
  • 9. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 9 PPN Barang Mewah (PPN Bm) Nilai Impor Barang Mewah 5.000.000 PPN (10%) 500.000 A PPNBm (20%) 1.000.000 C Barang Import tsb dijual kembali , dengan catatan pajak : Nilai PPN atas Penjualan = 10% Nilai PPN BM atas penjualan barang mewah = 35% Nilai Jual = 50.000.000 PPN (10%) = 5.000.000 B PPN Bm (35%) = 17.500.000 D Akumulasi PPN catatan B (PPN pada saat jual) = 5.000.000 catatan A (PPN pada saat import) sbg kredit pajak , atau pengurang PPN = (500.000) Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 4.500.000 Akumulasi PPNBm catatan C (PPNBm - pada saat impor) = 1.000.000 catatan D (PPNBm - pada saat jual) = 17.500.000 Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 18.500.000 Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah : Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah : ** catatan : PPNBM tidak dapat dikreditkan , sehingga biasanya PPNBm tersebut sebagai beban perusahaan dan dimasukkan kedalam komponen harga penjualan
  • 10. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 10