Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan peraturan pajak pusat dan daerah seperti PPN, PPh, PBB, Pajak Daerah, dan lainnya.

1. PENGERTIAN PAJAK
• Leroy Beaulieu
• P. J. A. Adriani
• Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
• Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson,
dan Horace R. Brock
• UU RI No.28 Tahun 2007

2. Di susun oleh:
Anggia Rizky Ramadhanty
Rifan Rizwan
Sandy Noeryanto Sardono
PAJAK

3. UUD YANG MENGATUR PAJAK
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan Negara di atur
dengan Undang-undang.

4. UU PERPAJAKAN
• UU RI No. 28 Tahun 2007
• UU RI No.20 Tahun 2000
• UU RI No.42 Tahun 2009
• UU RI No.13 Tahun 1985
• UU RI No.12 Tahun 1994
• UU RI No.36 Tahun 2008
• UU RI No.19 Tahun 2000

5. PAJAK
Berdasarkan UU RI No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Pasal 1
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat

6. WAJIB PAJAK
Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun
2007
• Pasal 1 ayat 2
• Pasal 1 ayat 3

7. FUNGSI PAJAK
• Pendapatan Negara

8. JENIS PAJAK
• Pajak Pusat
• Pajak Daerah

9. PAJAK PUSAT
• Pajak Penghasilan (PPh)
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
• Bea Meterai
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

10. PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang
dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara ber ngkat
di se ap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan
transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang
merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

11. (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:.
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

12. PPNBM (PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH)
Berdasarkan UU RI No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 5
1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang
menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

13. BEA MATERAI
Berdasarkan UU RI No.13 Tahun 1985 Tentang bea Materai
Pasal 1
1) Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-
undang ini.
2) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang
berkepentingan;
b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia;
c. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula
parap, teraan atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda lainnya
sebagai pengganti tanda-tangan;
d. Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh
Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum
dilunasisebagaimana mestinya;
e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas
melayani permintaan pemeteraiankemudian.

14. PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
Berdasarkan UU RI No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 3 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang
dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara
yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain
dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daeah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai
penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan
oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

15. PAJAK DAERAH
• Pajak Propinsi, meliputi:
 Pajak Kendaraan Bermotor;
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 Pajak Air Permukaan;
 Pajak Rokok.
• Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 Pajak Hotel;
 Pajak Restoran;
 Pajak Hiburan;
 Pajak Reklame;
 Pajak Penerangan Jalan;
 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 Pajak Parkir;
 Pajak Air Tanah;
 Pajak sarang Burung Walet;
 Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.