Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengelolaan keu desa

2,182 views

Published on

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Published in: Government & Nonprofit

Pengelolaan keu desa

  1. 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  2. 2. DODIK MERDIAWAN Berdomisili di Jl. Danau Toba 3 Jember aktif pada Organisasi Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat / IPPMI - DPC Jember Hp : 081 234 899 34 Dodikmers@yahoo.co.id
  3. 3. DASAR HUKUM • UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 71 – 75, tentang Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber-sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa). • PP No. 43 Tahun 2014 diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015, Pasal 81 (Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106 (tahapan dan ruang lingkup pengelolaan keuangan desa), Pasal 107-113 (pengelolaan kekayaan milik desa). • PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.60 th 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN • Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. • Permendesa dan PDT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diubah menjadi Permendesa dan PDT No 21 Tahun 2015
  4. 4. DASAR HUKUM • Permendagri No 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi tata kerja pemerintah desa • Perka LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa diubah Perka LKPP no 22 Tahun 2015 • Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa, tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap desa Tahun Anggaran 2016 dan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa • Perbup tentang Siltap • Perbup tentang Pengaturan jumlah uang dalam kas desa (Permendagri Psl 25 ayat (3) • Perbup tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa (Permendagri Pasal 32)
  5. 5. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Permendagri 113 tahun 2014
  6. 6. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Permendagri 113 tahun 2014  Pengadaan Barang dan Jasa  SPP  Pernyataan tanggungjawab belanja  Lampiran Bukti Transaksi  Buku Pembantu Kas  buku kas umum;  buku Kas Pembantu Pajak; dan  buku Bank.  Semester I  Semester Akhir Tahun 1. LRA – APB Desa 2. Laporan Kekayaan Milik Desa 3. Laporan Program Pemerintah masuk Desa RPJM DESA RKP DESA APB Desa
  7. 7. PERENCANAAN KEUANGAN DESA  Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun yg disebut APBDes ).  Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa  APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa
  8. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesamerupakan dokumen yang disusun untuk menterjemahkan kegiatan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Alokasi Anggaran Kegiatan atau Program Pembangunan Desa.
  9. 9. STRUKTUR APB Desa
  10. 10. PENDAPATAN DESA Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
  11. 11. BELANJA • Adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. • Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. JENIS KEGIATAN MASING-MASING KELOMPOK Modal JENIS BELANJA MASING-MASING KEGIATAN
  12. 12. PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  13. 13. PERUBAHAN APBDesa Perubahan Peraturan Desa tentang  APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; • keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; • terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau • terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; • perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. • Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa. • Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa. BPD diberikan informasi atas perubahan APB Desa tersebut
  14. 14. PTPKDPTPKD Kepala Desa PKPKD KEKUASAAN PENGELOLAAN
  15. 15. KEKUASAAN PENGELOLAAN • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa • Wewenang Kades selaku PKPKDesa – menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; – menetapkan PTPKD; – menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; – menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan – melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
  16. 16. PTPKD • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa • PTPKD, terdiri dari unsur – Sekretaris desa sebagai koordinator – Kepala Seksi – Bendahara • Tugas Koordinator PTPKD : – menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; – menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; – melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; – menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan – melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  17. 17. PTPKD • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas : – menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; – melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; – melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; – mengendalikan pelaksanaan kegiatan; – melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan – menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. • Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bertugas: – menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
  18. 18. TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEPALA SEKSI SEKRETARIS DESA KEPALA DESA BENDAHARA DESA PIHAK KETIGA / SUPLIER RAB VERIFIKASI RAB PERSETUJUAN/ PENGESAHAN RAB PENGADAAN BARANG / JASA pengajuan spp dilengkapi pernyataan tanggung jawab belanja, lampiran bukti transaksi MENCATATKAN TRANSAKSI PADA BUKU KAS BANTU VERIFIKASI SPP PERSETUJUAN PEMBAYARAN/ SPP MEMBUAT BUKTI PENGELUARAN, MELAKUKAN PEMBAYARAN mencatatkan transaksi pada buku kas umum, buku bank, mendokumentasikan spp dan bukti transaksi MENERIMA PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
  19. 19. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 1. Tatacara pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dari APBDesa harus ditindaklanjuti Kepala Daerah dalam bentuk Perbub/wali. 2. Pengadaan barang/jasa oleh pemdes pada prinsipnya dilakukan secara swa kelola dengan memaksimalkan penggunaan material dan bahan dari wilayah setempat, apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (kontraktual). 3. Dalam masa transisi peraturan ini dapat dipahami oleh seluruh Pemdes maka kepala desa dapat membentuk Tim Asistensi Desa, yang unsurnya terdiri atas unit layanan pengadaan (ULP), SKPD dan unsur llain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota. 4. Setiap Desa wajib TPK (Tim Pengelola Kegiatan) melalui SK Kades, yang terdiri atas unsur pemdes, lembaga kemasyarakatan desa untuk pengadaan barang/jasa. 5. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, kayu dan sejenisnya. 6. Pihak yang bertugas menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, specifikasi teknis dan gambar adalah TPK. 7. Pihak yang berwenang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa adalah TPK, TPK adalah semacam ULP yang ada di lingkungan K/L 8. Pengadaan barang/jasa senilai s/d 50.000.000 dilakukan pembelian langsung tanpa penawaran, sementara 50.000.000 s/d 200.000.000 dilakukan pembelian langsunng dengan mengirimkan permintaan penawaran dan penyedia memasukan penawaran tertulis, dilampiri daftar barang/jasa.
  20. 20. PENATAUSAHAAN  Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.  Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.  Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.  Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: • buku kas umum; • buku Kas Pembantu Pajak; dan • buku Bank
  21. 21. Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa Pasal 31 ; Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 4 ayat (2) 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  22. 22. PELAPORAN PP 43 tahun 2014, Pasal 103 • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa: – laporan semester pertama; dan – laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. • Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  23. 23. PERTANGGUNGJAWABAN • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. – format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; – format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan – format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. • Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. • Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
  24. 24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN •  Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. • Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  25. 25. ANALISA & EVALUASI OLEH PEMDES Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penganggaran. mekanisme dalam proses penganggaran tersebut dapat dilihat melalui evaluatif dari 4 analisis: ANALISIS KEPATUHAN ANALISIS KONSISTENSI ANALISIS RELEVANSI ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
  26. 26. ANALISIS KEPATUHAN Apakah APBDes taat pada Peraturan perundang-undangan di atasnya? UU No 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014 beserta PP No 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014 Permendagri No 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa & Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Ubah menjadi Permendesa dan PDT no 21 tahun 2015 Perda & Perbup setiap kabupaten
  27. 27. Analisis Konsistensi Apakah hasil Musrenbangdes mencerminkan Aspirasi warga dalam dokumen perencanaan penganggaran ? Konsistensi dokumen perencanaan penganggaran : Tracking RKPD Vs Musrenbangdes VS RKPDes Vs APBDes
  28. 28. Analisis Relevansi Apakah APBDes yang disusun sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Desa Apakah APBDes mampu menyelesaikan permasalahan desa terkait dengan kemiskinan, mengurangi jender gap, berorientasi pada pemenuhan Hak dasar warga (kelompok, dusun, desa)
  29. 29. Analisis Efisiensi & Efektivitas Apakah alokasi belanja rasional (Efisiensi) Vs Harga Pasar dan sesuai dengan asas kewajaran ? Apakah alokasi belanja desa memadai untuk mencapai target dan capaian pembangunan desa per tahun-nya ?
  30. 30. LOGO

×