Forum musdes digunakan untuk merencanakan pembangunan desa melalui aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam dokumen RKP Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. RKP Desa disusun oleh tim penyusun berdasarkan RPJM Desa, program pemerintah, dan masukan masyarakat untuk menetapkan prioritas pembangunan.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. Forum musdes menjadi sarana keterlibatan dan partisipasi publik
dalam menyusun perencanaan desa.
Musyawarah Desa,
selanjutnya disebut
musdes, merupakan forum
permusyawaratan tertinggi
di Desa
3. RPJM Desa adalah penjabaran dari visi dan misi Kades.
RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa adalah satu
kesatuan dokumen perencanaan desa.
Pasal 79 Ayat 4 UU No.6/2014 tentang Desa, menyatakan bahwa;
“Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan
satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.”
RKP Desa merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh
pemerintah desa untuk mengatur kegiatan pembangunan di desa
dalam satu tahun anggaran mencakup program, kegiatan, dan
prakiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa
untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
4. PERMENDAGRI 114/2014 PERMENDESA 21/2020
1
Penyusunan perencanaan
pembangunan Desa melalui musdes
paling lambat bulan Juni tahun berjalan
2
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun
RKP Desa
3
Pencermatan pagu indikatif Desa dan
penyelarasan program/kegiatan yang
masuk ke Desa
4 Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan
DU RKP Desa
6
Musrenbang Desa Pembahasan dan
Penetapan Rancangan RKP Desa dan
DU RKP Desa
7 Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa
oleh Kades Bersama BPD
1
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa
dimulai pada bulan Juli tahun berjalan
2
Pencermatan dan penyelarasan Rencana Kegiatan yang
masuk ke Desa
4 Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa
5
Musdes Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan
untuk menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat
dalam penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU
RKP Desa
6
Musrenbang Desa Pembahasan dan Penetapan
Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa
7
Musdes Penetapan dan Pengesahan RKP Desa dan
DU RKP Desa paling lambat bulan September tahun
berjalan
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa yang ada
pada Sistem Informasi Desa
3
5. PERMENDESA 21/2020 BELUM DAPAT DITERAPKAN
SECARA UTUH DALAM PENYUSUNAN RKP DESA
• Data IDM dan data SDGs dalam SID menjadi basis data dalam
penyusunan RKP Desa.
• Data SDGs yang belum selesai tidak dapat digunakan
menjadi basis data dalam penyusunan RKP Desa.
• Oleh sebab itu, Desa perlu menyelenggarakan musdes dalam
rangka perencanaan pembangunan desa untuk menentukan
arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa
dalam proses penyusunan RKP Desa.
6. HARMONISASI PERMENDAGRI DAN
PERMENDESA DALAM PENYUSUNAN RKP DESA
1
MUSDES PPD
Menyelenggarakan musdes perencanaan pembangunan desa (Musdes Penyusunan RKP Desa)
2
TIM PENYUSUN RKP DESA
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa
3
PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA DAN KEGIATAN
Pencermatan dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa untuk penyusunan
Rancangan RKP Desa
4
PENCERMATAN ULANG RPJM DESA
Pencermatan ulang RPJM Desa sebagai dasar penyusunan Rancangan RKP Desa
5
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP DESA
Menyusun Rancangan RKP Desa dan RU RKP Desa
6
MUSRENBANG DESA
Membahas dan menetapkan program dan kegiatan yang didanai oleh APB Desa dan/atau lainnya
7
MUSDES PENGESAHAN RKP DESA
Pembahasan dan pengesahan dokumen RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
7. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA
• Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
• Intervensi percepatan eliminasi TBC
• Ketahanan pangan nabati dan hewani
• Pencegahan narkoba
• Penurunan stunting
• Dana operasional pemerintah desa
• Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional
8. PARIPURNA TIM PENYUSUN RKP DESA
Melakukan penyempurnaan dokumen RKPDesa mulai dari
batang tubuh, menginventarisasi daftar usulan masyarakat,
menyusun RAB hingga mengumpulkan dan menyusun
lampiran-lampiran pendukung dokumen RKP Desa.
Menyerahkan dokumen RKP Desa
yang telah disempurnakan kepada
pemerintah Desa melalui Kaur.
Perencanaan
9. TINDAK LANJUT DOKUMEN RKP DESA YANG TELAH DISUSUN
OLEH TIM PENYUSUN
• Sekdes menyusun Raperdes RKP Desa untuk disampaikan kepada Kades
lengkap dengan dokumen RKP Desa yang telah selesai disusun.
• Kades menyampaikan Raperdes RKP Desa beserta dokumen RKP Desa
kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan.
• Apabila Perdes RKP Desa telah ditetapkan oleh Kades bersama BPD, maka
Sekdes segera mengundangkannya menjadi Perdes RKP Desa.
• Setelah diundangkan, maka Sekretariat Desa wajib menyalin Perdes
tersebut untuk disampaikan ke para pihak terkait.
• Perdes RKP Desa diarsipkan oleh Kaur. Tata Usaha
• Penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan desa disimpan
dengan aman dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang, termasuk
staf pemerintah desa, masyarakat, atau pihak terkait seperti auditor atau
instansi pemerintah yang membutuhkan informasi tersebut.