ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar global untuk perdagangan mata uang yang merupakan yang terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Pasar ini beroperasi 24 jam sehari melalui jaringan komputer global yang melibatkan bank, pialang, institusi, dan individu. Di forex, mata uang diperdagangkan berpasangan, seperti EUR/USD, dan nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas. Trader forex menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan perdagangan, serta berbagai strategi seperti day trading, swing trading, dan scalping untuk memaksimalkan keuntungan. Manajemen risiko, termasuk penggunaan stop-loss order dan diversifikasi, sangat penting dalam trading forex. Broker forex berperan sebagai perantara dan menawarkan berbagai platform trading seperti MetaTrader dan TradingView. Meskipun menawarkan peluang besar, trading forex juga memiliki risiko yang signifikan dan memerlukan edukasi serta disiplin yang baik.
DAFTAR GACOR KETIK DI GOOGLE >> agensunda.com
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia.
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia. Tentunya memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain.
SUNDABET » Daftar Akun VVIP Hanya Hari ini di Situs Slot Paling Gacor
SUNDABET » Situs Judi Online Terpercaya dengan Pilihan Slot Gacor dan Live Casino Terbaik
Slot gacor sampai hari ini masih menarik minat para pemain dikarenakan cara bermainnya sangat mudah bagi pemula, selain itu kesempatan untuk menang sangat besar. Tidak heran jika SUNDABET menjadi salah satu Situs Slot favorit bagi pecinta Judi Online.
Situs SUNDABET tentunya juga memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain. Tentunya kami juga memberikan berbagai macam promo dan bonus yang dapat di claim setiap harinya seperti Bonus New Member, Garansi kekalahan, Cashback, Rollingan.
SUNDABET berkomitmen untuk mengesahkan taruhan yang bertanggung jawab seperti halnya mempromosikan kesadaran akan masalah judi dan meningkatkan pencegahan, intervensi dan pelayanan. Kebijakan Pertanggungjawaban Permainan SUNDABET menetapkan komitmennya untuk meminimalisir efek negatif dari masalah judi dan untuk mempromosikan praktek perjudian yang bertanggung jawab.
Kami percaya ini tanggung jawab kami untuk anda, pelanggan kami, untuk memastikan bahwa anda menikmati pengalaman bertaruh di situs kami, sementara tetap menyadari penuh terhadap kerugian sosial dan keuangan yang terkait dengan masalah perjudian.
Dalam rangka membantu pemain kami dalam pertanggunjawaban perjudian, kami memastikan bahwa semua staf kami memiliki kesadaran pertanggunjawaban perjudian. Silahkan menghubungi kami jika anda membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut.
Bertaruh dibawah batas umur 18 tahun merupakan tindakan ilegal di SUNDABET. SUNDABET memiliki tanggung jawab yang serius untuk masalah ini. SUNDABET mempunyai hak untuk meminta bukti umur dari pelanggan manapun dan untuk melakukan pengecekan untuk memverifikasi informasi yang disediakan. Akun pelanggan mungkin akan ditutup untuk sementara dan dana akan ditahan sampai tersedia bukti yang memadai mengenai umur anda.
Untuk pelanggan kami yang menginginkan untuk membatasi dirinya dari berjudi, kami menyediakan fasilitas pengecualian diri yang memungkinkan pelanggan untuk menutup akunnya untuk minimum waktu 6 bulan sampai 5 tahun sesuai dengan permintaan. Silahkan hubungi Petugas Layanan Pelanggan melalui “Live Chat”
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizAlfaiz21
Perkembangan teknologi saat ini telah memasuki segala bidang atau aspek, kita diperhadapkan dengan berbagai teknologi salah satunya pada investasi atau trading secara real-time. Salah satu bidang investasi yang cukup populer saat ini adalah perdagangan valuta asing atau Foreign Exchange (Forex). Pasar Foreign Exchange (forex) adalah inter-bank atau inter-dealer yang didirikan pada tahun 4971 ketika nilai tukar mengambang (floating rate) mulai diberlakukan. Tingginya minat dan ketertarikan masyarakat dunia terhadap dunia valuta asing atau forex (foreign exchange) meningkat cukup drastis dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat dari data statistik yang diolah oleh BIS (Bank for International Settlement), yang mana menunjukkan data turnover foreign exchange market dari tahun 2001 yang hanya berkisar 1.239 billion menjadi 5.067 billion di tahun 2016 (Bank of International Settlement, 2016).
Forex merupakan sebuah investasi yang tergolong high risk dan high return investment program. Sebuah investasi yang memiliki risiko tinggi, tentu timbal baliknya juga profit yang tinggi, jadi kedua sisi, baik itu profit maupun risiko ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Investasi menempatkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan harapan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam berinvestasi, harapan utama investor adalah memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Transaksi yang dilakukan di Pasar Forex adalah antara dua pihak yang sepakat untuk melakukan perdagangan melalui fasilitas telepon atau electronic network sehingga investor dan pihak perusahaan tidak harus bertemu secara langsung untuk bertransaksi kecuali ketika penyerahan modal. Dalam melakukan investasi tersebut setiap perusahaan umumnya akan berusaha agar perluasannya dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup perusahaan.
3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
• PASAL 63
(1) Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten / kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
4. • PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka
menengah desa yang selanjutnya
disebut RPJMD untuk jangka waktu
lima tahun
b. Rencana Kerja pembangunan desa,
selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk
jangka waktu 1 ( satu ) tahun
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala
desa
5. PENGERTIAN
• RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka
menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan
dengan Peraturan Desa
6. LEGENDA DAN
SEJARAH
PEMBANGUNAN DESA
KONDISI SAAT INI
MASALAH
DAN
POTENSI
DESA
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
VISI- MISI
DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMD / 5 TAHUN
T I T II T III T IV T V
RKP Desa
RENCANA TAHUNAN
REFLEKSI
8. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING
10. BAB XVIII: DESA
1.Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2.Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Desa.
3.Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
4.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
5.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada
APBD provinsi.
6.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan
kepada APBD kabupaten/kota.
Pasal 371 dan Pasal 372
11. REFERENSI DESA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
12. UU DESA (BAB III : PENATAAN DESA, Pasal 7, ayat (3))
1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.
Tujuan Penataan Desa
13. 1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan (Pak Modin); dan
3. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan).
UU DESA (Bagian Kelima: Perangkat Desa, Pasal 48)
14. UU DESA (Bagian Keenam: Musyawarah Desa, Pasal 54)
1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Hal yang bersifat strategis meliputi:
a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;
c. Kerjasama Desa;
d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. Pembentukan BUM Desa;
f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. Kejadian luar biasa.
3. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. UU DESA (Bagian Kedelapan: Penghasilan Pemerintah Desa, Pasal
66)
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari
dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
4. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan
tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
16. UU DESA (Sumber Keuangan Desa, Pasal 72)
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/
Kota (sebesar 10% dari Pajak + Retribusi Daerah);
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota (10% dari DAPER setelah dikurangi
DAK);
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
17.
18.
19.
20.
21.
22. PERTIMBANGAN ALOKASI DANA DESA KE PROVINSI
(BASIS DATA ADA DI KAB./KOTA)
1. Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota (30%)
2. Luas Wilayah Kabupaten / Kota (20%)
3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten / Kota (50%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten / Kota
Indeks Kemahalan Konstruksi (faktor pengali hasil
pembobotan)
24. ADD SETIAP KABUPATEN/KOTA
1. Hasil Perhitungan ADD di tingkat nasional dengan basis
data dari kabupaten/kota akan didapatkan besaran dana
ADD untuk setiap kabupaten / kota
2. Hasil dari (1) tersebut kemudian dikelompokkan berdasar
provinsi yang bersangkutan
3. Dengan diketahuinya jumlah desa di setiap provinsi, dan
digunakan untuk membagi jumlah alokasi dana ke
provinsi yang bersangkutan, maka rerata ADD tingkat
provinsi yang bersangkutan akan ditemukan.
4. Kabupaten / kota akan mendapatkan ADD dengan cara
mengalikan ADD rerata provisi dengan jumkal desa yang
bersangkutan
5. Hasil ADD setiap kabupaten/kota inilah yang akan
diformulasikan oleh setiap kabupaten / kota untuk setiap
desa di wilayahnya
29. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (4)
PERTIMBANGAN TINGKAT KESULITAN DESA
1. Ketersediaan Pelayanan Desa
2. Kondisi Infrastruktur
3. Transportasi
4. Komunikasi Desa ke Kabupaten / Kota
37. UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
disahkan pada awal Januari 2014
• PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015
tentang Desa
• PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana
38. 1. Permendagri no 44-2016
kewenangan desa
2. Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan
3. Permendagri 82 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
kades
4. Permendagri 83 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
perangkat desa
5. Permendagri 84 th 2015 struktur
organisasi pemdes
6. Permendagri no 111-2014
lampiran
7. Permendagri no 111-2014 perdes
8. Permendagri no 112-2014
pemilihan kepala desa
9. Permendagri no 113-2014
pedoman pengelolaan
keuangan desa
10.Permendagri no 113-2014
pengelolaan keuangan desa
11.Permendagri no 114-2014
pembangunan desa
12.Permendagri no 44 th 2016
kewenangan desa
13.Permendagri no 45 th 2016
pedoman batas desa
14.Permendagri no 46 th 2016
lampiran laporan kepala desa
15.Permendagri no 46 th 2016
laporan kepala desa
16.Permendagri no 47 th 2016
adminstrasi pemerintah desa
39. 17.Permendagri no 44-2016
kewenangan desa
18.Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan
kelurahan
19.Permendagri 82 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
kades
20.Permendagri 83 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
perangkat desa
21.Permendagri 84 th 2015 struktur
organisasi pemdes
22.Permendagri no 111-2014
lampiran
23.Permendagri no 111-2014 perdes
24.Permendagri no 112-2014
pemilihan kepala desa
25.Permendagri no 44-2016 kewenangan
desa
26.Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan
27.Permendagri no 113-2014 pedoman
pengelolaan keuangan desa
28.Permendagri no 113-2014 pengelolaan
keuangan desa
29.Permendagri no 114-2014
pembangunan desa
30.Permendagri no 44 th 2016
kewenangan desa
31.Permendagri no 45 th 2016 pedoman
batas desa
32.Permendagri no 46 th 2016 lampiran
laporan kepala desa
33.Permendagri no 46 th 2016 laporan
kepala desa
34.Permendagri no 47 th 2016 adminstrasi
pemerintah desa
40. 35.Permendagri no 47 th 2016 lampiran
adminstrasi pemerintah desa
36.Permendes no 21 tahun 2015 prioritas
DD 2016
37.Permendes no 4-2015 pendirian
pengurusan pembubaran BUMDESA
38.Permendes no 1-2015 pedoman
kewenangan desa
39.Permendes no 2-2015 pedoman tatib &
mekanisme musdes
40.Permendesa no 3-2015 pendampingan
desa
41.PermenDesa PDT Trans nomor 5 tahun
2016 ttg pedum PKP
42.PMK 241 2014 Pelaksanaan
pertanggungjawaban transfer ke daerah
dan dana Desa
43.PMK 93 PMK.07-2015 tatacara
pengalokasian evaluasi dana desa
44.PP 22 tahun 2015 perubahan
PP 60 dana desa
45.PP 43 tahun 2014 peraturan
pelaksanaan UU desa
46.PP 47 tahun 2015 Perubahan
PP no 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan UU
no 06 tahun 2014
47.PP 60 tahun 2014 tentang
dana desa dari APBN
48.UU 6 2014 tentang desa
49.UU no 12-2011
pembentukan peraturan
perundangan
50.UU no 17-2007 RPJMP
51.UU no 23 tahun 2014
tentang pemerintahan
daerah