Siklus UUDesa

1. PENGANGGARAN PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG
DANJASA
PERENCANAAN
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PELAPORAN
Pengelolaan
Pembangunan DesaTahapan Pengelolaan Pembangunan Desa adalah periode dalam satu tahun
anggaran untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan
desa. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa
menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu‘Desa membangun’dan‘membangun
Desa’yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.
Tahapan Pengelolaan Pembangunan Desa
Didukung oleh:
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

2. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tahun Anggaran T+1
januari
Penyusunan RKP Desa
Pelaksanaan APB Desa
Laporan Realisasi APB Desa
Februari maret APRIL MEI
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Laporan Realisasi
APB Desa Semester
II Tahun Sebelumnya
Keluaran:
Laporan Realisasi
Pelaksanaan APB
Desa Semester
sebelumnya
Penanggung Jawab:
Kepala Desa
Laporan
Pertanggungjawaban
Tahunan Kepala Desa
Tahun Sebelumnya
Keluaran:
Laporan Realisasi
Pelaksanaan APB Desa
semester berjalan
Penanggung Jawab:
Kepala Desa
Tahapan Pelaksanaan
Keluaran:
- 4 bidang prioritas
kegiatan sesuai
Permendesa PDTT
21/2015
- Laporan Hasil
Pelaksanaan
Penanggung Jawab:
Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
Penyusunan RKP Desa
oleh Tim
Keluaran:
- Hasil Pencermatan
Pagu Indikatif Desa
dan Penyelarasan
Program/Kegiatan
Masuk Desa
- Pencermatan Ulang
Dokumen RPJM Desa
- Rancangan RKP Desa
dilampiri Rancangan
Anggaran Biaya (RAB)
- Rancangan Daftar
Usulan RKP Desa
- Daftar Usulan
Pelaksana Kegiatan
- Berita Acara Hasil
Penyusunan
Rancangan RKP Desa
Penanggung Jawab:
Tim Penyusun RKP Desa
Musyawarah Desa
Penetapan RKP Desa
Keluaran:
Berita Acara Penetapan RKP Desa
Penanggung Jawab
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Rapat BPD Membahas
Rancangan Perdes RKP Desa
Keluaran:
Nota Kesepakatan dan SK
Persetujuan BPD
Penanggung Jawab
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Evaluasi Rancangan Perdes RKP
Desa kepada Bupati melalui
Camat
Keluaran:
Hasil evaluasi Rancangan Perdes
RKP Desa dari Camat paling
Lambat 3 Hari sejak Disepakati
Penanggung Jawab
Pemerintah Desa
Penetapan dan Pengundangan
Perdes RKP Desa
Keluaran:
- Surat Penetapan Peraturan Desa
RKP Desa;
- Pengundangan Perdes RKP
Desa
Penanggung Jawab
Kades dan Sekdes
Musyawarah Desa
RAPB Desa
Keluaran:
Berita Acara
Kesepakatan
Musyawarah terhadap
Rancangan Perdes
APB Desa
Penanggung Jawab:
BPD
Rapat BPD Membahas
Rancangan Perdes
APB Desa
Keluaran:
Nota Kesepakatan dan
SK Persetujuan BPD
Penanggung Jawab:
BPD
Evaluasi Rancangan
Perdes APB Desa
kepada Bupati
melalui Camat
Keluaran:
Hasil Evaluasi
Rancangan Perdes
APB Desa
Penanggung Jawab:
Pemerintah Desa
Penetapan dan
Pengundangan
Perdes APB Desa
Keluaran:
- Surat Penetapan
Peraturan Desa
APB Desa
- Pengundangan
Perdes APB Desa
Penanggung Jawab:
Kades dan Sekdes
Tahun Anggaran
Laporan Realisasi APB
Desa Semester I
Tahun Berjalan
Keluaran:
Laporan
Pertanggungjawaban
(LPJ) sebelumnya
Penanggung Jawab:
Kepala Desa
Tahapan Persiapan
Keluaran:
- TPK
- Dokumen
administrasi
- Laporan Pengadaan
Barang dan Jasa
Penanggung Jawab:
Kepala Desa dan TPK
Musyawarah Desa
Penyusunan RKP
Desa
Keluaran:
- Kesepakatan Hasil
Pencermatan Ulang
Dokumen RPJM Desa
(ditetapkan dalam
Berita Acara)
- Terbentuknya Tim
Verifikasi sesuai
dengan Jenis
Kegiatan dan
Keahlian
Penanggung Jawab:
BPD
Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa
Keluaran:
- SK Tim Penyusun
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Desa (Jumlah tim 7
-11 orang)