Dalam 3 kalimat, dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk tentang pendapatan daerah, belanja pegawai, insentif, dan bagan akun standar APBD. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai kerangka hukum dan teknis penyusunan anggaran daerah.

1. Disampaikan oleh:
Dr. Hendriwan, M.Si
DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Bogor, 18 September 2019

2. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN Pendapatan Asli
Daerah
Pajak Daerah;
Retribusi Daerah;
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan;
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan
Transfer
Transfer Pemerintah
Pusat
Transfer Antar-Daerah
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang Sah
Hibah;
Dana Darurat;
Lain-lain pendapatan
sesuai PUU
STRUKTUR APBD
BELANJA
DAERAH
Belanja Operasi Belanja Pegawai;
Belanja Barang dan
Jasa;
Belanja Bunga;
Belanja Subsidi;
Belanja Hibah;
Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Modal
Belanja Tidak
Terduga
Belanja Darurat;
Keadaan Mendesak.
Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil;
Belanja Bantuan
Keuangan
PEMBIAYAAN
Penerimaan
Pembiayaan
Silpa;
Pencaitan Dana
Cadangan;
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan;
Penerimaan Pinjaman
Daerah;
Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah;
Penerimaan
Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan PUU.
Pengeluaran
Pembiayaan
Daerah
Pembayaran Cicilan
Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo;
Penyertaan Modal
Daerah;
Pembentukan Dana
Cadangan;
Pemberian Pinjaman
Daerah;
Pengeluaran
Pembiayan Lainnya
sesuai PUU.
PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER/DANA
PERIMBANGAN/LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

4. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak daerah & Retribusi daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

5. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Pelayanan Kesehatan (P/K)
2. Pelayanan Persampahan (P/K)
3. Ganti Biaya Cetak KTP dan Akta Capil X
4. Pelayanan Pemakaman (K)
5. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (K)
6. Pelayanan Pasar (K)
7. Pengujian Kendaraan Bermotor (K)
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (K)
9. Ganti Biaya CetakPeta (K)
10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (K)
11. Pengolahan Limbah Cair (K)
12. Pelayanan Tera/Tera Ulang (K)
13. Pelayanan Pendidikan (P/K)
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi (K)
15. Pengend Lalu Lintas (P/K)
1. Pemakaian Kekayaan Daerah (P/K)
2. Pasar Grosir/Pertokoan (K)
3. Tempat Pelelangan (K)
4. Terminal (P/K)
5. Tempat Khusus Parkir (P/K)
6. Tempat Penginapan/Villa (P/K)
7. Rumah Potong Hewan (P/K)
8. Kepelabuhanan (P/K)
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga (P/K)
10. Penyeberangan di air (P/K)
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah (P/K)
1. Izin Mendirikan Bangunan (K)
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
(K)
3. Izin Gangguan X
4. Izin Trayek (P/K)
5. Izin Usaha Perikanan (P/K)
6. Izin Perpanjangan IMTA (P/K)
UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PP NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
PENYEMPURNAAN
PP NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN (PP 12/2019)
Pasal 58
• Ayat (1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan
Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Ayat (2)
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
• Ayat (3)
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah .
• Ayat (4)
Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
• Ayat (5)
Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
* Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(penjelasan Pasal 58 ayat (2))

8. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
1.
AMANAT PASAL 171
UU 28/2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
2.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010

9. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
INSENTIF (PP 69/2010)
Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah,
dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan
ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
PASAL 3 AYAT (3)
PP NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah tambahan
penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

10. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
INSENTIF (PP 69/2010)
PENERIMA
PEJABAT DAN PEGAWAI INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI SESUAI DENGAN
TANGGUNG JAWAB MASING-MASING
KDH DAN WA KDH
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SEKDA
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PEMUNGUT PBB PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN
DAN KECAMATAN, KADES/LURAH ATAU SEBUTAN
LAIN DAN CAMAT, TENAGA LAINNYA YG
DITUGASKAN OLEH INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUT PAJAK
PIHAK LAIN
YG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK DAN RETRIBUSI

11. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019
 PASAL 308 UU NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
 PASAL 89 AYAT (2) PP NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH;
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2020

12. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN
yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BELANJA PEGAWAI

13. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN (PERMENDAGRI 33/2019)
 Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan KKD dan memperoleh
persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan
kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala
daerah dengan berpedoman pada PP. Dalam hal belum adanya PP dimaksud, kepala daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam
Negeri. Dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak
sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

14. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
?
ASN

15. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
ASN
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
PASAL 1
angka 1
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.
Angka 2
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Angka 3
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Angka 4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

16. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
Bagan Akun Standar (BAS)

17. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2020
PNS
Non PNS & KDH

18. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
Non PNS
KDH

19. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
PNS
Pajak Daerah Provinsi

20. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
PNS
Pajak Daerah Kabupaten/Kota

21. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
PNS
Retribusi Jasa Umum

22. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
PNS
Retribusi Usaha

23. DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
BAS TA. 2021
PNS
Retribusi Perizinan Tertentu

24. 24
24
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
Jl. Veteran No.7 Jakarta Pusat
Telp/Fax 021 - 3501161
www.keuda.kemendagri.go.id