1. Disampaikan Oleh:
Dr. Sumule Tumbo, SE, MM
Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2. DASAR HUKUM
Pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda.
Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda.
Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang.
Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
3. Adalah
PENDAPATAN DAERAH
Semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun
anggaran berkenaan.
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1 angka 7 PP 12/2019
5. Pendapatan asli Daerah meliputi:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. hasil kerja sama daerah;
d. jasa giro;
e. hasil pengelolaan dana bergulir;
f. pendapatan bunga;
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,
tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan
uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau
dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;
j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. pendapatan denda pajak daerah;
l. pendapatan denda retribusi daerah;
m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o. pendapatan dari BLUD; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah meliputi pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
mengatur mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
merupakan Penerimaan Daerah
atas hasil penyertaan modal
daerah.
Pendapatan Asli Daerah
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:
5
Pasal 31 PP 12/2019
6. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
6
Pasal 286 dan Pasal 287 UU 23/2014
Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di
Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang
diatur dalam undang-undang.
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur
dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan per-UU selama 6 bulan.
Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang
diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
7. Pajak Provinsi
1.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)
3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)
4.Pajak Air Permukaan
5.Pajak Rokok
Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PAJAK DAERAH
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
8. RETRIBUSIDAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Yan Kesehatan (P/K)
2. Yan Persampahan (P/K)
3. Ganti Biaya Cetak KTP dan Akta Capil X
4. Yan Pemakaman (K)
5. Yan Parkir di tepi jalan umum (K)
6. Yan Pasar (K)
7. Pengujian Kendaraan Bermotor (K)
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (K)
9. Ganti Biaya Cetak Peta (P/K)
10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (K)
11. Pengolahan Limbah Cair (K)
12. Yan Tera/Tera Ulang (K)
13. Yan Pendidikan (P/K)
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi (K)
15. Pengend Lalu Lintas (P/K)
1. Pemakaian Kekayaan Daerah (P/K)
2. Pasar Grosir/Pertokoan (K)
3. Tempat Pelelangan (K)
4. Terminal (P/K)
5. Tempat Khusus Parkir (K)
6. Tempat Penginapan/Villa (P/K)
7. Rumah Potong Hewan (K)
8. Kepelabuhanan (P/K)
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga (P/K)
10. Penyeberangan di air (P/K)
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah (P/K)
(Prov/Kab/Kota)
1. Izin Mendirikan Bangunan (K)
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (P/K)
3. Izin Gangguan (K) X
4. Izin Trayek (P/K)
5. Izin Usaha Perikanan (P/K)
6. Izin Perpanjangan IMTA (P/K) (Pasal 150 UU
28/2009 & PP 97/2012)
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Tarif retribusi daerah ditinjau paling lama
3 (tiga) tahun sekali, dengan
mempertimbangkan perkembangan
Indeks harga serta perkembangan
perekonomian. Perubahan tarif retribusi
tsb ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
8
Kewenangan telah disesuaikan dengan UU 23/2014
Jenis Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan
tersebut secara cuma-cuma
(Pasal 110 ayat (2) UU 28/2009)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
9. Pendapatan transfer meliputi:
a.transfer Pemerintah Pusat; dan
b.transfer antar-daerah.
Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah;
c. dana otonomi khusus;
d. dana keistimewaan; dan
e. dana desa.
Transfer antar-daerah terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.
PENDAPATAN TRANSFER
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
11. Perencanaan Penerimaan Pajak belum optimal;
Database pajak daerah yang belum terintegrasi;
Setting Tarif PDRD yang belum memadai ;
Organisasi BPRD/Dinas Pendapatan belum
disusun by function;
SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan
organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan,
penagihan); dan
Kepatuhan WP masih rendah. 11
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PDRD, ANTARA LAIN:
12. 12
PERMASALAHAN & SOLUSI PENGELOLAAN PDRD, ANTARA LAIN:
NO PERMASALAHAN PDRD SOLUSI
1 Kepatuhan Wajib Pajak yang masih
rendah
Penghindaran Pajak
Menggunakan Sistem Teknologi Informasi untuk
mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah
Menegakkan law enforcement (memberikan
sanksi), contoh: penempelan Stiker belum
membayar pajak restoran pada Rumah Makan
2 Lemahnya sistem
pendataan/pemutakhiran data,
penggolongan, penetapan,
pengolahan basis data, sistem
pembayaran/penagihan, dan
pelayanan lainnya kepada wajib pajak
dan wajib retribusi (administration
tax).
Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan
Daerah melalui:
• Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang
digunakan sebagai penentuan potensi pajak
daerah
• Menggunakan system/teknologi informasi dalam
pelayanan PDRD.
• Membangun organisasi perpajakan daerah
berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola
data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi
pemeriksaan, dan fungsi pengawasan.
Memperbaiki Basis Data Perpajakan, melalui:
13. 13
Lanjutan……
.…
NO PERMASALAHAN PDRD SOLUSI
Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak
Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain
dengan bagian penerbitan izin
Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Meningkatkan kerjasama pertukaran data dengan
penyedia data lainnya misalnya BPS.
3 Persoalan Sumber Daya Manusia:
jumlah pegawai yang belum sesuai
dengan kebutuhan ideal
sistem manajemen SDM yang belum
menjawab kebutuhan organisasi serta
masih terdapat kasus-kasus seperti
kolusi dan pelanggaran disiplin
Pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan
potensi dan kompetensi
Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat ahli
penilaian, penagihan, dan pemeriksaan.
Menambah jumlah diklat internal terkait dengan praktik
pemungutan perpajakan yang baik.
Kerjasama kemitraan dengan pemda-pemda yang dinilai
sukses dalam pemungutan perpajakan, khususnya
problem solving terkait pemungutan perpajakan daerah.
Pelaksanaan sistem reward and punishment perlu
ditegakkan secara tegas untuk meningkatkan kinerja
pegawai dan menghindari kebocoran penerimaan
14. 14
Lanjutan……
…
NO PERMASALAHAN PDRD SOLUSI
4 Belum signifikannya penerimaan pajak
daerah
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan
penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak, yaitu:
(nilai jual objek pajak untuk PBB-P2, nilai jual
pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk
Pajak MBLB,
nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah, dan
nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk
BPHTB disesuaikan dengan potensi dan kemampuan
pembayar pajak
5 Masih belum memadainya tenaga
dalam bidang Penilaian, Penagihan,
dan Pemeriksaan
Dibidang penilaian dan penagihan dapat
dikerjasamakan dengan Direktorat Jenderal Pajak
dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan
Polri, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
15. STRATEGI PENINGKATAN PAD
Strategi Peningkatan PAD perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti,
DPRD, SKPD, Unit/Instansi terkait lain (PPNS, Kepolisian, Kejaksaan),
Penghasil/Pemungut;
Penguatan kelembagaan dan perbaikan sistem dan prosedur, SDM, dan SOTK.
Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada
masyarakat secara luas.
Diharapkan dapat memberikan:
Meningkatkan pelayanan prima;
Meningkatkan kecermatan, akurasi dan akuntabilitas dalam pemungutan;
Mendata jenis pungutan yang tidak potensial;
Menunjukkan kelemahan SOP dan organisasi;
Memberikan perhatian dalam penganggaran yaitu: menentukan target atau
perkiraan penerimaan.
15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENINGKATAN PAD
16. Lanjutan...
Research/kajian untuk mengetahui potensi masing-masing jenis
PDRD dan menilai kinerja pemungutannya;
Pada dasarnya permasalahan dalam pengelolaan PDRD adalah
pendataan dan pendaftaran, penetapan, kebijakan tarif, dan
pemungutannya.
Hasil kajian dapat digunakan untuk menentukan action plan:
Menambah objek;
Menyesuaikan ketetapan pajak;
Mengurangi tunggakan (melalui penagihan);
Menyesuaikan tarif (prinsip perlu memperhatikan kondisi
masyarakat);
Mengubah Perda (jika diperlukan).
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
17. Meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yg tegas.
Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan.
Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang
lebih baik
Membangun sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan
tekonologi informasi atau sarana yang memadai
Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Perbankan, BPN,
Kepolisian, PT POS, dan lainnya)
Deregulasi dan debirokratisasi memberikan kondisi yg kondusif
untuk berinvestasi, izin usaha yg mudah dan batalkan perda yg
menghambat.
Lanjutan...
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
17
18. Identifikasi potensi-potensi daerah yang belum tergali (belum
diperdakan);
contoh: pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan TPI.
Inventarisasi barang-barang milik daerah/aset untuk pemanfaatan
barang milik daerah atau retribusi pemakaian kekayaan daerah;
contoh: menginventarisi asset yang ada di setiap SKPD.
Penyesuaikan tarif dengan perkembangan kondisi di daerah
(sepanjang diatur dalam perda).
Lanjutan...
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
18
20. INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
20
Suatu tindakan usaha untuk memperbesar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara
melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.
• Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan
pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu
dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan
penerimaan pendapatan lain;
• Organisasi Badan pendapatan daerah melakukan fungsi-fungsi dalam organisasinya antara lain, pendaftaran
dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan terhadap penunggak pajak serta
perencanaan dan pengendalian operasional;
• Membangun sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan tekonologi informasi atau sarana yang
memadai;
• Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;
• Peningkatan pengawasan dan pengendalian serta pemberian sanksi yang tegas (administratif dan pidana);
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
• Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat membayar pajak dan retribusi.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
21. EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
21
Suatu usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui
penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah atau perluasan/penambahan
terhadap jenis pendapatan yang selama ini belum dapat dipungut, namun dihindari
memberatkan masyarakat dan menghambat investasi daerah.
• Melakukan pengembangan atau menggali jenis-jenis pungutan yang baru;
• Melakukan review terhadap Perda yang berlaku, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian (Antara
lain, Objek Pajak dan Retribusi, Tarif Pajak dan Retribusi). Khusus dalam menetapkan tarif
dilaksanakan tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan namun mempertimbangkan
kemampuan masyarakat;
• Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
22. 1. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan target secara
terukur dan rasional dengan mempertimbangkan perekonomian
daerah dan pencapaian realisasi tahun sebelumnya.
2. Menyusun action plan dan mengidentifikasi permasalahan terkait pajak
daerah dan retribusi daerah, termasuk permasalahan tunggakan.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan langkah inovasi dalam
rangka optimalisasi penerimaan. (sistem pembayaran non tunai).
4. Rutin melakukan pengawasan dan mengefektifkan Tim Saber Pungli.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan (cepat, tepat, ramah, santun, transparan,
jujur dan bebas pungli).
UPAYA LAIN DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
22
23. 23
SARAN TINDAK LANJUT
• Koordinasi dengan instansi terkait dan Stakeholder yang terkait upaya penagihan pajak daerah
• Optimalisasi online sistem (elektronik) terhadap pembayaran pajak daerah sejalan dengan kebijakan non
tunai.
• Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
• Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PDRD.
• Koordinasi dengan instansi terkait dan Stakeholder yang terkait penentuan potensi pajak daerah
• Membangun sistem terintegrasi antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
secara online (E SAMSAT, PBB online, BPHTB online).
• Peningkatan kualitas pelayanan.
• Melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak.
LANGKAH LAIN OPTIMALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH
TRANSAKSI NON TUNAI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DLM
PEMBERIANLAYANAN IZIN TERTENTU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
24. KSWP
PEMERINTAH PEMDA
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)
24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Inpres Nomor 7 Tahun 2015 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
Kegiatan Y
ang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Sebelum Memberikan
Layanan Publik Tertentu Untuk Memperoleh Keterangan StatusWajib Pajak;
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dalam ragka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik
tertentu pada Perangkat Daerah.
25. Izin Usaha Perdagangan;
Izin Usaha Hiburan;
Izin Mendirikan Bangunan;
Izin Usaha Restoran;
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Izin gangguan.(SE MENDAGRI NO 500/3531/SJ)
Izin Trayek.
Izin Usaha Perikanan; dan/atau
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
25
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
26. Apabila Pemohon dpt
menujukan dokumen
PEMDA DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
Bukti Pembayaran BPTHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
Keterangan Status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu
Dokumen berlaku juga terhadap pemberian layanan tertentu lain yang ditetapkan oleh
PEMDA.
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
