Dokumen tersebut membahas tentang pengertian korupsi, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi beserta contoh kasusnya.

1. by chandra setiawan
bisa di download di www.civicsunj2012.wordpress.com

2.  Menampilkan sikap positif terhadap sistem
hukum dan peradilan nasional

3.  Aturan tentang pemberantasan korupsi
dapat dijelaskan
 Perbuatan yang berkategori korupsi dapat
dianalisis
 Contoh tindak pidana korupsi yang telah
dikenakan sanksi dapat ditunjukkan

4. Upaya
Pemberantasan
Korupsi Di
Indonesia
Pengertian
Korupsi
Landasan
Hukum
Pemberan
tasan
korupsi di
Indonesia
Perbuatan
yang
berkategori
korupsi
Contoh
tindak
pidana
korupsi

6.  Menurut KBBI, berarti penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaan)
dan sebagainya untuk keuntungan pribadi
atau orang lain
 Menurut perspektif keadilan / pendekatan
hukum,adalah mengambil bagian yang bukan
menjadi haknya.

7.  Menurut UU No. 31/ 1999, KORUPSI adalah
tindakan penyelewangan atau
penyalahgunaan uang negara atau lainnya
untuk kepentingan pribadi atau orang lain
 Menurut UU No. 28/1999, KORUPSI adalah
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan perundang-undangan yang
mengaturtentang tindak pidana korupsi

8.  Pada hakikatnya, Korupsi……
merupakan tingkah laku yang menyimpang
dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara
sengaja untuk memperoleh keuntungan
berupa status, kekayaan, atau uang untuk
perorangan.

10.  UU No. 30/2002Tentang Komisi
PemberantasanTindak Korupsi
 UU No. 20/2001Tentang perubahan atas UU
No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi
 UU No. 28/1998Tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih dan Bebas Dari KKN
 Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi

12.  KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 kelompok dan
diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan Tindak
Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
berjumlah 6 jenis. Ke 7 kelompok tersebut adalah
1. Korupsi yang mengakibatkan kerugian
negara
2. Korupsi yang berkaitan dengan suap-
menyuap

13. 2. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan
dalam jabatan
3. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan
4. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan
curang

14. 6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan
kepentingan dalam pengadaan
7. dan Gratifikasi (pemberian hadiah

16.  Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
 Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol,
 Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada
sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia.
 Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan
negara yang semakin canggih.
 Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan
amanah yang diemban.

18.  Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.
 Penambahan/rekruitmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat
kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-
komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara baik
 Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga
tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi diantara para
penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

19.  Semua elemen (aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan) harus
memiliki keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara
objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh
terhadap prinsip-prinsip keadilan.
 Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah,
ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Karena
bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang individu-individu di
dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya
sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup

20.  Peserta didik berpasangan dengan teman
sebelahnya (kelompok 2 orang) dan
mengutarakan hasil pemikiran masing-
masing.
 Setiap kelompok mengemukakan hasil
diskusinya.
 Berikan 1 (satu) contoh kasus tindak pidana
korupsi ?

21.  Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas
resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan
berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan.
 Dasar hukum Korupsi :
a) UU No. 30/2002Tentang Komisi PemberantasanTindak Korupsi,
b) UU No. 20/2001Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi,
c) UU No. 28/1998Tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan
Bebas Dari KKN, dan
d) Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi

22.  Jenis-jenis Korupsi (UU Nomor 20Tahun 2001) :
1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. GRATIFIKASI.
 Contoh kasus tindak pidana korupsi :
1. Korupsi Hambalang,
2. Korupsi impor daging sapi
3. Korupsi simulator SIM,
4. dll