Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Dokumen mengidentifikasi masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang ditandai oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kurangnya integritas pada penegak hukum akibat pengaruh kepentingan lain. Dokumen tersebut merekomendasikan perbaikan integritas dan moral penegak hukum, penyes
1. KELOMPOK 2 Penegakan
Supremasi Hukum
PJJ BELANEGARAANGKATAN III
KETUA: Muhammad Taufik
Sekretaris : Iza Nasita
1. Alif Nasruddin
2. ACHMAD HIDAYATULLAH
3. M. FAISAL
4. ARBANI
5. MURHANADI
6. KADEK AGOES
7. IWAN
2. PENDAHULUAN
Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat
pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang
kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat
menghormati hukum itu sendiri.
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari
norma/nilai hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan.
Sayangnya, proses penegakkan hukum di Negara Indonesia dirasa masih
kurang, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat dibanding
kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, siapa yang memiliki
kekuasaan, dialah yang menang.
3. IDENTIFIKASI
MASALAH
1. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM
kurangnya Kadarkum dan sosialisasi kepada masyarakat
Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah
Hukum tembang pilih
2. KURANGNYA INTEGRITAS PENEGAK HUKUM
Banyaknya Kepentingan yang mempengaruhi keputusan hukum
kurangnya SDM Hukum yang berintegritas
4. LEMAHNYA PENEGAKAN
HUKUM
Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan
utama dari hukum diIndonesia itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum
yang ada di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan
benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia
pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.
5. Kurangnya integritas Penegak
Hukum
Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua
aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas
profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya.
Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas
profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. Tapi, banyak
penegak hukum belum memiliki integritas yang ideal seperti itu
6. REKOMENDASI
1.Pembenahan Integritas dan Moral
Penegak Hukum
2.Substansi (isi) Hukum harus sesuai
dengan kondisi masyarakat
3.Kesadaran/Budaya Hukum Masyarakat
perlu ditingkatkan