SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
KELOMPOK 2 Penegakan
Supremasi Hukum
PJJ BELANEGARAANGKATAN III
KETUA: Muhammad Taufik
Sekretaris : Iza Nasita
1. Alif Nasruddin
2. ACHMAD HIDAYATULLAH
3. M. FAISAL
4. ARBANI
5. MURHANADI
6. KADEK AGOES
7. IWAN
PENDAHULUAN
Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat
pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang
kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat
menghormati hukum itu sendiri.
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari
norma/nilai hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan.
Sayangnya, proses penegakkan hukum di Negara Indonesia dirasa masih
kurang, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat dibanding
kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, siapa yang memiliki
kekuasaan, dialah yang menang.
IDENTIFIKASI
MASALAH
1. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM
 kurangnya Kadarkum dan sosialisasi kepada masyarakat
 Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah
 Hukum tembang pilih
2. KURANGNYA INTEGRITAS PENEGAK HUKUM
 Banyaknya Kepentingan yang mempengaruhi keputusan hukum
 kurangnya SDM Hukum yang berintegritas
LEMAHNYA PENEGAKAN
HUKUM
Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan
utama dari hukum diIndonesia itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum
yang ada di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan
benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia
pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.
Kurangnya integritas Penegak
Hukum
Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua
aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas
profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya.
Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas
profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. Tapi, banyak
penegak hukum belum memiliki integritas yang ideal seperti itu
REKOMENDASI
1.Pembenahan Integritas dan Moral
Penegak Hukum
2.Substansi (isi) Hukum harus sesuai
dengan kondisi masyarakat
3.Kesadaran/Budaya Hukum Masyarakat
perlu ditingkatkan
PENUTUP
Kalau Seseorang Penegak Hukum Itu Ilmunya
Baik, Moralnya Baik, Sempurnalah dia
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilansasadama
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPaul SinlaEloE
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)noidmedia virtual
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02PT. Likers Fice.com
 
Hak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraHak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraMischaelle
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumRoy Punk
 
Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAM
Pancasila  sebagai  paradigma  pengembangan  HAMPancasila  sebagai  paradigma  pengembangan  HAM
Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAMchienmario
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of lawAmyarimbi
 

What's hot (18)

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Ppkn kelas vii
Ppkn kelas viiPpkn kelas vii
Ppkn kelas vii
 
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Hak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraHak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negara
 
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukumMakalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
 
Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAM
Pancasila  sebagai  paradigma  pengembangan  HAMPancasila  sebagai  paradigma  pengembangan  HAM
Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAM
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Legislations
LegislationsLegislations
Legislations
 
PKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XIPKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XI
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
 

Similar to Kelompok 2 supremasi hukum

Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptx
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptxPERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptx
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptxDeniHendra6
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
 
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Agung Muflih
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesianoidmedia virtual
 
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdf
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdfpenegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdf
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdfRendySahputra1
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesiafeggyernes
 
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.docARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.docFajar961
 
negara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMnegara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMAde ahmad
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxdonihasmanto
 

Similar to Kelompok 2 supremasi hukum (20)

PPT BARU.pptx
PPT BARU.pptxPPT BARU.pptx
PPT BARU.pptx
 
Isbd 11
Isbd 11Isbd 11
Isbd 11
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptx
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptxPERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptx
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptx
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
 
Hukum progresif
Hukum progresifHukum progresif
Hukum progresif
 
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesia
 
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdf
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdfpenegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdf
penegakanhukumdiindonesia-131214194655-phpapp02 (1).pdf
 
Legislasi dprd
Legislasi dprdLegislasi dprd
Legislasi dprd
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.docARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc
ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc
 
negara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMnegara hukum dan HAM
negara hukum dan HAM
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
PB10.pptx
PB10.pptxPB10.pptx
PB10.pptx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
 

Recently uploaded

file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (12)

file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Kelompok 2 supremasi hukum

  • 1. KELOMPOK 2 Penegakan Supremasi Hukum PJJ BELANEGARAANGKATAN III KETUA: Muhammad Taufik Sekretaris : Iza Nasita 1. Alif Nasruddin 2. ACHMAD HIDAYATULLAH 3. M. FAISAL 4. ARBANI 5. MURHANADI 6. KADEK AGOES 7. IWAN
  • 2. PENDAHULUAN Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat menghormati hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma/nilai hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya, proses penegakkan hukum di Negara Indonesia dirasa masih kurang, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat dibanding kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, siapa yang memiliki kekuasaan, dialah yang menang.
  • 3. IDENTIFIKASI MASALAH 1. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM  kurangnya Kadarkum dan sosialisasi kepada masyarakat  Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah  Hukum tembang pilih 2. KURANGNYA INTEGRITAS PENEGAK HUKUM  Banyaknya Kepentingan yang mempengaruhi keputusan hukum  kurangnya SDM Hukum yang berintegritas
  • 4. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum diIndonesia itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum yang ada di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.
  • 5. Kurangnya integritas Penegak Hukum Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. Tapi, banyak penegak hukum belum memiliki integritas yang ideal seperti itu
  • 6. REKOMENDASI 1.Pembenahan Integritas dan Moral Penegak Hukum 2.Substansi (isi) Hukum harus sesuai dengan kondisi masyarakat 3.Kesadaran/Budaya Hukum Masyarakat perlu ditingkatkan
  • 7. PENUTUP Kalau Seseorang Penegak Hukum Itu Ilmunya Baik, Moralnya Baik, Sempurnalah dia TERIMA KASIH