Tugas Kelompok 1

1. UPAYA
PEMBERANTASAN
KORUPSI
Presentations are communication tools
that can be used as demonstrations.
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
2023
NAMA ANNGOTA KELOMPOK 1:
1. Melki Willianus (1222213181)
2. Harly Nugraha (1222213)
3. Afri Guntar (1223213002)
4. -

2. KORUPSI
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam:
merugikan keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, berbuatan curang benturan
dalam pengadaan gratifikasi.

3. PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI
Sistem penyelenggaraan negara
yang keliru
01
Kompensasi PNS yang rendah
02
Pejabat yang serakah
03
Law enforcement tidak berjalan
04
Disebabkan law enforcement tidak berjalan
dimana aparat penegak hukum bisa dibayar
mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara,
maka hukuman yang dijatuhkan kepada para
koruptor sangat ringan sehingga tidak
menimbulkan efek jera terhadap koruptor.
05
Pengawasan yang tidak efektif
Tidak ada keteladanan pemimpin
06
07

4. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun
hingga saat ini masih saja terjadi korupsi
dengan berbagai cara pula yang dilakukan oleh
berbagai lembaga.
Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat
korupsi, yaitu bahaya terhadap:
masyarakat dan individu, generasi muda,
politik, ekonomi bangsa dan birokrasi
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

5. .
Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, dapatlah
dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni :
1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten
2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi.
3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen
tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan
sistematis.
4. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik
dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang
dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.

6. .
6. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas
7. Semua elemen harus memiliki idealisme, keberanian untuk
mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objektif,
jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan
penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan.
8. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia

7. HAMBATAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Hambatan dalam melakukan
pemberantasan korupsi, antara lain
berupa hambatan struktural, kultural,
istrumental, dan manejemen. Oleh
karena itu perlu dilakukan langkah-
langkah untuk mengatasinya, antara
lain; mendesain dan menata ulang
pelayanan publik, memperkuat
transparansi, pengawasan dan
sanksi, meningkatkan pemberdayaan
perangkat pendukung dalam
mencegah korupsi

8. 05
Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Hambatan/kendala-kendala yang dihadapi Bangsa
Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah :
1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung
setengah-setengah.
2. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk
perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan
renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
.

9. 05
3. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen
pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and
balance.
4. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki
tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem
administrasi negara Indonesia.
5. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan
perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi
para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari
tuduhan yang diajukan oleh jaksa.
6. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat
pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin
canggih.
7. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan
diri dalam menjalankan amanah yang diemban.

10. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
Pimpinan instansi/unit kerja menindaklanjuti yang ditemukan
melalui :
a. pengenaan sanksi administratif berdasarkan PP 30/1980
tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan lain yang berlaku.
b. pengenaan sanksi TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi) untuk instansi pemerintah sesuai ketentuan yang
berlaku yang
selanjutnya dituangkan dalam Surat Kesanggupan dari
pejabat/ petugas
yang bertanggung jawab.
.

11. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
2) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus
yang sanksi TP/TGR-nya tidak
ditepati kepada kejaksaan untuk diproses secara
perdata;
3) Pimpinan instansi/unit kerja mengambil langkah-
langkah tindak lanjut yang
diperlukan untuk memperbaiki sistem dan prosedur
yang menyebabkan
penyimpangan.

12. 06
Korupsi adalah tindakan untuk memperkaya
diri, keluarga, kelompok dan korporasinya
dengan cara melanggar aturan, melanggar
norma, melanggar hak asasi manusia
melalui eksploitasi sumber daya ekonomi,
politik, sosial budaya dan lingkungan hidup
dengan memaksimalkan potensi sumber
daya yang dimiliki (jabatan, jaringan dan
kekuasaan).
Sehingga sebagai bagian dari warga negara
yang bermartabat kita perlu membekali diri
dengan kejujuran dan tanggungjawab
sehingga tindakan korupsi tidak terjadi dari
dalam diri kita.
PENUTUP

13. T E R I M A K A S I H
.
“ I N E V E R D R E A M E D A B O U T S U C C E S , I
W O R K E D F O R I T ”