Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pidana peencurian

2,785 views

Published on

laws

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pidana peencurian

  1. 1. BAB IPENDAHULUAN1.1 LATARBELAKANGUndang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalahnegara hukum. Hukumdirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidakterjadi benturan serta untuk menjunjung tinggihak asasi manusia.Hukum merupakan suatupranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidakhanya untuk mengatur masyarakatsaja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.(Dewantara, 1988: 10).Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanyauntuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaanyang hanyaada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukumdiciptakan untuk dilaksanakan,sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi matikarena mati kefungsiannya.Ada berbagai hukumyang berlaku di Indonesia salah satunya adalahhukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untukmencegah atau menghambatperbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukumyang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian daripadakeseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasardan aturan-aturan dengan tujuan untuk21.Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengandisertai ancaman atausangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapamelanggar larangan tersebut.2.Menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggarlarangan-larangan itudapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yangtelah diancamkan.3.Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yangdisangka telah melanggar larangan tersebut(Moeljatno, 1983: 1).Hukum pidana merupakanistilah yang lebih khusus, maka perlu adapembatasan pengertian atau makna sentral yang dapatmenunjukkan ciri-ciri atausifat-sifatnya yang khas.Untuk memberikan gambaran yang lebihkhusus mengenai hukum pidana,maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simonsdalam bukunya Leerboek Nederlandas strafrecht,memberikan definisi sebagai berikut:“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah danlarangan-larangan yangdiadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syaratbagi akibat hukum itu dan kesemunya aturan-aturan untuk mengadakan(manjatuhi) danmenjalankan pidana tersebut” (Moeljatno, 1987: 7).Dari definisi di atas maka dapatlahdijabarkan bahwa hukum pidanamengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:1.Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidanayang berlaku.32.
  2. 2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orangyang melakukanperbuatan yang dilarang.3.Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarangmenurut aturan-aturanhukum pidana yang berlaku.Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang salingberkaitansatu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitandenganhukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yangmengatur masyarakat secarapatut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yangdiharuskan.Pengaturan hukum yangdemikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatanyang melawan hukum dan dapat diketahui pulaalasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapatmenimbulkan reaksisosial pada masyarakat.Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usahamencapai tata tertibsosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.Pengendalian sosialmelalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggotamasyarakat pada alternatif pilihanyaitu penyesuaian atau penyimpangan,sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaranyang paling seriussifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.Kejahatanmerupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yangberupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kitapahami, karena dapat terjadi dimana dankapan saja dalam pergaualan hidup.Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaanmasyarakat, keadaanpolitik ekonomi, budaya dan sebagainya.Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang seringterjadi dalammasyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor denganpemberatan.Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukumtetapi juga mengusik rasa aman masyarakat.Kendaraan bermotor merupakan sarana transporasiyang mempunyai mobilitastinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yangmemiliki mobilitastinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.Selain itu kejahatanpencurian kendaraan bermotor sudah merupakankejahatan terorganisir, bersindikat, dimana adapihak-pihak yang di lapangan(pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barangcurian (penadah).Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalamhalini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.Menurut SIMONS perbuatan“penadahan” itu sangat erat hubungannyadengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian,penggelapan, atau penipuan. Justrukarena adanya orang yang mau melakukan “penadahan”itulah, orang seolah-olahdipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, ataupenipuan(Lamintang, 1990: 1).Namun perlu digarisbawahi maksud dari “PertolonganKejahatan”bukanlah berarti “Membantu malakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalampasal55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan”seseorang untuk berbuatkejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari5barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam halini Clinardmenyatakan bahwa“Pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatanyangmenyertai laju pembangunan”.Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaanlebih jauhbahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat kaitannya denganpenggeseranyang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencuriankendaraan bermotor (Soerjono,1987: 20)Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jeniskejahatanyaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampaidengan kearah kejahatan
  3. 3. yang menggunakan keterampilan khusus dalammencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagipara penegak hukum yangterkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasidalampenegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.Namun sebelum mencapaipermasalahan itu dapat dilihat dalammasyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidakbersalah mendapat pidanaataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi inisangatmemperihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agarlebihmeningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehinggadapatmelaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukupserius mengingat begitupentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilanpidana.Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujurjuga harus diterapkan secara konsekuenUntuk menegakkan keadilan hukum pidana tersebut memerlukan perhatianyang khusus. Bahwaterdapat dua macam kepentingan yang menuntut perhatiandalam acara pidana yaitu:1.Kepentingan masyarakat, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukumpidana harusmendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya gunakeamanan masyarakat.2.Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adilsedemikian rupasehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangansampai mendapat hukuman yang terlaluberat, tidak seimbang dengankesalahannya (Prodjodikoro, 1974: 15-16).Hakim sebagai salahsatu aparat penegak hukum mempunyai perananpenting dalam menentukan vonisnya. Olehkarena itu, dalam memberi hukumanpidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifatkompleks, sehinggamendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.Haruslahdipilih fakta-fakta kongkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dengan hukumyangbersangkutan.Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana danmasyarakatumum. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidanaadalah orang dikenakanpidana.Seiring dengan hal tersebut Sudarto (1986: 17), mengatakan bahwa: Untuk memutuskanhal tersebut apakah juridis relevant,itu harus digunakan ukuranyang sudah diterima oleh dunia hukum, yakniasas legalitas.7Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalammenetapkan perbuatanyang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik.Rumusan delik merupakan landasan untukpengambilan keputusan yang lebihlanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana jugamemperhatikan hal-hal yangmenjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindakpidana misalnyadalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hal diataspenulis mengajukan skripsi yang berjudul: Dasar Pertimbangan PemberatanPidana DalamTindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus diPengadilan Negeri KabupatenSemarang).1.2 IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH
  4. 4. A. Identifikasi MasalahPengaturan pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraanbermotoryang disertai pembuktian pemberatan pada khususnya, dalam sistempenyelenggaraanhukum pidana maka tindak pidana tersebut menempati suatuposisi sentral. Hal ini disebabkankarena keputusan di dalam pemidanaan akanmempunyai konsekuensi yang luas, baik yangmenyangkut langsung pelakutindak pidana maupun masyarakat secara luas.Sesuai dengan kasustindak pidana pencurian kendaraan bermotor yangsaat ini mengalami perubahan sifat, dimanatelah terjadi pergeseran jeniskejahatan dari jenis kejahatan yang menggunakan kekerasan sampaidengankearah kejahatan yang menggunakan keterampilan. Sedangkan keterampilan yangdigunakan untuk melakukan kejahatan semakin berkembang sesuai denganberkembangnyapembangunan.Dalam hal ini bukan hal mudah bagi instansi untuk menentukan pidanapadapelaku, karena pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakankejahatan yang terterapada pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatanberbagai pasal KUHP antara lain:1.Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencuriankendaraan bermotoryang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang,kejahatan ini biasanya terjadi padakasus perampokan pada pengemudikendaraan bermotor.2.Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraanbermotor dengan jalanmembongkar, merusak, memanjat yang dilakukan padamalam hari di rumah tertutup atau masukrumah yang memiliki halaman danada batasnya.3.Pasal 368 KUHP (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksapemilik kendaraanbermotor atau sopir untuk menyerahkan kendaraantersebut.4.Pasal 378 KUHP (Penipuan) yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-purasebagai pedagangkendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawalari kendaraan tersebut.5.Pasal 372 KUHP (Penggelapan) yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan olehorang-orang yangdiserahi atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor9seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikankendaraantersebut.6.Pasal 263 KUHP (Pemalsuan) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelakusetelah kendaraanbermotor curian ada di tangan mereka; kejahatan itumeliputi;a.Pemalsuan plat nomor.b.Pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda ujikendaraan, Blangko tilang,surat model tiga dan sebagainnya.c.Pemalsuan tanda tangan.d.Pemalsuan kuitansi.7.
  5. 5. Pasal 480 dan pasal 481 KUHP (Penadahan) yaitu kejahatan ini biasanyaterjadi setelahkendaraan bermotor curian sudah dilindungi oleh surat-suratpalsu dijual pada pihak ketiga(pembeli langsung atau pemesan) dalam hal inidikenakan pasal 480 KUHP, sedangkan bila pihakketiga ini pekerjaannyamemang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, makadikenakanpasal 481 KUHP.Pasal tersebut di atas untuk perihal menanggulangi kejahatanpencuriankendaraan bermotor yang jenis kejahatannya tidak hanya dengan satu macamcara,dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor jugadidasarkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas KepolisianNegara dan juga diperkuat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentangKitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 4tahun 2004 tentangKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.10B.Pembatasan MasalahDalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada “DasarPertimbanganPemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian KendaraanBermotor (Studi Kasus diPengadilan Negeri Kabupaten Semarang)”.Pertimbangan pemberatan pidana pada tindak pidanapencurian pada intinyamerupakan keputusan hakim dalam memberikan pidana pada pelaku,khususnyapelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam pembuktiandanpemberian putusan pemberatan tersebut Hakim melalui pertimbangan yang antaralainberdasarkan KUHAP pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) dan (2). Dapatdikatakan pencurian apabilasifat kasus ada pada pasal 362 KUHP dan dapatdikatakan pencurian yang disertai pemberatanapabila pelaku memenuhi syaratseperti yang ada pada pasal 363, pasal 365, pasal 366 dan pasal486 KUHP.Dengan perihal pada pasal tersebut di atas, tentang pencurian kendaraanbermotordisertai pemberatan tersebut maka perlu adanya penegasan pada hakimdalam memberikan dasarpertimbangan pemberatan pidana pada tindak pidanapencurian kendaraan bermotor. Dalam halini peneliti melakukan penelitian yangditegaskan pada skripsi yaitu “Dasar Pertimbangan DalamTindak Pidana DenganPemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada PengandilanNegeriKabupaten Semarang).1.3 PERUMUSAN MASALAHBerdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian “DasarPertimbangan Dalam TindakPidana Dengan Pemberatan (Studi Pencurian11Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)”, akandirumuskansebagai berikut ini :a.Apa saja pedoman pidana dalam tindak pidana dengan pemberatan pencuriankendaraan bermotorpada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?b.Bagaimanakah praktek penjatuhan pidana pada tindak pidana denganpemberatan pencuriankendaraan bermotor pada Pengadilan Negeri KabupatenSemarang?1.4 TUJUAN PENELITIANa.
  6. 6. Mengetahui pedoman pemidanaan pencurian kendaraan bermotor denganpemberatan yangmenjadi dasar Hakim memberi pertimbangan pemberatanpidana terhadap tindak pidanapencurian kendaraan bermotors.b.Mengetahui praktek penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencuriankendaraan bermotordengan pemberatan di Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.1. 5 MANFAAT PENELITIANa.Secara AkademisHasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmupengetahuandan informasi bagi dunia akademis dibidang hukum. Khususnyamemberikan pertimbanganpemberatan pidana dalam kejahatan pencurianbermotor yang mana pada pemberatan tersebutdiharapkan pencurian motor tidak mengulangi kembali kejahatannya dan pidana kejahatanbermotor dapatdiminimalisir.b.Secara PraktisPenelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihakyangberkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :-Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalamupaya penegakanhukum dan keadilan sehingga kejahatan pencuriankendaraan bermotor dapat diminimalisir.-Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yangberlaku sehinggamasyarakat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinyatindak pidana pencurian. 1.6 SISTEMATIKAPENULISAN SKRIPSI.Skripsi ini penulisannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:1. Bagian Pendahuluan:Bagian pendahuluan memuat halaman judul, sari (abstrak) halamanpengesahan, motto danpersembahan, kata pengantar dan daftar isi.2. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:BAB I PENDAHULUANBerisi: Latar Belakang, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, PerumusanMasalah, TujuanPenelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN dan/atau KERANGKATEORITIK13Membahas tentang: Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana,pengertian pidanadan jenis-jenis pidana, Pengaruh pidana dan tujuan pidana,pemidanaan pada tindak pidanapencurian.
  7. 7. BAB III METODE PENELITIANBerisi tentang: Kerangka kosepsional tentang penelitian, dasar -penelitian,fokus dan variabelpenelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahandata, metode analisis data.BAB IV HASIL PENIELITIAN DAN PEMBAHASANMenguraikan tentang pedoman pemidanaan pemberatan pidana padatindak pidana pencuriankendaraan bermotor di Pengadilan Negeri KabupatenSemarang dan pelaksanaan penjatuhanpemberatan pidana pada tindak pidanapencurian kendaraan bermotor di Pengadilan NegeriKabupaten Semarang.BAB V PENUTUPBerisi kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan skripsi dan saran-saran yangberhubungan dengan masalah skripsi.3. Bagian akhir skripsi berisi: Bagian ini meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.883.Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraanbermotor denganpemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363,365, 486 KUHP dan tentang jenispidana yang diberikan hakim berpedomanpada pasal 10 KUHP.4.Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraanbermotor denganpemberatan, hakim berpedoman pada UU No. 4 Tahun 2004dan pasal 183, 184 KUHAP denganmelihat unsur-unsur pasal yangdidakwakan Penuntut Umum. Sedangkan jaksa dalam hal iniberwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim seperti yangterteradalam UU No. 16 Th 2004 dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHAP.Pihakpenyidik juga berperan dalam pengumpulan data sebelum diajukankepada pihak kejaksaan dansebelum disidangkan, wewenang penyidikan initertera pada UU No. 2 Tahun 2002 dan pasal 1ayat 1, pasal 4-6 KUHAP,untuk melakukan penyidikan.Kesimpulan peneliti seperti yang terteradiatas bahwa hakim hanyaberpatokan pada Undang-Undang yang belaku dan menggunakankeyakinannyadalam memutuskan perkara yang ada, seperti yang tertera pada pasal 183,184KUHAP dan UU No. 4 Th 2004. Proses persidangan Curanmor umumnya tampak lebih cepatkarena masih banyak yang terabaikan dalam penyidikan 895.2 SaranSetelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencurian kendaraanbermotor denganpemberatan, penulis melihat hal-hal ganjil yang seharusnyadapat dicermati pihak penyidik danpara penegak hukum lainnya.1.Tindak pidana saat ini telah menjalar ke pedesaan karena tingkat kejahatanyang terjadi di kota-kota besar sifatnya meluas dan mengikuti teknologipada zamannya, seharusnya para penegakhukum lebih banyak berperanpada kasus-kasus yang terjadi di daerah pedesaan dan tidak di kota-kotasaja. Sehingga kejahatan tidak bergeser kepedesaan atau banyak kemungkinan menjadikantempat pelarian bagi para pelaku pidana.2.
  8. 8. Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor denganpemberatan diwilayahKabupaten Semarang selama 5 (lima) tahummengalami pasang surut, ketidak setabilan angkakejahatan yang terjadidisebabkan kurangnya maksimalnya kinerja para penegak hukumdankurangnya kepahaman masyarakat tentang hukum serta terikat masalahekonomi.3.Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaranbermotor denganpemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363,365, 486 KUHP dan 183, 184 KUHAPdengan keyakinan hakim danbukti-bukti yang ada. Seharusnya ada tindakan dari para sarjanahukumatau instansi penegak hukum yang lebih berperan pada pencegahan,sebelum tindak pidanaitu dilakukan. Misalnya dengan mengadakanseminar atau penyuluhan pada masyarakat ataupelajar tingkat menengah 90keatas, tentang pengertian hukum serta kerugian yang didapat akibatprilakunya melanggarhukum.4.Kurangnya kerjasama antar instansi hukum menyebabkan lemahnyapenegakan hukum. Dalampraktek pemberian pidana dalam tindak pidanapencurian kendaran bermotor dengan pemberatan,tidak dapatdipertanggung jawabkan hannya pada salah satu instansi hukum saja.Karena sebelumdicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melaluipenyidikan. Setelah melalui penyidikankasus dilimpahkan pada pihak kejaksaan untuk lebih dipelajari dan diteliti dari kekurangan beritaacaratersebut. Maka penegakan hukum, sangat tergantung pada kualitaskerjasama Kepolisian,Kejaksaan dan Kehakiman serta ditunjang denganperanan masyarakat.++++++++++++++++++++++++++++++++++Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyebutkan, "Barangsiapamengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksuduntuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjarapaling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambilbarang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untukmemiliki; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Dan apabila dirincilebih jelas, rumusan itu terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif berikut ini :Unsur-unsur objektif dalam pencurian antara lain : Perbuatan mengambil (wegnemen). Bahwa dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan
  9. 9. jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui". Objeknya suatu benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak disini adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Kemudian siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.Sedangkan unsur - unsur subjektif yang terdapat dalam pencurian antara lain : Adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri
  10. 10. sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Danbila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatanmengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadapbarang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.Dengan melawan hukum. Memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ituditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatanmengambil benda, si petindak sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain(dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung denganalasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsurmelawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalamMemorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaandicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harusditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsurmaksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud denganmelawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebihlanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatuperbuatan tertentu. Dilihat dart mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atauterlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum,yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawanhukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atauterlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sepertipendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harusmencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132).Sedangkan melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukummasyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.Dengan kata lain dalam melawan hukum materill ini, sifat tercelanya atau terlarangnyasuatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vosberpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidakdikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

×