Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Dokumen tersebut membahas strategi penurunan stunting di Indonesia, meliputi intervensi spesifik dan sensitif untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program-program yang disebutkan meliputi pemberian suplemen gizi, promosi ASI eksklusif, dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, balita, dan remaja putri.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
1. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan dan pembinaan remaja serta kemandirian ber-KB.
2. Kegiatan BKR meliputi pertemuan kelompok dengan materi seperti fungsi keluarga, peran orang tua, tumbuh kembang remaja, dan reproduksi sehat. Ada pencatatan dan pelaporan mengenai data
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Dokumen tersebut membahas strategi penurunan stunting di Indonesia, meliputi intervensi spesifik dan sensitif untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program-program yang disebutkan meliputi pemberian suplemen gizi, promosi ASI eksklusif, dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, balita, dan remaja putri.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
1. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan dan pembinaan remaja serta kemandirian ber-KB.
2. Kegiatan BKR meliputi pertemuan kelompok dengan materi seperti fungsi keluarga, peran orang tua, tumbuh kembang remaja, dan reproduksi sehat. Ada pencatatan dan pelaporan mengenai data
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
Dokumen tersebut merangkum program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB. Program ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok-kelompok UPPKS untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini terdapat lebih dari 55.000 kelompok UPPKS yang terdiri dari 1,6 juta anggota.
Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembinaan keluarga dan keluarga berencana. Tribina terbagi atas tiga bagian yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membesarkan anak-anak.
Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Kabupaten Oku pada tahun 2022 meliputi ibu hamil KEK dan balita dengan gizi kurang, berat badan kurang, atau pertumbuhan berat badan yang tidak memadai selama 90 hari atau 14 hari. Program ini mencakup persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan pertumbuhan balita, meliputi penentuan umur anak, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, penetapan status pertumbuhan dan gizi, serta tindak lanjut hasil pemantauan yang dapat berupa konseling, pengobatan, atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan untuk mencegah masalah gizi pada anak melalui deteksi dini di posy
Materi 5 peran & tugas kader posyanduSupriyaWibawa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang peran dan tugas kader Posyandu dalam upaya pencegahan stunting. Kader bertugas sebagai penggerak masyarakat, penyuluh kesehatan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana di Posyandu. Tugas-tugas tersebut meliputi penggerakan masyarakat, penyuluhan kesehatan, identifikasi masalah, serta pencatatan dan pelaporan data di Posyandu.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, prinsip, bentuk, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat serta indikator keberhasilannya.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
Dokumen tersebut merangkum program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB. Program ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok-kelompok UPPKS untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini terdapat lebih dari 55.000 kelompok UPPKS yang terdiri dari 1,6 juta anggota.
Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembinaan keluarga dan keluarga berencana. Tribina terbagi atas tiga bagian yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membesarkan anak-anak.
Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Kabupaten Oku pada tahun 2022 meliputi ibu hamil KEK dan balita dengan gizi kurang, berat badan kurang, atau pertumbuhan berat badan yang tidak memadai selama 90 hari atau 14 hari. Program ini mencakup persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan pertumbuhan balita, meliputi penentuan umur anak, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, penetapan status pertumbuhan dan gizi, serta tindak lanjut hasil pemantauan yang dapat berupa konseling, pengobatan, atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan untuk mencegah masalah gizi pada anak melalui deteksi dini di posy
Materi 5 peran & tugas kader posyanduSupriyaWibawa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang peran dan tugas kader Posyandu dalam upaya pencegahan stunting. Kader bertugas sebagai penggerak masyarakat, penyuluh kesehatan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana di Posyandu. Tugas-tugas tersebut meliputi penggerakan masyarakat, penyuluhan kesehatan, identifikasi masalah, serta pencatatan dan pelaporan data di Posyandu.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, prinsip, bentuk, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat serta indikator keberhasilannya.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan KIE dan advokasi bagi penyuluh KB untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bertujuan agar para penyuluh dapat melakukan identifikasi sasaran, merancang kegiatan KIE dan advokasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan baik. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dasar KIE dan advokasi, langkah-langkah merumuskan strategi, serta monitoring dan evaluasi program.
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit Sumber Daya Alam Indonesia-1 (SDA-1) pada 2023 untuk memantau sumber daya alam di Indonesia. Satelit ini diharapkan dapat memantau lahan, hutan, tambang, dan aktivitas laut secara real-time untuk mendukung pengawasan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Peran plkb dalam memfasilitasi pelayanan kb (mbah )sugiyanto mendung
Dokumen tersebut membahas peran Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (PLKB) dalam empat hal, yaitu: (1) membantu pelaksanaan program KB, (2) membantu kegiatan Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, (3) membantu pelayanan KB, dan (4) membantu kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Solok yang mencakup profil daerah, target pembangunan, dan strategi pengendalian penduduk melalui penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk."
CV. Karya Brillian Nusantara menjual produk DAK BKKBN dan salah satunya adalah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tujuan dilaksanakannya pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan Program KB di Lini Lapangan, pengembangan berbagai kegiatan Operasional di wilayah kerjanya dan meningkatkan motivasi dan kinerja Kader PPKBD / Sub PPKBD. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan Kader PPKBD / Sub PPKBD adalah Organisasi dan ketatalaksanaan Badan KB , PP dan PA. Pengetahuan Kontrasepsi Reproduksi Sehat Delapan Fungsi Keluarga Pengertian, Peran dan Tugas Pokok PPKBD Lima Pola Pembinaan PPKBD Pendataan Keluarga ( R/ I / KS ) Praktek kegiatan Pencatatan dan Pelaporan, dengan Narasumber dari Badan / Dinas / Instansi terkait. Dengan dilaksanakannya Pelatihan kader PPKBD / Sub PPKBD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan Program KB kedepan yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan di Daerah
1 Set PPKBD terdiri dari :
• Tas Kerja
• Rompi
• Buku Agenda
• Payung lipat 3
• Seragam Kerja
• Lembar Balik Alat Konseling KB
• Plang Papan Nama PPKBD/SUB PPKBD
Untuk pertanyaan dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami di No. Tlp 085100711754 / 081382068883
PIK Mahasiswa merupakan wadah untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada mahasiswa. PUP bertujuan meningkatkan usia perkawinan pertama yaitu minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. PIK Mahasiswa memberikan informasi dan konseling mengenai keluarga berencana dan persiapan kehidupan berkelu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB didasarkan pada konsep wilayah dari puskesmas hingga tingkat provinsi dan pusat.
2. Data cakupan KB dilaporkan bulanan sedangkan ketenagaan dilaporkan tahunan.
3. Terdapat alur pencatatan, pelaporan, dan verifikasi data KB dari tingkat fasilitas hingga instansi terkait.
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanPosdaya Solok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Stiunus Esap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, dan tahapan penggerakan partisipasi masyarakat.
08.07.15 kebijakan bkb hi kaltim - silviaStiunus Esap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) secara Holistik Integratif di 33 provinsi melalui pengembangan rintisan kelompok BKB dasar dan penguatan kelompok BKB paripurna.
Posyandu merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Posyandu dilaksanakan secara terpadu oleh masyarakat dan berbagai sektor untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Posyandu lansia adalah pengembangan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usia lanjut.
Posyandu merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Posyandu dilaksanakan secara terpadu oleh masyarakat dan berbagai sektor untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Posyandu lansia adalah pengembangan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usia lanjut.
untuk mengetahui pembelajran terkait dengan pelaksnaan kampung diperlu dilakukan beberapa langkah-langkah demi mewujukan pembangunan keluarga yang sejahtera
Rencana aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa Telok Tampang dalam menggunakan fasilitas kesehatan posyandu melalui serangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi yang disebut Gerakan Sadar Posyandu atau Radarpos. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu bulan dan mencakup konsultasi, pembuatan bahan edukasi, koordinasi dengan petugas kesehatan dan kader posyandu
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Puskesmas Negara Ratu pada bulan April 2022, termasuk visi, misi, dan inisiatif untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan program KIA/KB di tingkat desa sebagai bagian dari program PKMD. Terdapat pengumpulan data wilayah sasaran, perencanaan kegiatan termasuk sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan, pelaksanaan pengumpulan data, dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh widyaiswara agar dapat dianggap sebagai profesional. Kompetensi tersebut meliputi pengelolaan pembelajaran, kepribadian, sosial, dan substansi dengan persentase masing-masing 40%, 10%, 10%, dan 40%. Standar kompetensi ini penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan diklat.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh widyaiswara agar dapat dianggap sebagai profesional. Terdapat empat bidang kompetensi utama yaitu pengelolaan pembelajaran, kepribadian, sosial, dan substansi dengan bobot masing-masing 40%, 10%, 10%, dan 40%. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan dan widyaiswara untuk menjamin kualitas pelati
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan sertifikasi penyuluh keluarga berencana di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengelolaan penyuluh keluarga berencana akan menjadi kewenangan pusat berdasarkan Peraturan Presiden. Dokumen juga menjelaskan proses sertifikasi penyuluh yang meliputi penetapan standar kompetensi, jalur sertifikasi melalui pendidikan maupun portofolio, serta tujuan dan
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan sistem informasi keluarga yang bertujuan menyediakan data dan informasi keluarga melalui pendataan keluarga untuk kepentingan pengambilan kebijakan pemerintah dan pembangunan keluarga. Data dan informasi keluarga diperoleh dari pendataan, survei, dan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian diolah untuk pengambilan keputusan program keluarga berencana.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan sertifikasi penyuluh keluarga berencana di Indonesia. Pengaturan pengelolaan penyuluh saat ini mengacu pada Peraturan Presiden tentang pengelolaan tenaga penyuluh yang memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat. Sertifikasi penyuluh bertujuan menjamin kompetensi melalui proses yang tidak diskriminatif dan sesuai standar nasional, serta meningkatkan profesionalitas penyuluh.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. PERKENALKAN DIRI ANDA !!!
PERKENALAN
• Nama?
• Permasalahan yang sering terjadi
terkait advokasi program KKB?
3
4. • Waktu
• Rehat Kopi
• Makan Siang
• Hand Phone/ Pager
• No Smoking
• Toilet
• Pintu Darurat
TATA GRAHA
TEPAT WAKTU!!!
4
5. Pelatihan ini akan membantu Anda:
Memahami pentingnya advokasi dalam program KKB.
Menerapkan pola pikir yang tepat sebagai seorang
advokator.
Melakukan analisis isu secara seksama sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada.
Melakukan manajemen advokasi secara sistematis.
Menerapkan advokasi dengan menggunakan berbagai
media.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan advokasi.
TUJUAN PELATIHAN
5
7. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
MISI BKKBN:
Penduduk Tumbuh Seimbang 2015
VISI BKKBN:
7
VISI DAN MISI BKKBN
8. 8
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
AKSELERASI PROGRAM KKB NASIONAL
Intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi penyangga utama (Sumut,
Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel & NTT) & 2 (dua) Provinsi
Perhatian Khusus (Papua & Papua Barat), terutama dalam peningkatan penggerakan MKJP
Meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka drop-out (DO), serta
meningkatkan penggunaan Alkon MKJP
Penyusunan Peta PUS (2 RT per-Desa) yang difokuskan pada 10 provinsi penyangga
utama
Peningkatan Advokasi-KIE (below the line) melalui pencetakan media Advokasi-KIE
yang difokuskan pada Fasyankes (puskesmas, pustu dan polindes) serta peningkatan
penggalangan kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU”.
Peningkatan jaminan ketersediaan alokon di setiap fasyankes di era BPJS (SJSN) 2014,
melalui penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat
perdesaan/perkotaan.
Peningkatan pembinaan remaja (peningkatan sasaran hingga usia tingkat SLTP) melalui
Generasi Berencana (GenRe).
9. 9
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs (MDGs)
Peningkatan pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-
49, semua cara dan cara modern.
Penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)
per 1000 perempuan usia 15-49 tahun.
Peningkatan cakupan pelayanan Antenatal
(sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan).
Penurunan tingkat Unmet Need
(kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
10. 10
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
KEGIATAN “INISIATIF BARU”
Penggerakan lini lapangan
KKB Kencana (8 PROPINSI)
BKB Holistik Integratif (12 PROPINSI)
Genre (10 Provinsi)
Penguatan Fasyankes dan keberlangsungan pelayanan KB
(SJSN)
11. 11
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
PENGUATAN KEMITRAAN DENGAN
DI PUSAT MAUPUN DI PROVINSI
Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtara (PPKS)
Supply chain kontrasepsi
Penguatan dan pemanfaatan hasil Pendataan keluarga
12. 12
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
KEGIATAN YANG BERSIFAT THEMATIC
Peningkatan kualitas KR
Peningkatan Advokasi & KIE Program KKB
Pembinaan Keluarga Balita & Anak
Pembinaan Ketahanan Remaja
Peningkatan Kesertaan KB Galciltas serta Wilyah & Sasaran Khusus
Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan KKB Pengelolaan
Pembangunan KKB
ANGGARAN
RESPONSIF
GENDER (ARG)
13. 13
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
KEGIATAN YANG BERSIFAT THEMATIC
Empowering Woman through Social, Economic, and Cultural
Intervention.
Training For Autonomous Region Muslim Mindanao (ARMM)
and Local Government Learders.
Study Visist on policy making and management of population,
reproductive health/family planning programme and other related
issues for Vietnamese.
KERJASAMA
SELATAN-
SELATAN
(SOUTH-SOUTH
COOPERATION)
14. 14
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
KEGIATAN YANG BERSIFAT THEMATIC
Perspektif Perencanaan
Wilayah;
Perspektif Sistem
Dinamis;
Perspektif Ekonomi
Wilayah;
Perspektif Demografi;
Perspektif Sosial Budaya;
Perspektif GIS Modelling;
Perspektif GIS
Programming;
Perspektif Databasis
MASTERPLA
N
PERCEPATA
N DAN
PERLUASAN
PEMBANGU
NAN
EKONOMI
INDONESIA
(MP3EI)
“Model Dinamika
Sistem Dalam
Perumusan
Kebijakan
Pengendalian
Kependudukan
dan KB”
15. 15
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
15 Kecamatan cakupan MP3KI:
1. Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.
2. Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Prov.
Lampung.
3. Kec. Haur Geulis, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat.
4. Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah.
5. Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur.
6. Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan.
7. Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat.
8. Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Prov Kalimantan
Timur.
9. Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi
Barat.
10. Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB.
11. Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. NTT.
12. Kec. Maba Utara, Kab. Maluku Utara, Prov. Maluku Utara.
13. Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku.
14. Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua.
15. Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat.
BKKBN turut mensukseskan
program pengentasan kemiskinan
pada 15 Kecamatan melalui
pelayanan KB-KR yang berkualitas
dan merata, Program Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga (KSPK), serta
peningkatan penggerakan
pelayanan KB di wilayah-wilayah
tertinggal, terpencil, perbatasan,
dan wilayah kumuh/miskin.
17. Angka kelahiran total
(Total Fertility Rate/TFR)
secara nasional cenderung
menurun dari 3 anak per
wanita (SDKI 1991)
menjadi sekitar 2,6 anak
per wanita usia reproduksi
(mulai dari SDKI 2002-2003
hingga SDKI 2012).
17
PRESTASI YANG SUDAH DICAPAI (1)
3.0
2.9
2.8
2.6 2.6 2.6
TOTAL FERTILITY RATE
Kelahiran per wanita
18. Peningkatan kesadaran
akan penggunaan
kontrasepsi meningkat
dari angka prevalensi
kontrasepsi sebesar 50%
(1991) menjadi 62%
(2012).
18
PRESTASI YANG SUDAH DICAPAI (2)
50% 55% 57% 60% 61% 62%
Tren Pemakaian Kontrasepsi pada Wanita Kawin
19. Tren angka kematian Bayi
dan angka kematian Balita
menurun secara signifikan.
Angka Kematian Bayi
68 (1991) menurun
menjadi 32 (2012).
Angka Kematian Balita
97 (1991) menurun
menjadi 40 (2012).
19
PRESTASI YANG SUDAH DICAPAI (3)
68
57
46
35 34 32
97
81
58
46 44
4
TREN ANGKA KEMATIAN BAYI & BALITA
Kematian Bayi Kematian Balita
20. Meningkatnya kesadaran
pemeriksaan kehamilan
dan persalinan dengan
menggunakan fasilitas
kesehatan.
20
PRESTASI YANG SUDAH DICAPAI (4)
Pemeriksaan
Kehamilan
Persalinan Melahirkan di
Fasilitas
Kesehatan
92%
66%
40%
93%
73%
46%
96%
83%
63%
TREN PEMERIKSAAN
KEHAMILAN & PERSALINAN
SDKI 2002-2003 SDKI 2007 SDKI 2012
21. Prestasi lainnya juga dapat dilihat dari:
Peningkatan cakupan anak-anak yang di imunisasi.
Meningkatnya kesadaran pemberian ASI dan makanan
tambahan bagi balita dan anak.
Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya HIV dan AIDS.
21
PRESTASI YANG SUDAH DICAPAI (5)
22. 1. Pengetahuan dan kesadaran tentang keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi yang belum optimal.
2. Pelayanan terhadap kebutuhan KB yang belum optimal dan
merata.
3. Rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak dan remaja.
4. Pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan,
pembinaan, dan kemandirian peserta KB belum optimal.
5. Belum sinergisnya kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas
penduduk.
22
PERMASALAHAN YANG MUNCUL
24. • Pengembangan dan sosialisasi kebijakan
pengendalian penduduk
• Pembinaan dan kemandirian keluarga
berencana
• Peningkatan promosi dan penggerakan
masyarakat;
• Peningkatan & pemanfaatan SIM berbasis TI
• Pelatihan, penelitian & pengembangan program
Kependudukan dan KB
• Peningkatan kualitas manajemen program
STRATEGI:
24
1. REVITALISASI PROGRAM KB
Tujuan: Menurunkan tingkat kelahiran dan menuju
terbentuknya keluarga kecil berkualitas
25. 25
2. PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM TEKNIS
a. Analisis dan kajian pengendalian
penduduk
b. Penetapan parameter
kependudukan
c. Sosialisasi kebijakan dan program
kependudukan
d. Pengembangan kebijakan
kelompok penduduk rentan dan
produktivitas penduduk
e. Pengembangan kebijakan dan
pembinaan kesertaan ber-KB
f. Penguatan sumberdaya
penyelenggara program KB
g. Penyiapan kehidupan berkeluarga
bagi remaja
h. Peningkatan kemandirian ber KB
keluarga Pra-sejahtera dan
Sejahtera
i. Pembinaan ketahanan keluarga
j. Peningkatan advokasi kepada
stakeholders
26. 26
PROGRAM TEKNIS
k. Peningkatan komunikasi, informasi
dan edukasi pembangunan
kependudukan dan KB
l. Pengembangan media komunikasi
m. Peningkatan kemitraan dengan
lintas sektor dan pemerintah
daerah
n. Peningkatan kemitraan dengan
sector swasta, LSM dan
masyarakat
o. Penyediaan data dan informasi
pembangunan kependudukan dan KB
p. Peningkatan kualitas análisis data dan
informasi manajemen pembangunan
kependudukan dan KB
q. Peningkatan pelayanan informasi dan
dokumentasi pembangunan
kependudukan dan KB berbasis TI
r. Pengembangan teknologi informasi
komunikasi.
2. PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS
28. Adapun tujuan Penyerasian Kebijakan Pembangunan dengan
Pembangunan KKB adalah untuk mengatasi permasalahan:
Rendahnya Kualitas Penduduk Indonesia.
Usia kawin pertama justru cenderung menurun
menjadi sekitar 19 tahun.
Rendahnya alokasi anggaran untuk alat dan obat
kontrasepsi
28
3. PENYERASIAN KEBIJAKAN
1
2
3
31. Dalam mewujudkan visi dan misi untuk mempromosikan
kesehatan secara efektif, terdapat 3 strategi pokok:
Advokasi
Komitmen
dan dukungan
masyarakat
Pemberdayaan
31
3 STRATEGI POKOK WHO
32. Rangkaian kegiatan komunikasi yang terencana sistematis untuk
menyampaikan pesan advokasi kepada penentu kebijakan agar
mengubah perilaku dan beraksi mendukung suatu isu kebijakan
spesifik berwawasan kependudukan dan keluarga berencana (KKB)
yang memihak kepada masyarakat.
Advokasi perlu dikuasai oleh seluruh SDM Program KKB termasuk :
• Penyuluh KB
• Praktisi dan mitra kerja
32
PENGERTIAN ADVOKASI
33. Advokasi merupakan strategi untuk mempengaruhi para pengambil
keputusan dalam menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan
mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Mengadvokasikan program Kependudukan dan Keluarga Berencana
(KKB) berarti menyuarakan kepedulian agar setiap keluarga dapat
menggapai keluarga sejahtera, sehingga mereka memiliki kesempatan dan
harapan akan masa depan yang lebih baik.
Agar tujuan itu dapat tercapai, dibutuhkan advokator andal yang mampu
mengawal perubahan tersebut.
33
ADVOKASI DAN ADVOKATOR
34. Mempengaruhi dan
mengubah pikiran penentu
kebijakan
Pemangku kebijakan
menetapkan kebijakan
strategis tentang keluarga
berencana pro-rakyat yang
menguntungkan masyarakat.
34
MANFAAT ADVOKASI
35. Ada dua kategori advokasi:
Advokasi pembaharuan kebijakan
Advokasi kasus
• Kasus perorangan dengan melakukan tiga pendekatan:
oPower based: unjuk rasa
oRight based: litigasi atau pengadilan
oInterest based: mediasi, negosiasi, dll
35
ADVOKASI PEMBAHARUAN
KEBIJAKAN