1. PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA 2015- 2019
sgmendung@gmail.com

2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
3. Peraturan Pemerintah no 87 tahun 2014 tentang
perkembangan kependudukan, pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan sistem Informasi
Keluarga
4. PerPres 3 dan 4 tahun 2013

3. PRINSIP
Kependudukan sbg titik sentral kegiatan pembangunan;
Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam
pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan
hidup;
Pertisipasi semua pihak dan gotong royong;
Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sbg
unit terkecil dlm masyarakat;
Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan
penduduk setempat;
Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk
lokal;
Keadilan dan kesetaraan gender.

4. TUJUAN
 Perkembangan kependudukan :
mewujudkan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan
persebaran pddk dengan lingkungan hidup.
 Pembangunan Keluarga :
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat
timbul rasa aman, tenteram, dan harapan
masa depan yg lebih baik dalam
mewujudkan kesejahteraan lahir dan
kebahagiaan batin.

5. TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluraga
Pasal 12 PP
• Menetapkan kebijakan nasional;
• Menetapkan pedoman (NSPK);
• Memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi dan
fasilitasi;
• Sosialisasi, advokasi dan koordinasi.

6. PP
(1) Pemerintah menetapkan program dan kegiatan
penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai
berikut:
a. perencanaan kependudukan;
b. penyediaan parameter kependudukan;
c. analisis dampak kependudukan;
d. kerjasama pendidikan kependudukan; dan
e. penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi,
kabupaten dan kota.
(1) Pemerintah memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan
penduduk melalui advokasi, KIE, serta penyediaan prasarana.

7. PEMBANGUNAN KELUARGA
Pasal 47
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
 Kebijakan dimaksudkan untuk mendukung
keluarga agar dapat melaksanakan fungsi
keluarga secara optimal.

8. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional
pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diarahkan untuk:
a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
b. Memberdayakan fungsi keluarga;
c. Memandirikan keluarga;
d. Memberdayakan kearifan lokal;
e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g. Memberdayakan peran serta masyarakat.
PP

9. (1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan
untuk memberdayakan keluarga agar dapat
melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. fungsi keagamaan;
b. fungsi sosial budaya;
c. fungsi cinta kasih;
d. fungsi perlindungan;
e. fungsi reproduksi;
f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
g. fungsi ekonomi; dan
h. fungsi pembinaan lingkungan.
RPP

10. KELUARGA BERENCANA
 Kebijakan KB dilakukan melalui upaya :
peningkatan keterpaduan dan
peranserta masyarakat;
pembinaan keluarga; dan
pengaturan kehamilan (agama, sosial
ekonomi dan budaya serta tata nilai
masyarakat).
 KIE
diatur dlm PP

11. pembangunan keluarga melalui pembinaan dan
kesejahteraan keluarga
dilaksanakan dgn cara :
a. peningkatan kualitas anak dgn pemberian akses informasi,
pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan,
pengasuhan dan perkembangan anak;
b. peningkatan kualitas remaja dgn pemberian akses informasi,
pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan
berkeluarga;
c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan
berguna bagi keluarga dan masyarakat dgn pemberian
kesempatan untuk berperan dlm kehidupan keluarga;
d. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan dan
sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.

12. pembangunan keluarga melalui pembinaan
dan kesejahteraan keluarga
Pasal 48
d. Pemberdayaan keluarga rentan dgn memberikan
perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar
setara dgn keluarga lain.
e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
f. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yg
lebih efektif bagi keluarga miskin.
g. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama
bagi perempuan yg berperan sbg KK
diatur dgn Permen terkait sesuai kewenangan
Diusulkan dalam PP oleh Kemendagri

13. (2) Penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan
anak;
c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga
berencana; dan
e. mempromosikan ASI eksklusif.
(3) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
(4)Promosi, perlindungan, dan bantuan sebagaimana dimksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penyuluhan, advokasi, penggerakan, konseling,
pendampingan dan pemberdayaan keluarga berencana oleh tenaga
kesehatan dan/atau tenaga terlatih.
KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA

14. Peningkatan Keterpaduan dan
Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Membantu penyuluhan keluarga berencana;
dan
b. Membantu penyelenggaraan keluarga
berencana secara sukarela sebagai kader.

15. Pembinaan Keluarga
KIE termasuk penyediaan sarana dan prasarana
dalam rangka pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
dilakukan dengan cara:
a. Pembinaan keluarga balita dan anak;
b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan
Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga.

16.  (1) Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:
 a. pendewasaan usia perkawinan;
 b. pengaturan kehamilan;
 c. pembinaan keluarga; dan
 d. peningkatan kesejahteraan keluarga
 (2) Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:
 a. risiko akibat melahirkan;
 b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan
masa di luar kehamilan danpersalinan;
 c. derajat kesehatan reproduksi sehat;
 d. kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga
Pengaturan Kehamilan

17. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
Pasal 50
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan
mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga scr
berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan
informasi yg diperlukan.
 Pemerintah Daerah wajib melaporkan data dan informasi
kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah.
 Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yg
terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan
dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan
kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca
kependudukan dan pembangunan.
diatur dengan PP.

18. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui upaya:
a. advokasi;
b. penggerakan;
c. konseling;
d. pendampingan; dan
e. pemberdayaan keluarga
Mekanisme operasional yang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. penguatan koordinasi;
b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;
c. pembagian peran antar unsur terkait;
d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah;
dan
e. pengendalian dan pemantauan.

19. PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI KELUARGA
BERDASARKAN PP 87 TAHUN
2014
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

20. PENGERTIAN SIGA
Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan
yang meliputi data, informasi, indikator,
prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber
daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola
secara terpadu untuk mengarahkan tindakan
atau keputusan yang berguna dalam
mendukung pembangunan keluarga.

21. TUJUAN SIGA
 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan
menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui
pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar
penetapan kebijakan, penyelenggaraan
perkembangan kependudukan, pembangunan
keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan
lain.

22. DATA KELUARGA
 Data keluarga terdiri atas:
a. Data rutin;
Data rutin yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan.
b. Data nonrutin.
Data nonrutin yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
 Data nonrutin terdiri atas:
a. data khusus; dan
b. data luar biasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data
nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

23. INDIKATOR DEMOGRAFI DAN DATA ANGGOTA KELUARGA
1. Data Rumah Tangga
2. Kepala Keluarga mnt status perkawinan
3. Data anggota keluarga mnt jenis kelamian
4. Data Kelompok Umur
5. Nama anggota keluarga
6. Alamat tempat tinggal
7. Hubungan dengan kepala keluarga,
8. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

24. INDIKATOR KELUARGA BERENCANA
1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Jumlah PUS yang sedang mjd peserta
KB
3. Jumlah PUS yg tidak mjd peserta KB

25. Indikator Keluarga Sejahtera
1. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
2. Makan dua kali sehari atau lebih
3. Membeli pakaian baru minimal 1x setahun
4. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
5. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
6. Semua anak umur 7-18 th dalam keluarga bersekolah
7. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi
8. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun
barang
9. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi
10.Mengikuti kegiatan kemasyarakatan
11.Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah
12.Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakat

26. ARAH KEBIJAKAN UMUM
2015- 2019

27. A. Kebijakan nasional Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga diarahkan untuk:
1. menjamin tercapainya kondisi bonus
demografi;
2. meningkatkan kualitas penduduk untuk
memanfaatkan bonus demografi;
3. memberdayakan penerapan fungsi-fungsi
keluarga; dan
4. memperkuat semangat gotong royong
berbasis keluarga.
ARAH KEBIJAKAN UMUM
Berdasarkan undang-undang 52

28. B. Penyelenggaraan pengendalian
kuantitas penduduk dilakukan sesuai
dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan melalui:
1. PENGENDALIAN KELAHIRAN;
2. penurunan angka kematian; dan
3. pengarahan mobilitas penduduk.

29. C. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional
pembangunan keluarga diarahkan untuk:
1. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
2. Memberdayakan fungsi keluarga;
3. Memandirikan keluarga;
4. Memberdayakan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
6. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
7. Memberdayakan peran serta masyarakat.

30. Kebijakan nasional pembangunan
keluarga dilakukan melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga dimaksudkan untuk
memberdayakan keluarga agar dapat
melaksanakan fungsi keluarga secara
optimal.

31. 1. fungsi keagamaan;
2. fungsi sosial budaya;
3. fungsi cinta kasih;
4. fungsi perlindungan;
5. fungsi reproduksi;
6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. fungsi ekonomi; dan
8. fungsi pembinaan lingkungan.
FUNGSI KELUARGA

32. D. Penyelenggaraan keluarga berencana
dilaksanakan dengan upaya
peningkatan kepedulian dan peran serta
masyarakat melalui:
 pendewasaan usia perkawinan;
 pengaturan kehamilan;
 pembinaan keluarga; dan
 peningkatan kesejah-teraan keluarga.

33. STRATEGI
2015- 2019

34. KELEMBAGAAN
Pasal 54
 Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan
keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)
di tingkat provinsi dan kab/kota.
 BKKBD dlm melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki
hubungan fungsional dengan BKKBN.
Pasal 55
 BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
 BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kab/Kota.

35. 1.Penguatan Kelembagaan KB di
kabupaten dan kota

36. 2. Penguatan program dan kegiatan
Kependudukan dan KB , dukungan
formal BAPPEDA selaku instansi
penentu anggaran berperan dalam
penentuan anggaran program KB,

37. 3.Penguatan dukungan Penyediaan biaya/
anggaran program KB yang yang diusulkan oleh
SKPD KB kabupaten / kota :
 kegiatan operasional di lini lapangan
(kelurahan dan kecamatan )
 dukungan dari penentu kebijakan anggaran
UNDANG-UNDANG DESA

38. (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkanpenilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa yang meliputi:
a. PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa.
Pasal 80. uu desa 2013

39. 4. Penguatan SDM pengelola
dan pelaksana Tenaga
lapangan KB atau PLKB /
Penyululuh KB yang terlatih

40. 5. Penyediaan Sarana , pra sarana
dan infra struktur penunjang
lainnya untuk menjalankan
mekanisme operasional kegiatan
lapangan

41. POKOK PROGRAM DAN
KEGIATAN
2015- 2019

42. KELEMBAGAAN
Pasal 56 TUGAS DAN FUNGSI
 BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.
 Dalam melaksanakan tugas, BKKBN mempunyai fungsi
:
perumusan kebijakan nasional;
penetapan NSPK;
pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
penyelenggaraan KIE;
penyelenggaraan monev;
pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.
 Ketentuan tugas, fungsi dan susunan organisasi
BKKBN, diatur dengan PERPRES

43. A. Pemerintah menetapkan program dan
kegiatan penyelenggaraan pengendalian
kuantitas penduduk sebagai berikut:
1) perencanaan kependudukan;
2) penyediaan parameter kependudukan;
3) analisis dampak kependudukan;
4) kerjasama pendidikan kependudukan; dan
5) penanganan isu-isu kependudukan di
daerah provinsi, kabupaten dan kota

44. B. KIE termasuk penyediaan sarana dan
prasarana dalam rangka pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan
keluarga berencana dilakukan dengan cara:
1. Pembinaan keluarga balita dan anak;
2. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan
Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa ;
3. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga;

45. C. Dalam rangka mendukung kebijakan
penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan
melalui upaya:
1. Advokasi;
2. Penggerakan;
3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
4. Konseling;
5. Pendampingan; dan
6. Pemberdayaan keluarga.

46. Pelaksanaan Advokasi ditujukan untuk
mendukung :
 kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 Sasaran advokasi adalah pemangku atau
pengambil kebijakan nasional dan daerah.
 Pelaksanaan Penggerakan adalah dalam rangka
pembimbingan, pembinaan, dan pengarahan,
 menggerakan pihak lain untuk berpartisipasi
dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana.

47. D. Mekanisme operasional meliputi:
1. penguatan koordinasi;
2. pemanfaatan data kependudukan
dan keluarga;
3. pembagian peran antar unsur terkait;
4. pelayanan terintegrasi dengan
pembangunan di daerah; dan
5. pengendalian dan pemantauan.

48.  Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam
Sistem Informasi Keluarga.
 Bertujuan menyediakan data dan informasi tentang
kependudukan dan keluarga melalui pendataan
keluarga, sebagai dasar penetapan kebijakan,
penyelenggaraan pengendalian penduduk,
pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan
pembangunan lain.
 merupakan tata cara pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian data dan informasi mengenai
kependudukan dan keluarga.
E. SISTEM INFORMASI KELUARGA

49.  Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan
secara teratur oleh Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa, Penyuluh
Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana,
instansi Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah melalui pencatatan
dan pelaporan atau cara lain.
 Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang
ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas:
o data khusus; meliputi data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan,
dan lainnya yang mendukung program perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga serta keluarga berencana.
o Data luar biasa meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar
biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga serta keluarga berencana .
Data Keluarga

50. E. Penyelenggaraan monev;

51. F. Pembinaan, pembimbingan,
dan fasilitasi.

52. TERIMA KASIH