Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan sertifikasi penyuluh keluarga berencana di Indonesia. Pengaturan pengelolaan penyuluh saat ini mengacu pada Peraturan Presiden tentang pengelolaan tenaga penyuluh yang memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat. Sertifikasi penyuluh bertujuan menjamin kompetensi melalui proses yang tidak diskriminatif dan sesuai standar nasional, serta meningkatkan profesionalitas penyuluh.
Proposal Permata Mulia 2016; Pesta Siaga dan Lomba Tingkat 1astozone
Proposal ini menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan Permata Mulia yang terdiri dari Pesta Siaga dan Lomba Tingkat 1 oleh Gugusdepan 17.087-17.088 SDIT Al-Husna. Kegiatan ini bertujuan untuk membina mental, kepercayaan diri, dan keterampilan siswa serta memperkuat ukhuwah antarpeserta. Acara akan diselenggarakan pada 8-9 Januari 2016 dan mencakup berbagai lomba seperti baris ber
Proposal ini merinci rencana pengembaraan pramuka penegak untuk memenuhi syarat menjadi penegak bantara atau laksana. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 27-29 April 2012 dan mencakup perjalanan, kegiatan sosial, dan pelatihan di beberapa desa.
Pengumuman penerimaan tenaga fasilitator lapangan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Diperlukan tenaga profesional untuk membantu pendampingan teknis dan administrasi proyek perumahan rakyat di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Calon harus memenuhi syarat umum dan kualifikasi tertentu serta mengirimkan berkas administrasi secara online.
Ringkasan dokumen proposal kegiatan perkemahan pelantikan calon anggota gugus depan SMA Teladan Way Jepara tahun 2013 adalah sebagai berikut: kegiatan ini bertujuan untuk melantik calon anggota gugus depan menjadi anggota resmi serta sebagai wadah pendidikan kepramukaan, akan dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2013 di kampus SMA Teladan, dan membutuhkan dana sebesar Rp3.631.500 untuk biaya
Contoh Proposal Pelantikan Bantara dan LaksanaYamanaka Ara
Kegiatan pelantikan Penegak Bantara dan Laksana akan dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Gugus Depan SMK Bina Profesi Mandiri pada 15-16 Juni 2013 untuk mengembangkan karakter dan keterampilan peserta didik melalui serangkaian acara seperti pengisian SKU, api unggun, olahraga dan upacara.
Proposal ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Penerimaan Tamu Ambalan oleh Ambalan KHZ. Musthafa - Ny. Ecin Kuraesin Pangkalan SMA KHZ. Musthafa pada Sabtu hingga Minggu di Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Gerakan Pramuka kepada siswa baru dan membangun jiwa kepemimpinan serta kedisiplinan.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Proposal Permata Mulia 2016; Pesta Siaga dan Lomba Tingkat 1astozone
Proposal ini menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan Permata Mulia yang terdiri dari Pesta Siaga dan Lomba Tingkat 1 oleh Gugusdepan 17.087-17.088 SDIT Al-Husna. Kegiatan ini bertujuan untuk membina mental, kepercayaan diri, dan keterampilan siswa serta memperkuat ukhuwah antarpeserta. Acara akan diselenggarakan pada 8-9 Januari 2016 dan mencakup berbagai lomba seperti baris ber
Proposal ini merinci rencana pengembaraan pramuka penegak untuk memenuhi syarat menjadi penegak bantara atau laksana. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 27-29 April 2012 dan mencakup perjalanan, kegiatan sosial, dan pelatihan di beberapa desa.
Pengumuman penerimaan tenaga fasilitator lapangan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Diperlukan tenaga profesional untuk membantu pendampingan teknis dan administrasi proyek perumahan rakyat di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Calon harus memenuhi syarat umum dan kualifikasi tertentu serta mengirimkan berkas administrasi secara online.
Ringkasan dokumen proposal kegiatan perkemahan pelantikan calon anggota gugus depan SMA Teladan Way Jepara tahun 2013 adalah sebagai berikut: kegiatan ini bertujuan untuk melantik calon anggota gugus depan menjadi anggota resmi serta sebagai wadah pendidikan kepramukaan, akan dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2013 di kampus SMA Teladan, dan membutuhkan dana sebesar Rp3.631.500 untuk biaya
Contoh Proposal Pelantikan Bantara dan LaksanaYamanaka Ara
Kegiatan pelantikan Penegak Bantara dan Laksana akan dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Gugus Depan SMK Bina Profesi Mandiri pada 15-16 Juni 2013 untuk mengembangkan karakter dan keterampilan peserta didik melalui serangkaian acara seperti pengisian SKU, api unggun, olahraga dan upacara.
Proposal ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Penerimaan Tamu Ambalan oleh Ambalan KHZ. Musthafa - Ny. Ecin Kuraesin Pangkalan SMA KHZ. Musthafa pada Sabtu hingga Minggu di Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Gerakan Pramuka kepada siswa baru dan membangun jiwa kepemimpinan serta kedisiplinan.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat di Komisi Pengawas Haji Indonesia. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya pedoman tersebut dan rencana penyusunannya meliputi tujuan, manfaat, tahapan, jadwal, anggaran, dan stakeholder yang terlibat.
Penilitian Operional Model Penguatan Kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD Pada Era O...Muhammad Pratama
Model penguatan kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD diusulkan untuk meningkatkan pelayanan KB di tingkat desa di Bengkulu. Model ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian PPKBD dan Sub PPKBD dalam memberikan pelayanan KB seperti konseling, pencatatan, dan menyediakan alat kontrasepsi. Model ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan KB dan menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam program
Program Kerja Pramuka tahun 2015-2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan Pramuka Penegak di SMK Singaparna melalui pelatihan, kegiatan rutin seperti rapat dan materi kepramukaan, serta kegiatan seperti kemah dan bakti sosial untuk mengembangkan tanggung jawab dan semangat kebersamaan siswa. Program ini juga menekankan peningkatan manajemen organisasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkat
Proposal ini merencanakan pelaksanaan kegiatan Persari dan Jelajah Medan pada 28 September 2014 di SMP Dharma Wanita 03 dan lingkungan Desa Clumprit untuk 126 siswa kelas 7 dan 8, mencakup upacara pembukaan dan penutupan, lomba yel-yel, jelajah medan di 6 pos, serta anggaran kegiatan.
Program kegiatan ekstrakurikuler Tae Kwondo SMP As-Sallam periode 2011-2012 bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa, memenangkan kejuaraan, dan berpartisipasi dalam berbagai acara. Kegiatan latihan rutin dilaksanakan setiap Kamis dan Sabtu di sekolah. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp4,7 juta akan didanai dari iuran siswa, sumbangan pelatih, dan dukungan sekolah. Pengurus
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka OKI tahun 2015. Terdiri dari 4 bidang utama yaitu organisasi dan hukum, administrasi keuangan dan sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan anggota muda dan dewasa. Menguraikan sejumlah program dan kegiatan beserta tujuan dan manfaatnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawasNda Handara
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan diklat Pimpemdagri bagi pengawas. Terdiri dari lima bab yang membahas latar belakang, tujuan, pelaksanaan, informasi penting, dan penutup. Tujuan diklat adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang penyiapan program kerjasama strategis dan pencegahan korupsi. Hasil yang diharapkan adalah peserta mampu menyiapkan alat kelengkapan kegiatan, menyusun program ker
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptxHary Satrisno
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kebijakan pelatihan teknis kesehatan membahas regulasi dan arah pembangunan SDM kesehatan serta tantangan globalnya. Kebijakan ini mengatur pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara klasikal dan non-klasikal.
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat di Komisi Pengawas Haji Indonesia. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya pedoman tersebut dan rencana penyusunannya meliputi tujuan, manfaat, tahapan, jadwal, anggaran, dan stakeholder yang terlibat.
Penilitian Operional Model Penguatan Kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD Pada Era O...Muhammad Pratama
Model penguatan kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD diusulkan untuk meningkatkan pelayanan KB di tingkat desa di Bengkulu. Model ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian PPKBD dan Sub PPKBD dalam memberikan pelayanan KB seperti konseling, pencatatan, dan menyediakan alat kontrasepsi. Model ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan KB dan menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam program
Program Kerja Pramuka tahun 2015-2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan Pramuka Penegak di SMK Singaparna melalui pelatihan, kegiatan rutin seperti rapat dan materi kepramukaan, serta kegiatan seperti kemah dan bakti sosial untuk mengembangkan tanggung jawab dan semangat kebersamaan siswa. Program ini juga menekankan peningkatan manajemen organisasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkat
Proposal ini merencanakan pelaksanaan kegiatan Persari dan Jelajah Medan pada 28 September 2014 di SMP Dharma Wanita 03 dan lingkungan Desa Clumprit untuk 126 siswa kelas 7 dan 8, mencakup upacara pembukaan dan penutupan, lomba yel-yel, jelajah medan di 6 pos, serta anggaran kegiatan.
Program kegiatan ekstrakurikuler Tae Kwondo SMP As-Sallam periode 2011-2012 bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa, memenangkan kejuaraan, dan berpartisipasi dalam berbagai acara. Kegiatan latihan rutin dilaksanakan setiap Kamis dan Sabtu di sekolah. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp4,7 juta akan didanai dari iuran siswa, sumbangan pelatih, dan dukungan sekolah. Pengurus
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka OKI tahun 2015. Terdiri dari 4 bidang utama yaitu organisasi dan hukum, administrasi keuangan dan sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan anggota muda dan dewasa. Menguraikan sejumlah program dan kegiatan beserta tujuan dan manfaatnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawasNda Handara
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan diklat Pimpemdagri bagi pengawas. Terdiri dari lima bab yang membahas latar belakang, tujuan, pelaksanaan, informasi penting, dan penutup. Tujuan diklat adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang penyiapan program kerjasama strategis dan pencegahan korupsi. Hasil yang diharapkan adalah peserta mampu menyiapkan alat kelengkapan kegiatan, menyusun program ker
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptxHary Satrisno
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kebijakan pelatihan teknis kesehatan membahas regulasi dan arah pembangunan SDM kesehatan serta tantangan globalnya. Kebijakan ini mengatur pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara klasikal dan non-klasikal.
Materi 1. Konsep Pemberdayaan Keluarga.pptxPuspitaGasali
Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk menjalankan peran sesuai dengan fungsinya dalam keluarga, mengembangkan potensi-potensi secara maksimal sehingga terbentuk ketahanan keluarga. Tujuannya membantu keluarga untuk menerima, melewati dan mempermudah proses perubahan, serta membangun daya tahan dan keterampilan hidup anggota keluarga. Prinsipnya memberikan bantuan pendampingan untuk meningkatkan
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut beserta pengelolaannya, mencakup tujuan pembentukan kebijakan, landasan hukum, pola karier, perencanaan formasi, pengangkatan, pengembangan, serta arah pengembangan karier pejabat fungsional terapis gigi dan mulut."
Modul 2 membahas tentang tata surat dinas, meliputi pengertian, fungsi, pedoman umum, format surat dinas, bagian-bagian surat, penggunaan bahasa dan media surat dinas, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas."
Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, mencakup ketentuan penyelenggara uji, kompetensi yang diuji, proses penyelenggaraan uji, serta harapan pengembangan uji kompetensi untuk berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di puskesmas, termasuk perencanaan SDM, pengorganisasian, pemantauan dan penilaian kinerja, serta pengembangan SDM di puskesmas."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penataan pegawai negeri sipil dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meliputi manajemen PNS, pengisian jabatan, pengembangan kompetensi, dan pangkat serta jabatan PNS.
Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan sandi. Terdiri dari 5 bab yang membahas tentang instansi pembina, unsur akreditasi, pembobotan dan kriteria penilaian, serta tim dan prosedur akreditasi. Akreditasi bertujuan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sandi.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh widyaiswara agar dapat dianggap sebagai profesional. Kompetensi tersebut meliputi pengelolaan pembelajaran, kepribadian, sosial, dan substansi dengan persentase masing-masing 40%, 10%, 10%, dan 40%. Standar kompetensi ini penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan diklat.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh widyaiswara agar dapat dianggap sebagai profesional. Terdapat empat bidang kompetensi utama yaitu pengelolaan pembelajaran, kepribadian, sosial, dan substansi dengan bobot masing-masing 40%, 10%, 10%, dan 40%. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan dan widyaiswara untuk menjamin kualitas pelati
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan sertifikasi penyuluh keluarga berencana di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengelolaan penyuluh keluarga berencana akan menjadi kewenangan pusat berdasarkan Peraturan Presiden. Dokumen juga menjelaskan proses sertifikasi penyuluh yang meliputi penetapan standar kompetensi, jalur sertifikasi melalui pendidikan maupun portofolio, serta tujuan dan
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan sistem informasi keluarga yang bertujuan menyediakan data dan informasi keluarga melalui pendataan keluarga untuk kepentingan pengambilan kebijakan pemerintah dan pembangunan keluarga. Data dan informasi keluarga diperoleh dari pendataan, survei, dan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian diolah untuk pengambilan keputusan program keluarga berencana.
Peran plkb dalam memfasilitasi pelayanan kb (mbah )sugiyanto mendung
Dokumen tersebut membahas peran Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (PLKB) dalam empat hal, yaitu: (1) membantu pelaksanaan program KB, (2) membantu kegiatan Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, (3) membantu pelayanan KB, dan (4) membantu kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
2. PENGELOLAAN
Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).
UU 23/2014
Ttg. PEMDA
RanPerpres tentang Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).
3. DEFINISI
PENGELOLAAN
Edwin B. Flippo (1984) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya
manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan,
kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja
dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran
perorangan,
organisasi,
dan masyarakat
5. 1. Menetapkan rancangan kebutuhan SDM organisasi. Perencanaan
SDM menyangkut penetapan jumlah dan kualifikasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan semua program kerja
2. Memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai
kebutuhan organisasi,
3. Mendesain struktur organisasi yang menggambarkan interlelasi
antar pekerjaan, antarpersonil, dan faktor-faktor fisik lainnya,
4. Menggerakkan SDM untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai
dengan bidang tugasnya secara efektif dan efisien, menuju arah
yang diinginkan organisasi. .
5. Mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan
dan tujuan dapat direalisasikan, menentukan dimana tindakan
perbaikan dilakukan .
Aspek pengelolaan
9. Standar Kompetensi PKB?
Seperangkat kemampuan yang menguraikan
keterampilan, pengetahuan dan sikap yang
harus dilakukan saat bekerja serta
penerapannya, sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh instansi Pembina PKB.
12. Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana :
proses pemberian sertifikasi Penyuluh Keluarga
Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan
Keljuarga Berencana (PLKB) dalam rangka
menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya
13. Prinsip Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana
Mengacu kepada
proses perolehan
sertifikat Penyuluh
yang tidak
diskriminatif, dan
memenuhi standar
Penyuluhan nasional.
Mengacu kepada proses
sertifikasi yang memberikan
peluang kepada para
pemangku kepentingan
penyuluhan untuk
memperoleh akses informasi
tentang proses dan hasil
sertifikasi.
Merupakan proses
sertifikasi yang
dipertanggungjawabkan
kepada pemangku
kepentingan Penyuluhan
14. Dasar Hukum
1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan Keluarga
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Permenpan tentang Jabatan fungsional Penyuluh KB (usulan
perubahan)
5. Permen .............. (TL)
15. Tujuan Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana
a. Menentukan kelayakan Penyuluh Keluarga
Berencana
b. Penyuluhan dan mewujudkan tujuan Penyuluhan
Kependudukan dan KB.
c. Meningkatkan proses dan mutu hasil Penyuluhan.
d. Meningkatkan martabat Penyuluh Keluarga
Berencana.
e. Meningkatkan profesionalitas Penyuluh Keluarga
Berencana.
16. Jalur Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana dalam Jabatan
PENILAIAN JALUR PORTOFOLIO JALUR PENDIDIKAN
Proses pemberian sertifikat Penyuluh bagi
Penyuluh Keluarga Berencana dalam jabatan
melalui Pendidikan selama-lamanya 2 semester
yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan
tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sertifikasi bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam
jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk
memperoleh sertifikat Penyuluh , dilakukan dalam
bentuk penilaian portofolio, yang merupakan
pengakuan atas pengalaman profesional Penyuluh
Keluarga Berencana dalam bentuk penilaian terhadap
kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi
Penyuluh Keluarga Berencana.
17. 1. Komponen kualifikasi penyuluhan;
2. Komponen Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;
3. Komponen pengalaman melakukan penyuluhan;
4. Komponen perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan;
5. Komponen penilaian dari atasan dan pengawas;
6. Komponen prestasi penyuluhan;
7. Komponen karya pengembangan profesi;
8. Komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah;
9. Komponen pengalaman organisasi di bidang kePenyuluhan dan sosial;
10. Komponen penghargaan yang relevan dengan bidang Penyuluhan;
11. Alur /mekanisme sertifikasi porto folio.....
Komponen penilaian Jalur portofolio