Peran plkb dalam memfasilitasi pelayanan kb (mbah )sugiyanto mendung
Dokumen tersebut membahas peran Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (PLKB) dalam empat hal, yaitu: (1) membantu pelaksanaan program KB, (2) membantu kegiatan Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, (3) membantu pelayanan KB, dan (4) membantu kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
CV. Karya Brillian Nusantara menjual produk DAK BKKBN dan salah satunya adalah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tujuan dilaksanakannya pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan Program KB di Lini Lapangan, pengembangan berbagai kegiatan Operasional di wilayah kerjanya dan meningkatkan motivasi dan kinerja Kader PPKBD / Sub PPKBD. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan Kader PPKBD / Sub PPKBD adalah Organisasi dan ketatalaksanaan Badan KB , PP dan PA. Pengetahuan Kontrasepsi Reproduksi Sehat Delapan Fungsi Keluarga Pengertian, Peran dan Tugas Pokok PPKBD Lima Pola Pembinaan PPKBD Pendataan Keluarga ( R/ I / KS ) Praktek kegiatan Pencatatan dan Pelaporan, dengan Narasumber dari Badan / Dinas / Instansi terkait. Dengan dilaksanakannya Pelatihan kader PPKBD / Sub PPKBD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan Program KB kedepan yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan di Daerah
1 Set PPKBD terdiri dari :
• Tas Kerja
• Rompi
• Buku Agenda
• Payung lipat 3
• Seragam Kerja
• Lembar Balik Alat Konseling KB
• Plang Papan Nama PPKBD/SUB PPKBD
Untuk pertanyaan dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami di No. Tlp 085100711754 / 081382068883
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas merupakan unit kerja contoh yang menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan tersebut, meliputi manajemen perubahan, penataan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dokumen ini menjelaskan kerangka kerja
Peran plkb dalam memfasilitasi pelayanan kb (mbah )sugiyanto mendung
Dokumen tersebut membahas peran Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (PLKB) dalam empat hal, yaitu: (1) membantu pelaksanaan program KB, (2) membantu kegiatan Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, (3) membantu pelayanan KB, dan (4) membantu kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
CV. Karya Brillian Nusantara menjual produk DAK BKKBN dan salah satunya adalah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tujuan dilaksanakannya pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan Program KB di Lini Lapangan, pengembangan berbagai kegiatan Operasional di wilayah kerjanya dan meningkatkan motivasi dan kinerja Kader PPKBD / Sub PPKBD. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan Kader PPKBD / Sub PPKBD adalah Organisasi dan ketatalaksanaan Badan KB , PP dan PA. Pengetahuan Kontrasepsi Reproduksi Sehat Delapan Fungsi Keluarga Pengertian, Peran dan Tugas Pokok PPKBD Lima Pola Pembinaan PPKBD Pendataan Keluarga ( R/ I / KS ) Praktek kegiatan Pencatatan dan Pelaporan, dengan Narasumber dari Badan / Dinas / Instansi terkait. Dengan dilaksanakannya Pelatihan kader PPKBD / Sub PPKBD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan Program KB kedepan yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan di Daerah
1 Set PPKBD terdiri dari :
• Tas Kerja
• Rompi
• Buku Agenda
• Payung lipat 3
• Seragam Kerja
• Lembar Balik Alat Konseling KB
• Plang Papan Nama PPKBD/SUB PPKBD
Untuk pertanyaan dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami di No. Tlp 085100711754 / 081382068883
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas merupakan unit kerja contoh yang menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan tersebut, meliputi manajemen perubahan, penataan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dokumen ini menjelaskan kerangka kerja
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu 2023-2026 membahas berbagai aspek pembangunan daerah meliputi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan program prioritas, kerangka pendanaan serta kinerja pemerintahan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pembangunan Kota Batu selama 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
OPTIMALISASI CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELARASAN INDIKATOR SPM BIDA...bappedabengkuluprov
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pencapaian mutu pendidikan melalui penyelarasan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia."
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas mengenai optimalisasi peran dan fungsi camat dalam peningkatan pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah mengenai pentingnya meningkatkan pelayanan publik untuk mengurangi korupsi, serta menunjukkan data indeks persepsi korupsi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu 2023-2026 membahas berbagai aspek pembangunan daerah meliputi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan program prioritas, kerangka pendanaan serta kinerja pemerintahan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pembangunan Kota Batu selama 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
OPTIMALISASI CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELARASAN INDIKATOR SPM BIDA...bappedabengkuluprov
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pencapaian mutu pendidikan melalui penyelarasan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia."
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas mengenai optimalisasi peran dan fungsi camat dalam peningkatan pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah mengenai pentingnya meningkatkan pelayanan publik untuk mengurangi korupsi, serta menunjukkan data indeks persepsi korupsi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang agar dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel dan komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Musrenbang tentang alokasi sumber daya anggaran.
Pengantar Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) DaerahOswar Mungkasa
Pokja AMPL Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan di tingkat daerah. Pokja ini terdiri dari tim koordinasi, tim pelaksana, dan sekretariat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, struktur, peran, dan proses pembentukan Pokja AMPL Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.
Forum Musrenbang desa diselenggarakan setiap tahun untuk menyepakati program pembangunan desa berikutnya. Prosesnya meliputi tahap persiapan melalui kajian desa, draf rencana awal, pelaksanaan musyawarah, hingga tahap pasca musyawarah untuk menyusun dokumen resmi hasil kesepakatan. Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti miskin dan perempuan, per
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sinergi mekanisme perencanaan program pemberdayaan masyarakat dengan musrenbang.
2. Diperlukan harmonisasi antara proses perencanaan PNPM dengan musrenbang agar lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.
3. Terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan kedua proses perencanaan tersebut seperti perbedaan jadwal dan proses
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kecamatan Pagar Merbau, khususnya mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur pengurus program tersebut seperti Camat, PjOK, UPK, dan Pendamping Lokal.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Program kerja Dewan Ambalan Pramuka Penegak SMA Negeri 8 Pandeglang tahun 2010/2011 meliputi kegiatan rutin seperti rapat, materi kepramukaan, ujian, dan kemah pelantikan. Terdapat paket kegiatan seperti perkemahan akhir tahun dan kegiatan partisipasi seperti bakti sosial dan kegiatan daerah. Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp4.850.000 untuk kegiatan seperti pengukuhan tamu peneg
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan utama adalah meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat miskin dan terpencil serta meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Kerja sama antar berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah menurunkan angka kemiskinan, kematian ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 3. Upaya yang dilakukan meliputi program pengentasan kemiskinan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
Dokumen tersebut membahas upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) melalui kegiatan POSDAYA di Kabupaten Solok. Dibahas pencapaian MDGs di bidang penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, lingkungan hidup serta tantangan dan prioritas ke depan untuk mencapai target MDGs. POSDAYA di Kabupaten Solok dinilai berkontribusi besar dalam
Adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Solok yang mencakup profil daerah, target pembangunan, dan strategi pengendalian penduduk melalui penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk."
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanPosdaya Solok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pada tahun 2004
sebagian kewenangan program KB diserahkan pada pemerintah
kabupaten/kota, berdasarkan Keputusan Presiden no 103 th 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah non departemen yang dirubah beberapa kali
dan terakhir dengan Keppres 64/2005 penyerahan sebagian bidang KB dan
KS ini membawa perubahan dalam pengelolaan program KB Nasional di
daerah otonomi. Sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem
desentralisasi pada tingkat Kab/Kota kebawah, maka dalam pengelolaan
program KB Nasional ditingkat lini lapangan secara operasional perlu
dilakukan revisi terhadap Modul Pedoman Tata Cara Kerja PLKB dalam
program KB Nasiona tingkat Desa terbitan lma untuk disempurnakan
sehingga pelaksanaan dilapangan dapat dilakukan sesuai dengan nuansa
desentralisasi.
Penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Cara Kerja PLKB dalam program
KB Nasional ini dimaksudkan untuk memenuhi dan memperudah
pelaksanaan operasional program KB di tingkat lini lapangan terutama di
era desentralisasi. Agar pelaksanaan Tata Cara Kerja PLKB berjalan baik
dan lancar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu
adanya motivasi, dukungan, pembinaan, komitmen yang tinggi dari
berbagai pihak terutama Pemda dan Dinas teknis di bawahnya.
B. Deskripsi Singkat
Mata diklat menjelaskan tentang kedudukan, peran, tugas dan fungsi
PLKB/PKB, sasaran kegiatan, langkah-langkah kerja PKB/PLKB serta Tata
Cara Kerja PLKB, dalam rangka meningkatkan kinerja PLKB/PKB di era
desentralisasi.
C. Hasil Belajar
Peserta memahami tata cara kerja PKB/PLKB
D. Indikator Hasil Belajar
a. Peserta dapat menjelaskan kedudukan, peran, tugas dan fungsi
PKB/PLKB
b. Peserta dapat menjelaskan langkah-langkah kerja PKB/PLKB
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
1
2. c. Peserta dapat menjelaskan sasaran kegiatan PKB/PLKB
d. Peserta dapat menjelaskan tata cara kerja PKB/PLKB
E. Materi Pokok
1. Kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB/PLKB
2. Sasaran kegiatan PKB/PLKB
3. Langkah-langkah kerja PKB/PLKB
4. Tata cara kerja PKB/PLKB
F. Manfaat
Berbekal hasil belajar Modul Tata Cara Kerja PKB/PLKB dalam program KB
Nasional, peserta diharapkan mampu menerapkan dan memanfaatkan
seoptimal mungkin Tata Cara Kerja PKB/PLKB dalam pelaksanaan
kerjanya guna meningkatkan kinerja PKB/PLKB di wilayah kerja masing-
masing.
BAB II
KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PKB/PLKB
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
2
3. A. Kedudukan
PKB/PLKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kab/Kota
berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan,
mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan
mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan
program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat
Desa/Kelurahan.
B. Peran
1. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di
desa/kelurahan
2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di
desa/kelurahan
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program
KB Nasional di desa/kelurahanMenggalang dan mengembangkan
kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB
Nasional di desa/kelurahan
C. Fungsi
PLKB/PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan,
mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional
dan program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.
D. Tugas
1. Perencanaan
PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan
potensii wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan
masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi
penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan
2. Pengorganisasian
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
3
4. Tugas PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas
pengetahuan dan wawasan program, rekruitmen kader,
mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra
kerja lainnya dalam program KB Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak
ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader,
memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuna dan
ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang
lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan
pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi
dan LSOM yang ada.
3. Pelaksana dan Pengelola Program
Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan
berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya
dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan
mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB
Nasional di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun
pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.
4. Pengembangan
Tugas PLKB/PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis
IMP/LSOM dan mitra liannya dalam penyelenggaraan program KB
Nasional di desa/kelurahan
5. Evaluasi dan Pelaporan
Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan progam KB Nasional
sesuai dengan sistem pelaporan yng telah ditentukan secara berkala.
E. Uraian Tugas
1. Melakukan konsolidasi dengan semua pihak terkait untuk menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan program KB Nasional ditingkat lini
lapangan.
2. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek-aspek demografis,
sosial budaya, geografis, tingkat peran serta masyarakat dan IMP
sebagai bahan analisis dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.
3. Melakukan kunjungan/pendekatan kepada tokoh formal/informal dalam
rangka pendekatan untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam
program KB Nasional.
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
4
5. 4. Melakukan penggerakan kepada masyarakat dan IMP agar lebih aktif
berperan dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.
5. Mengumpulkan data dan informasi masalah bersama kader/poktan dan
pihak-pihak terkait dalam pertemuan berkala.
6. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak terkait ditingkat desa
untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan
program KB ditingkat desa.
7. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas pekerjaannya.
8. Menyampaikan laporan kepada Camat dan Ka. UPTB/Koordinator
dengan tembusan kepada kepala desa mengenai tugas pekerjaan yang
telah selesai dilaksanakan.
9. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Desa.
F. Rangkuman
PKB/PLKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota
berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola,
menggerakkan, member-dayakan serta menggalang dan mengembangkan
kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama
institusi masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam
mengelola program KB Nasional di tingkat Desa/kelurahan PLKB/PKB
berfungsi sebagai perencana, pengorganisasian, pelaksana dan pengelola,
pengembangan serat evaluasi dan pelaporan.
G. Latihan
1. Jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai kedudukan PLKB/PKB
2. Uraikan mengenai 5 tugas PLKB/PKB
3. Kepada siapa PLKB/PKB harus melaporkan hasil kerjanya.
BAB III
LANGKAH KERJA PLKB/PKB
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
5
6. A. Perencanaan
Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan merancang berbagai kegiatan
program yang akan dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mencapai
tujuan yang telh ditetapkan, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari
rencana pembangunan desa/kelurahan tahapan ini meliputi :
1. Penguasaan Potensi Desa/Kelurahan sebagai Wilayah Kerja
a. Hasil yang diharapkan
1) Teridentifikasinya berbagai potensi pendukung program
yang ada di wilayah kerjanya.
2) Dimanfaatkannyaberbagai potensi dalam mendukung
kelancaran program KB di wilayahnya.
b. Sasaran
1) Tokoh masyarakat, IMP dan mitra kerja lainnya.
2) IMP seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok kegiatan.
c. Forum/momentum dan media
1) Pendataan keluarga, pemetaan institusi
2) Rakor desa
3) Pertemuan IMP
4) Pengamatan lapangan
5) Kunjungan kepada tokoh/LSM dan mitra lainnya
d. Kegiatan PLKB/PKB
Mengumpulkan, menganalisis dan memanfaatkan data dan potensi
desanya sebagai bahan penyusunan perencanaan operasional.
2. Penyusunan Rencana Operasional
Kegiatan ini merupakan kegiatan Program KB Nasional yang dilaksanakan
sebagai bagian tak terpiahkan dari rencana pembangunan tahunan
desa/kelurahan wilayah kerja PLKB/PKB.
a. Hasil yang diharapkan
Tersusunnya Rencana Operasional Program KB yang melibatkan peran
serta seluruh potensi yang ada di desa/kelurahan.
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
6
7. b. Sasaran
1) Kepala desa/kelurahan, pimpinan lembaga desa lannya dan badan
perwakilan desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2) Institusi Masyarakat Pedesan/Perkotaan (IMP)
3) Tokoh Masyarakat dan mitra lainnya.
c. Forum/momentum/media
1) Pertemuan Institusi Masyarakat
2) Staf meeting PLKB/PKB dan Pengawasan PLKB
3) Rakor desa
4) Pertemuan tokoh masyarakat
5) Pertemuanlainnya
d. Kegiatan PLKB/PKB
1) Membuat draft awal rencana operasional
2) Melakukan pendekatan kepada tokoh formal/informal
3) Bersama peserta rakor desa menyusun, menyepakati dan
mengesahkan rencana operasional
4) Menyusun jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan rakor
5) Menyusun jadwal kegiatan institusi dan mitra lainnya
6) Menyipkan dukungan utuk setiap jdwal kegiatan yang telah
ditetapkan.
B. Pelaksanaan Operasional
Sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun dan disepakati dalam
berbagai forum perencanaan di tingkat desa/kelurahan, maka dilaksanakan
berbagai kegiatan dari setiap substansi program baik program KB dan
Kesehatan Reproduksi maupun Pembangunan Keluarga Sejahtera dan
Pemberdaaan Keluarga. Pelaksanaan operasional dilakukan dalam bentuk
kegiatan Advokasi dan KIE, Penggerakan Partisipasi Masyarakat, Pelayanan
KB-KR dan KS-PK, Pembinaan dan tindak lanjut dari pelayanan langkah-
langkah tersebut meliputi :
1. Advokasi
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dari semua
pihak terutama tokoh masyarakat pembuat keputusan dengan membentuk
opini di wilayah kerja PLKB/PKB.
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
7
8. a. Hasil yang diharapkan
1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tokoh/institusi dan mitra
lainnya mengenai substansi progam KB Nasional.
2) Diperolehnya dukungan operasional dalam melaksanakan progrm
KB Nasional di wilayah kerjanya.
b. Sasaran
1) Tokoh formal (Kepala Desa dan Aparat Desa)
2) Badan Perwakilan Desa/Kelurahan
3) IMP mitra kerja dan tokoh masyarakat
c. Forum/momentum/media
1) Kunjungan tokoh formal/informal oleh PLKB
2) Pertemuan institusi dan rakor
3) Berbagai forum komunikasi sosial lainnya yang biasa dijadikan
saluran penyampaian isi pesan/KIE
4) Kunjungan rumah
d. Kegiatan PLKB
1) Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh
di wilayah kerjanya.
2) Memberikan penjelasan tentang substansi program KB Nasional.
2. Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) Komunikasi Interpersonal/
Konseling (KIP/K)
Kegiatan ini dilakukan agar setiap substansi program KB Nasional
dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh setiap keluarga.
a. Hasil yang diharapkan
1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tokoh/institusi, mitra
lainnya dan keluarga mengenai substansi program KB Nasional.
2) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan keluarga mengenai
berbagai jenis layanan program KB-KR dan KS-PK.
3) Meningkatnya kesetaraan keluarga dalam berbagai kegiatan
layanan substansi program KB Nasional
b. Sasaran
1) Pasangan Usia Subur (PUS)
2) Keluarga Balita, Keluarga Remaja, Keluarga Lansia dn rentan,
Lingkungan Keluarga
3) Tokoh masyarakat/IMP mitra lainnya.
c. Forum/momentum/media
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
8
9. 1) Pertemuan IMP dan rakor
2) Berbagai forum komunikasi sosial lainnya
3) Penyuluhan kelompok/kunjungan rumah oleh institusi/kader mitra
4) Mupen KB dan media lainnya.
2. Penggerakan Partisipasi Masyarakat
Suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan peran
serta masyarakat dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat
desa/kelurahan.
a. Hasil yang diharapkan
1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan kemandirian IMP dalam
berbagai pelayanan program KB Nasional.
2) Meningkatnya jumlah yang memperoleh layanan substansi program
KB Nasional.
b. Sasaran
1) Tokoh masyarakat/IMP/Mitra lainnya
2) Keluarga
c. Forum/momentum/media
1) Pertemuan Institusi
2) KIE kelompok dan kunjungan rumah oleh kader
d. Kegiatan PLKB/PKB
Menentukan segmentasi sasaran berdasarkan kebutuhan program :
1) Mengelompokkan keluarga berdasarkan kebutuhan keluarga akan
pelayanan program
2) Pembentukan tokoh teladan/group pelopor
3) Memfasilitasi institusi/mitra lainnya dalam kegiatan penggerakan
partisipasi masyarakat.
4) Menyiapkan dukungan untuk berbagai jenis kegiatan.
3. Pembinaan dan Tindak Lanjut
Adalah upaya yang dilakukan oleh PLKB, tokoh masyarakat/IMP dan mitra
lainnya terhadap setiap jenis layanan yang diberikan kepada keluarga dan
masyarakat agar setiap kegiatan dapat berlangsung dan
berkesinambungan serta mempunyai dampak positif terhadap keluarga.
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
9
10. a. Hasil yang diharapkan
Tingkat kesetaraan keluarga dalam berbagai layanan program
berlangsung secara teratur dan berkesinambungan.
b. Sasaran
1) Keluarga
2) IMP/Tokoh masyarakat dan mitra lainnya.
c. Forum/momentum/media
1) Berbagai pertemuan
2) Kunjungan paska pertemuan
3) Kegiatan rutin kelompok kegiatan
d. Kegiatan PLKB/PKB
1) Mengidentifikasi segmentasi sasaran pembinaan
2) Memfasilitasi kegiatan pembinan oleh IMP/mitra
3) Mencatat/melaporkan/membuat umpan balik
C. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi
1. Pencatatan
Dilakukan dalam setiap kegiatan yang meliputi pencatatan tahap proses
dan out put program
a. Hasil yang diharapkan
Setiap kegiatan tercatat, terdokumentasikan oleh setiap PLKB/PKB
dalam melaksanakan tugasnya.
b. Sasaran
1) Kegiatan pelayanan KB/KR
2) Kegiatan pelayanan KS, Pemberdayaan Keluarga
3) Kegiatan Pelayanan Ketahanan Keluarga
c. Forum/Media
1) Pencatatan di klinik
2) Pencatatan di kelompok kegiatan
3) Formulir, buku dalam sub sistem pencatatan pelaporan program
(Direktorat Pelaporan dan Statistik)
d. Peran PLKB/PKB
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
10
11. Mencatat berbagai kegiatan forum pencatatan yang telah ditetapkan
dalam sistem pencatatan pelaporan dan buku visum
2. Pelaporan
Suatu proses yang dilakukan oleh petugas kepada atasannya atau kepada
pihak lain yang terkait sebagai informasi untuk ditindak lanjuti yang
dilakukan secara periodik dalam suatu sistem yang telah dibakukan.
a. Hasil yang diharapkan
Terlaporkannya proses dan hasil yang dicapai oleh berbagai kegiatan
pelayanan progam yang telah direncanakan
b. Sasaran
1) Kegiatan dan hasil pelayanan KB-KR
2) Kegiatan dan hasil pelayanan KS-PK
c. Forum/momentum/media
1) Berbagai forum pertemuan
2) Periode pelaporan yng telah ditetapkan (akhir kegiatan, bulanan dan
tahunan)
3) Formulir pelaporan yang telah dibakukan
4) Mengirimkan laporan
5) Menindak lanjuti umpan balik
d. Kegiatan PLKB
Mengelola dan melaksankan pelaporan sesuai juklak
1) Input, proses, out put dan dampak program KB-KR
2) Input, proses, out put dan dampak program KS-PK
3. Evaluasi
Suatu proses penilaian pencapaian tujuan/sasaran dari setiap kegiatan
yang telah direncanakan.
a. Hasil yang diharapkan
1) Diketahuinya berbagai keberhasilan dari setiap kegiatan
2) Diketahui masalah dan upaya mengantisipasinya
3) Dilakukannya berbagai kegiatan tindak lanjut
b. Sasaran
1) Rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan (sasaran)
2) PLKB/PKB bersama IMP/Mitra pemeran
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
11
12. c. Forum/momentum/media
Pertemuan institusi, rakor, staf meeting
d. Kegiatan PLKB
1) Menyiapkan bahan evaluasi
2) Memfasilitasi berbagai kegiatan evaluasi
3) Mencatat, melaporkan dan membuat umpan balik hasil evaluasi
D. Rangkuman
Langkah kerja PLKB/PKB secara garis besar meliputi tiga besaran yaitu;
Perencanaan, kegiatan ini diawali dengan membuat draft awal yang akan
disepakati dan disahkan menjadi rencana operasional pada forum rakor desa
atau forum kesepakatan lainnya, setelah disepakati baru disusun jadwal
pelaksanaan kegiatan operasional, yang akan ditindak lanjuti dengan
pelaksanaan operasional oleh masing-masing pemeran sesuai dengan
tugasnya.
Selanjutnya setiap kegiatan dan hasil kegiatan yang dilakukan baik oleh
PLKB/PKB maupun IMP/Poktan dan unsur terkait lainnya perlu dicatat oleh
masing-masing pemeran sebagai bahan laporan dan evaluasi.
E. Latihan
1. Coba Saudara jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PLKB/PKB
dalam menyusun suatu rencana operasional
2. Jelaskan tujuan dari penggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan operasional program KB
3. Manfaat apa yang Saudaradr dapatkan dri kegiatan pencatatan dan
pelaporan
BAB IV
TATA CARA KERJA PLKB/PKB
Berdasarkan tugas, fungsi PLKB telah tergambar bahwa PLKB harus melakukan
langkah-langkah kerja secara tepat, fektif, efisien dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
12
13. Rangkaian kegiatan yang efektif dan efisien dimaksudkan adalah melakukan 10
langkah penggarapan program.
Sepuluh langkah penggarapan program tersebut bukan saja bermanfaat sebagai
acuan, prosedur kerja PLKB dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional
ditingkat lini lapangan, tetapi juga berguna sebagai pedoman Kab/Kota, Provinsi
terutama terkait dengan pembinaan, orientasi serta penilaian dalam pelaksanan
tugas.
Sepuluh langkah penggarapan program PLKB apabila dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan secara sistematis akan memberikan sumbangan yang
sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan operasional program KB
ditingkat lini lapangan. Dengan demikian susunan langkah penggarapan program
dapat terlihat sebagai berikut.
A. Tata Cara KerjaPLKB/PKB
( Sepuluh Langkah Penggarapan Program PLKB)
1. Pendekatan Tokoh Formal
2. Pendataan dan Pemetaan
3. Pendekatan Tokoh Informal
4. Pembentukan Kesepakatan (MMD)
5. Penegasan Kesepakatan
6. Penerangan dan Motivasi
7. Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor
8. Pelayanan KB
9. Pembinaan
10.Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi
Rangkaian kegiatan 10 langkah PLKB
1. Pendekatan Tokoh Formal
Langkah awal yang harus dilakukan PLKB/PKB dalam melakukan atau
mengembangkan suatu kegiatan adalah menghadap Kepala Desa/Lurah
untuk melaporkan kegiatan tersebut, berbagi wawasan, memohon
dukungan, serta izin untuk melakukan kegiatan
2. Pendataan dan pemetaan
Untuk mengenali wilayah kerjanya, PLKB/PKB perlu melakukan
pengenalan wilayah, mencakup batas wilayah, data kependudukan, data
KB dan data yang relevan dengan kegiatan baru yang akan
dikembangkan (misalnya BKB,BKR,BKL dan BLK ) terutama tokoh formal
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
13
14. terkait dan tokoh informal di masing-masing RW/RT. Hasil pendataan
kemudian di petakan sebagai dasar kegiatan operasional ke depan.
3. Pendekatan Tokoh Informal
PLKB/PKB mengevaluasi hasil pemetaan dan menentukan tokoh yang
akan dikunjungi bulan yang bersangkutan. Pendekatan dilakukan untuk
menjelaskan manfaat program bagi masyarakat, pentingnya para tokoh
berperan dalam program yang bersangkutan, serta meminta dukungan dan
para tokoh mau mengajak panutannya untuk peduli dan berperan serta
dalam program ini.
4. Pembentukan Kesepakatan
Kepala Desa/Lurah mengundang para tokoh baik yang telah menyatakan
kesediaannya dan yang masih ragu untuk mendukung program dalam
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan tujuan untuk mengajak para
tokoh berpartsisipasi secara aktif. Kebulatan tekad semua pihak, menjadi
target dari pertemuan ini.
5. Penegasan Kesepakatan
Untuk menegaskan kesepakatan hasil MMD, PLKB/PKB berkunjung ke
masing-masing tokoh yang hadir untuk meminta realisasi kesepakatan
tersebut, berupa jadwal KIE tokoh yang bersangkutan yang ditandatngi
oleh Kades/Lurah untuk diedarkan.
6. Penerangan dan Motivasi
Selain para tokoh melakukan KIE sesuai jadwal yang disepakati, PLKB
bersama kader dapat pula melakukan KIE dan Motivasi langsung kepada
masyarakat dengan pesan sesuai hasil analisis sasaran
7. Pembentukan grup pelopor
Dari hasil KIE diperoleh nominasi calon pelayanan, untuk lebih
memantapkan para nominasi calon pada saat pelayanan perlu dibentuk
grup pelopor/teladan yang memiliki sikap yang mantap, sehingga pada
saat pelayanan mau dilayani pertama kali sebagai contoh buat yang lain.
8. Pelayanan
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
14
15. Bekerjasama dengan Petugas Medis, Agama, Guru dan unsur terkait
PLKB/PKB menyelenggarakan Pelayanan KB- KS.
Tokoh dan kader menggerakkan masyarakat lingkungannya, terutama
yang telah tercatat sebgai nominasi calon untuk hadir ke tempat
pelayanan.
9. Pembinaan
Mereka yang telah dilayani perlu dikunjungi oleh PLKB/PKB bersama tokoh
dan kader dengan tujuan untuk melihat hasil pelayanan bila terjadi
masalah berkaitan dengan layanan yang diterimanya baik yang bersifat
medis, psikologis atau hal-hal lain.
10.Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi
Setiap kegiatan dan hasil kegiatan perlu dicatat sesuai dengan sistem yang
ada untuk keperluan pelaporan dan evaluasi.
B. Rangkuman
Agar tercapai hasil kerja yang optimal secara efisien dan efektif dalam
melaksanakan tugas fungsinya PLKB/PKB memiliki langkah kerja yang
populer dengan se utan 10 langkah kerja PLKB/PKB
C. Latihan
Coba Saudara uraikan kegiatan yang akan dilakukan bila akan membentuk
BKB sesuai dengan 10 langkah kerja PLKB/PKB
BAB V
P E N U T U P
Pedoman keja ini merupakan panduan umum bagi PLKB/PKB dalam
melaksanakan kegiatan Program KB dan pembangunan lainnya di lini lapangan di
era otonomi daerah. Pedoman kerja ini akan bermanfaat apabila pengguna
khususnya para PLKB/PKB dapat menggunakan dan melaksanakan sesuai
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
15
16. dengan kondisi wilayah kerjanya dimana kelembagaan pengelola program KB di
Kab/Kota berbeda-beda nomenklaturnya.
Dengan menyadari adanya keterbatasan dalam modul Latihan Dasar Umum ini
disatu pihak dan adanya keragaan kelembagaan, kondisi dan kemajuan di tiap-
tiap Kab/Kota maka tetap diperlukan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya
di lapangan.
Modul Latihan Dasar Umum ini dalam pelaksanaannya tidak menutup
kemungkinan untuk dilakukan pengembangan dan kreatifitas sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
DAFTAR PUSTAKA
Modul 8 LDU : Tata Cara Kerja PKB/PLKB
16