Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan sertifikasi penyuluh keluarga berencana di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengelolaan penyuluh keluarga berencana akan menjadi kewenangan pusat berdasarkan Peraturan Presiden. Dokumen juga menjelaskan proses sertifikasi penyuluh yang meliputi penetapan standar kompetensi, jalur sertifikasi melalui pendidikan maupun portofolio, serta tujuan dan

1. PENGELOLAAN DAN SERTIFIKASI
PENYULUH KELUARGA BERENCANA
Disampaikan oleh: Mbah Mendung
Tim Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana

2. PENGELOLAAN
Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).
UU 23/2014
Ttg. PEMDA
RanPerpres tentang Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).

3. DEFINISI
PENGELOLAAN
Edwin B. Flippo (1984) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya
manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan,
kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja
dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran
perorangan,
organisasi,
dan masyarakat

4. a.Perencanaan SDM
b.Pengadaan
c.Pengorganisasian (Staffing)
d.Pengarahan (Leadership)
e.Pengendalian (Controlling)
Fungsi Pokok

5. 1. Menetapkan rancangan kebutuhan SDM organisasi. Perencanaan
SDM menyangkut penetapan jumlah dan kualifikasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan semua program kerja
2. Memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai
kebutuhan organisasi,
3. Mendesain struktur organisasi yang menggambarkan interlelasi
antar pekerjaan, antarpersonil, dan faktor-faktor fisik lainnya,
4. Menggerakkan SDM untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai
dengan bidang tugasnya secara efektif dan efisien, menuju arah
yang diinginkan organisasi. .
5. Mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan
dan tujuan dapat direalisasikan, menentukan dimana tindakan
perbaikan dilakukan .
Aspek pengelolaan

6. RANPERPRES
TENTANG
PENGELOLAAN
TENAGA
PENYULUH
KB/PETUGAS
LAPANGAN KB
(PKB/PLKB).
KEWENANGAN PENGELOLAAN TENAGA
YANG SDH ADA MENJADI KEWENANGAN
PUSAT.
PENGELOLAAN PENYULUH KB/PLKBPENGELOLAAN PENYULUH KB/PLKB
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
( UPT) DI KAB/KOTA

7. SERTIFIKASI
PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

8. PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
BERDASARKAN KEBUTUHAN KEAHLIAN
SESUAI JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KB

9. Standar Kompetensi PKB?
Seperangkat kemampuan yang menguraikan
keterampilan, pengetahuan dan sikap yang
harus dilakukan saat bekerja serta
penerapannya, sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh instansi Pembina PKB.

10. PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PNS
dan
NON PNS
BERSERTIFIKAT
Memberi
jasa utk
umum
TERLATIH

11. KETERPADUAN PEMGEMBANGAN KOMPETENSI

12. Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana :
proses pemberian sertifikasi Penyuluh Keluarga
Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan
Keljuarga Berencana (PLKB) dalam rangka
menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya

13. Prinsip Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana
Mengacu kepada
proses perolehan
sertifikat Penyuluh
yang tidak
diskriminatif, dan
memenuhi standar
Penyuluhan nasional.
Mengacu kepada proses
sertifikasi yang memberikan
peluang kepada para
pemangku kepentingan
penyuluhan untuk
memperoleh akses informasi
tentang proses dan hasil
sertifikasi.
Merupakan proses
sertifikasi yang
dipertanggungjawabkan
kepada pemangku
kepentingan Penyuluhan

14. Dasar Hukum
1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan Keluarga
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Permenpan tentang Jabatan fungsional Penyuluh KB (usulan
perubahan)
5. Permen .............. (TL)

15. Tujuan Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana
a. Menentukan kelayakan Penyuluh Keluarga
Berencana
b. Penyuluhan dan mewujudkan tujuan Penyuluhan
Kependudukan dan KB.
c. Meningkatkan proses dan mutu hasil Penyuluhan.
d. Meningkatkan martabat Penyuluh Keluarga
Berencana.
e. Meningkatkan profesionalitas Penyuluh Keluarga
Berencana.

16. Jalur Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana dalam Jabatan
PENILAIAN JALUR PORTOFOLIO JALUR PENDIDIKAN
Proses pemberian sertifikat Penyuluh bagi
Penyuluh Keluarga Berencana dalam jabatan
melalui Pendidikan selama-lamanya 2 semester
yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan
tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sertifikasi bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam
jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk
memperoleh sertifikat Penyuluh , dilakukan dalam
bentuk penilaian portofolio, yang merupakan
pengakuan atas pengalaman profesional Penyuluh
Keluarga Berencana dalam bentuk penilaian terhadap
kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi
Penyuluh Keluarga Berencana.

17. 1. Komponen kualifikasi penyuluhan;
2. Komponen Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;
3. Komponen pengalaman melakukan penyuluhan;
4. Komponen perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan;
5. Komponen penilaian dari atasan dan pengawas;
6. Komponen prestasi penyuluhan;
7. Komponen karya pengembangan profesi;
8. Komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah;
9. Komponen pengalaman organisasi di bidang kePenyuluhan dan sosial;
10. Komponen penghargaan yang relevan dengan bidang Penyuluhan;
11. Alur /mekanisme sertifikasi porto folio.....
Komponen penilaian Jalur portofolio

18. TERIMA KASIH