Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis perusahaan penjaminan kredit daerah serta pembiayaan syariah. PPKD bertindak sebagai penjamin yang menanggung risiko kredit bagi pelaku UMKM, dengan produk seperti penjaminan kredit umum dan mikro. Pembiayaan syariah meliputi bagi hasil, sewa, dan jual beli berdasarkan prinsip syariah.

1. 5
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teoritis
1. Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD)
a. Pengertian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan
kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang
keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan. Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan ialah kredit
yang berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas
kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak
dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Perusahaan Penjaminan melakukan kegiatan usaha Penjaminan. Perusahaan
Penjaminan berbadan hukum Perseroan Terbatas, sahamnya hanya dapat dimiliki
oleh warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia; Pemerintah Pusat; dan/atau
Pemerintah Daerah.1
Perusahaan penjamin kredit daerah ialah perusahaan BUMD yang
berbentuk persero, sehingga di dalamnya terdapat kepemilikan saham. Adapun
ketentuan untuk kepemilikan saham dari perusahaan penjaminan kredit daerah
ialah: Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, ataupun pemegang saham
lainnya yang sifatnya umum. Meskipun demikian, ada terdapat batasan-batasan
dalam jumlah kepemilikan saham tersebut. Untuk saham kepemilikan pemerintah
daerah jumlah kepemilikan saham paling sedikitnya 51% dan untuk kepemilikan
1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga
Penjaminan.
5

2. 6
saham pemerintah kota/kabupaten paling banyaknya 49%. Untuk modal awal
pendiriannya sendiri ialah paling sedikitnya sejumlah Rp. 25 Miliar.2
Dalam
kegiatan penjaminan pembiayaan UMKM kepada bank, pihak yang terlibat adalah
bank sebagai penerima jaminan, pelaku UMKM selaku pihak yang terjamin, dan
PPKD sebagai pihak penjamin.
b. Tujuan dan Kegiatan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah
Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk:
1) Memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK
2) Meningkatkan akses pembiayaan pada UMKMK
3) Meningkatkan kinerja UMKMK dan
4) Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Kegiatan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah adalah:
1). Kegiatan usaha Perusahaan berupa pemberian jasa penjaminan
kredit/pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pertanggungan resiko bagi
UMKMK.
2). Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud, Penjamin
menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima
Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada
Pemberi kredit/pembiayaan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Selain menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha antara lain:
a) Penjaminan kredit/pembiayaan tunai di luar lembaga keuangan
b) Penjaminan kredit/pembiayaan dan/atau pinjaman program kemitraan
yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)
c) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia
d) Penjaminan atas surat utang
e) Penjaminan transaksi dagang
f) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)
g) Penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi)
h) Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)
2
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

3. 7
i) Penjaminan letter of credit(L/C)
j) Penjaminan kepabeanan (custom bond)
k) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan
l) Penyediaan informasi (database) terjamin terkait dengan kegiatan usaha
penjaminan
m) Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dan/ata
n) Penjaminan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan
Pada umumnya, coverage yang dapat dijamin oleh PPKD ialah sebesar
30% sampai 80%. Dan besaran jumlah yang dapat dibayarkan PPKD ketika
terjadi wanprestasi sebesar 70% dan 100% jika terjamin meninggal dunia. Dalam
pemberian penjaminan, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan oleh
bank penerima jaminan, yaitu:
1. Kelayakan usaha yang dimiliki oleh penerima kredit
2. Perjanjian antara pemberi kredit dengan penerima kredit, atau perjanjian antara
bank dengan nasabah
3. Pengganti agunan, jika pada awalnya seseorang tidak layak menerima kredit
karena kurangnya agunan, makan adanya penjamin kredit seseorang tersebut
menjadi layak untuk menerima kredit. Dengan kata lain, agunan yang semula
tidak layak menjadi layak.
4. Ketika penerima kredit mengalami kondisi gagal bayar, maka bank dapat
menghilangkan risiko kerugian dengan adanya jaminan kredit dari pemberi
jaminan kredit.
5. Ketika penerima kredit mengalami kondisi gagal bayar, maka pemberi jaminan
membayar sisa kredit kepada bank, namun penerima kredit memiliki hutang
kepada pemberi jaminan yang disebut piutang subrogasi, dan untuk
menagihnya menjadi kewajiban dari pihak bank.
6. Dalam proses kegiatan Penjaminan kredit maka harus ada 3 unsur yaitu Pihak
Pemberi Jaminan (LPK), pihak penerima Jaminan, dan Pihak yang dijamin .

4. 8
7. Dalam kegiatan perkreditan yang memiliki sistem penjaminan kredit maka
kegiatan penerima kredit dapat di awasi oleh Penerima Jaminan (bank) dan
pemberi jaminan (LPK).3
d. Produk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah
Sama seperti bank, PPKD juga memiliki beberapa produk dalam
kegiatannya, yaitu:
1. Penjaminan Kredit Umum
2. Penjaminan Kredit Mikro
3. Penjaminan Kredit Multiguna
4. Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
6. Surety Bond
7. Penjaminan Kredit Cinta Rakyat
8. Penjaminan Syariah4
e. Skema Penjaminan Kredit
1) Direct Model dan Indirect Model
Pada Direct Model jaminan di ajukan oleh bank, dan apabila terjadi
kemacetan dalam kredit maka penjamin akan membayar kerugian kepada bank
sesuai dengan kesepakatan. Dan pada Indirect model antara pihak penjamin dan
pihak penerima kredit telah melakukan pembahasan mengenai jenis kredit, syarat,
dan kriteria yang dijamin.
2) Individual Model dan Portofolio Model
Individual Model yaitu Penjaminan diberikan kepada penerima kredit
secara individu setelah rencana pengajuan kredit tersebut telah disetujui oleh
bank.
3
Mutiara Nur Hanifah, Faktor-Faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan
Penjaminan, vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2016.
4
Produk PT Jamkrida Jawa Barat diakses melalui www.jamkrida-jabar.co.id ( 22 September
2016)

5. 9
3) Portofolio Model yaitu penjaminan yang diberikan secara otomatis jikalau
telah memenuhi kriteria dan tidak secara individu.
4) Funded Model dan Unfunded Model
Funded Model yaitu dana penjaminan yang bukan berasal dari pemerintah,
namun dari Bank sentral, atau sumber dana bersama antara perbankan dan
non perbankan.
5) Unfunded Model yaitu dana penjaminan yang berasal dari pemerintah,
namun bank juga turut menanggung risiko kredit macet sebesar 25% dari
limit kredit.
6) Open model dan Close Model
Open Model yaitu pemberian jaminan kepada kelompok tanpa ada syarat
tambahan.
7) Close Model yaitu pemberian jaminan kepada kelompok dengan tambahan
syarat tertentu.
8) Intermediary Model Yaitu penjaminan kredit yang diberikan kepada bank
atas kredit dari lembaga keuangan mikro.
2. Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
Menurut UU Perbankan NO.10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarrkan
persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.5
Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan ialah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
5
UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

6. 10
imbalan atau bagi hasil.6
Maka dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan ialah
suatu kegiatan yang memfasilitasi sejumlah uang atau menyediakan uang
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak penerima
uang yang disebut debitur.
Pengertian pembiayaan menurut undang-undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyedian dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:7
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk IMBT.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh
d. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk jasa ijarah untuk traksaksi
multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan
atau bagi hasil.
b. Jenis-Jenis Pembiayaan
Dalam perbankan ada terdapat banyak moda atau jenis pembiayaan, karena
memang hal tersebut diharapkan bentuk pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan
nasabah itu sendiri. Ada beberapa moda pembiayaan pada perbankan, yaitu:8
1). Pembiayaan untuk tujuan modal kerja
Pembiayaan ini dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan atau
mencukupi kebutuhan modal kerja bagi para nasabahnya, dengan menyediakan
fasilitas modal kerja untuk pembelian barang, mesin atau segala hal yang memang
berhubungan dengan modal kerja. Pembiayaan ini sangat membantu para pelaku
6
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. Revisi,
h. 96
7
UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.
8
Sutan Remy, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta:
Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h. 418

7. 11
usaha yang kekurangan modal untuk dapat terus melaksanakan kegiatan bisnis
dan usaha serta dapat lebih mendaya gunakan dana yang tersedia untuk kegiatan
perekonomian yang dapat mendongkrak perekonomian secara universal. Dengan
adanya pembiayaan modal kerja seorang pelaku usaha dapat lebih mampu untuk
ekspansi usaha ke arah yang lebih besar dan luas lagi.
2). Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif
Pembiayaan jangka pendek (short term finance) ini dilakukan untuk
pemenuhan-pemenuhan kebutuhan konsumtif nasabah, seperti pembelian rumah,
kendaraan bermotor/mobil yang memang sifatnya ingin digunakan secara pribadi.
Dalam pembiayaan konsumtif ada beberapa pendapat yang saling bertolak
belakang. Pendapat pertama menyatakan bahwa seorang masyarakat muslim
seharusnya tidak hidup melampaui kemampuannya. Dengan adanya pembiayaan
yang bertujuan konsumtif akan menyebabkan adanya peluang seorang masyarakat
muslim untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga dapat
menjerumuskan kepada sifat boros, dan dapat terjebak dalam lilitan utang.
3). Pembiayaan multiguna
Pembiayaan multiguna ini ialah pembiayaan yang dilakukan memenuhi
kebutuhan nasabah yang tidak termasuk ke dalam kategori modal kerja ataupun
konsumtif namun tidak bertentangan dengan syariah islam. Pembiayaan
multiguna ini merupakan jalan tengah untuk permasalahan pembiayaan yang tidak
termasuk ke duanya. Pembiayaan multiguna dapat berupa pembiayaan untuk
pendidikan, pembelian alat-alat kesehatan, pembiayaan untuk renovasi rumah.
4). Pembiayaan sektor pertanian
Dalam kegiatan pertanian bank juga dapat berpartisipasi dalam bentuk
pembiayaan yang berdasarkan muzara’ah. Bank dapat menyediakan dana dengan
perjanjian untuk membeli bibit dan menyediakan bantuan keuangan kepada para
petani sampai hasil panen terjual. Namun secara resiko, pembiayaan sektor
pertanian cukup memiliki resiko yang besar, karena resiko yang dapat terjadi
merupakan resiko alam yang tidak dapat diduga keberadaannya. Untuk perbankan
sendiri dalam mengucurkan pembiayaan sektor pertanian cukup sedikit jumlahnya
mengingat resiko yang dihadapi. Untuk Indonesia sendiri, Pemerintah telah

8. 12
memberikan perlindungan kepada para petani agar dapat bertahan dengan
profesinya dengan membuat asuransi pertanian.
c. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian
marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan
kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip
penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu atau (Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition dan Syariah).9
1). Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima
pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2). Capacity
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan
prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di
lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta
metode kegiatan.
3). Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan
yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4). Collateral
Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini
bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran
tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
9
BPRS PNM Al-Ma’soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Bandung :
BPRS PNM Al-Ma’some, 2005), h. 7

9. 13
5). Condition
Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat
secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh
calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar
dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
6). Syariah
Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan
dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa
DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya
yang berhubungan dengan mudharabah.”
d. Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan memiliki fungsi yang beragam , fungsi pembiayaan adalah:
1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan
system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank
konvensional.
3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh
rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.
Selain fungsi di atas, pembiayaan memiliki fungsi lain yaitu:10
1) Meningkatkan daya guna uang, karena para penabung menyimpan
uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang
tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank
guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
10
Rivai Veithzal, dan Arfian Arifin, Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010), h. 683.

10. 14
2) Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan
dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari
bahan tersebut meningkat.
3) Meningkatkan peredaan uang, pembiayaan yang disalurkan melalui
rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran
uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya.
Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih
berkembang karena pembiayaan meningtakan suatu kegairahan berusaha
sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi
secara kuantitatif.
Setelah melihat beberapa fungsi diatas, bisa terlihat bahwa adanya
pembiayaan dalam sebuah Bank dan lembaga keuangan juga untuk meningkatkan
peredaran uang di masyarakat, sehingga Bank sebagai lembaga intermediasi
antara pihak surplus dengan pihak defisit mampu bekerja secara optimal.
d. Unsur-Unsur Pembiayaan
1) Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang
diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima
kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini
diberikan oleh bank, karena nasebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan
penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentangasabah. Hal itu
dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang
dilakukan.
2) Kesepakatan
Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran
pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.
3) Jangka waktu
Setiap pinjaman yang dilakukan memilii jangka aktu yang ditentukan. Hal
ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

11. 15
4) Resiko
Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun
tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh
nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar.
Sedangkan resiko yang tidak disengajaa yaitu resiko yang diakibatkan
karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat
dihindari oleh nasabah.
5) Balas jasa
Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga,
biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan
keuntungan bank.sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam
bentuk bagi hasil.11
3. Bank dan Perbankan
a. Pengertian
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit,
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Menurut ahli bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai
lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana
dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu
yang ditentukan. 12
Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan ialah segala sesuatu yang
menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.13
b. Fungsi Bank
11
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 75
12
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, ( Bogor: Ghalia Indonesia, ed.2 2005), h.
25.
13
UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

12. 16
Bank memiliki fungsi yang penting, fungsi Bank diantaranya adalah
sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service.14
1). Agent of Trust ialah sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki
fungsi financial intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang
kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang
membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Fungsi financial intermediary
ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayan (trust).
2). Agent of Development ialah sebagai sektor moneter dan sekor riil tidak
dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut
berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan
bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas
bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran
kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti
kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.
3). Agent of Services ialah karena bank disini menawarkan berbagai
macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran
dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada
masyarakat.
c. Jenis- Jenis Bank
Bank adalah lembaga keuangan yang memilki banyak jenis, jenis itu dapat
dilihat dari banyak segi, diantaranya jenis bank berdasarkan fungsi, kepemilikan,
berdasarkan status, dan cara bank menentukan harga.
1). Berdasarkan fungsinya
a). Bank Umum
Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank umum antara lain:
(1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
14
Budi Santoso dan Triandaru Sigit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, ( Jakarta: Salemba
Empat, 2006 ), h. 9

13. 17
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan. (2) memberikan kredit. (3)
menerbitkan surat pengakuan hutang. (4) membeli, menjual, menjamin resiko
sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya. (5) memindahkan uang
baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
b). Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Untuk Bank Perkreditan Rakyat juga terdapat BPR
Konvensional dan juga BPRS yang berazaskan syariah.
2). Berdasarkan Kepemilikannya15
a). Bank Milik Pemerintah
Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya
dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.
b). Bank Milik Swasta
Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya
dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.
3). Jenis-jenis Bank Berdasarkan Status16
a). Bank Devisa
Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan
pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah mendapat izin
dari Bank Indonesia.
b). Bank Non Devisa
Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank
Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar
negeri seperti bank devisa.
4). Jenis-jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga
a). Berdasarkan Prinsip Konvensional
15
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 36-37
16
Ibid., h. 39-40

14. 18
Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai
harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (fee base)
dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan harga produk bank.
b). Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian
menurut hukum islam dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musyharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.17
Maka dapat disimpulkan bahwa
antara bank dan perbankan tidak dapat dipisahkan. Jika bank merupakan lembaga
maka perbankan adalah seluruh aspek yang ada dalam bank tersebut.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM )
a. Pengertian UMKM
Usaha mikro ialah usaha produktif milik orang per-orangan dan/ atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.
Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang.
Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan
17
UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

15. 19
sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria perusahaan di Indonesia
dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan
dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga
kerja 20 - 99 sebagai industri menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja
lebih dari 100 orang sebagai usaha besar.18
Sedangkan menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994
tanggal 05 Juni 1994 adalah “perorangan atau badan usaha yang melakukan
kegiatan usaha dengan nilai penjualan atau omset senilai Rp. 66 juta atau setinggi-
tingginya Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati”. Jika kita
mengacu dari UU No. 9 tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Koperasi
menetapkan kriteria “ usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih
maksimum Rp 200 juta, di luar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp. 1 milyar dan dimiliki oleh warga Indonesia” tentang
usaha kecil. Usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha
perseorangan. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha
rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima maupun asongan”. Istilah usaha kecil
diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat dari
permasalahan ekonomi domestik.19
Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sabagaiman diatur
dalam undang-undang.20
Bedasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM ialah usaha
perorangan ataupun badan usaha yang ruang jumlah kekayaan serta penjualan
sesuai dengan aturan perundang-undangan.
18
Suhardjono, Manajemen Pengkreditan Usaha Kecil dan Menengah
(Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 33
19
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan
Indonesia.( Jakarta: Erlangga, 2002), h. 206
20
Undang-Undang UMKM No. 20 Tahun 2008

16. 20
b. Kriteria UMKM
Untuk mengetahui suatu usaha merupakan UMKM atau bukan, ada
beberapa kriteria yang dapat diketahui, yaitu:
1). Kriteria Usaha Mikro
a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah).
2). Kriteria Usaha Kecil
a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b). Memiliki hasi penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga rastus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 ( dua milyar lima
ratus juta ).
3). Kriteria Usaha Menengah
a). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan banguna tempat usaha.
b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 50.000.000.000
(lima puluh milyar rupiah).21
c. Kelebihan dan Kelemahan UMKM
UMKM adalah usaha yang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam
pelaksanaannya, kelebihan UMKM diantaranya adalah:
Menurut Partomo dan Rachman kelebihan UMKM
1) Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan
produk.
21
Undang-Undang UMKM No. 20 Tahun 2008

17. 21
2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar
yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala
besar yang pada umumnya birokrasi.
4) Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
Sedangkan Kelemahan UMKM adalah:
1) Kesulitan Pemasaran
Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee
(1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang
terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha
UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari
produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor,
maupun dipasar ekspor.
2) Keterbatasan financial
UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek
finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan
finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk
pertumbuhan output jangka panjang.
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala
serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek
kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk,
control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data,
teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat
diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk,
meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas
pangsa pasar dan menembus pasar baru.
4) Masalah bahan baku
Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah
satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi
bagi UMKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-

18. 22
sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-
produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input
lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi
nilai tukar terhadap dolar AS.
5) Keterbatasan teknologi
Berbeda dengan Negara-negara maju, UMKM di Indonesia umumnya
masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua
atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi
ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di
dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat
serta kesanggupan bagi UMKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar
global.
Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan
modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi
mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang
dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.22
d. Pembinaan UMKM
Pembinaan UMKM agar menjadi usaha yang feasible adalah:
1). Adanya sistem kemitraan Usaha
Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang diatur oleh UU UMKM adalah:
a) Inti-Plasma
b) Subkontrak
c) Waralaba
d) Perdagangan Umum
e) Distribusi Dan Keagenan
f) Bagi Hasil
g) Kerja Sama Operasional;
h) Usaha Patungan (Joint Venture)
22
http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/10/keunggulan-dan-kelemahan-umkm-
usaha.html (diakses pada 1 Maret 2016).

19. 23
i) Penyumberluaran (Outsourcing)
j). Bentuk Kemitraan Lainnya.
2). Dana pembinaan BUMN 1 - 5 persen dari keuntungan bersih
3). Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil
4). Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil
5). Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha)
6). Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil
7). Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok
swadaya masyarakat
8). Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha
kecil.23
Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan
di negara yang sedang berkembang, karena:
1. Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus
menghemat sumber daya negara.
2. Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat
menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di bandingkan yang di
sediakan oleh perusahaan berskala besar.
3. Usaha kecil dapat di dirikan, di operasikan dan memberi hasil dengan
cepat.
4. Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi inter
regional dan intra - regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-
kota kecil dan pedesaan.
5. Usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial
politik.
23
Perry Martin, Mengembangkan Usaha Kecil, ( Jakarta: Murai Kencana, 2000), h. 54

20. 24
e. Hambatan dan Tantangan Perkembangan UMKM
1. Hambatan
a). Lemahnya manajemen.
Pelaku UMK pada umumnya melakukan segala keiatan usaha secara sendiri,
sehingga tidak terpusat kepada satu pekerjaan. Pada pencatatan keuangan UMKM
cenderung belum mengikuti standarisasi yang ada.
b). Keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar, baik dalam negeri
maupun luar negeri.
c). Kurangnya akses teknologi modern.
d). Kurangnya akses ke bahan baku.
e). Kurangnya akses untuk memperoleh modal.
2. Tantangan UMKM24
a). Krisis ekonomi yang di hadapi masyarakat telah menyebabkan turunya
daya beli dan produksi, yang pada giliranya menyebabkan masyarakat tidak
mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Disamping itu, daya beli masyarakat
yang menurun menyebabkan mundurnya usaha/ bisnis masyarakat karena
berkurangnya konsumen.
b). Struktur ekonomi pada saat ini ditandai dengan pemusatan asset
produktif di tangan sekelompok kecil masyarakat. Distribusi aset yang kurang
merata ini menyebabkan ketergantungan perekonomian Indonesia pada
sekelompok kecil masyarakat sehingga akan mudah menggoyahkan ekonomi
nasional.
c). Ketergantungan yang tinggi terhadap luar negeri, baik berupa pinjaman
maupun investasi luar negeri menyebabkan lemahnya sector permodalan di
Indonesia. Tantangan pada waktu yang akan datang adalah mengusahakan
peningkatan tabungan nasional secara signifikan agar Indonesia mempunyai
basis permodalan yang kuat dalam investasi.
24
Soeharto, Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi, (Yogyakarta: BPFE
Yogyakarta,2001), h. 6

21. 25
d). Adanya persaingan tidak sehat diantaranya pelaku-pelaku ekonomi
menyebabkan tidak efisienya ekonomi nasional. Di samping itu, persaingan
tidak sehat akan mempersulit tumbuhnya bisnis-bisnis baru karena
kecenderungan penciptaan halangan – halangan yang sulit diatasi oleh peserta-
peserta baru dalam usaha. Hal ini juga merupakan faktor penyebab sulit
berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah karena keterbatasanya untuk
mengatasi halangan-halangan yang dihadapi dalam kegiatan usahanya.
e). Sebagian kecil masyarakat mendapatkan akses melakukan penguasaan
industri dari hulu sampai hilir, mulai dari penyediaan bahan baku produksi dan
distribusi. Hal seperti ini menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan
ekonomi oleh segelintir orang yang secara signifikan akan mempengaruhi
perekonomian nasional. Disamping itu, hal ini secara nyata mempersulit
tumbuh kembangnya Usaha Kecil dan Menengah.
f. Pendekatan Peningkatan Daya Saing UMKM
Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan
kinerja dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.
Pendekatan pertama, adalah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah
agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Beberapa
dimensi kualitas produk adalah:25
1). Kinerja. Dimensi ini mengenai seberapa hal baik suatu produk ataupun
melakukan apa yang semestinya dilakukan.
2). Features. Menggambarkan pernik – pernik yang melengkapi atau
meningkatkan fungsi dasar produk.
3). Keandalan. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan kemampuan prduk
untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.
4). Kesesuaian. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik produk
tersebut sesuai dengan standar. Untuk konsumen individu, kesesuaian lebih pada
tercapainya standar – standar subyektif.
5). Daya tahan. Daya tahan adalah ukuran umur produk, dan teknologi
25
Ibid., h. 11

22. 26
modern.
6). Kemudahan perbaikan. Produk yang digunakan untuk jangka waktu
lama sering harus diperbaiki atau dipelihara dan rancangan produk yang
memudahkan perbaikan menambah nilai produk.
7). Keindahan. Kualitas tidak selalu bergantung pada kemampuan
fungsional. Keindahan suatu produk bagaimana produk tersebut dilihat dan
dirasakan dapat menjadi dimensi yang penting.
8). Persepsi terhadap kualitas. Dimensi ini tidak didasarkan pada produk
itu sendiri tetapi pada citra atau reputasinya. Iklan, peringkat dari para pakar, dan
pendapat teman dan keluarga dapat mempengaruhi persepsi kita pada kualitas
produk.
5. Penjaminan Menurut Ekonomi Islam
a. Pengertian
Di dalam bahasa arab terdapat istilah kafalah yang secara bahasa berarti
menggabungkan (al-dhammau), menanggung (hamalah), dan menjamin
(za’amah). Yang secara terminologi menurut Dewan Pengawas Syariah, kafalah
adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung(kafiil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung
(ma’fulanhu,ashil).26
Secara hukum, kafalah adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas
pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya
bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Kafalah memiliki fungsi yang
sama dengan rahn, yaitu sama-sama menjadi jaminan atas pelaksanaan kewajiban
debitur untuk melunasi utangnya. Yang membedakannya ialah bahwa rahn yang
menjadi jaminannya ialah barang, sedangkan kafalah yang menjadi jaminannya
ialah orang atau badan hukum. Jika dikaitkan dengan istilah perbankan rahn
disebut agunan, sedangkan kafalah disebut penjaminan atau penanggungan.27
26
Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000
27
Sutan Remy, Perbankan Syariah:Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, h. 379

23. 27
Dasar hukum pelaksanaan kafalah ialah Q. S Yusuf: 66


66. Ya´qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-
sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama
Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu
dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya´qub
berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)"
Dari ayat di atas dapat diambil tauladan yang dapat digunakan dalam kegiatan
muamalah. Adapun yang dapat diambil adalah bahwa yang pertama mengambil
janji yang kuat untuk menciptakan kepercayaan untuk melaksanaan suatu tugas
penting, merupakan metode yang telah dicontohkan di dalam al-Quran.Dalam
melaksanakan urusan-urusan sosial dan membuat kontrak, seharunya seorang
muslim melakukannya dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang kuat,
dimana yang paling sederhananya ialah sumpah. Sedangkan yang ke dua adalah
dalam melakukan urusan-urusan penting, hendaknya kita berhati-hati dan
memiliki sandaran undang-undang dan hukum yang kuat. Akan tetapi yang
demikian itu jangan sampai melalaikan kita dari tawakkal kepada Allah Swt.
Q. S Yusuf: 72

72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,
dan aku menjamin terhadapnya"

24. 28
Sedangkan maksud ayat di atas adalah bahwasanya untuk meyakinkan seseorang
atas ucapan dan kesepakatan yang dibuat sangat diperlukan adanya orang yang
mampu menjamin atas ucapan dan kesepakatan yang telah dibuat. Dan orang yang
menjamin adalah orang yang dianggap mampu dan sanggup untuk bertanggung
jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
b. Rukun dan Syarat
1) Adh-Dhamin (orang yang menjamin)
Adalah orang yang baligh dan berakal sehat dan berhak penuh untuk
melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan
tanggungan kafalah tersebut.
2) Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang)
Adalah orang yang sanggup menyerahkan tanggungan piutang kepada
penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3) Al-Madhmun ‘anhu (orang yang berhutang)
Diketahui secara baik identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau
memberi kuasa, serta memiliki akal sehat.
4) Al-Madhmun (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang.
Merupakan tanggungan pihak orang yang berutang, baik benda, uang
maupun pekerjaan. Dapat dilaksanakan oleh penjamin, dan merupakan
piutang mengikat(lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah
dibayar atau dibebaskan. Memiliki nilai yang jelas dan spesifikasinya ,
serta tidak bertentangan dengan syariah Islam.
5) Sighah (akad/ijab)28
Kafalah terbagi atas beberapa jenis menurut para ahli hukum islam, yaitu:
a. Kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
b. Kafalah bin nafs, yaitu jaminan diri si penjamin.
28
Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dalam Sutan Remy, Perbankan Syariah, h.
381

25. 29
c. Kafalah bit taslim, yaitu jaminan yang diberikan untuk menjamin
pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir.
d. Kafalah al-Munjazah, ialah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu
tertentu dan tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
e. Kafalah al-muallaqah, ialah jaminan yang dibatasi oleh kurun waktu dan
tujuan tertentu.
c. Model Penerapan Kafalah Dalam Ekonomi Islam
Akad kafalah adalah jaminan yang di berikan oleh penanggung (kafil)
kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau di tanggung
(makful ‘anhu). Diantara bentuk transaksi perbankan yang dapat menggunakan
akad kafalah adalah bank garansi. Secara teknis pihak bank dalam hal ini
memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau
perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pihak bank
sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa
peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa
penjaminan yang diberikan. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui
bahwasannya penjaminan atas seseorang dibenarkan secara syariah dan tidak ada
unsur riba di dalamnya. Akad dari kafalah ialah merupakan akad Tabarruq yang
tujuannya ialah untuk sosial, namun dalam hal ini seseorang yang telah dijamin
berhak untuk memberi berupa imbalan atas apa yang telah dilakukan penjamin.
Hal itu dilakukan karena resiko yang diterima oleh penjamin cukup besar
sehingga diperlukan adanya hadiah atas beban yang dipikul oleh penjamin.
Dalam hal ini, pelaku UMKM yang menggunakan jasa penjaminan
perusahan penjamin kredit daerah dikenakan kewajiban untuk membayar imbal
jasa penjaminan sesuai dengan besarnya plafond yang dijaminkan, jangka waktu,
dan jenisnya. Semakin rendah plafond yang dijaminkan semakin rendah pula
imbal jasa penjaminan yang diberikan, begitu sebaliknya. Dan hal tersebut
dibenarkan secara syariah berdasarkan ijma' para ulama.29
29
Sutan Remy, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, h. 382

26. 30
Kafalah yang diberikan oleh Jamkrida Riau sangat mendukung transaksi
bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan perbankan, karena dapat
memberikan rasa aman bank dalam menyalurkan pembiayaan dan membantu
pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa kafalah memberikan manfaat bagi :
1. Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan kafalah yang diberikan
Jamkrida Riau, pelaku UMKM bisa memiliki akses pembiayaan ke
perbankan meskipun kekurangan agunan.
2. Pihak yang menerima jaminan (bank), bahwa dengan kafalah yang
diberikan oleh Jamkrida Riau, bank dapat lebih aman dan dapat lebih
mempercaiya pelaku UMKM dalam mengelola dana.
3. Pihak yang menjamin (Jamkrida Riau), bahwa dengan kafalah yang
diterbitkan oleh Jamkrida Riau, maka pihak Jamkrida Riau akan
memperoleh fee yang diperhitungkan dari nilai dan risiko yang ditanggung
oleh Jamkrida Riau atas kafalah yang diberikan.
B. Penelitian Yang Relevan
Adapun skripsi yang sudah pernah ditulis oleh Orchi Dyasari yang
berjudul Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi Kasus: Bank Nagari Cabang Pasar
Raya Padang dan PT. Askrindo Padang) dalam skripsi tersebut Orchi hanya
membahas tentang pelaksanaan pemberian kredit UMKM yang terdiri dari
beberapa proses yaitu: permohonan kredit, peninjauan dan analysis kredit serta
pencairan kredit/akad kredit.
Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana ditulis
oleh Gede Surya Pratama Putra dan Made Dwi Setiadi Mustika yang
berjudul Efektifitas Program Jamkrida dan Dampaknya Terhadap
Pendapatan dan penyerapan Tenaga Kerja UMKM. Dalam Tulisan ini penulis
hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan program Jamkrida di Kabupaten Tabanan
sangat efektif singga berdampak positif terhadp pendapatan dan penyerapan
tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tabanan.

27. 31
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan
Agustus-September tahun 2010 tentang Pendirian PPKD mengatakan
bahwasanya kondisi akses UMKM terhadap pendanaan masih terbatas.
Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini
adalah:
No JUDUL Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
1 Pelaksanaan
Penjaminan Kredit
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
Oleh Lembaga
Penjaminan
Kredit(Studi
Kasus: Bank
Nagari Cabang
Pasar Raya Padang
dan PT. Askrindo
Padang) oleh Orchi
Dyasari tahun 2012
Proses pelaksanaan
pemberian kredit UMKM
terdiri dari beberapa
proses, yaitu: permohonan,
peninjauan dan analisis
kredit, dan pencairan.
Penelitian ini
menjelaskan peran
Jamkrida Riau
sebagai penjamin
kredit daerah dalam
membantu bank
meningkatkan
pembiayaannya
untuk UMKM.
2 Jurnal Ekonomi
Pembangunan
Universitas
Udayana
“Efektifitas
Program Jamkrida
dan Dampaknya
Terhadap
Pendapatan dan
Penyerapan Tenaga
Kerja UMKM di
Kabupaten
Tabanan” oleh
Gede Surya
Pratama Putra dan
Made Dwi Setiadi
Mustika
Bahwa pelaksanaan
program Jamkrida di
Kabupaten Tabanan sangat
efektif sehingga berdampak
positif terhadap pendapatan
dan penyerapan tenaga
kerja UMKM di Kabupaten
Tabanan.
Penelitian ini
menjelaskan peran
Jamkrida Riau
sebagai penjamin
kredit daerah dalam
membantu bank
meningkatkan
pembiayaannya
untuk UMKM.

28. 32
3 Penelitian oleh
Bank Indonesia
pada Agustus-
September 2010
Bahwa kondisi akses
UMKM terhadap
pendanaan masih sangat
terbatas, sehingga
diperlukan lembaga yang
mampu memfasilitasi
UMKM
Penelitian ini
menjelaskan peran
Jamkrida Riau
sebagai penjamin
kredit daerah dalam
membantu bank
meningkatkan
pembiayaannya
untuk UMKM.
C. Kerangka Teoritis
Untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian, dengan ini penulis
membuat kerangka teoritis dari penelitian ini. Adapun kerangka teoritisnya ialah:
JAMKRIDA RIAU
PERANAN
JAMKRIDA RIAU
BANKUMKM
PEMBIAYAAN
UMKM MENINGKAT