materi moratorium hutang (PKPU) dan BPR

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGAN
MORATORIUM HUTANG (PKPU)
DAN BPR
NAMA : ARIFATUR RIHADAH (43217010092)
DOSEN
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
04EKONOMI &
BISNIS
Akuntansi

2. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Pengertian PKPU
• Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam pasal 222 sampai
dengan pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan
ketidakmampuan membayar (insolvensi) debitur terhadap hutang-hutangnya
kepada pihak kreditor.
• Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek”
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang
(suspension of payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang
diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana
dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan
untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan
rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu
untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium
(rencana perdamaian).

3. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Maksud dan tujuan PKPU
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada
ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
“(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada kreditor.
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk
memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."
Dimana dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa secara umum, maksud dari PKPU adalah
untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau
sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditur
konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor
meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari
kepailitan.

4. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
JENIS JENIS PKPU
Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
1) PKPU sementara
Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan
harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.
2) PKPU tetap
Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan
dari para kreditor.

5. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
PARA PIHAK DALAM PKPU
• Debitor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-undang yang
pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
• Kreditor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang
dapat ditagih di muka pengadilan.
• Bank Indonesia
Apabila debitor adalah sebuah bank, maka bank Indonesia yang berwenang mengajukan
PKPU. (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
• Badan pengawas pasar modal
Apabila yang menjadi pihak debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
• Menteri Keuangan
Apabila yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. (Pasal 223 UU No. 37 Tahun
2004)
I

6. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
- Permohonan
- Surat permohonan
- Pemeriksaan
- PKPU sementara
- PKPU tetap
PROSEDUR DENGAN PKPU

7. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran
hutang
1. Debitur Kehilangan Independensinya
2. Jika Debitur Telah Minta Dirinya Pailit, Dia Tidak Dapat Lagi Minta Penundaan
Pembayaran Hutang
3. Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, Debitur Langsung Pailit
4. Debitur Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi
DItangguhkan
5. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan
6. Debitur Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat
7. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditur Preferens
8. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap Beberapa Jenis Biaya
Penting
9. Hak Retensi yang DIpunyai oleh Kreditur Tetap Berlaku
10. Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan

8. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Berakhirnya PKPU
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri dengan berbagai
macam cara, meliputi :
1. Karena kesalahan debitur
2. Keadaan harta debitur sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU
3. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik
4. Karena tercapai perdamaian
5. Karena rencana perdamaian ditolak
6. Karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
7. Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
8. Karena PKPU dibatalkan
9. Masa PKPU terlampaui
10. Tidak tercapai perdamaian
11. Karena PKPU secara tetap tidak disetujui oleh kreditur

9. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
PENGERTIAN BPR
• Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan
lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,
Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa
(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-
lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7
Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat
bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan
masyarakatIndonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan
lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin
kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan
dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

10. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
• Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR
tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10%
atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi
(dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya
terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau
lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan
keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
ALOKASI KREDIT BPR

11. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
USAHA BPR
Usaha yang Dilakukan BPR
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan
pendapatan bunga. Adapun usahausaha BPR adalah : • Menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. • Memberikan kredit. • Menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. • Menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau
tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada
BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Usaha yang Tidak
Boleh Dilakukan BPR[sunting | sunting sumber] Ada beberapa jenis usaha seperti yang
dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh
dilakukan BPR adalah : • Menerima simpanan berupa giro. • Melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing. • Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent
banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. •
Melakukan usaha perasuransian. • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.