Perjanjian ini mengatur pendirian perusahaan patungan antara dua pemegang saham untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai definisi istilah, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola perusahaan."

1. 1
Date: ***** 2020
By and between
_______________
(“Shareholder I”)
and / dan
_______________
(“Shareholder II”)
JOINT VENTURE AGREEMENT / PERJANJIAN PATUNGAN

2. 2
JOINT VENTURE AGREEMENT
This Joint Venture Agreement (“Agreement”)
is entered into on this day ____ of
_____________ by and between:
PERJANJIAN PATUNGAN
Perjanjian patungan ini (“Perjanjian”)
ditandatangani pada hari ini _______ of
_________ oleh dan antara:
1. _______________ of a corporation duly
organized and existing under the Laws of
Malaysia, having its address
at__________________ *****(hereinafter
referred to as “Shareholder I”); and
2. _______________ a Citizen of the
Republic of Indonesia, with ID Card
number ___________, having its address
at of _______________(hereinafter
referred to as “Shareholder II”);
The Shareholder I and the Shareholder II shall
be collectively referred to as the “Parties” or
the “Shareholders” and any of them as a
"Party" or a “Shareholder”.
1. _______________ suatu perseroan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara
Malaysia, yang berkedudukan di
________________( selanjutnya
disebut“Pemegang Saham I”); dan
2. _______________ , warga Negara
Republik Indonesia, pemilik kartu tanda
penduduk Nomor__________, yang
beralamat _________________
(selanjutnya disebut “Pemegang Saham
II”).
Pemegang saham I dan Pemegang saham II
secara bersama-sama disebut “Para Pihak”
atau “Para Pemegang Saham” dan masing-
masing dari mereka disebut “Pihak” atau
“Pemegang Saham”.
WITNESSETH: MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU:
WHEREAS, the Parties agreed to establish
the Company as a joint venture company for
the purpose of carrying on the Business (as
defined herein).
WHEREAS, the Parties hereby agree to
regulate the affairs of the Company and the
respective rights and obligations of the
Shareholders as the shareholders of the
Company on the terms and subject to the
conditions of this Agreement.
NOW THEREFORE, in consideration of the
above premises and the mutual covenants
herein contained, it is agreed as follows:
BAHWA, Para Pihak sepakat untuk
mendirikan suatu Perseroan sebagai suatu
perusahaan patungan yang bertujuan
menjalankan bisnis (sebagaimana dijelaskan
dalam perjanjian ini).
BAHWA, Para Pihak dengan ini menyetujui
untuk mengatur segala ketentuan di dalam
Perseroan serta masing-masing hak dan
kewajiban Pemegang Saham sebagai
pemegang saham Perseroan berdasarkan
ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
ini.
OLEH KARENA ITU, dengan pertimbangan-
pertimbangan di atas dan janji-janji yang
saling menguntungkan Para Pihak
sebagaimana terkandung dalam perjanjian ini,
maka Para Pihak sepakat sebagai berikut:

3. 3
Section 1 – Definition and Interpretation
1.1 Definitions
In this Agreement unless the context otherwise
requires, the following terms have the
following meanings:
“Accounting Year” means the period during
1st January to 31 December of any year.
“Affiliate” means, with respect to any Person,
any other Person controlling, controlled by, or
under common control with, such Person.
“Agreement” means this Joint Venture
Agreement together with all amendments and
modifications duly executed from time to time.
"Articles of Association" means the Deed of
Establishment and articles of association of
the Company as from time to time amended by
its shareholders pursuant to and in compliance
to the prevailing laws in Indonesia.
“Business Plan” has the meaning ascribed to
it in Section 14.1.
“Board of Commissioners” or “BOC” means
the Board of Commissioners of the Company
for the time being.
“Board of Directors” or “BOD” means the
Board of Directors of the Company for the time
being.
“Business Day” means any day on which the
banks in Jakarta – Indonesia and Kuala
Lumpur, Malaysia are open for operation,
excluding any Saturday, Sunday and public
holiday.
“Commissioners” means the commissioners
of the Company for the time being and
“Commissioner” means any one of them.
Bagian 1 - Definisi dan Interpretasi
1.1 Definisi
Dalam Perjanjian ini, kecuali apabila
hubungan kalimatnya menghendaki lain,
istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:
"Tahun Buku" berarti periode sejak tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
setiap tahun.
"Afiliasi" berarti, sehubungan dengan Orang
manapun, Pihak lain yang mengendalikan,
dikendalikan oleh, atau berada di bawah
pengendalian bersama, oleh Orang tersebut.
"Perjanjian" berarti Perjanjian Patungan ini
dengan semua perubahan dan modifikasinya
yang ditandatangani dari waktu ke waktu.
"Anggaran Dasar" berarti Akta Pendirian dan
Anggaran Dasar Perseroan yang dari waktu
ke waktu diubah oleh pemegang saham
Perseroan berdasarkan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.
"Rencana Bisnis" memiliki arti yang
sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 14.1.
"Dewan Komisaris" atau "DK" berarti Dewan
Komisaris Perseroan untuk waktu tertentu.
"Direksi" atau "D" berarti Direksi Perseroan
untuk waktu tertentu.
"Hari Kerja" berarti setiap hari di mana bank-
bank di Jakarta - Indonesia dan bank di Kuala
Lumpur-Malaysia beroperasi, tidak termasuk
hari Sabtu, Minggu dan hari libur umum.
"Dewan Komisaris" berarti komisaris
Perseroan untuk periode waktu tertentu dan
"Komisaris" berarti salah satu dari mereka.

4. 4
Company” means the joint venture company
to be established in Indonesia by the
Shareholders pursuant to this Agreement with
the name PT INOVAR or such other name as
agreed upon by the Parties and approved by
the authorities in Indonesia or as can be
amended from time to time by the
Shareholders upon the approval from the
authorities in Indonesia.
"Perusahaan" berarti perusahaan patungan
yang didirikan oleh para Pemegang Saham
berdasarkan Perjanjian ini dengan nama PT
INOVAR atau atau nama lain sebagaimana
disepakati oleh Para Pihak dan disetujui oleh
pihak-pejabat yang berwenang di Indonesia
atau dapat diubah dari waktu ke waktu oleh
para Pemegang Saham dengan persetujuan
dari pihak-pejabat yang berwenang di
Indonesia.
“Company Law” the Indonesian Law on
Limited Liability Companies (Law Number 40
of 2007) and its amendments, and
implementing regulations.
“Control” means:
(a) the ownership (directly or indirectly) of
more than fifty percent (50%) of the
voting share capital of the relevant
Person; or
(b) the ability to direct the casting of more
than fifty percent (50%) of the votes
exercisable at general meetings of the
relevant Person; or
(c) the possession, directly, or indirectly, of
the power to direct or cause the
discretion of the management of that
Person whether through ownership of
voting securities or otherwise.
“Directors” means the directors of the
Company for the time being and “Director”
means any one of them.
“Effective Date” means the date when the
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia issues its approval on
the establishment of the Company and after
the Mark has been registered to the Company;
“Force Majeure” shall mean any act of God or
public enemy, civil war, insurrection, riot, fire,
"Hukum Perusahaan" Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas Indonesia (UU
Nomor 40 Tahun 2007) dan perubahannya,
dan peraturan pelaksanaannya.
"Pengendalian" berarti:
(a) kepemilikan (langsung atau tidak
langsung) lebih dari lima puluh persen
(50%) dari modal saham dengan hak suara
dari Orang yang terkait;
(b) kemampuan untuk melakukan
pengendalian secara langsung yang
memiliki lebih dari lima puluh persen (50%)
dari hak suara yang dapat diberikan pada
rapat umum pemegang saham pada
Orang yang terkait; atau
(c) kepemilikan, langsung, maupun tidak
langsung, kekuasaan untuk mengarahkan
atau mengatur kebijaksanaan pengelolaan
oleh Orang bersangkutan, baik melalui
kepemilikan hak suara atau sebaliknya.
"Direksi" berarti Direksi Perseroan untuk
periode tertentu dan "Direksi" berarti salah
satu dari mereka.
"Tanggal Efektif" berarti tanggal dimana
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia menerbitkan persetujuan
tentang pendirian Perseroan dan setelah
merek nya telah didaftarkan atas nama
Perseroan;
"Keadaan Kahar" berarti setiap tindakan
Tuhan atau musuh masyarakat, perang
saudara, pemberontakan, huru-hara,

5. 5
flood, explosion, earthquake, accident,
epidemic, quarantine restriction, any actof any
governmental entity, governmental priority,
allocation, regulation or order affecting directly
or indirectly the performance of the relevant
Party with regards to this Agreement, causing
cessation,slowdown or interruption of required
performance, inability after due and timely
diligence to procure the required performance,
in a timely manner, or any other cause to the
extent that suchcause is beyond the control of
the affected Party, whether mentioned above
or not, and whether or not similar to any of the
above.
“Person” means any individual, cooperation,
partnership, association, limited liability
company, governmental or quasi-
governmental authority or body or other entity
or organization.
“Rupiah” or “Rp.” means Indonesian Rupiah,
the lawful currency of the Republic of
Indonesia.
“Shares”means fully paid up shares issued by
the Company from time to time.
“US$” or “US Dollars” means the lawful
currency of the United States of America.
kebakaran, banjir, ledakan, gempa bumi,
kecelakaan, epidemi, pembatasan karantina,
setiap tindakan badan pemerintah, prioritas
pemerintah, alokasi, peraturan atau Untuk
mempengaruhi langsung atau tidak langsung
kinerja Pihak-pihak yang berkaitan dengan
Perjanjian ini, menyebabkan penghentian,
perlambatan atau gangguan kinerja yangtelah
disepakati, ketidakmampuan setelah
dilakukan uji tuntas untuk memperoleh kinerja
yang diperlukan, pada waktu yang tepat, atau
penyebab lainnya Sejauh penyebab tersebut
adalah di luar kendali Pihak yang dirugikan,
baik yang disebutkan di atas atau tidak, dan
apakah atau tidak mirip dengan apapun di
atas.
"Orang" berarti setiap orang, kerjasama,
kemitraan, asosiasi, perseroan terbatas,
otoritas pemerintah atau semi-pemerintah
atau badan atau lembaga atau organisasi
lainnya.
"Rupiah" atau "Rp." Berarti Rupiah Indonesia,
mata uang resmi Republik Indonesia.
"Saham" berarti saham disetor yang disetor
penuh, diterbitkan oleh Perusahaan dari
waktu ke waktu.
"US $" atau "Dolar AS" berarti mata uang
resmi Amerika Serikat.
1.2 Interpretation
(a) When a reference is made in this
Agreement to a Section, Article, or an
Exhibit, such reference shall be to a
Section or Article of this Agreement or to
an Exhibit to this Agreement unless
otherwise clearly indicated to the
contrary.
(b) Whenever the words “include”,
“includes” or “including” are used in this
Agreement they shall be deemed to be
followed by the words "but without
limitation to”.
1.2 Interpretasi
(a) Ketika referensi dibuat dalam Perjanjian
ini ke dalam suatu Bagian, Pasal, atau
lampiran, referensi tersebut harus ke
Bagian atau Pasal Perjanjian ini atau ke
lampiran Perjanjian ini, kecuali jelas
menunjukkan sebaliknya.
(b) Setiap kali kata "termasuk", “antara lain”
atau "terdiri" yang digunakan dalam
Perjanjian ini akan dianggap diikuti oleh
kata "tetapi tidak terbatas pada".
(c) Kata-kata "perjanjian", "di sini" dan
"dengan ini" dan kata-kata serapan

6. 6
(c) The words “hereof”, “herein” and
“herewith” and words of similar import
shall, unless otherwise stated, be
construed to refer to this Agreement as a
whole and not to any particular provision
of this Agreement.
(d) The meaning assigned to each term
defined herein shall be equally
applicable to both the singular and the
plural forms of such term, and words
denoting any gender shall include all
genders. Where a word or phrase is
defined herein, each of its other
grammatical forms shall have a
corresponding meaning.
(e) A reference to any party to this
Agreement or any other agreement or
document shall include such party's
successors and permitted assignees.
(f) A reference to any legislation or to any
provision of any legislation as of a
particular date shall mean as of such
date and any amendment to, and any
modification or re-enactment thereof,
any legislative provision substituted
therefor and all regulations and statutory
instruments issued thereunder or
pursuant thereto.
(g) The Parties have participated jointly in
the negotiation of this Agreement. In the
event an ambiguity or question of intent
or interpretation arises, no presumption
or burden of proof shall arise favoring or
disfavoring any party by virtue of the
serupa, kecuali dinyatakan lain, dapat
ditafsirkan untuk merujuk pada Perjanjian
ini secara keseluruhan dan tidak ada
ketentuan khusus tertentu dalam
Perjanjian ini.
(d) Arti ditugaskan untuk setiap istilah
terdefinisikan harus sama berlaku baik
bentuk tunggal dan bentuk jamak dari
istilah tersebut, dan kata-kata yang
menunjukkan jenis kelamin apapun harus
mencakup semua jenis kelamin. Apabila
suatu kata atau frase didefinisikan dalam
perjanjian ini, setiap bentuk lainnya
gramatikal akan memiliki arti yang
berkaitan.
(e) Sebuah referensi kepada pihak dalam
Perjanjian ini atau perjanjian atau
dokumen lainnya meliputi penerus pihak
tersebut dan penerima pengalihan yang
diizinkan.
(f) Sebuah referensi untuk setiap undang-
undang atau ketentuan perundang-
undangan pada tanggal tertentu berarti
pada tanggal tersebut dan setiap
perubahan, dan setiap modifikasi atau
penetapan kembali daripadanya,
pengganti ketentuan legislatif untuk itu
dan semua instrument peraturan
perundang-undangan instrumen yang
diterbitkan tersebut.
(g) Para Pihak telah berpartisipasi bersama-
sama dalam negosiasi Perjanjian ini.
Dalam hal terjadi ketidakjelasan atau
pertanyaan niat atau muncul penafsiran,
tidak ada praduga atau beban
pembuktian akan muncul memihak atau
merugikan pihak berdasarkan ketentuan
Perjanjian ini.
(h) Bagian dan ayat judul yang terkandung
dalam Perjanjian ini adalah untuk tujuan
referensi saja dan tidak akan
mempengaruhi dengan cara apapun arti
atau penafsiran Perjanjian ini.

7. 7
authorship of any provisions of this
Agreement.
(h) The section and paragraph headings
contained in this Agreement are for
reference purposes only and shall not
affect in any way the meaning or
interpretation of this Agreement.
Section 2 – Establishment of The Company
2.1 The Shareholders jointly agree to
establish the Company as a joint venture
company who will undertake the
Business in Indonesia.
2.2 For establishment of the Company, the
Shareholders, jointly, undertake to do the
following:
(a) to apply for and obtain a foreign
investment registration letter from
Indonesian Investment Coordinating
Board (“BKPM RegistrationLetter”)
in relation to the establishment of the
Company. Such BKPM Registration
Letter shall be, to the extent
permitted by the relevant laws and
regulations applicable in Indonesia,
in accordance with the provisions of
this Agreement;
(b) to sign and execute before a Notary
in Indonesia a deed of establishment
of the Company substantially in the
form as attached in Appendix I of this
Agreement (the “Deed of
Establishment”);
(c) to inject and pay their respective
capital contribution to the Company
in accordance with the prevailing law
and this Agreement; and
(d) to apply for and obtain an approval
from the Minister of Law and Human
Bagian 2 - Pendirian Perseroan
2.1Pemegang Saham bersama-samasepakat
untuk membentuk suatu Perseroan
sebagai perusahaan patungan yang akan
menjalankan bisnisnya di Indonesia.
2.2Untuk pendirian Perseroan, Pemegang
Saham, bersama-sama, sepakat untuk
melakukan hal berikut:
(a) untuk mengajukan dan memperoleh
Surat Pendaftaran Penanaman Modal
Asing dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal Indonesia ("Surat Pendaftaran
BKPM") sehubungan dengan pendirian
Perseroan. Surat Pendaftaran BKPM
tersebut harus, sejauh diizinkan oleh
undang-undang dan peraturan yang
berlaku di Indonesia, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Persetujuan ini;
(b) untuk menandatangani dan
melaksanakan akta pendirian Perseroan
di hadapan Notaris di Indonesia secara
substansial dalam bentuk sebagaimana
terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini
("Akta Pendirian");
(c) untuk menyetor dan membayar kontribusi
modal masing-masing pemegang saham
kepada Perseroan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Perjanjian ini, dan
(d) untuk mengajukan permohonan untuk
memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan HAM tentang pendirian
Perusahaan;

8. 8
Rights on the establishment of the
Company;
2.3 For avoidance of doubt, this Agreement
shall bind the Parties as of the signing
date of this Agreement provided that the
obligations and liabilities of the Parties as
the shareholders of the Company shall
arise and commence since the Effective
Date to the date thereafter without limit in
point of time as long as the Parties or
their respective legal soccessors or
permitted assignee(s) hold the shares
issued by the Company, unless early
terminated by the Parties or their
respective permitted assignee(s)
pursuant to the provision of this
Agreement
2.3 Untuk menghindari keraguan, Perjanjian
ini akan mengikat para Pihak terhitung sejak
tanggal penandatanganan Perjanjian ini
dengan ketentuan bahwa kewajiban Para
Pihak sebagai pemegang saham Perseroan
akan muncul dan dimulai sejak Tanggal
Efektif sampai dengan kemudian setelahnya
tanpa batas selama Para Pihak atau
penerusnya atau setiap penerima
pengalihannya, mempunyai saham yang
diterbitkan oleh Perseroan, kecuali diakhiri
lebih awal oleh Para Pihak atau masing-
masing Peneriman pengalihan yang diijinkan
dari mereka sesuai dengan ketentuan
Perjanjian ini.
Section 3 – Articles of Association
3.1 The Company shall be organized and
managed in accordancewith the terms of
this Agreement and the Articles of
Association of the Company and the
prevailing law.
3.2 The Parties agree that the provisions of
the Articles of Association shall, to the
extent permitted by the relevant laws and
regulations applicable in Indonesia,
substantially reflect the provisions
ascribed in this Agreement and be
consistent with the provisions hereof, as
mutually agreed by the Parties hereto
and that all matters governed thereby
shall be effective and apply mutatis
mutandis to this Agreement
notwithstanding that a particular matter
may be set forth solely in the said Articles
of Association.
3.3 The Parties hereby further agree that in
the case of inconsistency between the
Articles of Association and this
Agreement, the provisions contained in
Bagian 3 - Anggaran Dasar
3.1 Perseroan harus diatur dan dikelola
sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
dan Anggaran Dasar Perseroan dan
hukum yang berlaku.
3.2 Para Pihak sepakat bahwa ketentuan
Anggaran Dasar wajib, sejauh diizinkan
oleh hukum dan peraturan yang berlaku
di Indonesia, secara substansial
mencerminkan ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian dan konsisten dengan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
tersebut, sebagaimana disepakati
bersama oleh Para Pihak dalam
Perjanjian ini dan semua hal yang diatur
di sini akan efektif dan berlaku secara
mutatis mutandis terhadap Perjanjian ini
meskipun untuk ketentuan-ketentuan
tertentu hanya dapat ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.
3.3 Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa
dalam hal terjadi pertentangan antara
Anggaran Dasar dan Perjanjian ini,
ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian ini akan berlaku dan mengikat
Para Pihak hingga Para Pihak membuat

9. 9
this Agreement shall prevail and bind the
Parties until such time as the Parties
have made the necessary amendments
to the Articles of Association to eliminate
any such inconsistency by bringing the
provisions of the Articles of Association
as close as possible to the intention of
the Parties as expressed in this
Agreement.
3.4 In the event that any provision of the
Articles of Association is not approved by
the appropriate authorities, the Parties
will use their best efforts to agree to an
acceptable substitute provision, and
such approved revision shall be
incorporated into amendments to this
Agreement and the Articles of
Association.
amandemen yang diperlukan terhadap
Anggaran Dasar untuk mengubah
ketentuan yang bertentangan tersebut
dan mengganti dengan ketentuan yang
sedekat mungkin dengan ketentuan yang
dinyatakan dalam Perjanjian ini.
3.4 Dalam hal terdapat ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini yang tidak disetujui
oleh pejabat yang berwenang, maka
Para Pihak akan melakukan upaya
terbaik untuk menyetujui suatu ketentuan
pengganti yang dapat diterima, dan revisi
yang disetujui tersebut harus dituangkan
ke dalam amandemen Perjanjian ini dan
amandemen Anggaran Dasar.
Section 4 – Name
The name of the Company shall be PT
INOVAR or such other name as agreed upon
by the Parties and approved by the authorities
in Indonesia or as can be amended from time
to time by the Shareholders upon the approval
from the authorities in Indonesia.
Section 5 – Purpose and Objective of the
Company
5.1 By taking into consideration the
prevailing law and regulations and the
permits and licenses from the authorized
government agency or official, the
Parties hereby agree that the purpose
and objective of the Company is to
engage in the businesses of importation,
and wholesale and distribution of
accessories and building material
products which includes laminate
floorings, parquet flooring, vinyl flooring,
bamboo flooring, deck flooring,
engineering flooring and other floorings
and related activities in Indonesia
(“Business”). To achieve such purpose
and objective, the Company may:
Bagian 4 - Nama
Nama Perseroan yang disepakati Para Pihak
adalah PT INOVAR atau nama lain yang
dapat diubah dari waktu ke waktu yang
disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak
berdasarkan persetujuan dari pejabat yang
berwenang di Indonesia.
Bagian 5 - Maksud dan Tujuan Perusahaan
5.1.Dengan mempertimbangkanhukum yang
berlaku dan dan segala perizinan dari
instansi atau pejabat yang berwenang,
Para Pihak setuju bahwa maksud dan
tujuan Perseroan adalah untuk
melakukan impor, dan distribusi produk
dan suku cadang bahan bangunan yang
meliputi bahan lantai laminasi, lantai
parkit, lantai vinil, lantai bambu, lantai
dek, teknik pemasangan lantai dan
bentuk tipe lantai lain serta kegiatan
terkait lainnya di Indonesia ("Bisnis").
Untuk mencapai tujuan tersebut ,
Perusahaan dapat:

10. 10
(a) Undertake wholesale and
distribution of accessories and
building material products which
includes laminate floorings, parquet
flooring, vinyl flooring, bamboo
flooring, deck flooring, engineering
flooring and other floorings and
related activities;
(b) Provide the above services to retail
outlets and installers.
5.2 The Shareholders agree and shall
procure and ensure that the Company
will:
(a) obtain all licenses and permits
required for the Company to carry
out the intended Business; and
(b) carry out the Business in accordance
with this Agreement, Articles of
Association and the prevailing laws
and regulations.
5.3 The Company may not undertake or
perform any other business other than as
mentioned above without a prior written
approval from the Shareholders.
(a) Melakukan impor dan distribusi
aksesoris dan produk material bahan
bangunan yang meliputi bahan lantai
laminasi, lantai parkit, lantai vinil,
lantai bambu, lantai dek, teknik
pemasangan lantai dan bentuk tipe
lantai lainnya serta kegiatan-
kegiatan yang terkait;
(b) Menyediakan jasa sebagaimana
disebutkan pada huruf a di atas,
kepada agen-agen retail dan
distributor.
5.2. Para Pemegang Saham setuju dan akan
mendapatkan dan memastikan bahwa
Perseroan akan:
(a) memperoleh semua lisensi dan izin
yang diperlukan bagi Perseroan untuk
melaksanakan bisnis yang dimaksud,
dan
(b) Menjalankan Bisnis sesuai dengan
Perjanjian ini, Anggaran Dasar
Perseroan serta hukum dan peraturan
yang berlaku.
5.3.Perusahaan tidak dapat menjalankan
atau melakukan bisnis lain selain yang
disebutkan di atas tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Para
Pemegang Saham.
Section6 – Obligations of the Shareholders
6.1 In consideration of the mutual obligations
of the Shareholders herein contained,
and except as the Shareholders may
otherwise agree in writing or save as
otherwise provided or contemplated in
this Agreement, each of the
Shareholders will exercise their powers
in relation to the Company so as to
ensure that the Company:
(a) carries on the Business and
conducts its affairs in a proper and
Bagian 6 - Kewajiban Para Pemegang
Saham
6.1. Dalam pertimbangan atas kewajiban
bersama Para Pemegang Saham dalam
perjanjian ini, dan kecuali Pemegang
Saham sebaliknya menyetujui secara
tertulis atau atau telah diatur dalam
Perjanjian ini, masing-masing Pemegang
Saham akan melaksanakan kewenangan
mereka dalam kaitannya dengan
Perseroan untuk memastikan Perseroan:
(a) menjalankan bisnis dan melakukan
urusannya dengan cara yang tepat

11. 11
efficient manner and for its own
benefit;
(b) will comply strictly and expeditiously
with the provisions of this Agreement
and the Articles of Association and
the prevailing laws and regulations;
(c) will carry out the Business pursuant
to the policies set out in this
Agreement and the prevailing laws
and regulations; and
(d) will prepare monthly management
accounts and such accounts shall be
made available to the Parties on a
timely basis, and such accounts shall
be prepared in accordance with the
Accounting Policies as set out in
Section 18 of this Agreement.
dan efisien dan untuk kepentingannya
sendiri;
(b) akan sepenuhnya mematuhi
sepenuhnya ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini dan Anggaran Dasar dan
berdasarkan hukum dan peraturan
yang berlaku;
(c) akan menjalankan Bisnis sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan
dalam Perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
dan
(d) akan mempersiapkan laporan
keuangan bulanan dan laporan
tersebut harus sudah tersedia untuk
Para Pihak setiap waktu yang
dibutuhkan, dan laporan tersebut
harus disusun sesuai dengan
Kebijakan Akuntansi sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
6.2 Without prejudice to the generality of
each Shareholders’ obligations
stipulated under Section 6.1 above, each
of the Shareholders hereby agree to
undertake and perform all of its particular
obligations as set forth below:
6.2. Tanpa mengurangi kewajiban masing-
masing Pemegang Saham secara umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 di
atas, masing-masing Pemegang Saham
setuju untuk melakukan dan
melaksanakan semua kewajiban tertentu

12. 12
(a) Main Obligations of the Shareholder I –
_______________
The Shareholder I shall:
(i) Provide advisory and expertise
knowledge provision in relation
to the Business operations
(ii) Provide capital and financing as
shall be required by the
Company from time to time.
(b) Main Obligations of the Shareholder II
– _______________
The Shareholder II shall:
(i) Provide capital and financing as
shall be required by the
Company from time to time;
(ii) Transfer the ownership of the
registered trademark “Inovar”
(D00-2005-04315-04352)
(“Mark”) to PT Inovar at no cost
or consideration to the
Company;
(iii) Provide capital and financing as
shall be required by the
Company from time to time.
In the event Shareholder II cease
to be a shareholder of the
Company, the Mark shall remain
with PT Inovar or its nominee. If
the Company ceases operations
in Indonesia, then the Mark shall
be transferred to Shareholder II.
sebagaimana yang tercantum di bawah
ini:
(a) Kewajiban utama dari Pemegang
Saham I - _______________
Pemegang Saham I harus:
(i) Memberikan konsultasi dan
pengetahuan keahlian dalam
kaitannya dengan pengoperasian
Bisnis ini;
(ii)Menyediakan modal dan
pembiayaan yang diperlukan oleh
Perseroan dari waktu ke waktu.
(b) Kewajiban utama dari Pemegang
Saham II - _______________
Pemegang Saham II harus:
(i) Menyediakan modal dan pembiayaan
yang diperlukan oleh Perseroan dari
waktu ke waktu;
(ii) Mengalihkan kepemilikan merek
dagang terdaftar "Inovar" (D00-2005-
04315-04352) ("Merek") kepada PT
Inovar tanpa biaya atau pertimbangan
apapun kepada Perseroan;
(iii)Menyediakan modal dan pembiayaan
yang diperlukan oleh Perseroan dari
waktu ke waktu.
Dalam hal Pemegang Saham II
berhenti menjadi pemegang saham
Perseroan, maka ha katas Merek akan
tetap menjadi milik PT Inovar atau
nominee-nya. Jika Perseroan
menghentikan operasinya di
Indonesia, maka Merek akan dialihkan
kepada Pemegang Saham II.
(c) Pemegang Saham harus, bersama-
sama:
(i) Mengusahakan dan memastikan
bahwa Perseroan dan masing-masing
anggota Direksi, Dewan Komisaris
Perseroan telah memenuhi seluruh

13. 13
(c) The Shareholders shall, jointly:
(i) procure and ensure that the
Company and each of the
members of Board of Directors,
Board of Commissioner of the
Company comply with the
terms and conditions of this
Agreement;
(ii) provide support to the
Company in order to allow or
enhance the capability of the
Company to obtain credit
facilities; and
(iii) subject to Section 14.3, ensure
that the Company has
adequate working capital to
carry out its day-to-day
operations and any contribution
to working capital shall be in the
form of capital injection (by
subscribing newly issued and
paid-up shares) or by way of
providing shareholder
advances or shareholder loan
(upon such terms to be agreed)
in proportions equal to the
respective shareholder’s share
of equity in the Company.
ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian ini;
(ii) memberikan dukungan kepada
Perseroan untuk memungkinkan atau
meningkatkan kemampuan
Perusahaan memperoleh fasilitas
kredit, dan
(iii)sesuai dengan Pasal 14.3,
memastikan bahwa Perseroan
memiliki modal kerja yang cukup untuk
melaksanakan kegiatan bisnis sehari-
hari dan setiap kontribusi terhadap
modal kerja harus dalam bentuk
suntikan dana (dengan mengeluarkan
saham baru yang diterbitkan dan
disetor) atau dengan cara
memberikan uang muka pemegang
saham atau pinjaman pemegang
saham (pada istilah-istilah seperti
disepakati) dalam proporsi yang sama
dengan bagian masing-masing
pemegang saham dari Modal
Perseroan.
Section 7 – Capitalization of the Company
7.1. Share Capital *****
The Parties confirm that on the Effective
Date the share capitalization of the
Company shall be as follows:
(a) Authorized Capital :
Rp.______________
(____________ Rupiah) equivalent
to USD1,000,000
Bagian 7 - Susunan Permodalan
Perseroan
7.1. Modal Saham *****
Para Pihak menegaskan bahwa pada
Tanggal Efektif, susunan saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
(a) Modal Dasar: Rp.______________
(____________ Rupiah) setara dengan
USD1, 000,000
(b) Modal Ditempatkan:
Rp._______________

14. 14
(b) Issued Capital :
Rp._______________
(_____________ Rupiah) equivalent
to USD400,000
(c) Paid-Up Capital :
Rp._________________
(______________ Rupiah)
equivalent to USD400,000
7.2. Shareholding Composition, Advances
and Repayment
(i) Shareholding Composition
The Parties confirm that on the Effective
Date the issued capital of the Company
shall be divided into ____________
shares, each having a nominal value of
Rp._____________ (____________
Rupiah).
The shareholding composition of the
Company on the Effective Date is as
follows:
(a) Shareholder I holds USD320,000
___________ shares with the
aggregate nominal value of
Rp._________________
(_________________ Rupiah) or
representing 80.0% of the total
shares issued by the Company.
(b) Shareholder II holds
USD80,000_________ shares with
the aggregate nominal value of
Rp._______________
(______________ Rupiah) or
representing 20.0% of the total
shares issued by the Company.
(_____________ Rupiah) setara
dengan USD400, 000
(c) Modal Disetor:
Rp._________________
(______________ Rupiah) setara
dengan USD400, 000
7.2. Komposisi Kepemilikan Saham, Uang
Muka dan Pembayaran
(i) Susunan Pemegang Saham
Para Pihak menegaskan bahwa pada
Tanggal Efektif, modal ditempatkan
Perseroan akan dibagi menjadi
____________ saham, masing-masing
saham memiliki nilai nominal
Rp._____________ (____________
Rupiah).
Susunan pemegang saham Perseroan pada
Tanggal Efektif adalah sebagai berikut:
(a) Pemegang Saham I memiliki
USD320,000 saham ___________
dengan nilai nominal sebesar
Rp._________________
(_________________ Rupiah) atau
mewakili 80,0% dari total saham yang
dikeluarkan oleh Perusahaan.
(b) Pemegang Saham II memiliki USD80,
000_________ saham dengan nilai
nominal sebesar Rp._______________
(______________ Rupiah) atau mewakili
20,0% dari total saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan.
(i) Advances
In the event that the working capital
required by the Company is more than
USD400,000, the Parties
acknowledge that they shall provide
(ii) Uang muka
Dalam hal modal kerja yang diperlukan
oleh Perseroan lebih dari USD400,000,
Para Pihak mengakui bahwa mereka
harus menyediakan uang muka untuk

15. 15
advances for working capital purposes
in proportion to their respective
shareholdings.
tujuan modal kerja secara proporsional
dengan kepemilikan saham masing-
masing
7.3. Amendment of Capitalization
The capitalization of the Company may
be increased or amended from time to
time by the Parties in accordance with
the terms of this Agreement, the Articles
of Association, and the prevailing laws
and regulations in Indonesia.
7.3. Perubahan Kapitalisasi
Kapitalisasi Perseroan dapat ditingkatkan
atau diubah dari waktu ke waktu oleh
Para Pihak sesuai dengan ketentuan
Perjanjian ini, Anggaran Dasar, dan
peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.
7.4. Pre-emptive Rights of the Shareholders
In case the Company will issue new
shares, the issuance of new shares by
the Company, including (a) the number
of new shares to be issued, (b) the
subscription price for each new shares,
and (c) any general terms upon which
the Company proposes to issue those
shares, must be approved by general
meeting of shareholders of the Company
in accordance with this Agreement, the
Articles of Association and the prevailing
laws and regulation in Indonesia
7.4. Hak Memesan Saham Terlebih
Dahulu oleh Pemegang Saham
Dalam hal Perseroan akan menerbitkan
saham baru, penerbitan saham baru
oleh Perseroan, termasuk (a) jumlah
saham baru yang akan diterbitkan, (b)
harga penawaran untuk setiap saham
baru, dan (c) istilah umum dimana
Perseroan mengusulkan untuk
mengeluarkan saham tersebut, harus
disetujui oleh rapat umum pemegang
saham Perseroan sesuai dengan
Perjanjian ini, Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
The Parties further agree that:
(a) any new Shares (“New Shares”)
issued by the Company will be first
offered to each of the Shareholders in
accordance with their respective
shareholding percentage;
(b) an offer of New Shares will be made
by notice specifying the number of
New Shares offered, the subscription
price and offering period (not being
less than 30 (thirty) days or such
other period as the Shareholders may
agree) within which, Shareholder
shall confirm its acceptance of the
Para Pihak selanjutnya setuju bahwa:
(a) setiap saham baru ("Saham Baru")
yang diterbitkan oleh Perseroan akan
terlebih dahulu ditawarkan kepada
masing-masing pemegang saham
sesuai dengan persentase kepemilikan
saham masing-masing.
(b) tawaran Saham Baru akan dilakukan
dengan pemberitahuan penentuan
jumlah saham baru yang ditawarkan,
harga penawaran dan masapenawaran
(tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari
atau lainnya sebagaimana disetujui
Pemegang Saham) di mana,
Pemegang Saham akan
mengkonfirmasikan penerimaan dari

16. 16
offer, and if not accepted, the offer will
be deemed to be declined;
(c) a Shareholder who confirms its
acceptance under Section 7.4 (b)
above (“Exercising Shareholder”)
shall subscribe and pay the
subscription price of the New Shares
allotted to it (the “Allotted Shares”)
within 30 (thirty) days as of its
confirmation of the acceptance of the
offer;
(d) upon the expiration of such period as
set forth in Section 7.4 (b) above, the
Board of Directors shall offer the New
Shares so declined (“Declined
Shares”) to the Exercising
Shareholder. Within 30 (thirty) days
as of its receipt of the offer, the
Exercising Shareholder shall notify
the Board of Directors of its
willingness to acquire any of such
Declined Shares in accordance with
the terms of the offer and in the case
of competition, pro rata (as nearly as
possible) according to the number of
Shares held by the other
Shareholders. The subscription of the
Declined Shares and payment of
subscription price thereof shall be
undertaken within 30 (thirty) days as
of the confirmation by the Exercising
Shareholders of its willingness to
acquire the Declined Shares;
(e) in the event no Shareholder wish to
take all or any of such Declined
Shares, the Shareholders agree that
the Declined Shares may be offered
to a new shareholder subject to the
offer conditions of Section 7.4.(b)
above and Section 7.4.(f) and (g)
below;
penawaran tersebut, dan apabila
Pemegang Saham tersebut tidak
melakukan konfirmasi penerimaan atas
penawaran tersebut, maka tawaran itu
akan dianggap ditolak;
(c) Pemegang Saham yang menegaskan
penerimaannya berdasarkan Pasal 7.4
(b) di atas ("Pemegang Saham yang
menjalankan") harus membeli dan
membayar harga penawaran Saham
Baru yang dialokasikan untuk itu
("Saham Dialokasikan") dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak konfirmasi
atas penerimaan tawaran;
(d) setelah berakhirnya periode seperti
diatur dalam Pasal 7.4 (b) di atas,
Direksi harus menawarkan saham baru
yang ditolak ("Saham yang Ditolak")
untuk Pemegang Saham yang
menerima. Dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak menerima tawaran
itu, Pemegang Saham yang menerima
harus memberitahukan Direksi
terhadap kesediaannya untuk
mengambil bagian Saham yang Ditolak
sesuai dengan persyaratan penawaran
dan dalam hal terjadi persaingan, pro
rata (sedekat mungkin) sesuai dengan
jumlah saham yang dimiliki oleh
Pemegang Saham lainnya. Pembelian
Saham yang Ditolak dan pembayaran
harga penawaran harus dilakukan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak konfirmasi kesediaan
Pemegang Saham untuk mengakuisisi
Saham yang Ditolak;
(e) dalam hal tidak ada Pemegang Saham
yang ingin mengambil bagian terhadap
semua atau sebagian Saham Ditolak
tersebut, Para Pemegang Saham setuju
bahwa Saham yang Ditolak tersebut
akan ditawarkan kepada pemegang
saham baru dengan tunduk mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.4.

17. 17
(f) for the purpose of Section 7.4.(b)
above, the subscription price,
conditions and mechanism for
completion of the subscription of the
New Shares will be mutually agreed
by the Shareholders for adoption by
the Company subject to applicable
laws; and
(g) in the case the Declined Shares are
offered to and subscribed by a new
shareholder, then the subscribing
new shareholder (the “New
Shareholder”) shall agree to honour,
comply and be bound by the terms
and conditions of this Agreement. To
the extent it is possible and required
the Parties agree to act in good faith
to amend this Agreement to
accommodate the interest of the New
Shareholder under this Agreement
(b) di atas dan Pasal 7.4. (f) dan (g) di
bawah ini;
(f) untuk tujuan dalam Pasal 7.4 (b) di atas,
harga penawaran, ketentuan dan
mekanisme penyelesaian pembelian
Saham baru akan disetujui oleh
Pemegang Saham untuk dilaksanakan
oleh Perseroan sesuai dengan hukum
yang berlaku, dan
(g) dalam hal Saham yang Ditolak
ditawarkan kepada dan dibeli oleh
pemegang saham baru, maka
pemegang saham baru ("Pemegang
Saham Baru") tersebut harus setuju
untuk mematuhi dan terikat dengan
syarat dan ketentuan yang terdapat
Perjanjian ini. Sejauh mungkin dan
diperlukan Para Pihak sepakat untuk
bertindak dengan itikad baik mengubah
Perjanjian ini untuk mengakomodasi
kepentingan Pemegang Saham Baru
berdasarkan Perjanjian ini.
Section 8 – General Meeting of
Shareholders
8.1.Annual and Extraordinary General
Meeting of Shareholders
The annual general meeting of shareholders
of the Company shall be convened at the
latest within 6 (six) months after the close of
each Accounting Year at the Company’s
domicile or at any place as agreed by the
Shareholders, in accordancewith the Articles
of Association and the Indonesian company
laws and regulations.
Any extraordinary general meeting of
shareholders may be convened when
Bagian 8 - Rapat Umum Pemegang Saham
8.1. Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
tahunan Perseroan wajib diselenggarakan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah
penutupan setiap Tahun buku, yang
diselenggarakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat yang disepakati
oleh Pemegang Saham, sesuai dengan
Anggaran Dasar dan hukum perusahaan
Indonesia dan peraturan lainnya yang
berlaku.
Setiap rapat umum pemegang saham luar
biasa dapat diselenggarakan bila diperlukan
pada waktu yang disepakati oleh Pemegang
Saham dan diselenggarakan di tempat

18. 18
necessary at the time agreed upon by the
Shareholders in the city where the Company
has its domicile, in accordance with the
Articles of Association and the prevailing
Indonesian company laws and regulations.
The Board of Directors, the Board of
Commissioners or the Shareholder of the
Company holding at least 10% (ten percent)
of the total shares issued by the Company,
shall have the right to propose a general
meeting of shareholders of the Company.
Unless otherwise required by the provision of
the Articles of Association and this
Agreement, each Shareholder shall be
entitled to receive a no less than 14
(fourteen)-calendar day prior written notice of
all general shareholders meetings of the
Company specifying the date, time, place
and agenda of the meeting.
The Parties agree that the details of
procedures, quorum and voting requirement
of a shareholders meeting shall be governed
under the Articles of Association.
8.2. Chairman
Unless otherwise provided in the Indonesian
laws and regulations, this Agreement or the
Articles of Association, all general meetings of
shareholders of the Company shall be
presided over by the Chairman as shall be
appointed by the shareholders.
8.3 Quorum of Meeting
(a) A general meeting of shareholders of
the Company can be validly
convened if morethan 3/5 (three-fifth)
of the total voting shares issued by the
kedudukan Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar dan hukum perusahaan
yang berlaku di Indonesia dan peraturan-
peraturan lainnya yang berlaku.
Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang
Saham Perseroan yang memiliki setidaknya
10% (sepuluh persen) dari total saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan, berhak untuk
mengusulkan rapat umum pemegang saham
Perseroan.
Kecuali jika disyaratkan oleh ketentuan
Anggaran Dasar dan Perjanjian ini, masing-
masing Pemegang Saham berhak untuk
menerima tidak kurang dari 14 (empat belas)
hari kalender-pemberitahuan tertulis dari
semua rapat umum pemegang saham
Perseroan dalam hal penetapan tanggal,
waktu, tempat dan agenda rapat.
Para Pihak setuju bahwa rincian prosedur,
kuorum dan persyaratan suara rapat umum
pemegang saham akan diatur dalam
Anggaran Dasar.
8.2. Ketua
Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
dan peraturan Indonesia, Perjanjian ini atau
Anggaran Dasar, semua rapat umum
pemegang saham Perseroan akan dipimpin
oleh Ketua yang diangkat oleh para
pemegang saham.
.
8.3 Kuorum Rapat
(a) rapat umum pemegang saham
Perseroan diselenggarakan secara sah
jika lebih dari 3/5 (tiga puluh lima) jumlah
suara saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan hadir atau diwakili, kecuali
peraturan dan/atau Anggaran Dasar
mensyaratkan persyaratan kuorum yang
lebih tinggi;
(b) Dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) di atas tidak
terpenuhi, maka pemberitahuan untuk

19. 19
Company present or are represented
unless the law and/or the Articles of
Association requires higher quorum
requirement;
(b) In the event that the quorum as
referred to in paragraph (a) above is
not met, then a notice for second
general meeting of shareholders may
be issued;
(c) The second general meeting of
shareholders shall be lawful and
entitled to adopt binding resolutions if
it is attended by shareholders in
person or by proxy representing at
least 3/5 (three-fifth) of total voting
shares;
(d) In casethat the quorum of the second
general meeting of shareholders is
not met, upon the Company's request
the quorum for the third general
meeting of shareholders shall be
determined by the Chairman of the
District Court having jurisdiction
covering the domicile of the
Company.
8.4. Voting
All shareholders resolutions shall be adopted
on the basis of mutual consensus or by an
affirmative vote of at least 3/5 (three-fifth) of
the total issued shares of the Company with
valid voting rights.
The Shareholders may also adopt valid
resolutions without convening a general
meeting of shareholders, provided that the
relevant motions have been notified in writing
to all Shareholders, and all Shareholders have
given their signed written approval with
respect to the motions submitted. Any such
resolution may be contained in a single
rapat umum pemegang saham kedua
dapat diterbitkan;
(c) Rapat umum pemegang saham kedua
harus sah dan dapat diambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri oleh
pemegang saham secara langsung atau
melalui kuasa yang mewakili paling
sedikit 3/5 (tiga puluh lima) dari jumlah
saham dengan hak suara;
(d) Dalam hal kuorum rapat umum kedua
pemegang saham tidak terpenuhi, atas
permintaan Perseroan kuorum untuk
rapat umum ketiga pemegang saham
akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang memiliki yurisdiksi meliputi
kedudukan Perseroan.
8.4. Pemungutan Suara
Semua keputusan pemegang saham harus
diterapkan atas dasar musyawarah untuk
mufakat atau dengan suara setuju dari
sedikitnya 3/5 (tiga puluh lima) dari total
saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan
dengan hak suara yang sah.
Pemegang Saham juga dapat mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat
umum pemegang saham, dengan syarat hal
tersebut telah diberitahukan secara tertulis
kepada seluruh Pemegang Saham, dan
semua pemegang saham telah memberikan
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
mereka sehubungan dengan mosi yang
disampaikan. Setiap resolusi tersebut dapat
terdiri dalam satu dokumen atau beberapa
dokumen semua dalam bentuk serupa. Untuk
tujuan Pasal ini, "tertulis" dan
"ditandatangani" termasuk persetujuan
faksimili. Resolusi tersebut harus memiliki
keberlakuan yang samadengan resolusi yang
sah diadopsi pada rapat umum pemegang
saham.

20. 20
document or may consist of several
documents all in like form. For the purpose of
this Section, "in writing" and "signed" include
approval by facsimile. Such resolutions shall
have the same enforceability as the
resolutions validly adopted at a general
meeting of shareholders.
Section 9 – Board of Commissioners
9.1. Membership
The Board of Commissioners shallconsist of 3
(three) members, where two of whom shall be
appointed from the candidate nominated by
Shareholder I or at least 2 (two) members,
where one of whom shall be appointed from
the candidate nominated by Shareholder I and
another member shall be appointed from the
candidate nominated by Shareholder II.
The President Commissioner of the Company
shall be appointed from the candidates
nominated by Shareholder I. Shareholder II
shall not be entitled to a nominated candidate
if the Shareholder II’s shareholdings in the
Company is less than 10% of the total issued
shares of the Company.
Bagian 9 - Dewan Komisaris
9.1. Keanggotaan
Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota, di mana dua di antaranya diangkat
dari kandidat yang dicalonkan oleh Pemegang
Saham I atau minimal 2 (dua) orang anggota,
di mana salah satu di antaranya diangkat dari
kandidat yang dicalonkan oleh Pemegang
Saham I dan anggota lain akan diangkat dari
calon yang dicalonkan oleh Pemegang
Saham II.
Presiden Komisaris Perseroan akan diangkat
dari calon yang diusulkan oleh Pemegang
Saham I. Pemegang Saham II tidak berhak
untuk mencalonkan seorang calon apabila
kepemilikan saham Pemegang Saham II
dalam Perseroan kurang dari 10% dari total
saham yang diterbitkan oleh Perseroan.
Each Shareholder shall have the right to
remove any Commissioner nominated by it
and appoint another Commissioner in his
place for so long as it is entitled to appoint and
maintain a Commissioner. The Shareholders
shall exercise their votes at any general
meeting of shareholders in favor of any such
appointment or removal.
9.2 Qualification of Commissioners
Persons nominated to the Board of
Commissioners should be suitably
experienced to hold that office, be able to
contribute to the Company and shall comply
with the statutory requirements for
Setiap Pemegang Saham berhak untuk
memberhentikan Komisaris yang
dicalonkannya dan menunjuk Komisaris lain
pilihannya selama mereka berhak
mengangkat dan mempertahankan
Komisaris. Pemegang Saham harus
melakukan penilaian pada setiap rapat umum
pemegang saham dalam mendukung setiap
janji atau pemindahan tersebut.
9.2 Kualifikasi Komisaris
Orang yang dicalonkan menjadi Dewan
Komisaris harus berpengalaman untuk
memegang jabatan tersebut, dapat
memberikan kontribusi kepada Perusahaan
dan harus memenuhi persyaratan untuk
menjadi komisaris sebagaimana diatur dalam

21. 21
commissioners in Article 110 of the Company
Law.
9.3 Appointment of Commissioners
The Parties agree that the members of the
Board of Commissioners shallbe appointed by
the general meeting of Shareholders from
candidates nominated pursuant to Section 9.1.
Each Shareholder entitled to vote for the
election of a member of the Board of
Commissioners agrees that it will attend the
relevant general meeting of Shareholders and
vote its Shares and take all other necessary
action in order to ensure that the nominees of
each Party are elected to the Board of
Commissioners provided that they are
qualified in accordance with Section 9.2.
A Commissioner nominated by a Shareholder
may not be removed except by the
Shareholder who has nominated such
Commissioner or by other Shareholders in
good faith and upon due inquiry for a cause.
For purposes of this 9.3, “cause” means:
(a) the wilful and continued failure by a
Commissioner to perform his duties as a
Commissioner;
(b) the wilful engaging by a Commissioner
in conduct whichis materially injurious to
the Company;
(c) failure to disclose any interest in any
contract entered into by the Company;
(d) the acting in bad faith or the abuse of the
confidence placed in the Commissioner;
or
(e) the Commissioner is found guilty of
moral turpitude by a court of competent
jurisdiction;
Pasal 110 Undang-undang Perseroan
Terbatas.
9.3 Penunjukan Komisaris
Para Pihak setuju bahwa anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon
yang diusulkan sesuai penjelasan Pasal 9.1.
Setiap Pemegang Saham berhak memilih
dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris,
setuju menghadiri rapat umum Pemegang
Saham bersangkutan dan memilih Saham dan
melakukan tindakan lain yang diperlukan
untuk memastikan bahwa calon dari masing-
masing Pihak yang dipilih untuk Dewan
Komisaris memenuhi syarat sesuai dengan
Pasal 9.2.
Seorang Komisaris yang dicalonkan oleh
Pemegang Saham tidak dapat diberhentikan
kecuali oleh pemegang saham yang telah
mencalonkan Komisaris tersebut atau
Pemegang Saham lainnya dengan itikad baik
dan setelah penyelidikan karena untuk suatu
sebab. Untuk tujuan Pasal 9.3 ini, arti kata
"sebab" berarti:
(a) kegagalan yang disengaja dan terus oleh
Komisaris untuk melakukan tugasnya
sebagai Komisaris;
(b) Komisaris dengan sengaja terlibat dalam
perilaku yang merugikan secara material
kepada Perseroan;
(c) kegagalan untuk mengungkapkan setiap
kepentingan yang diatur dalam kontrak-
lontrak yang dibuat oleh Perseroan;
(d) bertindak dengan itikad buruk atau
penyalahgunaan kepercayaan yang
diberikan kepada Komisaris; atau
(e) Komisaris yang dinyatakan bersalah
perbuatan tercela oleh pengadilan yang
berwenang;
dan harus disertai dengan bukti nyata atau
bukti berdasarkan perjanjian ini. Setiap
Pemegang Saham setuju dan menyanggupi
untuk memilih dalam RUPS untuk
memberhentikan Komisaris yang dicalonkan

22. 22
and must be accompanied by tangible proof or
evidence thereof. Each Shareholder agrees
and undertakes to vote in a general meeting of
Shareholders for such removal of the
Commissioner nominated by the other Party
and the appointment of the other nominee
Commissioner in place thereof.
9.4 Period of Assignment
Unless otherwise stated and resolved by the
Shareholders, the term of office of the
Commissioners shall be from the date of the
general meeting of shareholders of the
Company approving their appointments until
the closing of [every annual general meeting of
shareholders of the Company held after the
date of appointment]1
, without prejudice to the
right of each Shareholder to dismiss any of
them at any time.
If a Commissioner is appointed to substitute a
resigning commissioner or to refill a vacant
position, then the term of office of such
Commissioner shall be for the remaining term
of office of the replaced Commissioner.
A memberof the Board of Commissioners may
be re-appointed following the expiration of his
current term of office.
9.5 Removal of Commissioners
Each Party agrees that if, at any time, it is then
entitled to vote for the removal of any member
of any Board of Commissioners (subject to
Section 9.3.), it will not vote any of its Shares
in favour of the removal of any member of the
Board of Commissioners who shall have been
nominated pursuant to Section 9.1 unless the
Party entitled to nominate such member shall
have requested or consented to such removal
in writing.
oleh Pihak lain dan pengangkatan Komisaris
calon lain di tempat tersebut.
9.4 Periode Penugasan
Kecuali dinyatakan lain dan diselesaikan oleh
Pemegang Saham, masa jabatan Komisaris
harus dari tanggal rapat umum pemegang
saham Perseroan dalam menyetujui
pengangkatan mereka sampai penutupan
[setiap rapat umum pemegang saham
tahunan Perusahaan yang diselenggarakan
setelah tanggal pengangkatan], tanpa
mengurangi hak masing-masing Pemegang
Saham untuk memberhentikan salah satu dari
mereka setiap saat.
Jika Komisaris yang ditunjuk untuk
menggantikan komisaris yang mengundurkan
diri atau untuk mengisi posisi yang kosong,
maka masajabatan Komisaris tersebut adalah
sisa masa jabatan Komisaris diganti.
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
diangkat kembali setelah berakhirnya masa
jabatannya saat ini.
9.5 Pemberhentian Komisaris
Setiap Pihak setuju bahwa jika, setiap saat,
berhak memilih untuk memberhentikan setiap
anggota dari setiap Dewan Komisaris (sesuai
dengan Pasal 9.3.), Tidak akan memilih
berdasarkan kepemilikan Sahamnya, dalam
pemberhentian setiap anggota Dewan
Komisaris yang akan telah dicalonkan sesuai
dengan Pasal 9.1 kecuali Pihak tersebut yang
berhak mencalonkan anggota tersebut
diminta atau menyetujui pemindahan tersebut
secara tertulis.
Masing-masing Pihak menyetujui untuk
menghadiri setiap rapat umum Pemegang
Saham untuk tujuan pemungutan suara dalam
pemberhentian Komisaris dan memilih
1
Clients to confirm the terms of office of theBOC

23. 23
Each Party agrees to attend each general
meeting of Shareholders held for the purpose
of voting on the removal of a Commissioners
and vote in favour of any request by a Party to
remove a member of the Board of
Commissioners nominated by suchrequesting
Party and vote against any resolution to
remove a Commissioner if the Party entitled to
nominate that Commissioner has not
consented to the removal of that
Commissioner.
9.6 Vacancies
If, as a result of death, disability,
retirement, resignation, removal (with or
without cause) or otherwise, there shall
exist or occur a vacancy on the Board of
Commissioners, then the Parties shall
procure that a general meeting of
Shareholders shall be held within thirty
(30) days after the vacancy arises to fill
such vacancy. The Party entitled under
Section 9.1. to nominate such member
whose death, disability, retirement,
resignation or removal resulted in such
vacancy may nominate another
individual to fill such vacancy and serve
as a member of the Board of
Commissioners; and each Party then
entitled to vote for the election of such
nominee as a member of the Board of
Commissioners, agrees that it will attend
the relevant general meeting of
Shareholders and vote its Shares in
order to ensure that such nominee be
elected to the Board of Commissioners.
9.7 Remuneration of Commissioners
The remuneration for each member of
the Board of Commissioners shall be
resolved and approved by the
Shareholders in a general meeting of
shareholders.
9.8 Responsibility
The Board of Commissioners has
responsibility to supervise the
mendukung setiap permintaan dari satu Pihak
untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris yang dicalonkan oleh Pihak
Peminta tersebut dan suara terhadap setiap
keputusan untuk memberhentikan Komisaris
jika Pihak yang berhak mencalonkan
Komisaris tersebut belum menyetujui
pemberhentian Komisaris itu.
9.6 Jabatan yang kosong
Jika, sebagai akibat dari kematian, cacat,
pensiun, mengundurkan diri, pemberhentian
(dengan atau tanpa sebab) atau sebaliknya,
akan ada atau terjadi kekosongan Dewan
Komisaris, maka Para Pihak segera
melaksanakan RUPS dan diadakan dalam
waktu tiga puluh (30) hari setelah kekosongan
terjadi untuk mengisi kekosongan tersebut.
Para Pihak berhak berdasarkan Pasal 9.1.
untuk mencalonkan anggota karena adanya
kematian, cacat, pensiun, mengundurkan diri
atau pemberhentian mengakibatkan
kekosongan, sehingga dapat mencalonkan
orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut
dan berfungsi sebagai anggota Dewan
Komisaris, dan masing-masing Pihak
kemudian berhak memilih dalam pemilihan
calon tersebut sebagai anggota Dewan
Komisaris, sepakat bahwa ia akan menghadiri
rapat umum Pemegang Saham bersangkutan
dan memilih dalam rangka untuk memastikan
bahwa calon tersebut terpilih menjadi anggota
Dewan Komisaris.
9.7 Remunerasi Komisaris
Remunerasi untuk setiap anggota Dewan
Komisaris harus diselesaikan dan disetujui
oleh para pemegang saham dalam rapat
umum pemegang saham.
9.8 Tanggung Jawab
Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab
mengawasi pengelolaan Perseroan yang
dilakukan oleh Direksi dan melakukan
tindakan hukum sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dan seperti dari waktu ke
waktu ditentukan oleh RUPS, dengan

24. 24
management of the Company by Board
of Directors and to carry out legal actions
as stipulated in the Articles of
Association and as from time to time
decided by the general meeting of
Shareholders, with due regard to the
Articles of Association and prevailing
laws and regulations.
9.9 Meetings of the Board of Commissioners
A meeting of the Board of
Commissioners may be held at any time
if deemed necessary by:
(a) by one or more members of the
Board of Directors;
(b) upon written request from one or
more members of the Board of
Commissioners; or
(c) upon written request from 1 (one)
or more shareholders jointly
representing 1/10 (one-tenth) of all
voting shares
All members of the Board of
Commissioners shall be notified and
invited to any meeting of the Board of
Commissioners and such notification or
invitation shall be received by the
members of the Board of Commissioners
at the latest 7 (seven) Business Days
before the date of such meeting,
excluding the date of the meeting and the
date when the invitation is done.
9.10 Quorum of Meeting
The attendance quorum of any Board of
Commissioners meeting shall be the
attendance of all members of the Board
of Commissioners. In the event that the
quorum is not met, the Board of
Commissioners meeting shall be
adjourned. By giving a 7 (seven)-
calendar day prior notice to the
Commissioners, an adjourned Board of
memperhatikan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.9. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh:
(a) oleh satu atau lebih anggota Direksi;
(b) atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris, atau
(c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
pemegang saham atau lebih bersama-
sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari
seluruh saham dengan hak suara.
Seluruh anggota Dewan Komisaris akan
diberitahu dan diundang untuk setiap Rapat
Dewan Komisaris dan pemberitahuan atau
undangan tersebut akan diterima oleh
anggota Dewan Komisaris selambat-
lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum
tanggal rapat, tidak termasuk tanggal
pertemuan dan tanggal bila undangan
tersebut dilakukan.
9.10 Kuorum Rapat
Kuorum kehadiran atas setiap rapat
Dewan Komisaris harus meliputi
kehadiran seluruh anggota Dewan
Komisaris. Dalam hal kuorum tidak
terpenuhi, rapat Dewan Komisaris harus
ditunda. Dengan memberikan
pemberitahuan dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender- sebelumnya kepada masing-
masing Komisaris, rapat Dewan
Komisaris yang tertunda tersebut dihadiri
oleh minimal 1 (satu) anggota Dewan
Komisaris, tidak lebih awal dari 10
(sepuluh) hari kalender dan tidak lebih
dari dari 21 (dua puluh satu)hari kalender
terhitung sejak tanggal yang dijadwalkan

25. 25
Commissioners meeting of at least one
(1) member of the Board of
Commissioners shall be held not earlier
than 10 (ten) calendar days and not later
than 21 (twenty one) calendar days as
from the date scheduled for the first
meeting (“Adjourned BOC Meeting”).
A Commissioner may participate in a
BOC meeting by means of a conference
telephone or a video conference
telephone or similar communications
equipment by which all persons
participating in the meeting are able to
hear and be heard by all other
participants without the need for a
Commissioner to be in the physical
presence of other Commissioners and
participation in the BOC meeting in this
manner shall be deemed to constitute
presence in person at such BOC
meeting.
All resolutions agreed by the
Commissioners in such meeting shall be
deemed to be as effective as a resolution
passed at a meeting in person of the
Board of Commissioners duly convened
and held.
The Board of Commissioners may also
adopt valid resolutions without
convening a Meeting of the Board of
Commissioners provided that all of the
members of the Board of Directors have
been informed in writing regarding the
relevant proposals and all members of
the Board of Commissioners have given
their approval to the proposals being
submitted as evidenced by their signed
written approval. Any resolutions
adopted in such a way shall have the
same legal effect as those legally
adopted in the Meeting of the Board of
Commissioners.
The Shareholders shall use all
reasonable endeavors to ensure that
their respective appointees as
untuk Rapat pertama ("Rapat Dewan
Komisaris yang tertunda").
Seorang Komisaris dapat berpartisipasi
dalam rapat Dewan Komisaris dengan
cara konferensi telepon atau konferensi
video atau peralatan komunikasi serupa
dimana semua orang yang berpartisipasi
dalam pertemuan tersebut dapat
mendengar dan didengar oleh semua
peserta lain tanpa perlu kehadiran fisik
Komisaris dan partisipasi dalam rapat
Dewan Komisaris dengan cara lain ini
akan dianggap merupakan kehadiran
secara pribadi di rapat Dewan Komisaris
tersebut.
Semua keputusan yang disetujui oleh
Komisaris dalam pertemuan tersebut
akan dianggap efektif sebagai keputusan
yang disahkan oleh masing-masing
anggota Dewan Komisaris pada Rapat
yang diselenggarakan tersebut.
Dewan Komisaris juga dapat mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris asalkan semua
anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis mengenai rencana tersebut dan
semua anggota Dewan Komisaris telah
memberikan persetujuan dengan usulan
yang telah diajukan sebagaimana
dibuktikan oleh persetujuan yang
ditandatangani tertulis oleh masing-
masing Komisaris. Setiap keputusan
yang diambil sedemikian rupa harus
memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan yang secara sah diambil dalam
Rapat Dewan Komisaris.
Pemegang Saham harus menggunakan
semua upaya yang wajar untuk
memastikan bahwa masing-masing yang
ditunjuk sebagai Komisaris menghadiri
setiap rapat Dewan Komisaris dan untuk
mendapatkan bahwa kuorum (sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian
ini) ada di seluruh setiap rapat tersebut.

26. 26
Commissioners shall attend each
meeting of the Board of Commissioners
and to procure that a quorum (in
accordance with the provisions of this
Agreement) is present throughout each
such meeting.
9.11 Voting
All resolutions of the Board of
Commissioners shall be adopted on the
basis of mutual consensus. In case of
failure to reach consensus, resolutions
shall be approved by at least more than
1/2 (one-half) of total votes legally castin
the Board of Commissioners meeting. In
case of tie votes, the proposal is
considered being rejected.
If the Board of Commissioners fails to
adopt any decision due to the failure of
achieving required quorum or the lack of
the required affirmative votes, and an
Adjourned BOC Meeting has been duly
convened therefor, and as a result
thereof the operation and business of the
Company will be negatively affected
thereby, then the decision shall be taken
by the Shareholders at a general
meeting of shareholders duly convened
pursuant to this Agreement and the
Articles of Association.
9.11 Pemungutan Suara
Semua keputusan Dewan Komisaris
harus diambil atas dasar musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal kegagalan
untuk mencapai konsensus, keputusan
harus disetujui oleh setidaknya lebih dari
1/2 (setengah) dari jumlah suara sah
dalam rapat Dewan Komisaris.Dalam hal
seri, usulan tersebut dianggap ditolak.
Jika Dewan Komisaris gagal untuk
mengambil keputusan karena kegagalan
untuk mencapai kuorum yang diperlukan
atau kurangnya suara setuju yang
dibutuhkan, dan Rapat Dewan Komisaris
Ditunda, dan hasilnya operasi dan usaha
Perseroan akan terkena dampak negatif
dengan demikian, maka putusan tersebut
harus diambil oleh Pemegang Saham
pada rapat umum pemegang saham
diselenggarakan berdasarkan Perjanjian
ini dan Anggaran Dasar.
Section 10 – Board of Directors
10.1 Membership
The Board of Directors shall consistof up
to 4 (four) members, where all of whom
shall be appointed from the candidate
nominated by Shareholder I.
Each Shareholder shall have the right to
remove any Director nominated by it and
appoint another Director in his place for so
long as it is entitled to appoint and maintain a
Director. The Shareholders shall exercise
Pasal 10 - Direksi
10.1 Keanggotaan
Direksi terdiri dari sampai dengan 4
(empat) orang anggota, di mana
semuanya akan diangkat dari calon yang
dicalonkan oleh Pemegang Saham I.
Setiap Pemegang Saham berhak untuk
memberhentikan Direksi yang dicalonkan
oleh nya dan menunjuk Direktur lain
untuk menggantikannya selama
Pemegang Saham tersebut berhak
mengangkat dan mempertahankan

27. 27
their votes at any general meeting of
shareholders in favor of any such appointment
or removal.
Direksi yang telah dicalonkan oleh
mereka. Pemegang Saham harus
melaksanakan menggunakan hak suara
pada setiap rapat umum pemegang
saham dalam mendukung setiap janji
atau pemindahan tersebut.
10.2 Qualification of Directors
Persons nominated to the Board of
Directors should be suitably experienced
to hold that office, be able to contribute
to the Company and shall comply with
the statutory requirements for
commissioners in Article 93 of the
Company Law.
10.2 Kualifikasi Direksi
Orang yang dicalonkan kepada Direksi
harus sesuai berpengalaman untuk
memegang jabatan itu, dapat
memberikan kontribusi kepada
Perusahaan dan harus memenuhi
persyaratan hukum untuk komisaris
dalam Pasal 93 Undang-undang
Perseroan.
10.3 Appointment of Directors
The Parties agree that the members of
the Board of Directors shall be appointed
by the general meeting of Shareholders
from candidates nominated pursuant to
Section 10.1. Each Party entitled to vote
for the election of a member of the Board
of Directors agrees that it will attend the
relevant general meeting of
Shareholders and vote its Shares and
take all other necessaryaction in order to
ensure that the nominees of each Party
are elected to the Board of Directors
provided that they are qualified in
accordance with Section 10.2.
A Director nominated by a Shareholder
may not be removed except by the
Shareholder who has nominated such
Director or by other Shareholders in
good faith and upon due inquiry for a
cause.
For purposes of this 10.3, “cause”
means:
10.3 Pengangkatan Direksi
Para Pihak setuju bahwa anggota Direksi
diangkat oleh RUPS dari calon yang
diusulkan sesuai dengan ketentuan
Pasal 10.1. Setiap Pihak yang berhak
untuk memilih dalam pemilihan anggota
Direksi setuju bahwa ia akan menghadiri
rapat umum Pemegang Saham tersebut
dan menggunakan hak suaranya dan
mengambil semua tindakan lain yang
diperlukan untuk memastikan bahwa
calon dari masing-masing Pihak yang
dipilih untuk Direksi memenuhi syarat
sesuai dengan Pasal 10.2.
Seorang Direksi yang dicalonkan oleh
Pemegang Saham tidak dapat
diberhentikan kecuali oleh pemegang
saham yang mencalonkan Direksi
tersebut atau dengan Pemegang Saham
lainnya dengan itikad baik dan setelah
dilakukan penyelidikan karena untuk
suatu sebab.
Untuk tujuan Pasal 10.3 ini, "sebab"
berarti:
(a) kegagalan dengan sengaja dan terus-
menerus dilakukan oleh Direksi dalam
melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;

28. 28
(a) the wilful and continued failure by a
Director to perform his duties as a
Director;
(b) the wilful engaging by a Director in
conduct which is materially injurious
to the Company;
(c) failure to disclose any interest in any
contract entered into by the
Company;
(d) the acting in bad faith or the abuse of
the confidence placed in the Director;
or
(e) the Director is found guilty of moral
turpitude by a court of competent
jurisdiction;
and must be accompanied by tangible proof or
evidence thereof. Each Shareholder agrees
and undertakes to vote in a general Meeting of
Shareholders for such removal of the Director
nominated by the other Party and the
appointment of the other nominee Director in
place thereof.
(b) Seorang Direksi dengan sengaja
melakukan hal yang merugikan secara
material terhadap Perseroan;
(c) kegagalan untuk mempertahankan
kepentingan dalam kontrak yang dibuat
oleh Perseroan;
(d) bertindak dengan itikad buruk atau
penyalahgunaan kepercayaan oleh
Direksi; atau
(e) Direksi dinyatakan bersalah atas
perbuatan tercela oleh pengadilan yang
berwenang;
dan harus disertai dengan bukti nyata atau
bukti daripadanya. Setiap Pemegang Saham
setuju dan menyanggupi untuk memilih dalam
Rapat Umum Pemegang Saham guna
pemindahan Direksi yang dicalonkan oleh
Pihak lain dan pengangkatan Direksi calon
lain di tempat tersebut.
10.4 Period of Assignment
Unless otherwise stated and resolved by
the Shareholders, the term of office of
the Directors shall be from the date of the
general meeting of shareholders of the
Company approving their appointments
until the closing of the every[annual
general meeting of shareholders of the
Company held after the date of
appointment]2
, without prejudice to the
right of each Shareholder to dismiss any
of them at any time.
If a Director is appointed to substitute a
resigning Director or to refill a vacant
position, then the term of office of such
10.4 Periode Penugasan
Kecuali dinyatakan lain dan diselesaikan
oleh Pemegang Saham, masa jabatan
Direksi efektif dari tanggal rapat umum
pemegang saham Perseroan menyetujui
pengangkatan mereka sampai
penutupan setiap [rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan
yang diadakan setelah tanggal
pengangkatan], tanpa mengurangi hak
masing-masing Pemegang Saham untuk
memberhentikan salah satu dari mereka
setiap saat.
Jika Direksi yang ditunjuk untuk
menggantikan Direksi yang
mengundurkan diri atau untuk mengisi
2 Clients to confirm theterms of office of the BOD

29. 29
Director shall be for the remaining term
of office of the replaced Director.
A member of the Board of Directors may
be re-appointed following the expiration
of his current term of office
posisi yang kosong, maka masa jabatan
Direksi tersebut harus untuk sisa masa
jabatan Direktsi yang diganti tersebut.
Seorang anggota Direksi dapat diangkat
kembali setelah berakhirnya masa
jabatannya saat ini.
10.5 Removal of Directors
Each Party agrees that if, at any time, it
is then entitled to vote for the removal of
any member of any Board of Directors, it
will not vote any of its Shares in favour of
the removal of any member of the Board
of Directors who shall have been
nominated pursuant to Section 10.1
unless the Party entitled to nominate
such member shall have requested or
consented to such removal in writing.
Each Party agrees to attend each
general meeting of Shareholders held for
the purpose of voting on the removal of a
Directorand vote in favour of any request
by a Party to remove a member of the
Board of Directors nominated by such
requesting Party and vote against any
resolution to remove a Director if the
Party entitled to nominate that Director
has not consented to the removal of that
Director.
10.5 Pemberhentian Direksi
Masing-masing Pihak setuju bahwa
setiap saat, masing-masing Pihak berhak
memilih untuk memberhentikan setiap
anggota dari Direksi, tidak akan
menggunakan hak suaranya untuk
mendukung pemberhentian setiap
anggota Direksi yang akan dicalonkan
sesuai dengan ketentuan Pasa 10.1,
kecuali Pihak yang berhak mencalonkan
anggota tersebut telah diminta atau
menyetujui pemindahan tersebut secara
tertulis.
Masing-masing Pihak sepakat untuk
menghadiri setiap rapat umum
pemegang saham dengan tujuan
pemungutan suara dalam hal
pemberhentian Direksi dan suara yang
mendukung permintaan oleh suatu Pihak
untuk mengganti anggota Direksi
dinominasikan oleh Pihak yang meminta
penggantian tersebut dan suara terhadap
setiap keputusan untuk mengganti
Direktur jika Pihak berhak mencalonkan
Direktur yang belum menyetujui
penggantian Direktur itu.
10.6 Vacancies
If, as a result of death, disability,
retirement, resignation, removal (with or
without cause) or otherwise, there shall
exist or occur a vacancy on the Board of
Directors, then the Parties shall procure
that a general meeting of Shareholders
10.6 Jabatan yang Kosong
Jika, sebagai akibat dari kematian, cacat,
pensiun, mengundurkan diri,
pemberhentian (dengan atau tanpa
sebab) atau sebaliknya, akan ada atau
terjadi kekosongan pada Direksi, maka
Para Pihak harus RUPS harus diadakan

30. 30
shall be held within thirty (30) days after
the vacancy arises to fill such vacancy.
The Party entitled under Section 10.1. to
nominate such member whose death,
disability, retirement, resignation or
removal resulted in such vacancy may
nominate another individual to fill such
vacancy and serve as a member of the
Board of Directors; and each Party then
entitled to vote for the election of such
nominee as a member of the Board of
Directors, agrees that it will attend the
relevant general meeting of
Shareholders and vote its Shares in
order to ensure that such nominee be
elected to the Board of Directors.
dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah
kekosongan terjadi untuk mengisi
kekosongan tersebut. Para Pihak berhak
sebagaimana dalam ketentuan Pasal
10.1 untuk mencalonkan anggota
tersebut yang terjadi karena kematian,
cacat, pensiun, mengundurkan diri atau
pemberhentian, mengakibatkan
kekosongan dapat mencalonkan orang
lain untuk mengisi kekosongan tersebut
dan berfungsi sebagai anggota Direksi,
dan masing-masing pihak kemudian
berhak memilih dalam pemilihan calon
anggota Direksi, setuju bahwa ia akan
menghadiri rapat umum Pemegang
Saham bersangkutan dan menggunakan
hak suaranya dalam rangka untuk
memastikanbahwa calon tersebut terpilih
menjadi anggota Direksi.
10.7 Remuneration of Directors
The remuneration for each member of
the Board of Directors shall be resolved
and approved by the Shareholders in a
general meeting of shareholders.
10.7 Remunerasi Direksi
Remunerasi untuk setiap anggota Direksi
harus diputuskan dan disetujui oleh para
pemegang saham dalam rapat umum
pemegang saham.
10.8 Power of Directors
The Board of Directors shall be
responsible for the overall management
and operations of the Company, subject
to the limitations set forth in the Articles
of Association, this Agreement, the
Company Law and applicable laws.
10.8 Kewenangan Direksi
Direksi bertanggung jawab atas
keseluruhan manajemen dan operasi
Perseroan, tunduk pada pembatasan
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,
Perjanjian ini, UUPT dan hukum yang
berlaku.
10.9 Power of President Director
The President Director or, in the absent
of the President Director, any other
director is entitled and authorized to act
for and on behalf of the Board of
Directors and to represent the Company,
subject always to the matters refer to in
Section 10.13;
10.9 Kewenangan Direktur Utama
Direktur Utama atau, dalam tanpa
kehadiran Direktur Utama, setiap direktur
lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan, namun tunduk pada
ketentuan Pasal 10.13;
10.10 Meetings of Board of Directors 10.10 Rapat Direksi
Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh:

31. 31
A meeting of the Board of Directors may
be held at any time if deemed necessary
by:
(a) by one or more members of the
Board of Directors;
(b) upon written request from one or
more members of the Board of
Commissioners; or
(c) upon written request from 1 (one)
or more shareholders jointly
representing 1/10 (one-tenth) of all
voting shares.
All members of the Board of Directors
shall be notified or invited to any
meetings of the Board of Directors and
such notification or invitation shall be
received by the members of the Board of
Directors at the latest 7 (seven) Business
Days before the date of such meeting,
excluding the date of the meeting and the
date when the invitation is done.
(a) oleh satu atau lebih anggota Direksi;
(b) atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris, atau;
(c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
pemegang saham atau lebih bersama-
sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari
seluruh saham dengan hak suara.
Seluruh anggota Direksi wajib
diberitahukan atau diundang untuk
menghadiri rapat Direksi dan
pemberitahuan atau undangan tersebut
harus sudah diterima oleh anggota
Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari
Kerja sebelum tanggal rapat, tidak
termasuk tanggal pertemuan dan tanggal
bila undangan tersebut dilakukan.
10.11 Quorum of Meeting
The attendance quorum of any BOD
meeting shall be the attendance of more
than 1/2 (one-half) of all members of the
Board of Directors. In the event that the
quorum is not met, the BOD meeting
shall be adjourned. By giving a 7
(seven)- calendar day prior notice to the
Directors, an adjourned BOD meeting
shall be held not earlier than 10 (ten)
calendar days and not later than 21
(twenty one) calendar days as from the
date scheduled for the first meeting
(“Adjourned BOD Meeting”). At the
Adjourned BOD Meeting, the quorum
shall be one (1) member of the Board of
Directors.
10.11 Kuorum Rapat
Kehadiran kuorum setiap Rapat Direksi
harus meliputi kehadiran lebih dari 1/2
(setengah) dari seluruh anggota Direksi.
Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, rapat
Direksi harus ditunda. Dengan
memberikan 7 (tujuh) - hari kalender
pemberitahuan sebelumnya kepada
Direksi, Rapat Direksi ditunda tidak lebih
awal dari 10 (sepuluh) hari kalender dan
selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu)
hari kalender terhitung sejak tanggal
dijadwalkan untuk pertemuan pertama
("Rapat Direksi Yang Ditunda"). Pada
Rapat Direksi yang Ditunda, kuorum
harus salah satu (1) orang anggota
Direksi.

32. 32
A Director may participate in a BOD
meeting by means of a conference
telephone or a video conference
telephone or similar communications
equipment by which all persons
participating in the meeting are able to
hear and be heard by all other
participants without the need for a
Director to be in the physical presence of
other Directors and participation in the
BOD meeting in this manner shall be
deemed to constitute presence in person
at such BOD meeting.
All resolutions agreed by the Directors in
such meeting shall be deemed to be as
effective as a resolution passed at a
meeting in person of the Board of
Directors duly convened and held.
The Board of Directors may also adopt
valid resolutions without convening a
meeting of the Board of Directors
provided that all of the members of the
Board of Directors have been informed in
writing regarding the relevant proposals
and all members of the Board of
Directors have given their approval to the
proposals being submitted as evidenced
by their signed written approval. Any
resolutions adopted in such a way shall
have the same legal effect as those
legally adopted in the meeting of the
Board of Directors.
The Shareholders shall use all
reasonable endeavors to ensure that
their respective appointees as Directors
shall attend each meeting of the Board of
Directors and to procure that a quorum
(in accordance with the provisions of this
Agreement) is present throughout each
such meeting.
Seorang Direksi dapat berpartisipasi
dalam rapat Direksi melalui konferensi
telepon atau konferensi video atau
peralatan komunikasi serupa dimana
semua orang yang berpartisipasi dalam
pertemuan tersebut dapat mendengar
dan didengar oleh semua peserta lain
tanpa perlu kehadiran fisik Direksi dan
partisipasi dalam pertemuan Direksi
dengan cara lain ini akan dianggap
merupakan kehadiran secara pribadi di
dalam Rapat Direksi tersebut.
Semua keputusan yang disetujui oleh
Direksi dalam pertemuan tersebut akan
dianggap efektif sebagai keputusan yang
disahkan pada pertemuan secara
langsung oleh Direksi.
Direksi juga dapat mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan rapat
Direksi dengan syarat semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis
mengenai rencana tersebut dan semua
anggota Direksi telah memberikan
persetujuan dengan usulan yang telah
diajukan sebagaimana dibuktikan oleh
persetujuan ditandatangani tertulis oleh
mereka. Setiap keputusan yang diambil
sedemikian rupa harus memiliki kekuatan
hukum yang sama seperti yang diambil
secara sah dalam rapat Direksi.
Pemegang Saham harus menggunakan
semua upaya yang wajar untuk
memastikan bahwa masing-masing yang
ditunjuk sebagai Direksi menghadiri
setiap rapat Direksi dan untuk
mendapatkan kuorum (sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini) ada
di seluruh setiap rapat tersebut.

33. 33
10.12 Voting
All resolutions of the Board of Directors
shall be adopted on the basis of mutual
consensus. In case of failure to reach
consensus, resolutions shall be
approved by at least more than 1/2 (one-
half) of total votes legally cast in the
Board of Directors meeting. In case of
tie votes, the proposal is considered
being rejected.
If the Board of Directors fails to adopt any
decision due to the failure of achieving
required quorum or the lack of the
required affirmative votes, and an
Adjourned BOD Meeting has been duly
convened therefor, and as a result
thereof the operation and business of the
Company will be negatively affected
thereby, then the decision shall be taken
by the Board of Commissioners ata BOC
meeting duly convened pursuant to this
Agreement and the Articles of
Association.
10.12 Pemungutan Suara
Semua keputusan Direksi harus diambil atas
dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
kegagalan untuk mencapai konsensus,
keputusan harus disetujui oleh setidaknya
lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara
sah dalam rapat Direksi. Dalam hal seri,
usulan tersebut dianggap ditolak.
Jika Direksi gagal untuk mengambil
keputusan karena kegagalan untuk mencapai
kuorum yang diperlukan atau kurangnya
suara setuju yang dibutuhkan, dan Rapat
Direksi Ditunda, dan sebagai akibat
daripadanya operasi dan usaha Perseroan
akan terkena dampak negatif, maka
keputusan tersebut harus diambil oleh Dewan
Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris
diselenggarakan berdasarkan Perjanjian ini
dan Anggaran Dasar.
10.13 Reserved Matters
(a) The President Director or any
Director shall act in accordance with
the current authority chart in force as
approved by the President Director.
(b) The Board of Director shall obtain an
approval from a general meeting of
shareholders in performing the
following actions:
(i) to issue any warrants or rights
to subscribe for the shares in
the Companyor the entry by the
Company into any transaction
that involves the issue of debt
securities or rights which are
either convertible or
exchangeable for the shares in
the Company;
10.13 Hal-Hal Yang Dicadangkan
(a) Direktur Utama atau Direktur apapun
harus bertindak sesuai dengan
kewenangannya yang disetujui oleh
Direktur Utama.
(b) Dewan Direksi wajib memperoleh
persetujuan dari rapat umum pemegang
saham dalam melakukan tindakan
berikut:
(i) Menerbitkan jaminan atau hak untuk
membeli untuk saham Perseroan atau
masuknya Perseroan ke dalam setiap
transaksi yang melibatkan masalah
surat utang atau hak baik yang dapat
dikonversi atau ditukar untuk saham
dalam Perseroan;
(ii) menunjuk atau memberhentikan
Auditor Perseroan;
(iii)untuk menampilkan daftar kelas
saham Perseroan di bursa saham

34. 34
(ii) to appoint or remove of the
Company’s auditor;
(iii) to list any class of shares in the
Company on any stock
exchange or to enter into any
transaction that involves the
issue of public debt or equity
securities by the Company;
(iv) to issue any authorised but
unissued shares in the capital
of the Company;
(v) to distribute dividends to the
Shareholders;
(vi) to causethe Company to do the
following actions:
(a) the transfer of;
(b) the renouncement of rights
over;
(c) the grant of securities as
consideration for
indebtedness over;
(d) the grant of an indemnity
over; or
(e) the grant of any
encumbrance over;
more than fifty percent (50%) of the
total value of the assets of the
Company, such value of which shall
be taken from the most recent
audited accounts of the Company,
when aggregated with similar acts
(whether independent or related)
over one Accounting Year.
atau untuk masuk ke dalam transaksi
yang melibatkan masalahutang publik
atau sekuritas modal oleh Perseroan;
(iv) untuk menerbitkan saham resmi tapi
portepel dalam modal Perusahaan;
(v) untuk membagikan dividen kepada
para pemegang saham;
(vi) menyebabkan Perseroan untuk
melakukan tindakan berikut:
(a)mengalihkan;
(b)melakukan penolakan atas hak;
(c)menjadikan jaminan untuk
pelunasan hutang atas;
(d)menjadikan jaminan ganti rugi atas,
atau
(e)pemberian penjaminan atas;
lebih dari lima puluh persen (50%) dari
total nilai aset Perseroan, seperti nilai
yang akan diambil dari rekening
Perseroan yang baru diaudit, bila
digabungkan dengan tindakan yang
sama (baik independen atau
berhubungan) di atas satu Tahun Buku.
Section 11 –Transfer of Shares
11.1 Share Transfer Restrictions
Pasal 11- Pengalihan Saham
11.1 Share Pembatasan transfer

35. 35
As a general rule, each of the
Shareholders shall not transfer or
otherwise dispose of the shares of the
Company it holds without an approval
from general meeting of shareholders.
Sebagai aturan umum, masing-masing
Pemegang Saham tidak akan
mengalihkan atau melepas saham
Perusahaan itu memegang tanpa
persetujuan dari rapat umum pemegang
saham.
11.2 Void Transfers
Save as otherwise expressly provided in
the Agreement, any transfer of shares in
the capital of the Company that is not
made in compliance with this Section 11
shall be null and void.
Each of the Shareholders shall vote, and
shall procure that the Directors and
Commissioners nominated by it shall
vote, in favors of any shareholders’ and
directors’ resolutions, required under this
Section 11 to approve any transfer of
shares made pursuant to this
Agreement.
11.2 Pengalihan Yang Batal
Kecuali secara tegas ditetapkan dalam
Perjanjian ini, setiap pengalihan saham dalam
modal Perusahaan yang tidak dibuat sesuai
dengan Pasal 11 perjanjian ini harus batal
demi hukum.
Setiap Pemegang Saham wajib
menggunakan hak suaranya untuk memilih
dan mengusahakan agar Direksi dan
Komisaris yang dicalonkan, dalam
mendukung keputusan setiap pemegang
saham dan direksi, sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 11 ini untuk menyetujui
pengalihan saham yang dibuat berdasarkan
Perjanjian ini.
11.3 Right of First Refusal
(a) A Shareholder (“Offering
Shareholder”) intending to sell or
transfer whole or any part of its
shares in the Company (“Shares”)
shall first offer its shares in writing to
the other Shareholders (“Non-
offering Shareholders”) by
indicating the offered price and terms
of sales, and notify the Board of
Directors in writing of its offer
(“Transfer Notification”).
The Transfer Notification shall
specify the allocation of the Shares to
each of the Non-offering
Shareholders (the “Allocation”). The
Allocation must be in proportion to
11.3 Hak Penolakan Pertama
(a) Pemegang Saham ("Pemegang
Saham yang Menawarkan")
bermaksud untuk menjual atau
mengalihkan seluruh atau sebagian
dari sahamnya di Perusahaan
("Saham") terlebih dahulu akan
menawarkan saham secara tertulis
kepada Pemegang Saham lainnya
("Pemegang Saham Yang Menerima
Penawaran") dengan menunjukkan
harga yang ditawarkan dan hal
penjualan, dan memberitahu Direksi
secara tertulis penawarannya
("Pemberitahuan Transfer").
Pengalihan Pemberitahuan harus
menetapkan alokasi Saham kepada
masing-masing Pemegang Saham
non penawaran ("Alokasi"). Alokasi
harus dalam proporsi saham yang

36. 36
the existing shares owned by each
Non-offering Shareholders in the
Company on the date of the Transfer
Notification.
(b) Within the period of 30 (thirty)
calendar days after the date of
dispatch of the Transfer Notification
by registered mail, the Non-offering
Shareholders shall have the right to
purchase the Shares offered to it, by
notifying in writing the Offering
Shareholder and the Board of
Directors, of its intention to purchase
the Shares allocated to it at the price
and on terms stated in the Transfer
Notification.
If with the expiration of such 30
(thirty)-calendar day period, the Non-
offering Shareholder fails to or does
not notify its desire to purchase the
offered Shares, the Non-offering
Shareholder shall be considered as
refusing to exercise its right (the
“Refusing Shareholders”).
(c) If one or more of the Refusing
Shareholders do not exercise their
rights to purchase part of the Shares
offered to them within said 30 (thirty)
calendar days, the Offering
Shareholder shall, within 5 (five)
calendar days after the expiration of
the 30 (thirty) calendar days, notify in
writing each of the Non-offering
Shareholder who has confirmed to
exercise its rights to purchase the
Shares (the “Exercising
Shareholders”) and the Board of
Directors concerning the refusal to
purchase the Shares by the Refusing
dimiliki oleh masing-masing
Pemegang Saham yang Menerima
Penawaran Perseroan pada tanggal
Pemberitahuan pengaliham.
(b) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah tanggal
pengiriman Pemberitahuan
pengalihan melalui surat tercatat,
Pemegang Saham yang Menerima
Penawaran berhak untuk membeli
saham yang ditawarkan itu, dengan
memberitahukan secara tertulis
Pemegang Saham yang Menawarkan
dan Direksi, keinginannya untuk
membeli saham yang dialokasikan
untuk itu pada harga dan ketentuan
yang tercantum dalam Pemberitahuan
pemberitahuan.
Jika dengan berakhirnya 30 tersebut
(tiga puluh) hari-kalender periode,
Non-korban Pemegang Saham gagal
atau tidak memberitahukan
keinginannya untuk membeli saham
yang ditawarkan, Non-korban
Pemegang Saham dianggap sebagai
menolak untuk menggunakan haknya
(yang "Menolak Pemegang Saham").
(c) Jika satu atau lebih Pemegang Saham
Menolak untuk tidak melaksanakan
haknya membeli bagian dari saham
yang ditawarkan kepada mereka
dalam 30 (tiga puluh) hari kalender,
Pemegang Saham yang Menawarkan
akan, dalam waktu 5 (lima) hari
kalender setelah berakhirnya 30 (tiga
puluh) hari kalender, memberitahukan
secara tertulis setiap Pemegang
Saham yang Menerima Penawaran
yang telah dikonfirmasi untuk
menggunakan haknya untuk membeli
saham (“Pemegang Saham yang
Menjalankan") dan Direksi mengenai
penolakan untuk membeli Saham oleh

37. 37
Shareholders (“Notification of
Refusal”).
Any of the Exercising Shareholders
shall have a further right, which may
be exercised by notifying in writing
the Offering Shareholder and the
Board of Directors, within 10 (ten)
calendar days after receipt of the
Notification of Refusal, of its intention
to also purchase part or all of the
Shares allocated to the Refusing
Shareholders.
If more than one Exercising
Shareholder is interested to
purchase the remaining Shares
offered as mentioned above, the
Shares offered shall be allocated to
the Exercising Shareholders in
proportion to the number of the
shares issued by the Company that
the Exercising Shareholders owned
on the date of the Notification of
Refusal.
(d) If the Non-Offering Shareholders fail
to exercise their rights to buy the
offered Shares or part of the Shares
not purchased, then within the period
of 30 (thirty) calendar days after the
expiration of the 10 (ten) calendar
days period as referred to in the
preceding paragraph, a general
meeting of shareholders of the
Company shall be convened in
accordancewith the provisions of the
Articles of Association and statutory
regulations prevailing in Indonesia, at
Pemegang Saham yang menolak
("Pemberitahuan Penolakan").
Setiap Pemegang Saham yang
menjalankan akan memiliki hak lebih
lanjut, yang dapat dilakukan dengan
memberitahukan secara tertulis
Pemegang Saham yang Menawarkan
dan Direksi, dalam waktu 10 (sepuluh)
hari kalender setelah diterimanya
Pemberitahuan Penolakan,
keinginannya untuk juga membeli
bagian atau semua saham yang
dialokasikan kepada pemegang
saham yang Menolak
Jika lebih dari satu Pemegang Saham
yang menjalankan yang tertarik untuk
membeli saham yang tersisa
ditawarkan seperti yang disebutkan di
atas, saham yang ditawarkan akan
dialokasikan kepada Pemegang
Saham yang menjalankan secara
proporsional dengan jumlah saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan
bahwa Pemegang Saham yang
menjalankan miliki pada tanggal
Pemberitahuan Penolakan.
(d) Jika Pemegang Saham yang
Menerima Penawaran gagal
melaksanakan haknya untuk membeli
saham yang ditawarkan atau bagian
dari Saham tidak dibeli, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah berakhirnya 10
(sepuluh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada paragraf sebelumnya,
rapat umum pemegang saham
Perseroan wajib diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia,
di mana diambil keputusan sebagai
berikut:
(i) memberikan persetujuan untuk
pengalihan Saham kepada calon

38. 38
which meeting the following
resolutions shall be adopted:
(i) to grant approval to the transfer
of the Shares to the prospective
buyer proposed by the Offering
Shareholder; or
(ii) to refuse granting approval to the
request for transfer of the Shares
to the prospective buyer
proposed by the Offering
Shareholder; or
(iii) to appoint another prospective
buyer who is willing to purchase
the Shares at a price and on
terms not less profitable than that
stated in the Sales Notification;
and the transfer of the Shares shall
be carried out within the period of 60
(sixty) calendar days as from the
date of approval or appointment by
the general meeting of shareholders
referred to above, provided,
however, that the prospective buyer
shall agree to be bound by the
provisions of this Agreement and
shall purchase the Shares at a price
and on terms not more favorable
than that stated in the Sales
Notification.
(e) If within the period of 30 (thirty)
calendar days as referred to above,
the general meeting of shareholders
of the Company does not pass a
resolution to grant approval to the
pembeli yang diusulkan oleh
Pemegang Saham yang
Menawarkan; atau;
(ii) menolak memberikanpersetujuan
terhadap permintaan untuk
pengalihan Saham kepada calon
pembeli yang diusulkan oleh
Pemegang Saham yang
Menawarkan; atau
(iii) menunjuk calon pembeli lain yang
bersedia untuk membeli saham
pada harga dan pada istilah tidak
kurang menguntungkan daripada
yang tercantum dalam
Pemberitahuan Penjualan.
dan pengalihan Saham harus
dilakukan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari kalender terhitung
sejak tanggal persetujuan atau
penunjukan oleh rapat umum
pemegang saham tersebut di atas,
disediakan, bagaimanapun, bahwa
calon pembeli harus setuju terikat oleh
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan
akan membeli saham pada harga
tidak lebih menguntungkan daripada
yang dinyatakan dalam
Pemberitahuan Penjualan.
(e) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sebagaimana
dimaksud di atas, rapat umum
pemegang saham Perseroan tidak
memutuskan untuk memberikan
persetujuan dengan pengalihan
Saham atau tidak menunjuk calon
pembeli lain, pengalihan Saham
kepada pembeli yang diusulkan oleh
Pemegang Saham yang Menawarkan
dianggap telah disetujui oleh rapat
umum pemegang saham Perseroan
dengan syarat bahwa calon pembeli
harus setuju untuk terikat oleh
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan
akan membeli Saham pada harga dan

39. 39
transfer of the Shares or does not
appoint another prospective buyer,
the transfer of the Shares to the
buyer proposed by the Offering
Shareholder shall be considered as
having been approved by the general
meeting of shareholders of the
Company with the condition that the
prospective buyer shall agree to be
bound by the provisions of this
Agreement and shall purchase the
Shares at a price and on terms not
less profitable than that stated in the
Transfer Notification.
pada istilah tidak kurang
menguntungkan daripada yang
tercantum dalam Pemberitahuan
transfer.
11.4 Permitted Transfers
Any of the Shareholders shall be entitled
to sell and transfer any part of its holding
of shares and its Shareholders claims to
any of its Affiliates (the “Transferee")on
the conditions that:
(a) the Transferee first undertakes in
writing to become a party to and is
bound by this agreement;
(b) that Shareholder or its holding
company, if applicable, will not permit
the Transferee (when suchis not that
Shareholder's holding company) to
cease to be controlled by it or cease
to be its subsidiary, as the case may
be, without first procuring the transfer
of the shares beneficially owned by
that subsidiary:
(i) to that Shareholder; or
(ii) to that Shareholder's Affiliate on
the conditions stated in Sections
10.4 (a) and (b).
11.4 Pengalihan Yang Diijinkan
Setiap Pemegang Saham berhak untuk
menjual dan memindahkan setiap bagian
dari sahamnya dan saham milik
Pemegang Saham yang mengaku
Afiliasinya ("pengalihan") dengan
ketentuan bahwa:
(a) Pengalih Pertama berjanji secara
tertulis untuk menjadi pihak dan
terikat oleh Perjanjian ini;
(b) bahwa Pemegang Saham atau
perusahaan induk, jika ada, tidak
akan mengizinkan pengalihan (Jika
bukan Perusahaan yang dikuasai
Pemegang Saham) yang
menyebabkan dikendalikan oleh
atau berhenti menjadi anak
perusahaan, sebagaimana mungkin
terjadi, tanpa terlebih dahulu
melakukan pemindahan saham yang
dimilikinya oleh anak perusahaan:
(i) untuk Pemegang Saham itu; atau
(ii) untuk Afiliasi Pemegang Saham
pada dengan ketentuan Pasal
10.4 (a) dan (b).
(c) jika pengalih berhenti menjadi
Afiliasi, segera akan kembali
mengalihkan saham yang dibeli ke
Pemegang Saham penjual.

40. 40
(c) if the Transferee cease to be an
Affiliate, it will immediately re-
transferred the purchased shares to
the selling Shareholder.
11.5 Transfer of Shareholders’ Claim
Any transfer of shares pursuant to this section
shall include, as a indivisible part of the
transfer, the transfer of that portion of the
Offering Shareholder’s claim (if any) which
bears the same portion to the aggregate of the
shareholder’s claim as that which the other
shares bear to the entire issuedordinary share
capital of the Company for the time being, and
the other provisions of this Section 11 shall
apply mutatis mutandis with reference thereto.
11.5 Pengalihan Saham Yang Diklaim
Pemegang Saham
Setiap pengalihan saham dalam pasal
ini harus mencakup, bagian tak
terpisahkan dari pengalihan,
pengalihan yang sebagian dari klaim
Pemegang Saham yang Menawarkan
(jika ada) yang dikenakan porsi yang
sama dengan jumlah klaim pemegang
saham yang lain sebagai sesuatu
yang saham lainnya dalam seluruh
modal yang ditempatkan Perseroan
untuk sementara waktu, dan
ketentuan lain dari Pasal 11 ini berlaku
secara mutatis mutandis dengan
referensinya
Section 12 – Dividend Policy
The Company's net profits in a financial
year as shown in the balance sheet and
profit and loss statement, which have
been ratified by the annual general
meeting of shareholders of the Company
and are considered as a positive profit
balance, shall be appropriated in such
manner as determined by the general
meeting of shareholders of the
Company.
The net profits, after deduction for
mandatory reserve fund prescribed by
law and the Company's Articles of
Association, shall be distributed to each
Party (as the shareholder) as dividends
proportionately with their shareholding in
the Company.
Pasal 12 - Kebijakan Dividen
Laba bersih Perseroan pada tahun buku
seperti yang ditunjukkan dalam neraca
dan pernyataan laba rugi, yang telah
diratifikasi oleh rapat umum pemegang
saham tahunan Perseroan dan dianggap
sebagai saldo laba yang positif, harus
disesuaikan dengan cara seperti
ditentukan oleh rapat umum pemegang
saham Perseroan.
Pencapaian laba bersih, setelah
dikurangi untuk dana cadangan wajib
yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan Anggaran
Dasar, akan dibagikan kepada masing-
masing Pihak (sebagai pemegang
saham) sebagai dividen proporsional
dengan kepemilikan sahamnya di
Perseroan.
Section 13 – The Governing Principles of
the Company
Pasal 13 – Prinsip-Prinsip Umum
Pengurusan Perseroan

41. 41
13.1 The Company shall be managed
professionally in line with the purpose
and objective of the Company as
stipulated in this Agreement and in
accordance with the prevailing law of
Indonesia.
13.2 Day-to-day management shall be within
the responsibility of the Board of
Directors of the Company, assisted by
staff and employees of the Company
under the supervision of the Board of
Commissioners in accordance with the
terms of this Agreement and the Articles
of Association. The Board of Director
shall submit and deliver the Company’s
day to day operations report to the Board
of Commisioners of the Company and
the Shareholders every quarter.
13.3 The management of the Company shall
be conducted in accordance with the
values of good corporate governance,
including the specific standards on good
industrial practices.
13.1 Perseroan harus dikelola secara
profesional sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini dan
sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia.
13.2 Dalam manajemen sehari-hari harus
berada dalam tanggung jawab Direksi
Perseroan, dibantu oleh staf dan
karyawan Perseroan di bawah
pengawasan Dewan Komisaris sesuai
dengan ketentuan Perjanjian ini dan
Anggaran Dasar. Direksi wajib
menyampaikan dan memberikan
laporan operasi harian Perseroan
kepada Dewan Komisaris Perseroan
dan kepada Pemegang Saham setiap
triwulan.
13.3 Manajemen Perusahaan dilakukan
sesuai dengan nilai-nilai tata kelola
perusahaan yang baik, termasuk
standar tertentu pada praktik industri
yang baik.
Section 14 – Financing Support of the
Company
14.1 The Board of Directors shall prepare an
annual budget and business plan in
respect of the Business of the Company
for the following year (the “Business
Plan”). Such Business Plan shall include
among others:
(a) the strategic, development and
marketing objectives of the Company
for such Accounting Year;
(b) the operating and financial targets
and forecast of the Company for the
Accounting Year;
(c) estimated business volume,
revenues and operating expenses of
the Company for such Accounting
Year;
Bagian 14 - Dukungan Pembiayaan
Perusahaan
14.1 Direksi menyiapkan anggaran tahunan
dan rencana bisnis sehubungan
dengan bisnis Perseroan untuk tahun
berikutnya ("Rencana Bisnis").
Rencana Bisnis tersebut meliputi antara
lain:
(a) tujuan strategis, pengembangan
dan pemasaran Perseroan untuk
Tahun buku tersebut;
(b) operasi dan target keuangan dan
proyeksi Perusahaan untuk satu
Tahun tersebut;
(c) volume usaha perkiraan,
pendapatan dan beban usaha
Perseroan untuk Tahun buku
tersebut;

42. 42
(d) intended capital expenditures,
acquisition and divestures by the
Company for such Accounting Year;
(e) details of major or unusual items
(e.g., loan, guarantees, security to be
granted) in respect of the Company
for such Accounting Year;
(f) estimated working capital of the
Company for such Accounting Year;
(g) forecast of cash requirements of the
Company for such Accounting Year;
14.2 The Parties shall procure that the
Business Plan shall be approved by the
Shareholders in a Shareholders’ Meeting
in accordance with this Agreement, the
Article of Association, the Company Law
and applicable regulations.
14.3 In casethe Company experiences lack of
working capital pursuant to this Section,
and the Board of Commissioners andthe
Board of Directors have unanimously
determined, in good faith and after taking
into account due commercial
considerations and the Business Plan,
that additional capital injection or funding
is necessary, then the Company shall
procure additional capital injection or
funding, by way of (in order of priority):
(a) firstly, loans or overdraft facilities
from banks or other financial
institutions for the Company (the
“Commercial Loan”);
(d) rencana belanja modal, akuisisi
dan penjualan saham oleh
Perseroan untuk Tahun buku
tersebut;
(e) rincian kegiatan utama atau tidak
biasa (misalnya, pinjaman,
jaminan, jaminan yang akan
diberikan) Perseroan untuk Tahun
buku tersebut;
(f) memperkirakan modal kerja
Perseroan untuk Tahun buku
tersebut;
(g) perkiraan kebutuhan kas
Perseroan untuk Tahun buku
tersebut;
14.2 Para Pihak harus menjamin bahwa
Rencana Bisnis harus disetujui oleh
Pemegang Saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham sesuai dengan
Perjanjian ini, Anggaran Dasar, UU
Perusahaan dan peraturan yang
berlaku.
14.3 Dalam hal Perseroan mengalami
kekurangan modal kerja sesuai dengan
Pasal ini, dan Dewan Komisaris dan
Direksi telah secara dipilih, dengan
itikad baik dan setelah
memperhitungkan pertimbangan
komersial jatuh tempo dan Rencana
Bisnis, bahwa suntikan modal
tambahan atau dana diperlukan, maka
Perusahaan akan mendapatkan
suntikan modal tambahan atau dana,
dengan cara (dalam urutan prioritas):
(a) pertama, pinjaman atau fasilitas
dari bank atau lembaga keuangan
lainnya untuk Perseroan
("Pinjaman Komersial");
(b) kedua, dalam hal Pemegang
Saham tidak mampu untuk
mendapatkan pembiayaan yang
memadai dari bank atau lembaga
keuangan lainnya, pinjaman uang

43. 43
(b) secondly, in the event that the
Shareholders are not able to secure
sufficient financing from banks or
other financial institutions, advance
shareholders’ loan from the
Shareholders to the Company on
interest rates to be mutually
determined by the Board of Directors
(the “Shareholders Loan”); or
(c) thirdly, the issuance of new shares in
accordance with the provisions and
requirements of this Agreement or
subscribe for additional shares in
their respective proportions and each
Shareholder agrees to dilute its
respective proportions if it decides
not to subscribe for additional
shares.
14.4 If the Shareholders agree that
Indonesian capital market conditions are
favourable for an Initial Public Offering of
shares in the Company, the Parties may
take steps to carry out such Initial Public
Offering of such shares, the terms and
conditions of which will be subject to the
further agreement of the Parties.
muka pemegang dari Pemegang
Saham Perseroan pada tingkat
suku bunga yang akan ditentukan
bersama oleh Dewan Direksi
("Pinjaman Pemegang Saham");
atau
(c) ketiga, penerbitan saham baru
sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan Perjanjian ini atau
melakukan penerbitan saham
tambahan dalam proporsi masing-
masing dan setiap Pemegang
Saham setuju untuk mencairkan
proporsi masing-masing jika
memutuskan untuk tidak membeli
saham tambahan.
14.4 Jika Pemegang Saham setuju bahwa
kondisi pasar modal Indonesia yang
menguntungkan untuk dilakukannya
Penawaran Umum Perdana saham
Perseroan, Para Pihak dapat
mengambil langkah-langkah untuk
melaksanakan Penawaran Umum
Perdana saham tersebut, syarat dan
ketentuan akan tunduk pada perjanjian
lebih lanjut dari Para Pihak
Section 15 – Representations and
Warranties
15.1 Each of the Parties hereby represents
and warrants to the other Parties as
follows:]
(a) that it is a limited liability company,
duly organized and validly existing
under the laws of the jurisdiction of its
incorporation;
Pasal 15 - Pernyataan dan Jaminan
15.1 Setiap Pihak dengan ini mewakili dan
menjamin kepada Pihak yang lainnya
sebagai berikut:
(a) bahwa ia merupakan sebuah
perseroan terbatas, yang didirikan
secara sah berdasarkan hukum pada
yurisdiksi pendiriannya
(b) that all full corporate actions or
approvals required for the making,
execution, delivery and performance
of this Agreement and all ancillary
(b) bahwa semua tindakan penuh
korporasi atau persetujuan yang
diperlukan untuk pembuatan,
penandatanganan, pengiriman dan

44. 44
agreements referred to herein have
been taken or obtained;
pelaksanaan Perjanjian ini dan semua
perjanjian tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini telah
diambil atau diperoleh
(c) that as on the date of this Agreement
there is no litigation, proceeding or
dispute pending against it/him, the
adverse determination of which
might substantially affect its right or
ability to enter into and perform this
Agreement and all ancillary
agreements referred to herein, and to
the best of its knowledge, it is not in
default or in breach in any material
respect under any applicable law, or
under any decree, ruling, order or
regulation of any governmental
authority having jurisdiction over it or
any agreement to which it is a party
or by which its asset is bound;
(d) that the making, execution, delivery
and performance of this Agreement
and all ancillary agreements referred
to herein does not contravene nor
violate with its articles of association
or other constitutional documents,
any applicable law, decree, ruling,
order, or regulation of any
governmental authority having
jurisdiction over it or any agreement
or contract to which it is a party or by
which its assets are bound;
(c) bahwa pada tanggal Perjanjian ini
tidak ada litigasi, proses hukum atau
sengketa yang tertunda terhadap
setiap Pihak, ketentuan yang
merugikan yang mungkin secara
substansial mempengaruhi haknya
atau kemampuan untuk masuk ke
dalam dan melakukan Perjanjian ini
dan semua perjanjian tambahan yang
dimaksud dalam Perjanjian ini, dan
atas pengetahuan yang terbaiknya,
setiap pihak tidak dalam wanprestasi
atau melanggar setiap hal yang
material berdasarkan hukum yang
berlaku, atau berdasarkan keputusan,
putusan, perintah atau peraturan
pemerintah yang berwenang pada
yurisdiksi setiap Pihak atau
kesepakatan apapun dimana setiap
Pihak merupakan pihak di dalamnya
atau dimana asetnya terikat;
(d) bahwa pembuatan,
penandatanganan, pengiriman dan
pelaksanaan Perjanjian ini dan semua
perjanjian tambahan yang disebut
dalam Perjanjian ini tidak
bertentangan atau melanggar dengan
anggaran dasar setiap Pihak atau
dokumen konstitusi lainnya, segala
hukum yang berlaku, keputusan,
putusan, perintah, atau peraturan
pemerintah yang berwenang pada
yurisdiksi setiap Pihak atau perjanjian
atau kontrak dimana setiap Pihak
merupakan pihak di dalamnya atau
dimana asetnya terikat;
(e) bahwa setiap Pihak tidak diajukan
segala permohonan sukarela dalam

45. 45
(e) that it has not filed any voluntary
petition in bankruptcy or been
adjudicated a bankrupt or insolvent,
filed any petition or answer seeking
any reorganization, liquidation,
dissolution or similar relief under any
applicable bankruptcy, insolvency, or
other debtor relief law, or sought or
consented to or acquiesced in the
appointment of any trustee, receiver,
conservator or liquidator of all of any
substantial part of its properties. No
court of competent jurisdiction has
entered an order, judgment or decree
approving a petition filed against it
seeking any reorganization,
arrangement, composition,
readjustment, liquidation,
dissolution, or similar relief under any
applicable bankruptcy act or other
debtor relief law, and no liquidator
has been appointed for it or for all or
any substantial part of its properties;
(f) that this Agreement has been duly
authorized and executed on its
behalf, is a legal, valid and binding
obligation on it, and is enforceable
against it in accordance with its term;
(g) there are no claims, actions, suits or
proceedings pending against it, the
outcome of which could materially
and adversely affect the transactions
contemplated by this Agreement,
and it is not subject to any order, writ,
injunction or decree which could
materially and adversely affect its
kepailitan atau telah diputuskan pailit
atau tidak mampumembayar,diajukan
permohonan atau setiap jawaban atas
permintaan segala reorganisasi,
likuidasi, pembubaran atau
pembebasan yang serupa
berdasarkan segala undang-undang
kepailitan, ingkar bayar, atau undang-
undang pembebasan debitur lainnya
yang berlaku, atau meminta atau
menyetujui atau berkeingingan dalam
melakukan penunjukan setiap wali
amanat, kurator, konservator atau
likuidator dari semua bagian
substansial dari kekayaannya. Tidak
ada pengadilan berwenang yang telah
mengeluarkan perintah, pertimbangan
atau keputusan yang menyetujui
permohonan yang diajukan terhadap
setiap Pihak yang meminta setiap
reorganisasi, pengaturan, komposisi,
penyesuaian kembali, likuidasi,
pembubaran, atau keringanan yang
serupa berdasarkan segala undang-
undang kepailitan yang berlaku, atau
undang-undang pembebasan debitur
lainnya, dan tidak ada likuidator telah
ditunjuk untuk itu atau untuk semua
bagian substansial dari kekayaannya;
(f) bahwa Perjanjian ini setelah disahkan
dan tandatangani atas nama setiap
Pihak, merupakan perjanjian yang sah
dan mengikat terhadap setiap Pihak,
dan berlaku terhadap setiap Pihak
sesuai dengan masa berlakunya;
(g) tidak ada klaim, tindakan, tuntutan
atau proses pengadilan yang tertunda
terhadap setiap Pihak, yang
menimbulkan dampak kerugiaan
material terhadap transaksi yang
dimaksud dalam Perjanjian ini, dan
setiap Pihak tidak terkena perintah,
tuntutan, larangan, atau keputusan
yang dapat mengakibatkan kerugiaan

46. 46
ability to perform the transactions
contemplated by this Agreement;
and
(h) there is no provision of any existing
law, rule, mortgage, indenture,
contract, financing statement,
agreement or resolution binding on it
that would conflict with or any way
prevent the execution, delivery, or
carrying out of the terms of this
Agreement or any other document or
agreement referred to herein.
yang material atas kemampuannya
untuk melaksanakan transaksi yang
dimaksud berdasarkan Perjanjian ini,
dan
(h) tidak ada ketentuan dari undang-
undang, aturan, hipotek, perjanjian,
kontrak, pernyataan pembiayaan,
perjanjian atau keputusan apapun
yang mengikat atas setiap Pihak yang
akan bertentangan atau dengan cara
apapun mencegah
penandatanganan, pengiriman, atau
pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian
ini atau dokumen lain atau perjanjian
sebagaimana diiatur dalam Perjanjian
ini.
15.2 Reliance on Representations and
Warranties
Each Party acknowledges and agrees
that the other Parties have entered into
this Agreement in reliance on the
Representations and Warranties.
15.2 Ketergantungan pada Pernyataan dan
Jaminan
Setiap Pihak mengakui dan menyetujui
bahwa Pihak lain telah menandatangani
Perjanjian ini dengan bergantung pada
pada Pernyataan dan Jaminan
15.3 Each Representations and Warranties
separate
Each of the Representations and
Warranties is separate and is to be
construed independently of the others
and is not limited by reference to any of
the others.
15.3 Setiap Pernyataan dan Jaminan terpisah
Setiap Pernyataan dan Jaminan adalah
terpisah dan harus ditafsirkan secara
sendiri-sendiri dari yang lainnya dan
tidak terbatas dengan mengacu pada
apa pun yang lain
15.4 Duration of Representations and
Warranties
The Representations and Warranties,
indemnities and undertakings given by
the Parties will continue thereafter to
subsist for so long as may be necessary
for the purpose of giving effect to each
and every one of those sections in
accordance with the terms thereof, and
is and will be given with the intent that
liability thereunder is not confined to
15,4 Jangka Waktu keberlakuan Pernyataan
dan Jaminan
Pernyataan dan Jaminan, ganti rugi dan
janji yang diberikan oleh Para Pihak
akan terus berlaku setelah berakhir
Perjanjian ini untuk seterusnya
sepanjang diperlukan untuk tujuan
memberikan efek masing-masing dan
setiap satu dari bagian-bagian sesuai
dengan ketentuan tersebut, dan
dimaksudkan dan akan diberikan

47. 47
breaches discovered on or prior to the
date of this Agreement.
dengan maksud bahwa kewajiban
atasnya tidak terbatas pada
pelanggaran yang ditemukan pada atau
sebelum tanggal Perjanjian ini
15.5 Security Interests
Each Party represents, warrants and
undertakes that it shall not any time
during the term of this Agreement create
any security interest over any of its
Shares without the prior written consent
of the other Party.
15.5 Penjaminan atas Saham
Setiap Pihak menyatakan, menjamin
dan berjanji bahwa ia tidak akan setiap
waktu selama jangka waktu Perjanjian
ini membuat penjaminan atas setiap
Saham tanpa persetujuan tertulis dari
Pihak lainnya.
15.6 Indemnity
Each of the Parties will jointly and
severally indemnify and will keep each
other indemnified against all losses,
damages, costs, expenses and
outgoings which the other Parties may
incur or be liable for in respect of any
claim, demand, liability, action,
proceedings or suits arising out of or in
connection with:
(a) a breach of a Representations and
Warranties and undertakings;
(b) any Representations and Warranties
not being true and correct in all
respects; or
(c) any Representations and Warranties
being misleading in any respects.
15.6 Indemnity
Setiap Pihak akan tanggung renteng
mengganti kerugian dan akan terus
saling ganti rugi terhadap semua
kerugian, kerusakan, ongkos, biaya dan
pengeluaran yang dikeluarkan Pihak
lainnya atau menjadi bertanggung
jawab atas sehubungan dengan klaim,
tuntutan, tanggung jawab, tindakan,
proses hukum atau gugatan yang timbul
dari atau sehubungan dengan:
(a) pelanggaran dari Pernyataan dan
Jaminan dan janji;
(b) segala Pernyataan dan Jaminan
yang tidak benar dan tepat dalam
segala hal, atau
(c) segala Pernyataan dan Jaminan
yang menyesatkan dalam setiap
hal.
15.8. Notification
Without prejudice to the rights of the
other Parties, if a Party will become
aware, or reasonably ought to be aware,
of any event which occurs or matter
which arises which results or may result
in any of the Representations and
Warranties being unfulfilled, untrue,
misleading or incorrect, the Party will
immediately notify the other Parties in
15.8. Pemberitahuan
Tanpa mengurangi hak Para Pihak lain,
jika salah satu Pihak akan menjadi
sadar, atau sewajarnya menyadari,
setiap kejadian yang terjadi atau hal-hal
yang timbul yang mengakibatkan atau
dapat mengakibatkan salah satu
Pernyataan dan Jaminan menjadi tidak
terpenuhi, tidak benar, menyesatkan

48. 48
writing fully thereof. Such notification
does not affect or in any way limit the
liability of the party providing the
notification in respect of the relevant
breach or breaches of Warranty.
atau tidak tepat, Pihak tersebut akan
segera memberitahukan Pihak lainnya
secara tertulis atas hal tersebut secara
penuh. Pemberitahuan tersebut tidak
mempengaruhi atau dengan cara
apapun membatasi kewajiban pihak
yang memberikan pemberitahuan
sehubungan dengan pelanggaran yang
relevan atau pelanggaran Jaminan.
Section 16A – Intellectual Property Rights
No Party under this Agreement is liable to pay
any fee, cost, royalty or any other similar
payment obligation for the use of any
intellectual property rights (patent, trademarks,
integrated circuits, copyright or otherwise)
which owned by any Parties (“IPR Party”)
under this Agreement if such use is intended
for the interest or for the purpose of the
operation of the Company’s business
activities, provided that, such intellectual
property rights shall remain be owned and the
rights of the IPR Party.
If, during the performance of the Company
operation or business activities, an intellectual
property right is created, invented, or obtained,
suchintellectual property rights shall be owned
by and registered under the name of the
Company.
Upon establishment of the Company,
Shareholder I shall procure the transfer of the
Mark to the Company. The parties shall
procure the execution of all transfer
documentation in relation to the Mark
simultaneous with this Agreement. The
successful transfer of the Mark to PT Inovar is
a condition precedent to this Agreement and
this has to be fulfilled before the Agreement
becomes unconditional.
Bagian 16A - Hak Kekayaan Intelektual
Tidak ada pihak berdasarkan Perjanjian ini
yang wajib membayar biaya, ongkos, royalti
atau kewajiban apapun yang serupa lainnya
atas penggunaan hak kekayaan intelektual
(paten, merek dagang, sirkuit terpadu, hak
cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya)
yang dimiliki oleh setiap Pihak ("Pihak HKI")
berdasarkan Perjanjian ini jika penggunaan
tersebut ditujukan untuk kepentingan atau
untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan
usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa,
hak kekayaan intelektual tersebut tetap
dimiliki dan hak dari Pihak HKI.
Jika, selama kegiatan operasi Perusahaan
atau bisnis, hak kekayaan intelektual dibuat,
diciptakan, atau diperoleh, hak kekayaan
intelektual tersebut harus dimiliki oleh dan
terdaftar atas nama Perusahaan.
Setelah pendirian Perseroan, Pemegang
Saham I akan melakukan pengalihan Merek
kepada Perusahaan. Para pihak akan
melakukan semua pengalihan dokumentasi
sehubungan dengan Merek bersamaan
dengan Perjanjian ini. Keberhasilan
pengalihan Merek kepada PT Inovar
merupakan prasyarat Perjanjian ini dan ini
harus dipenuhi sebelum Perjanjian menjadi
bersyarat.
Section 17 – Non-disclosure,
Confidentiality and Non Compete
17.1 Non-disclosure
Bagian 17 – Tidak akan mengungkapkan,
Kerahasiaan dan tidak akan bersaing
17.1 Tidak akan mengungkapkan

49. 49
Except as and to the extent required by
law and other relevant authorities,
without the prior written consent of the
other Party, none of the Parties will, and
each will direct its representatives not to,
directly or indirectly, make any public
comment, statement or communication
with respect to, or otherwise disclose or
permit the disclosure of any information
received under this Agreement.
17.2. Confidentiality
Each Party will exercise reasonable care
to preserve the confidentiality of all
information disclosed by the other Party
in connection with the negotiation,
preparation, execution and performance
of this Agreement and the subject
matters contemplated hereunder and,
except as may be required by law, will
not disclosesuch information to any third
party other than its officers, employees,
counsel, accountants and other advisers
(however such officers, employees,
counsel, accountants and other adviser
shall have first entered into a separate
confidentiality undertaking), and will not
use such information for any purpose
other than contemplated hereunder
without the prior written consent of such
disclosing Party.
The foregoing confidentiality obligation
shall not apply to information (a) already
in the possession of the receiving Party
at the time of disclosure, (b) which is, or
shall become, publicly available through
no violation of this Section, or (c) which
the receiving Party legitimately obtains
from a third party without restriction
(which third party has a good title and is
not in breach of any obligation to keep
such information confidential).
17.3 Non-Compete Obligation
For so long as this Agreement remains
effective, no Parties shall without having
a prior written consent of the other Party,
Kecuali sebagaimana dan selama diwajibkan
oleh hukum dan otoritas terkait lainnya, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
lainnya, tidak ada satu pun Pihak yang akan,
dan masing-masing akan memerintahkan
wakilnya untuk tidak, langsung atau tidak
langsung, membuat komentar, pernyataan
atau komunikasi publik berkenaan dengan,
atau mengungkapkan atau mengizinkan
pengungkapan atas segala informasi yang
diterima berdasarkan Perjanjian ini.
17.2. Kerahasiaan
Setiap Pihak akan melakukan tindakan yang
wajar untuk menjaga kerahasiaan seluruh
informasi yang diungkapkan oleh Pihak
lainnya sehubungan dengan negosiasi,
pembuatan, pelaksanaan dan pelaksanaan
Perjanjian ini dan hal-hal penting yang
dimaksud dalam Perjanjian ini dan, kecuali
apabila diwajibkan oleh hukum, tidak akan
mengungkapkan informasi tersebut kepada
pihak ketiga selain pejabat, karyawan,
pengacara, akuntan dan penasihat lainnya
(namun petugas tersebut, karyawan,
pengacara, akuntan dan penasehat lainnya
harus sudah terlebih dahulu menandatangani
suatu pernyataan kerahasiaan terpisah), dan
tidak akan menggunakan informasi tersebut
untuk tujuan apapun selain dimaksud dalam
Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari
Pihak yang mengungkapkan tersebut.
Kewajiban kerahasiaan tersebut di atas tidak
berlaku bagi informasi (a) sudah dalam
kepemilikan Pihak penerima pada saat
pengungkapan, (b) yang merupakan, atau
akan tersedia bagi publik bukan karena
pelanggaran Pasal ini, atau (c) yang Pihak
penerima sah memperoleh dari pihak ketiga
tanpa batasan (yang pihak ketiga memiliki
alas hak yang baik dan tidak melanggar
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
informasi tersebut).
17,3 Kewajiban Tidak akan Bersaing
Selama Perjanjian ini tetap berlaku, tidak
ada Pihak yang akan tanpa memiliki
persetujuan tertulis dari Pihak lainnya,

50. 50
either alone or jointly with or on behalf
others and whether directly or indirectly
and whether principal, partner, agent,
shareholder, director, employees,
consultant or otherwise howsoever
engage in, carry on or be interested or
concerned in any other business, trade,
profession, occupation, or fee-earning
activity in Indonesia which is similar to or
competes with the business of the
Company. This restriction shall not
preclude the Parties from holding not
more than three percent of any class of
issued shares or other securities which
are listed or dealt in any recognised
stock exchange by way of bona fide
investment only (the “Non-compete
Obligation”) or for the Company and/or
Shareholder I to co-operate with any
retail operations or companies in
Indonesia.
The Company agrees to grant to the
Shareholder II the sole distributorship of
Inovar range of products in the areas of
Medan, Pekan Baru and Aceh on
condition that the Shareholder II
complies with the marketing and
promotional programs of the Inovar
branding in Indonesia as directed by the
Company or Shareholder I. The
Shareholder II agrees not to trade in
products which are in competition with
the Inovar range of products.
baik sendiri atau bersama-sama dengan
atau atas nama orang lain dan baik
langsung atau tidak langsung dan baik
prinsipal, mitra, agen, pemegang saham,
direktur, karyawan, konsultan atau
apapun yang melaksanakan,
melanjutkan atau menjadi
berkepentingan atau terlibat dalam
usaha, perdagangan, profesi, pekerjaan,
atau kegiatan fee-produktif lain di
Indonesia yang mirip dengan atau
bersaing dengan usaha Perseroan.
Pembatasan ini tidak menghalangi Para
Pihak dari memegang tidak lebih dari tiga
persen dari setiap kelas saham yang
diterbitkan atau efek lain yang terdaftar
atau diiperdagangkan pada bursa lainnya
yang diakui dengan cara investasi
bonafide saja ("Kewajiban Non-
bersaing") atau untuk Perusahaan dan /
atau Pemegang Saham I untuk bekerja
sama dengan operasi ritel atau
perusahaan di Indonesia.
Perseroan setuju untuk memberikan
kepada Pemegang Saham II distributor
tunggal dari berbagai Inovar produk di
bidang Medan, Pekan Baru dan Aceh
dengan syarat bahwa Pemegang Saham
II sesuai dengan program pemasaran
dan promosi dari Inovar merek di
Indonesia seperti yang diarahkan oleh
Pemegang Saham Perseroan atau
Pemegang Saham I. Pemegang Saham
II setuju untuk tidak memperdagangkan
produk yang bersaing dengan berbagai
produk Inovar.
Section 18 – Auditor, Books and Records
18.1 The Parties hereto agree to cause the
annual general meeting of shareholders of
the Company to appoint an independent
firm of registered public accountants in the
Republic of Indonesia to audit the books
of the Company at the end of each
Accounting Year of the Company.
18.2 All books of account, vouchers, and
documents of the Company shall be
available for inspection by the
accountants of the Company. The
Bagian 18 - Auditor, Buku dan Catatan
18.1 Para Pihak dengan ini setuju untuk
mengadakan rapat umum pemegang
saham tahunan Perseroan untuk
menunjuk sebuah firma akuntan publik
independen yang terdaftar di Republik
Indonesia untuk mengaudit pembukuan
Perseroan pada akhir setiap Akuntansi
Tahun Perusahaan.
18.2 Semua pembukuan, voucher, dan
dokumen Perusahaan harus tersedia
untuk diperiksa oleh akuntan
Perseroan. Perusahaan harus

51. 51
Company shall maintain its books and will
prepare its financial report in accordance
with Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) in Indonesia (the
“Indonesian GAAP Accounts”),
including the establishment of an
appropriate system of internal controls
and annual compliance representations
by the Parties providing reasonable
assurances with respect to the disposition
of the Company's funds.
menyelenggarakan pembukuan dan
akan mempersiapkan laporan
keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum (PSAK)
di Indonesia ("PSAK Akuntansi
Indonesia"), termasuk pembentukan
suatu sistem yang memadai
pengendalian internal dan pernyataan
kepatuhan tahunan dari Para Pihak
yang memberikan jaminan yang wajar
sehubungan dengan disposisi dana
Perseroan.
Should any Party require the account of
the Company to be prepared in
accordance with another accounting
standard other than the Indonesian
GAAP, such party shall solely bear any
costs and expenses incurred by the
Company for the preparation of such
financial report (the “Other Accounting
Standard”).
In the event the Company’s financial
report prepared in accordance with the
Other Accounting Standard is intended to
be reviewed or audited by other
oganisations or persons, the party who
required the Company to prepare such
financial report shall also solely bear the
costs and expenses incurred to review or
audit of the account.
Apabila setiap Pihak memerlukan
rekening Perusahaan yang akan
disusun sesuai dengan standar
akuntansi lain selain PSAK Indonesia,
pihak tersebut hanya akan
menanggung biaya dan ongkos yang
dikeluarkan oleh Perusahaan untuk
penyusunan laporan keuangan tersebut
("Standar Akuntansi Lainnya").
Dalam hal laporan keuangan Perseroan
disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi lainnya dimaksudkan untuk
ditinjau kembali atau diaudit oleh
oganisasi atau orang lain, pihak yang
mengharuskan Perusahaan untuk
mempersiapkan laporan keuangan
tersebut harus juga menanggung biaya
dan ongkos yang dikeluarkan sendiri
untuk meninjau atau melakukan audit
akuntansi
18.3 The Company shall comply with the
reporting requirements established by the
general meeting of shareholders. The
Board of Directors shall send to the
Commissioners the reports prepared by
the management of the Company
according to the above-referred
procedure. In order that the Shareholders
may monitor the investment in the
Company, the Directors will allow each
Commissioner and/ or a party/person
appointed in writing by the Commissioner
concerned, provided that such
party/person shall be officer(s) of any
18.3 Perusahaan harus memenuhi
persyaratan pelaporan yang ditetapkan
oleh rapat umum pemegang saham.
Direksi harus mengirim kepada
Komisaris laporan yang dibuat oleh
manajemen Perusahaan sesuai dengan
prosedur tersebut di atas. Agar
Pemegang Saham dapat memantau
investasi Perusahaan, Direksi akan
mengizinkan setiap Komisaris dan /
atau pihak / orang yang ditunjuk secara
tertulis oleh Komisaris yang
bersangkutan, dengan syarat bahwa
pihak / orang tersebut harus karyawan
dari setiap Pemegang Saham yang

52. 52
relevant Shareholder(s) or an
independent reputable professional
adviser, during normal business hours to
inspect its books and accounting records,
to make extracts and copies therefrom at
their own expense and to have full access
to all its property and assets provided
always that in exercising such a right such
party/person shall conduct themselves in
a reasonable manner.
bersangkutan atau penasihat
profesional terkemuka yang
independen, selama jam kerja normal
untuk memeriksa pembukuan dan
catatan akuntansi, untuk membuat
kutipan dan salinan darinya dengan
biaya sendiri dan memiliki akses penuh
ke semua properti dan aset selalu
dengan ketentuan bahwa dalam
melaksanakan suatu hak tersebut,
pihak / orang tersebut harus
melakukannya sendiri dengan cara
yang wajar.
Section 19 – Termination of the Agreement
19.1 This Agreement will continue in full force
and effect from the Effective Date until
the earlier of:
(a) the liquidation, winding up or
dissolution of the Company;
(b) the listing or quotation of the
Company on any stock exchange;
(c) termination by mutual agreement of
Shareholders; or
(d) termination under the provisions
herein.
Pasal 19 - Pengakhiran Perjanjian
19.1 Perjanjian ini akan terus berlaku penuh
dari Tanggal Efektif sampai yang lebih
cepat dari:
(a) likuidasi, penutupan atau
pembubaran Perseroan;
(b) pencatatan atau penetapan
Perseroan pada setiap bursa
saham;
(c) diakhiri berdasarkan kesepakatan
bersama Pemegang Saham; atau
(d) penghentian berdasarkan
ketentuan Perjanjian ini.
19.2 This Agreement may forthwith be
terminated by any Shareholder by
giving a notice to such effect to the
other Parties:
(a) if any other Party files a petition for
bankruptcy, voluntarily or
involuntarily; or is to be liquidated
pursuant to any bankruptcy law or,
enters into a suspension of
payment or other similar
arrangements with its creditors; or
(b) if a receiver has been appointed to
manage or liquidate the assets of
any other Party; or
(c) if any of the business activities of
any other Party is completely or
partially expropriated, intervened in
or otherwise interfered by any
19.2 Perjanjian ini segera diakhiri oleh setiap
Pemegang Saham dengan memberikan
pemberitahuan untuk memberlakukan
pengakhiran tersebut kepada Pihak
lain:
(a) jika terdapat Pihak lain, mengajukan
permohonan pailit, secara sukarela
atau tidak, atau yang akan dilikuidasi
sesuai dengan undang-undang
kepailitan atau apapun,
menngadakan penangguhan
pembayaran atau pengaturan
serupa lainnya dengan kreditur, atau
(b) jika penerima telah ditunjuk untuk
mengelola atau melikuidasi aset dari
setiap Pihak lainnya; atau
(c) jika terdapat kegiatan usaha dari
setiap Pihak lainnya yang
sepenuhnya atau sebagian diambil
alih, di intervensi atau dicampuri

53. 53
government, or any agency
thereof; or
(d) if any Shareholder ceases or
threatens to cease carrying on a
substantial portion of their
business;
(e) if any Shareholder enters into or
resolves to enter into any
arrangement, composition or
compromise with, or assignment
for the benefit of, its creditors or
any class of them;
(f) if any Shareholder becomes
unable to pay its debts when they
are due or becomes unable to pay
its debts within the meaning of any
legislation regarding insolvency of
the jurisdiction in which it carries on
business;
(g) Any warranties, undertaking or
representation in or given under
this Agreement is or becomes
false, misleading or incorrect when
made or deemed to be under this
Agreement.
(h) pursuant to the then enacted law or
regulation, the performance of any
other Party’s obligation under this
Agreement is materially and
adversely affected.
oleh pemerintah manapun, atau
instansi pemerintahan; atau
(d) jika terdapat pemegang saham yang
tidak lagi atau terancam berhenti
menjalankan sebagian besar bisnis
mereka;
(e) jika terdapat Pemegang Saham yang
mengadakan atau memutuskan
mengadakan segala pengaturan,
komposisi atau kompromi dengan,
atau pengalihan demi kepentingan,
krediturnya atau kelas dari
krediturnya;
(f) jika terdapat pemegang saham yang
menjadi tidak mampu membayar
utangnya pada saat jatuh atau
menjadi tidak mampu membayar
hutang-hutangnya dalam setiap
pengertian dari segala undang-
undang tentang kepailitan pada
yurisdiksi di mana pemegang saham
itu menjalankan usaha;
(g) Setiap jaminan, janji atau pernyataan
dalam atau diberikan berdasarkan
Perjanjian ini palsu, menyesatkan
atau tidak benar atau menjadi palsu,
menyesatkan atau tidak benar ketika
dibuat atau dinyatakan berdasarkan
Perjanjian ini.
(h) Berdasarkan hukum atau peraturan
yang berlaku kemudian,
pelaksanaan segala kewajiban
Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini
adalah berdampak secara material
merugikan.
19.3 Notwithstanding the provision of Section
hereof, this Agreement may also be
forthwith terminated by any Shareholder
by giving a notice to such effect to the
other Parties in the event any other Party
materially breaches or violates the terms
and/or conditions of this Agreement,
which breach or violation may have
19.3 Tanpa mengesampingkan ketentuan
dari Pasal ini, Perjanjian ini juga dapat
segera diakhiri oleh setiap Pemegang
Saham apapun dengan memberikan
pemberitahuan memberlakukan
pengakhiran tersebut kepada Pihak
lainyang secara material melanggar
atau menyalahi persyaratan dan/atau

54. 54
material adverse effect to the smooth and
effective operations of the Company and/
or implementation of Company’s
Business, and the breaching or violating
Party fails to provide sufficient remedy or
to correct the relevant breach or violation
(if remediable) after having received a 30
(thirty)- calendar day prior notice from the
non-breaching or non-violating Party
requiring the breaching or violating Party
to do so.
ketentuan Perjanjian ini, yang
pelanggaran atau penyimpangan
mungkin memiliki dampak material
merugikan terhadap kelancaran
operasional dan efektif Perusahaan dan
/ atau pelaksanaan Bisnis Perusahaan,
dan Pihak yang melanggar atau
melakukan penyimpangan gagal untuk
melakukan perbaikan yang cukup atau
untuk memperbaiki penyimpangan atau
pelanggaran tersebut (jika dapat
diperbaiki) setelah menerima
pemberitahuan 30 (tiga puluh) - hari
kalender sebelumnya dari Pihak yang
tidak melanggar atau tidak melakukan
penyimpangan yang mewajibkan Pihak
yang melanggar atau melakukan
penyimpangan untuk memperbaikinya.
19.4 Upon the termination of this Agreement,
the non-breaching Shareholder shall be
entitled to either (i) purchase all (but not
some only) of the Shares held by the
breaching or violating Shareholder at the
purchase price calculated on the basis of
fair market value of the Company
verified by an independent appraiser
approved by the Parties less a discount
of 20% (twenty percent) of that value, or
(ii) require the breaching or violating
Party to buy all (but not some only) of the
Shares held by the non-breaching Party
at the sale price calculated on the basis
of fair market value of the Company as
so determined plus a premium of 20%
(twenty percent) of that value.
19.4 Setelah pengakhiran Perjanjian ini,
Pemegang Saham yang tidak
melanggar berhak untuk (i) membeli
semua (tapi tidak hanya beberapa) dari
Saham yang dipegang oleh Pemegang
Saham yang melanggar atau
melakukan penyimpangan dengan
harga pembelian dihitung atas dasar
pasar yang wajar nilai Perusahaan
diverifikasi oleh penilai independen
yang disetujui oleh Pihak dikurang
potongan 20% (dua puluh persen) dari
nilai tersebut, atau (ii) mewajibkan
Pihak yang melanggar atau melakukan
penyimpangan untuk membeli semua
(tapi tidak hanya beberapa) dari Saham
yang dipegang oleh Pihak yang tidak
melanggar pada harga jual yang
dihitung berdasarkan nilai pasar wajar
dari Perusahaan yang ditetapkan akan
ditambah premi sebesar 20% (dua
puluh persen) dari nilai tersebut.
19.5 Completion of the sale and purchase will
take place at the registered office of the
Company within 30 days after the price
payable for the Shares has been agreed
or determined in accordance with the
above provisions and the price has been
fully paid (or such other time or place as
the Shareholders may agree), subject to
any relevant approvals; and
19.5 Penyelesaian jual beli akan berlangsung
di kantor terdaftar Perseroan dalam
waktu 30 hari setelah harga yang akan
dibayar atas Saham telah disepakati
atau ditentukan sesuai dengan
ketentuan di atas dan harga telah
dilunasi (atau pada waktu lain atau pada
tempat sebagaimana dapat disetujui

55. 55
Pemegang Saham), tunduk pada
persetujuan yang berasangkutan, dan
19.6 Upon termination of this Agreement, the
obligations under this Agreement of the
non- breaching Shareholder cease and
any rights of the non-breaching
Shareholder in respect of the breaching
Shareholder and other Parties accrued
under this Agreement remain, and, in
addition to the right to damages and to
specific performance and to any other
right or remedy which it may have
against the breaching Shareholder for
breach of this Agreement or the
Representation and Warranties, the
breaching Shareholder must indemnify
the non breaching Shareholder for all
costs, charges and expenses incurred
by it in connection with the negotiation,
preparation and termination or
rescissionof this Agreement and all mat-
ters which it contemplates arising from
this Agreement.
19.6 Setelah pengakhiran Perjanjian ini,
kewajiban Pemegang Saham yang
tidak melanggar berdasarkan
Persetujuan ini berkurang dan segala
hak dari Pemegang Saham yang tidak
melanggar sehubungan dengan
Pemegang Saham yang melanggar dan
Para Pihak lain yang masih harus
dibayar berdasarkan Perjanjian ini tetap
ada, dan, di samping hak atas ganti rugi
dan pelaksanaan prestasi tertentu dan
hak lainnya atau upaya hukum yang
mungkin dimiliki terhadap Pemegang
Saham yang melanggar atas
pelanggaran Perjanjian ini atau
Pernyataan dan Jaminan, Pemegang
Saham yang melanggar harus
mengganti kerugian Pemegang Saham
yang tidak melakukan pelnggaran atas
semua biaya, beban dan pengeluaran
yang dikeluarkan olehnya sehubungan
dengan negosiasi, pembuatan dan
pengakhiran atau pembatalan
Perjanjian ini dan seluruh hal yang
dimaksudkan yang timbul dari
Perjanjian ini.
19.7 Termination of this Agreement shall not
release any Party from any liability
which, at the time of termination has
already accrued or after the time of
termination may accrue in respectof any
act or omission to act committed prior to
such termination, in favor of any other
Party under this Agreement.
19.7 Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan
melepaskan setiap Pihak dari kewajiban
apapun yang, pada saat pemutusan
sudah timbul atau setelah waktu
pemutusan mungkin bertambah
sehubungan dengan perbuatan atau
kelalaian untuk bertindak yang
dilakukan sebelum pengakhiran
tersebut, demi kepentingan setiap Pihak
lain berdasarkan Perjanjian ini.
19.8 The Parties agree to expressly waive the
provisions of Article 1266 of the
Indonesian Civil Code to the extent that
the Parties agree not to seek any
approval from the Courts nor require the
other Party to seek any approval from
the Courts in order to effectuate the
termination of this Agreement.
19.8 Para Pihak sepakat dengan tegas
mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia sejauh Para Pihak
setuju untuk tidak meminta persetujuan
dari Pengadilan atau memerlukan Pihak
lain untuk meminta persetujuan dari
Pengadilan untuk menyelenggarakan
pemutusan Perjanjian ini.

56. 56
Section 20 – Force Majeure
20.1 Force Majeure
If, at any time, a Party (the "Delayed
Party") is rendered unable wholly or in
part by Force Majeure to fulfil any of its
obligations hereunder it will give the
other Party prompt notice of the Force
Majeure event and reasonable
particulars of:
(a) the cause and nature of the Force
Majeure;
(b) the obligations which are likely to be
suspended, delayed or unable to be
fulfilled due to Force Majeure; and
(c) the expected duration of the Force
Majeure event.
20.2 Consequences of Force Majeure
The obligations of the Delayed Party will,
insofar as they are affected by such
Force Majeure event, be suspended for
the continuance of the Force Majeure.
The Delayed Party will take all
reasonable steps to overcomeor remove
the cause of the Force Majeure as
quickly as possible, but will not thereby
be required to contest by way of legal
proceedings the validity of any law,
judgment, award or governmental
directive or instruction. Should the Force
Majeure event continues for more than 2
weeks, the Parties will meet and
consider remedial steps to be taken.
Pasal 20 - Keadaan Kahar
20.1 Keadaan Kahar
Jika, pada suatu tertentu, salah satu
Pihak ("Pihak yang Tertunda") secara
seluruh atau sebagian dikarenakan oleh
Keadaan Kahar tidak dapat memenuhi
salah satu kewajibannya , maka wajib
memberikan Pihak lainnya
pemberitahuan segera atas peristiwa
keadaan kahar tersebut dan alasan yang
masuk akal mengenai:
(a) penyebab dan sifat dari Keadaan
Kahar;
(b) kewajiban yang kemungkinan akan
ditunda, ditunda atau tidak harus
dipenuhi karena Keadaan Kahar,
dan
(c) durasi yang diharapkan dari
peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
20.2 Konsekuensi Atas Terjadinya Keadaan
Kahar
Kewajiban Pihak yang Tertunda akan,
sejauh mereka dipengaruhi oleh keadaan
kahar, ditangguhkan karena
berlangsungnya Keadaan Kahar. Pihak
yang Tertunda akan mengambil semua
langkah yang wajar untuk mengatasi atau
menghilangkan penyebab Keadaan
Kahar secepat mungkin, tetapi tidak
diperlukan digugat secara hukum,
pengadilan, denda atau perintah atau
instruksi pemerintah. Jika Keadaan
Kahar berlanjut selama lebih dari 2
minggu, Para Pihak akan bertemu dan
mempertimbangkan langkah-langkah
perbaikan yang akan diambil.
Section 21 – Dispute Resolution and
Governing Law
21.1 This Agreement and the performance
hereof shall be governed by and
construed in accordance with the laws
Pasal 21 - Penyelesaian Sengketa dan
Hukum Yang Berlaku
21.1. Perjanjian ini dan pelaksanaanya akan
diatur dan ditafsirkan sesuai dengan

57. 57
and regulations of the Republic of
Indonesia.
21.2 Any and all disputes, controversies or
conflicts arising from or in relation to this
Agreement, including disputes on its
validity, conclusion, binding effect,
breach, amendment, expiration and
termination (collectively, “Disputes”),
shall, as far as possible, be settled
amicably by the Parties.
21.3 If such Disputes may not be settled
amicably within 30 (thirty) calendar days
from the date that any Party informs the
other Party that any suchDispute arises,
then the Parties agree that such
Disputes shall be finally settled through
arbitration.
21.4 The arbitration shall be conducted in
Singapore and in accordance with the
rules and procedures of the Singapore
International Arbitration Centre ("SIAC")
and each Party unconditionally and
irrevocably submits itself to the exclusive
jurisdiction of such arbitration forum.
21.5 Both Parties agree that any award
handed down by the arbitrator shall be
final and binding and conclusive of the
Disputes arbitrated upon, and the
Parties agree to procure all efforts to
ensure that such award is enforced.
Neither of the Parties shall be entitled to
commence or maintain any action in a
court of law or equity in any jurisdiction
upon any matter in dispute arising from
or relation to this Agreement, except for
the application for any interim relief or
hukum dan peraturan Republik
Indonesia.
21.2. Setiap dan semua perselisihan,
pertentangan atau konflik yang timbul
dari atau sehubungan dengan
Perjanjian ini, termasuk perselisihan
yang berlaku, kesimpulan, efek
mengikat, pelanggaran, perubahan,
kadaluarsa dan pengakhiran (secara
kolektif disebut "Perselisihan"),
harus, sejauh mungkin , diselesaikan
secara damai oleh Pihak.
21.3. Jika Sengketa tersebut tidak dapat
diselesaikan secara damai dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak tanggal dimana Pihak yang satu
menginformasikan Pihak lainnya
mengenai timbulnya Sengketa, maka
kedua belah Pihak setuju bahwa
Sengketa tersebut harus diselesaikan
melalui arbitrase.
21.4. Arbitrase akan dilakukan di Singapura
dan sesuai dengan peraturan dan
prosedur dari Singapore International
Arbitration Centre ("SIAC") dan
masing-masing Pihak tanpa syarat
dan tidak dapat dibatalkan
menyerahkan diri pada yurisdiksi
eksklusif forum arbitrase tersebut.
21.5. Para Pihak setuju bahwa setiap
putusan yang dijatuhkan oleh arbiter
bersifat final dan mengikat dan
konklusif dari Sengketa tersebut, dan
Para Pihak sepakat untuk
mendapatkan segala upaya untuk
memastikan bahwa putusan tersebut
diberlakukan. Para Pihak berhak
untuk memulai atau melaksanakan
tindakan apapun dalam pengadilan
dalam setiap yurisdiksi atas setiap
materi dalam sengketa yang timbul
dari atau sehubungan dengan
Perjanjian ini, kecuali pelaksanaan

58. 58
enforcement of an arbitral award granted
pursuant to this Section.
setiap bantuan interim atau
penegakan putusan arbitrase
diberikan sesuai dengan Pasal ini.
Section 22 - General Provisions
22.1 Notices
Any notice or other communication to be
given under this Agreement shall be in
English and in writing delivered [by
email] by hand or by prepaid air courier
(in each case against signature of
receipt) or sent by facsimile and
addressed to the Party’s address as
follows:
_______________
Address :
Telephone :
Fax. :
Attention :
_______________
Address :
Telephone :
Fax. :
Attention :
Any notice or other communicationgiven
under this Agreement shall be deemed to
have been received:
(a) in the case of a notice transmitted by
facsimile with a confirmed receipt of
transmission from the sender’s
machine or by way of e-mail, on the
day on which the same was
transmitted;
(b) in the case of a notice delivered by
hand, on the day of actual delivery; or
(c) in the case of a notice delivered by
mail, on the second business day or,
in the case of airmail, the fifth
Pasal 22 - Ketentuan Umum
22.1 Pemberitahuan
Setiap pemberitahuan atau
komunikasi lainnya yang diberikan
berdasarkan Perjanjian ini harus
dalam bahasa Inggris dan tertulis yang
disampaikan [melalui email] secara
langsung atau dengan kurir udara
prabayar (dalam setiap kasus dengan
bukti penerimaan yang
ditandatangani) atau dikirim melalui
faksimili dan ditujukan ke alamat Pihak
sebagai berikut:
_______________
Alamat:
Telepon:
Fax. :
Perhatian:
_______________
Alamat:
Telepon:
Fax. :
Perhatian:
Setiap pemberitahuan atau
komunikasi lainnya yang diberikan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap
telah diterima:
(a) dalam hal pemberitahuan dikirim
melalui faksimili dengan
konfirmasi penerimaan atas
pengiriman dari mesin pengirim
atau dengan cara e-mail, pada
hari dimana e-mail dikirimkan;
(b) dalam hal pemberitahuan yang
disampaikan secara langsung,
pada hari pengiriman yang
sebenarnya, atau

59. 59
business day, following the day on
which the same was dispatched by
first class mail postage prepaid or, as
the case may be, airmail postage
prepaid,
provided that, a notice given in
accordance with the above but received
on a day which is not a business day or
received after normal business hours at
the place of the recipient shall be
deemed to have been received on the
next business day.
22.2 Severability or Partial Invalidity
If one or more of the provisions of this
Agreement or arrangements referred to
in this Agreement shall be declared
invalid, illegal or unenforceable in any
respect under any applicable law or
decision, the validity, legality and
enforceability of the remaining provisions
and agreements contained or referred to
in this Agreement shall not be affected or
impaired in any way provided that, upon
the occurrenceof such event, the Parties
shall use their best efforts to give a valid,
legal or enforceable effect to the invalid,
illegal or unenforceable provision(s) of
this Agreement by entering into and
executing new valid, legal or enforceable
provision(s).
22.3 Costs
Each Party must bear its own costs and
expenses (including, without limitation,
the fees and expenses of its agents,
representatives, advisors, counsel and
accountants) of and incidental to the
preparation, execution and completion of
(c) dalam hal pemberitahuan
disampaikan melalui surat, pada
hari kerja kedua atau, dalam
kasus surat udara, hari kerja
kelima, setelah hari dimana surat
dikirim dengan pos berperangko
prabayar atau, sesuai dengan
kasusnya, dengan pos udara
perangko prabayar,
dengan ketentuan, pemberitahuan
diberikan sesuai dengan di atas
tetapi diterima pada hari yang bukan
hari kerja atau diterima setelah jam
kerja normal di tempat penerima
dianggap telah diterima pada hari
kerja berikutnya.
22.2 Keterpisahan atau Ketidakabsahan
Sebagian
Jika satu atau lebih dari ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini atau
pengaturan yang dimaksud dalam
Perjanjian ini harus dinyatakan tidak
sah, ilegal atau tidak dapat
diberlakukan dalam hal apapun
berdasarkan hukum yang berlaku atau
keputusan apapun, keabsahan,
legalitas dan dapat diberlakukannya
ketentuan-ketentuan lainnya serta
perjanjian yang tertuang atau disebut
dalam Perjanjian ini tidak akan
terpengaruh atau terganggu dengan
cara apapun dengan ketentuan, atas
terjadinya peristiwa tersebut, Para
Pihak akan menggunakan upaya
terbaik mereka untuk memberikan,
pengaruh hukum atau berlaku valid
untuk tidak sah, ilegal atau tidak dapat
diterapkan ketentuan Perjanjian ini
dengan menandatangani dan
melaksanakan ketentuan baru yang
valid, legal atau berlaku.
22.3 Biaya
Setiap Pihak harus menanggung
biaya dan pengeluaran sendiri
(termasuk, tanpa pembatasan, biaya

60. 60
this Agreement and the documents and
transactions contemplated by this
Agreement.
22.4 Further Assurance
Each Party agrees from time to time to
perform any further acts and execute and
deliver any further documents and
instruments and do or refrain from doing
all such further acts and things as may
from time to time reasonably be
requested by the other Parties to carry
out effectively or better evidence or
perfect the true spirit, intent, meaning
and purpose of this Agreement.
22.5 Counterparts
This Agreement may be signed or
executed by one or more of the Parties
to this Agreement in any number of
separate counterparts, each of which,
when so executed, shall be deemed as
original, and all of said counterparts
taken together shall be deemed to
constitute one and the same instrument.
Any Party may enter into this Agreement
by signing any such counterpart and
each counterpart may be signed and
executed by the Parties and transmitted
by facsimile transmissionand shall be as
valid and effectual as if executed as an
original.
22.6 Language
This Agreement is executed in two
languages namely English and Bahasa
Indonesia. However, English is the
governing language for the purpose of
this Agreement. In the event of conflict
between the English version hereof and
Bahasa Indonesia version, the English
version shall prevail and binding on the
Parties.
dan pengeluaran atas agen,
perwakilan, penasihat, dan akuntan)
dari dan terkait dengan pembuatan,
pelaksanaan dan penyelesaian
Perjanjian ini dan dokumen dan
transaksi dimaksud Perjanjian ini.
22.4 Jaminan Selanjutnya
Setiap Pihak sepakat dari waktu ke
waktu untuk melakukan tindakan lebih
lanjut dan menandatangani dan
menyerahkan dokumen dan instrumen
lebih lanjut dan melakukan atau
menahan diri dari melakukan tindakan
lebih lanjut tersebut dan hal-hal dari
waktu ke waktu secara wajar diminta
oleh Pihak lainnya untuk
melaksanakan secara efektif atau
bukti yang lebih baik atau sempurna
semangat sejati, niat, makna dan
tujuan dari Persetujuan ini.
22.5 Salinan
Perjanjian ini dapat ditandatangani
atau dilaksanakan oleh satu atau lebih
dari Pihak pada Perjanjian ini dalam
sejumlah salinan yang terpisah, yang
masing-masing, ketika
ditandatangani, akan dianggap
sebagai asli, dan semua salinan
secara bersama-sama akan dianggap
merupakan satu dan instrumen yang
sama. Setiap Pihak dapat
menandatangani Perjanjian ini dengan
menandatangani setiap salinan
tersebut dan setiap salinan dapat
ditandatangani dan dilaksanakan oleh
Pihak dan dikirimkan melalui faksimili
dan akan sama berlakunya dan sah
seakan ditandatangani sebagai suatu
yang asli.
22.6 Bahasa
Perjanjian ini ditandatangani dalam
dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia. Namun, bahasa
Inggris adalah bahasa yang mengatur
untuk keperluan dari Perjanjian ini.

61. 61
22.7 Waiver and exercise of rights
(a) A waiver of a provision of or right
under this Agreement is effective
only if it is in writing signed by the
Party granting the waiver.
(b) A waiver is effective only in the
specific instance and for the specific
purpose for which it is given.
(c) A single or partial exercise of a right
does not preclude any other or
further exercise of that right or the
exercise of any other right.
(d) Failure by a Party to exercise or
delay in exercising a right does not
prevent its exercise or operate as a
waiver.
(e) A Party is not liable for any loss, cost
or expense of any other Party caused
or contributed to by the waiver,
exercise, attempted exercise, failure
to exercise or delay in the exercise of
a right.
22.8 Benefit of Agreement
This Agreement shall be binding on and
inure to the benefit of each Party and its
successors and permitted assigns. No
Entity other than the Parties has or is
intended to have any right, power or
remedy or derives or is intended to
derive any benefit under this Agreement.
22.9 Assignment
Each of the Parties may not assign any
of its rights or obligations pursuant to this
Agreement to any third party without
Dalam hal terdapat perbedaan antara
versi bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia dari Perjanjian ini, versi
bahasa Inggris akan berlaku dan
mengikat Para Pihak.
22.7 Pelepasan dan pelaksanaan hak-hak
(a) pelepasan ketentuan atau hak
berdasarkan Perjanjian ini hanya
berlaku jika secara tertulis
ditandatangani oleh Pihak yang
memberikan pelepasan.
(b) pelepasan hanya efektif dalam contoh
spesifik dan untuk tujuan khusus untuk
yang diberikan.
(c) melakukan satu atau sebagian dari
hak tidak menghalangi setiap
pelaksanaan hak-hak tersebut atau
atau pelaksanaan hak lainnya.
(d) Kegagalan oleh suatu Pihak untuk
melaksanakan atau menunda untuk
melaksanakan hak tidak mencegah
pelaksanaan atau operasi dari hak
tersebut sebagai pengesampingan.
(e) Suatu Pihak tidak bertanggung jawab
atas kerugian, biaya atau pengeluaran
Pihak lain yang disebabkan atau
dikontribusikan oleh pengesampingan,
pelaksanaan, usaha melaksanakan,
pelaksanaan yang gagal, atau
keterlambatan dalam pelaksanaan
hak.
22.8 Manfaat Perjanjian
Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku
untuk kepenetingan masing-masing
Pihak dan penerus dan penerima haknya
yang diizinkan. Tidak ada Badan selain
Para Pihak yang telah atau dimaksudkan
untuk memiliki segala hak, kekuasaan
atau ganti rugi atau berasal atau
ditujukan untuk mendapatkan manfaat
apapun berdasarkan Perjanjian ini.

62. 62
obtaining a prior written consent of the
other Party
22.10 Amendment
This Agreement may not be amended or
modified unless with the prior written
consent of the Parties hereto.
22.11 Entire Agreement
The Agreement shall constitute an entire
agreement of the Parties hereto with
respect to the subject matter hereof and
shall supersede any prior expressions of
intent or understanding with respect to
foregoing subject matter.
22.9 Pengalihan
Setiap Pihak tidak dapat mengalihkan
sebagian dari hak atau kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak
ketiga tanpa memperoleh persetujuan
tertulis dari Pihak lainnya
22.10 Amandemen
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau
dimodifikasi kecuali dengan persetujuan
tertulis dari Pihak yang berkepentingan.
22.11 Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian ini adalah satu Perjanjian yang
menyeluruh dari Para Pihak berkaitan
dengan hal-hal sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini dan akan
menggantikan maksud atau pengertian
sebelumnya yang berkaitan dengan hal-
hal tersebut
IN WITNESS WHEREOF, the Parties’
authorized signatories have executed this
Agreement on the date first set forth above.
DEMIKIANLAN PERJANJIAN INI, Pihak
penandatangan yang berwenang telah
menandatangani Perjanjian ini pada tanggal
pertama ditetapkan di atas.
_______________
Signature : ______________
Name :
Title :
_______________
Signature : ______________
Name :
Title :
_______________
Tanda tangan: ______________
Nama:
Judul:
_______________
Tanda tangan: ______________
Nama:
Judul: