Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian moratorium umum, moratorium utang PKPU, faktor yang menyebabkan PKPU, hubungan antara moratorium utang PKPU dengan BPR, serta akibat hukum dari moratorium utang PKPU.
Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian moratorium umum, moratorium utang PKPU, faktor yang menyebabkan PKPU, hubungan antara moratorium utang PKPU dengan BPR, serta akibat hukum dari moratorium utang PKPU.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain menambahkan definisi baru terkait perbankan berdasarkan prinsip syariah, memperluas kegiatan usaha bank umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta mengatur batas maksimum pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kegiatan lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha, modal ventura, dan anjak piutang. Sewa guna usaha adalah pembiayaan barang modal dengan pembayaran secara angsuran, modal ventura adalah penyertaan modal jangka panjang pada perusahaan lain, sedangkan anjak piutang adalah pengalihan piutang perusahaan kepada lembaga pembiayaan.
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamAn Nisbah
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi perbankan di Indonesia mengenai penyelesaian kredit macet akibat bencana alam dari perspektif Islam. Regulasi saat ini memberikan perlakuan khusus kepada debitur korban bencana seperti penundaan pembayaran dan restrukturisasi utang, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis perusahaan penjaminan kredit daerah serta pembiayaan syariah. PPKD bertindak sebagai penjamin yang menanggung risiko kredit bagi pelaku UMKM, dengan produk seperti penjaminan kredit umum dan mikro. Pembiayaan syariah meliputi bagi hasil, sewa, dan jual beli berdasarkan prinsip syariah.
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain menambahkan definisi baru terkait perbankan berdasarkan prinsip syariah, memperluas kegiatan usaha bank umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta mengatur batas maksimum pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kegiatan lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha, modal ventura, dan anjak piutang. Sewa guna usaha adalah pembiayaan barang modal dengan pembayaran secara angsuran, modal ventura adalah penyertaan modal jangka panjang pada perusahaan lain, sedangkan anjak piutang adalah pengalihan piutang perusahaan kepada lembaga pembiayaan.
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamAn Nisbah
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi perbankan di Indonesia mengenai penyelesaian kredit macet akibat bencana alam dari perspektif Islam. Regulasi saat ini memberikan perlakuan khusus kepada debitur korban bencana seperti penundaan pembayaran dan restrukturisasi utang, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis perusahaan penjaminan kredit daerah serta pembiayaan syariah. PPKD bertindak sebagai penjamin yang menanggung risiko kredit bagi pelaku UMKM, dengan produk seperti penjaminan kredit umum dan mikro. Pembiayaan syariah meliputi bagi hasil, sewa, dan jual beli berdasarkan prinsip syariah.
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
1. Hukum perbankan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan kegiatan sehari-hari bank.
2. Terdapat dua jenis transaksi utama di bank, yaitu transaksi tunai dan transaksi usaha.
3. Sumber hukum perbankan terdiri atas sumber hukum formal dan materi.
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit khususnya kepada lapisan masyarakat rendah. BPR menawarkan berbagai jenis kredit seperti kredit mikro, kredit konsumsi, kredit modal kerja untuk usaha kecil. BPR juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan produk-produk yang ditawarkan BPR seperti tabungan, deposito, dan kredit. BPR fokus pada pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah serta masyarakat.
Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Kredit
Hari / Tanggal : Senin / 28 Oktober 2013
Sifat : Take Home
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan kriteria kepailitan menurut undang-undang tersebut. 2) Beberapa prinsip kepailitan yang diatur dalam undang-undang antara lain prinsip paritas creditorium, pari passu prorata parte, dan structured creditors. 3) Kriteria kepailitan menurut undang-undang adalah ketika debit
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan layanan keuangan kepada segmen menengah ke bawah. Dokumen tersebut juga menjelaskan sejarah, fungsi, produk, perijinan dan regulasi BPR.
Modul ini membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Modul ini menjelaskan pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan, tujuan asuransi, dan aspek hukum dalam perbankan.
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiAgungAgungPangestu
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Terdiri dari pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dalam perbankan seperti kepercayaan dan kehati-hatian. Modul ini juga membahas definisi dan unsur-unsur asuransi.
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiAgungAgungPangestu
Tugas ini membahas study kasus pembobolan data Sony Pictures oleh kelompok bernama Guardian of Peace yang berhasil mencuri lebih dari 100TB data termasuk film, skrip, dan informasi pribadi karyawan. Mahasiswa diminta menjelaskan pendapat tentang etika IT dan mengidentifikasi faktor serta indikator dari peristiwa pembobolan data tersebut.
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangAgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 termasuk definisi, proses, kriminalisasi, hukum acara, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan tambahan, dan perlindungan bagi pelapor serta saksi.
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganAgungAgungPangestu
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai definisi dan jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan fungsi, tujuan, dan jenis-jenis asuransi serta mengevaluasi konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Hbl,agung pangestu,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas me...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, meliputi pengertian, pendekatan, dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dijelaskan meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Juga diuraikan perkembangan hukum perdagangan internasional melalui tiga tahapan.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
2. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Pengertian PKPU
• Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam pasal 222 sampai
dengan pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan
ketidakmampuan membayar (insolvensi) debitur terhadap hutang-hutangnya
kepada pihak kreditor.
• Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek”
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang
(suspension of payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang
diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana
dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan
untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan
rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu
untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium
(rencana perdamaian).
3. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Maksud dan tujuan PKPU
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada
ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
“(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada kreditor.
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk
memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."
Dimana dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa secara umum, maksud dari PKPU adalah
untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau
sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditur
konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor
meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari
kepailitan.
4. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
JENIS JENIS PKPU
Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
1) PKPU sementara
Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan
harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.
2) PKPU tetap
Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan
dari para kreditor.
5. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
PARA PIHAK DALAM PKPU
• Debitor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-undang yang
pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
• Kreditor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang
dapat ditagih di muka pengadilan.
• Bank Indonesia
Apabila debitor adalah sebuah bank, maka bank Indonesia yang berwenang mengajukan
PKPU. (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
• Badan pengawas pasar modal
Apabila yang menjadi pihak debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
• Menteri Keuangan
Apabila yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. (Pasal 223 UU No. 37 Tahun
2004)
I
6. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
- Permohonan
- Surat permohonan
- Pemeriksaan
- PKPU sementara
- PKPU tetap
PROSEDUR DENGAN PKPU
7. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran
hutang
1. Debitur Kehilangan Independensinya
2. Jika Debitur Telah Minta Dirinya Pailit, Dia Tidak Dapat Lagi Minta Penundaan
Pembayaran Hutang
3. Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, Debitur Langsung Pailit
4. Debitur Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi
DItangguhkan
5. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan
6. Debitur Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat
7. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditur Preferens
8. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap Beberapa Jenis Biaya
Penting
9. Hak Retensi yang DIpunyai oleh Kreditur Tetap Berlaku
10. Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan
8. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Berakhirnya PKPU
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri dengan berbagai
macam cara, meliputi :
1. Karena kesalahan debitur
2. Keadaan harta debitur sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU
3. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik
4. Karena tercapai perdamaian
5. Karena rencana perdamaian ditolak
6. Karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
7. Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
8. Karena PKPU dibatalkan
9. Masa PKPU terlampaui
10. Tidak tercapai perdamaian
11. Karena PKPU secara tetap tidak disetujui oleh kreditur
9. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
PENGERTIAN BPR
• Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan
lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,
Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa
(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-
lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7
Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat
bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan
masyarakatIndonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan
lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin
kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan
dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
10. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
• Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR
tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10%
atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi
(dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya
terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau
lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan
keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
ALOKASI KREDIT BPR
11. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
USAHA BPR
Usaha yang Dilakukan BPR
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan
pendapatan bunga. Adapun usahausaha BPR adalah : • Menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. • Memberikan kredit. • Menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. • Menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau
tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada
BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Usaha yang Tidak
Boleh Dilakukan BPR[sunting | sunting sumber] Ada beberapa jenis usaha seperti yang
dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh
dilakukan BPR adalah : • Menerima simpanan berupa giro. • Melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing. • Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent
banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. •
Melakukan usaha perasuransian. • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.