Perjanjian ini adalah kesepakatan antara PT. Samarinda Hutan Industri dan PT. Bibit Sejati Mulia untuk saling meminjam uang maksimum Rp. 60.000.000.000 tanpa bunga, terbatas untuk kegiatan operasional. Perjanjian berlaku selama satu tahun dan harus disepakati oleh pengurus masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan dapat berakhir dengan pengakhiran tertulis tiga bulan sebelumnya.

1. Tanggal: ***** 2021
oleh
_______________
dan
_______________
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

2. Hal 2 dari 2
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
Perjanjian Pinjam Meminjam (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan
ditandatangani pada hari Kamis, tanggal ---------------, bertempat di Jakarta, oleh dan antara:
1. PT. Samarinda Hutan Industri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Lala, Jl.Djuanda
No.12, Jakarta Timur, 12780, dalam hal ini diwakili oleh Jimdan Sudarsono sebagai Direktur
oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Samarinda Hutan Industri.
-selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”; dan
2. PT. Bibit Sejati Mulia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Lala, Jl.Djuanda No.12, Jakarta
Timur 12780, dalam hal ini diwakili oleh Kim Hoon sebagai Direktur oleh dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT Bibit Sejati Mulia .
-selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-
masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam kondisi tertentu
dan/atau mendesak Para Pihak dapat saling melakukan pinjam dan/atau meminjamkan uang
sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian ini.
B. Bahwa pinjam meminjam uang ini terbatas untuk kegiatan operasional perusahaan, dan tidak
untuk tujuan lainnya.
C. Bahwa pinjam meminjam uang ini harus disepakati terlebih dahulu oleh pengurus perseroan dari
masing-masing Pihak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Para Pihak
sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

3. Hal 3 dari 2
Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian
Para Pihak sepakat untuk saling pinjam dan/atau meminjamkan uang untuk kegiatan operasional
perseroan yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian
ini.
Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian ini berlaku efektif satu tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para
Pihak (“Jangka Waktu Perjanjian”).
Pasal 3
Ketentuan dan Persyaratan Pinjam Meminjam
1. Batas pagu pinjaman adalah maksimal sejumlah Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar
Rupiah).
2. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga.
3. Pinjaman harus dibayarkan kembali dalam periode 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
pinjaman diterima oleh Pihak peminjam, terkecuali apabila telah disepakati sebelumnya oleh
Para Pihak bahwa pembayaran pinjaman dilakukan atas permintaan Pihak peminjam (repayable
on demand).
4. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat sehubungan dengan pelaksanaan pinjam
meminjam uang ini akan dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri (Perjanjian Hutang) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
5. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini (apabila ada) akan ditanggung oleh
masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
Pasal 4
Sifat Perjanjian
Para Pihak sepakat untuk tidak menggunakan atau menyebarluaskan atau mengkomunikasikan
kepada pihak lain, selain dari pihak yang terkait atau yang diijinkan atau ditugaskan menurut
Perjanjian ini atau dengan otoritas tertulis dari salah satu Pihak atau sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku sehubungan dengan isi Perjanjian ini.

4. Hal 4 dari 2
Pasal 5
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat diintepretasikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
2. Segala sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan terlebih dahulu
diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak, dan apabila musyawarah mufakat
tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
musyawarah pertama diadakan oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk memilih
kedudukan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.
Pasal 6
Pengakhiran Perjanjian
1. Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:
a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini; atau
b. Para Pihak dapat mengakhiri Jangka Waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan
pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelumnya.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1
huruf b di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban Para
Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya (apabila ada) sebelum dilakukannya
pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang
timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat
untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sehubungan dengan diperlukannya keputusan pengadilan terhadap pengakhiran Perjanjian ini.
Pasal 7
Ketentuan Lain-Lain
1. Apabila ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan cacat/tidak sah berlaku,
maka cacat/ketidakabsahan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi ketentuan lainnya dalam
Perjanjian ini dan Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan untuk mengesahkan
ketentuan tersebut.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan
dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat atas asas musyawarah untuk menuangkannya

5. Hal 5 dari 2
dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Segala addendum, amendemen dan lampiran Perjanjian (apabila ada) merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh ketentuan
dalam Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak lainnya.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak terkait dengan objek yang
diperjanjikan dan menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lain dalam bentuk apapun baik
secara lisan dan/atau tertulis yang disepakati Para Pihak sehubungan dengan pokok persetujuan
dalam Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal
Perjanjian ini oleh Para Pihak, dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua
PT. Samarinda Hutan Industri PT. Bibit Sejati Mulia
___________________________ ___________________________
Nama: Nama:
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur