Dokumen tersebut membahas berbagai kasus yang status warisannya diragukan dalam hukum Islam, seperti warisan anak dalam kandungan, orang yang hilang, istri yang ditalak, dan orang dengan kelamin ganda. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana membagikan harta warisan pada kasus-kasus tersebut.
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Pengantar Ilmu Hukum ( PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School ( RHS) atau sekolah tinggi hokum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia ( Jakarta sek.) istilah itupun sama dengan yang terdapat dalam undang-undang perguruan tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920.
Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah “ pengantar ilmu hukum .” adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di yogyakarta 13 maret 1946
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Pengantar Ilmu Hukum ( PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School ( RHS) atau sekolah tinggi hokum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia ( Jakarta sek.) istilah itupun sama dengan yang terdapat dalam undang-undang perguruan tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920.
Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah “ pengantar ilmu hukum .” adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di yogyakarta 13 maret 1946
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Kata Waris Berasal dari bahasa arab al-mirats (الميراث). Bentuk jamaknya adalah mawaris,yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. 1. WARISAN ANAK DALAM
KANDUNGAN
Syarat kewarisan: ahli waris adalah seseorang
yang pada saat si pewaris meninggal dunia
jelas hidupnya.
Anak yang dalam kandungan belum memiliki
kejelasan:
Apakah dia akan hidup atau mati
Apakah laki-laki atau perempuan
Dapat diatasi dengan pembagian sementara,
dimana setelah anak lahir dilakukan
pembagian yang sebenarnya
3. Syarat anak dalam kandungan
Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam
kandungan ibunya pada saat si pewaris
meninggal dunia
Bayi yang ada dalam kandungan tersebut
dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya
ahli waris yang hidup (pada saat kematian
pewaris) yang berhak untuk mendapat harta
warisan.
Bayi lahir hidup, kemudian meninggal? “tanda
menangis”
4. 2. WARISAN ORANG YANG
HILANG (MAFQUD)
Mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar
beritanya (apakah masih hidup atau
meninggal dunia)
Menyangkut status orang yang hilang, para
ahli hukum Islam menetapkan:
1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh
dibelanjakan
Masalah: SAMPAI KAPAN?
5. Perbedaan pendapat atas batas
waktu:
Seseorang dianggap meninggal dunia apabila
teman-teman sebayanya yang ada sudah mati
(Hanafi)
Seseorang yang hilang dianggap sudah
meninggal apabila terlewati tenggang 70 tahun
Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya
akan binasa (perang, tenggelam dalam
pelayaran dll), maka orang yang hilang harus
diselidiki selama 4 tahun. Jika tidak ada
kabarnya maka hartanya sudah dapat dibagi.
6. 3. MUNASAKHAH
Dari bahasa arab: menghilangkan atau
memindahkan
Artinya: apabila seseorang meninmggal
dunia, sebelum harta pusakanya dibagi-bagikan
kepada ahli warisnya, salah seorang
ahli warisnya meninggal dunia pula dengan
meninggalkan beberapa waris pula.
Bila terjadi maka pembagian harta pusaka
dapat dilakukan sekaligus
7. 4. GHARQO, HADMA, HARQO
Dari bahasa arab: tenggelam, keruntuhan
dan kebakaran
Artinya: orang-orang yang mati karena
tenggelam dalam air, keruntuhan
bangunan rumah, gunung dsb, dan mati
karena kebakaran secara serentak,
tidak diketahui siapa di antara mereka
yang mati lebih dahulu atau kemudian.
8. Harta peninggalannya:
Matan al rahbiyah hal. 16: …, maka diantara
mereka tidak saling mewaris, seolah-olah
mereka adalah orang lain yang tidak ada
hubungannya tentang warisan
Syarah al rahbiyah hal. 47: …..(+ mati dalam
peperangan) maka diantara mereka tidak
saling mewaris, anggaplah mereka orang lain
yang tidak ada hubungan sama sekali tentang
warisan, bahkan yang akan mewaris adalah
waris-waris mereka masing-masing
9. 5. ISTRI YANG DITHALAQ
RAJA-i’
Thalaq raja’i ialah apabila seorang suami
menthalaq istrinya dengan thalaq ke I atau ke II
Apabila seorang suami menthalaq istrinya dengan
thalaq raja’i (ke I atau II) maka antara suami istri
itu tetap saling mewaris selama masih dalam
iddah raja’i
Sepakat empat imam (Syafi’I, Hambali, Hanafi dan
Maliki), bahwa istri yang dithalaq raja’i (I atau II)
tetap saling mewaris selama masih dalam iddah,
apakah istrinya dalam keadaan sehat atau sakit
yang membawa kepada kematiannya, karena istri
yang dithalaq raja-i statusnya masih istri (hanya
dilarang untuk bersetubuh)
10. 6. ISTRI YANG DITHALAQ TIGA
(BAIN)
Imam syafi’i: tidak saling mewaris, apabila
seseorang menthalaq istrinya dengan thalaq 3
yang dithalaqnya sewaktu sakit yang membawa
kepada kematiannya
Imam Hanafi, Hambali dan Maliki: tetap saling
mewaris
pendapat para imam:
Hanafi: tetap mewaris selama masih dalam iddah
Hambali: tetap mewaris selama istri belum menikah
Maliki: tetap mewaris sekalipun habis masa
iddahnya, dan ia sudah menikah lagi
11. 7. MENIKAH DI WAKTU SAKIT
YANG MEMBAWA KEPADA
KEMATIAN
Imam Maliki:
Seseorang yang menikah di waktu sakit yang
membawa kepada kematiannya, maka akad
nikahnya batal, sehingga seorang istri yang
dinikahi itu tidak mewaris,
begitu pula apabila seorang perempuan yang
sakit menikah dengan seorang laki-laki
dimana sakit ini membawa kepada
kematiannya, maka suaminya itu tidak
mewaris.
12. 8. WARISAN KHUNTSA
Khuntsa adalah orang-orang yang memiliki
jenis kelamin laki-laki dan perempuan
secara sekaligus, atau tidak memiliki alat
kelamin sama sekali.
Dalam hukum islam orang-orang ini disebut
khuintsa al-musykil yang sering disebut
dengan wadam (wanita adam) atau waria
(wanita pria), walau dalam hukum islam
antara wadam/waria dengan khuntsa al
musykil tidak sama.
13. Perbedaan:
Wadam/waria adalah orang yang secara fisik
berjenis kelamin pria/laki-laki akan tetapi secara
hormonal atau kejiwaan berperilaku/
berpenampilan sebagai seorang perempuan
Khuntsa al musykil: memang tidak jelas identitas
kelaminnya, baik disebabkan karena berkelamin
ganda atau juga tidak mempunyai alat kelamin
sama sekali
Masalah:
BAGAIMANA MENENTUKAN BESAR BAGIAN
KHUNTSA?
14. Beberapa kemungkinan cara
menentukan bagian waris khuntsa:
Menentukan jenis kelamin yang dominan
dalam buang air kecil, namun apabila sulit
maka adalah dengan mengidentifikasi indikasi
fisik yang dimiliki oleh orang yang
bersangkutan (bukan psikis)
dasar ungkapan rasulullah riwayat Ibnu
Abbas: ketika beliau menimang anak banci
orang anshar dan ditanya tentang hak
warisnya, beliau berkata, “berilah anak
khuntsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau
perempuan) mengingat alat kelamin mana
yang pertama kali digunakan untuk buang air
kecil”
15. Lanjutan:
Meneliti tanda-tanda kedewasaanya, sebab lazimnya
antara laki-laki dengan perempuan terdapat tanda-tanda
kedewasaan yang khas. Misalnya jenggot, kumis,
demikian pula pada tanda2 fisik laki-laki.
Apabila poin 1 dan 2 belum jelas, terdapat beberapa
doktrin:
Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau
perempuan dan memberi bagian terbesar pada ahli waris
lain. Maksudnya, dibandingkan berapa bagian dia sebagai
laki-laki dan berapa apabila sebagai perempuan. Bagian
terkecil akan diberikan kepadanya
Sda, dan sisa harta ditangguhkan sampai jelas statusnya.
Memberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan
perempuan kepada khuntsa musykil dan ahli waris lain.
16. Masalah pergantian kelamin karena
teknologi kedokteran menjadi tampak
rumit karena telah disahkan oleh
pengadilan, dan dapat menikah.
Jika konsisten pada hukum Islam,
masalah ini tidak sulit. Sebab untuk
menentukan jenis kelamin seseorang
yang khuntsa bukan berdasar operasi
jenis kelamin, putusan pengadilan, KTP
atau SIM, tetapi berpedoman pada jenis
kelamin semula.