XI. SISTEM HUKUM
A. Pendahuluan
Kata SISTEM dalam pengertian sederhana dapat diartikan
sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling
bergantung.
Menurut R. SUBEKTI:
SISTEM adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan
yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun
menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai
suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu dupli-
kasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu.
“
“
Tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang
dinamakan sub sistem hukum secara bersama
- sama mewujudkan kesatuan yang utuh.
Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peratu-
ran hukum, tetapi setiap peraturan itu saling
berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak
boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara
sub-sistem yang ada di dalamnya
Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang
terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem.
Sub-sistem ini saling berkaitan yang tidak boleh
bertentangan dan apabila memang terjadi
pertentangan, maka selalu ada jalan untuk
menyelesaikannya.
SISTEM
SISTEM HUKUM
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas
integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki
fungsi tersendiri dan terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang saling
terkait, bergantung, mempengaruhi, dan bergerak dalam kesatuan proses
yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.
Lili Rasyidi, dan I.B. Wyasa Putra
02
01
Lawrence M. Friedman
Sistem Hukum mencakup tiga komponen
atau sub-sistem:
1. Komponen Struktur;
2. Substansi Hukum;
3. Budaya Hukum
Sistem Hukum bila ditinjau dari BUDAYA hukum, lebih mengarah
pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang
dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap
hukum dan sistem hukum.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat
selama ini.
Sistem Hukum bila ditinjau da
ri STRUKTURNYA, lebih
mengarah pada lembaga -
lembaga (pranata-pranata)
seperti Legislatif, Eksekutif
dan Yudikatif.
Bagaimana lembaga tersebut
menjalankan fungsinyadan m
enentukan bisa atau tidaknya
hukum dilaksanakan dengan
baik.
Sistem Hukum bila ditinjau dari
SUBSTANSINYA, sistem hukum
diarahkan pada pengertian menge-
nai ketentuan yang mengatur
tingkah laku manu- sia yaitu peratur
an, norma - norma dan pola peri-
laku ma- syarakat dalam suatu
sistem.
Dengan kata lain substansi juga
menyangkut hukum yang hidup
(living law) dan bukan hanya aturan
yang ada dalam undang-undang
(law in books).
Lawrence M. Friedman
“lex specialis derogat legi generali"
Sistem hukum sifatnya konsisten.
Peraturan-peraturan hukum dikehendaki
tidak ada yang bertentangan satu sama
lain.
Jika terjadi juga pertentangan karena hal
ini tidak mustahil terjadi karena adanya
berbagai kepentingan dalam masyarakat,
akan berlaku secara konsisten asas-asas
hukum.
Hukum yang bersifat khusus
mengesampingkan hukum
yang bersifat umum
“lex posteriori derogat legi priori"
Hukum yang terbaru
mengesampingkan hukum
yang lama
“lex superior derogat legi inferiori”
Hukum yang lebih tinggi
mengesampingkan hukum
yang rendah
EROPA KONTINENTAL
ANGLO SAXON
SISTEM HUKUM DUNIA SISTEM HUKUM DI INDONESIA
HUKUM ADAT
HUKUM ISLAM
1. SISTEM EROPA KONTINENTAL
Prinsip utama yang menjadi dasar sistem
hukum Eropa kontinental adalah bahwa
hukum mempro- leh kekuatan mengikat
karena diwujudkan dalam bentuk undang
-undang,yang disusun secara sistematis
dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau
kompilasi.
Hal ini didasarkan pada tujuan hukum
yang lebih menekankan pada "kepastian
hukum“.
Perancis
Belanda
Jerman
Belgia
Swiss
Italia
Amerika Latin
Indonesia zaman Hindia Belanda
Sistem hukum Eropa Kontinental
berkembang di negara-negara Eropa Barat
Berdasarkan ketentuan aturan
Hukum Romawi.
01
02
03
04
Ciri - Ciri Sistem Hukum Eropa Kontinental
Dianut Negara Eropa Daratan dan
semua Negara bekas jajahannya
(berdasarkan asas konkordansi).
Berlandaskan pada system Kodifi-
kasi (Penyusunan secara sistema-
tis beberapa aturan ke dalam 1
Kitab atau Buku Hukum).
Sumber hukum utama adalah undang-
undang. Yurisprudensi tidak mengikat,
bukan merupa kan sumber hukum utama
04
Dikenal perbedaan antara hukum
privat dengan hukum public.
05
Membedakan antara benda bergerak
dengan benda tidak bergerak
06
Sistem Hukum Eropa Kontinental akan selalu
berusaha menciptakan kodifikasi-kodifikasi
hukum sebagai suatu kebutuhan masyarakat.
Dalam kaitan ini hukum Romawi yang tertuang
dalam himpunan undang-undang dan kitab-kitab
hukum (Corpus Iuris Civilis) pada pertengahan
abad VI Masehi dari Kaisar Justhinianus memberi
kan pengaruh yang besar dalam penyusunan
kodifikasi-kodifikasi itu.
Kodifikasi hukum pertama di Eropa Barat dibuat di Perancis yaitu Undang-
undang Napoleon/ Sipil Perancis (Code Civil) yang dibuat setelah Revolusi
Perancis (1789 ~ 1795) selesai tahun 1804, mulai berlaku tanggal 21 Maret
1804.
Sejak tahun 1811- 1838, Code Civil Perancis ini diberlakukan sebagai Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata di Negeri Belanda karena pada waktu itu
negeri Belanda dijajah oleh Perancis (1811 1813).
Code Civil Perancis tersebut kemudian ditiru dalam membuat Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata di negeri Belanda (1838).
Dan berdasarkan asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Belanda dijiplak pula dalam membuat Burgelijk Wetbook (BW) untuk daerah
jajahan Hindia Belanda (1848).
Demikian pula dengan Code de Commerce (hukum Perdagangan) Perancis
(1807) yang dijadikan Kitab UndangUndang Hukum Dagang di Negeri
Belanda (1811 -1838), pun menjadi contoh dalam membuat Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang di negeri Belanda (1938).
Berdasarkan asas konkordansi pula, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Belanda ini dijiplak dalam membuat WvK untuk Hindia Belanda (1848).
2. SISTEM ANGLO SAXON
Sistem hukum Anglo Saxon mula-mula ber-
kembang di NegaraInggris, dan dikenal
denganistilah Common Law atau Unwriten
Law (hukum tidak tertulis).
Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem
hukum yang didasarkan pada yurisprudensi,
yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu
yang kemudian menjadi dasar putusan hakim
- hakim selanjutnya
Irlandia
Inggris
Australia
Selandia Baru
Afrika Selatan
Kanada (Kecuali Prov Quebec)
Amerika
Sistem hukum Anglo Saxon berkembang di
negara-negara Inggris.
Sistem Hukum negara-negara Anglo Saxon mengutamakan
common law, yaitu kebiasaan dan hukum adat dari masyarakat,
sedangkan undang-undang hanya mengatur pokok-pokoknya
saja dari kehidupan masyarakat, jadi bukannya tidak mempunyai
undang-undang sama sekali.
Dengan adanya common law, kedudukan kebiasaan dalam
masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan
perkembangan masyarakat yang semakin maju.
Common Law sebagai hukum yang terben-
tuk dalam putusan-putusan pengadilan.
Arti Sistem Hukum
Anglo Saxon
Dalam arti yang sebenarnya yaitu bagian
tertentu dari hukum Inggris, setelah dikeluar
kan Equity, Statute Law dan Custom.
Common law adalah sebagai lawan dari
”Civil Law" yang dianut pada hukum Romawi
(hukum dari Eropa Kontinental).
Ciri - Ciri Sistem Hukum Anglo Saxon
Tidak mengenal perbedaan
antara hukum public dan hukum
privat. Bidang hukum seperti
hukum benda dan hukum perika-
tan tidak dikenal
Yuris Anglo Saxon memandang
hukumnya sebagai hukum yang
terbentuk dengan keputusan
pengadilan
Mengenai sumber hukum adalah keputusan
Pengadilan. Perunda ng-undangan hanya
mempunyai tempat yang dan peranannya
terbatas pada mengoreksi dan melengkapi
keputusan-keputusan Pengadilan
Sistem hukum yang dianut adalah
”Unwritten Law” (tidak tertulis)
sehingga tidak ada kitab hukum
Tugas hakim selain menemukan
dan merumuskan hukum juga
merumuskan aturan-aturan hukum
di dalam keputusan-keputusan
nya
Sistem Hukum Eropa Kontinental Sistem Hukum Anglo Saxon
P
E
R
B
E
D
A
A
N
ANGLO SAXON
EROPA KONTINENTAL
DIPENGARUHI HUKUM ROMAWI DIPENGARUHI HUKUM INGGRIS
KODIFIKASI KEBIASAAN/COMMON LAW
YURISPRUDENSI TIDAK MENGIKAT YURISPRUDENSI SUMBER HUKUM UTAMA
Hakim dalam Sistem Anglo Saxon/
Common Lawmempunyai wewenang
yang sangat luas untuk menafsirkan
peraturan hukum yang berlaku.
Selain itu, bisa menciptakan hukum
baru yang akan menjadi pegangan
bagi hakim- hakim lain untuk menye-
lesaikan perkara sejenis.
Sistem hukum ini menganut doktrin
yang dikenal dengan the doctrine of
precedent / stare decisis.
Doktrin ini pada intinya menyatakan
bahwa dalam memutuskan suatu
perkara, seorang hakim harus
mendasarkan keputusannya pada
prinsip hukum yang sudah ada
dalam putusan hakim lain dari
perkara sejenis sebelumnya
(preseden).
Istilah Hukum Adat berasal dari Belanda yaitu ‘Adatrecht'.
yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snack Hurgronye
yang kemudian dipopulerkan sebagai istilah teknis yuridis
oleh Van Vallenhoven.
3. SISTEM HUKUM ADAT
Sistem hukum adat terdapat dalam kehidupan masyarakat Indone
sia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, india, Pakistan.
dan lain-lain.
“Adatrecht” : dat samenstel
van voor Wanders en vreemde
oosterlingen geldende geragre
gels, die esnerzijds sanctie
hebben (daarom "adat").
Hukum Adat itu ialah keselu-
ruhan aturan tingkah laku
yang berlaku bagi bumi putra
dan orang Timur asing, yang
mempunyai upaya pemaksa,
lagi pula tidak dikodifikasikan.
Sistem Hukum Adat adalah sistem
hukum yang tidak tertulis, yang
tumbuh dan berkembang serta
terpelihara karena sesuai dengan
kesadaran hukum masyarakatnya.
Karena hukum adat sifatnya tidak
tertulis, maka hukum adat senan-
tiasa dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan dan perkem-
bangan yang terjadi dalam masya-
rakat
4. Sistem Hukum Islam
Hukum Islam sebagai salah satu sistem
hukum modern di antara sistem hukum
lainnya yang ada di dunia ini mempunyai
sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai
dengan dinamika masyarakat, serta
merupakan pedoman hidup yang hidup
bagi umat Islam sepanjang masa.
Kenyataan semacam ini sulit untuk
dibantah karena apabila kita perhatikan
perkembangan hukum Islam dibeberapa
negara di dunia ini
Pengertian Syariah dan Fiqih
itu adalah sama, juga penger
-tian syariah (dalam artian
luas) dengan Dinul Islam
memiliki makna yang sama,
yaitu paham tentang ajaran -
ajaran Islam secara keselu-
ruhan.
Namun pendapat ini dalam
perkembangannya kemudian
mengalami perubahan, yaitu
para Ahli Hukum Islam
memberikan pengertian yang
berbeda dan spesifik antara
syariah dan fiqih.
Abdul Ghofur Anshori
Syariah merupakan hukum Allah
yang bersifat Qath'i (absolut),
sedangkan fiqih, merupakan bagian
(turunan) dari syariah yang bersifat
Dzanni (relatif).
Ciri Khas Pembentukan Hukum
Dalam Al Qur'an
Ayat-ayat Al Qur'an lebih cenderung
untuk memberi patokan. patokan
umum daripada memasuki persoalan
sampai ke detail-detailnya.
01
02
03
04
05
06
Anwar Hartono
Ayat-ayat yang menunjukkan adanya
(beban) kewajiban bagi manusia,
tidak pernah bersifat memberatkan.
Sebagai patokan ditetapkan kaidah
dalam bidang ibadah,semua dilarang
kecuali yang disuruh; dalam bidang
mu'amalah. semua dibolehkan,
kecuali yang dilarang.
Dugaan-dugaan atau sangkaan-
sangkaan tidak boleh dijadikan dasar
penetapan hukum.
Ayat-ayat yang berhubungan dengan
penetapan hukum. tidak pernah
meninggalkan masyarakat sebagai
bahan pertimbangan.
Penerapan hukum, khususnya
hukum pidana dan yang bersifat
perubahan hukum, tidak punya daya
surut.
Sumber Sistem Hukum Islam
1 2 3 4
AL QUR'AN ialah kitab
suci kaum muslimin,
yang merupakan
kumpulan wahyu Allah
yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad S.A.W.
HADITS ialah perkataan,
perbuatan dan sikap Nabi
Muhammad SAW.
IJMA’ ialah kesepakatan
para ulama mengenaihukum
terhadap sesuatu yang
belum jelas diatur dalam
Al Quran dan Hadits
QIAS ialah analogi terhadap
sesuatu yang hukumnya
sudah jelas ditentukan dalam
Al Qur'an maupun Hadits.
MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM
A B
C D
Mazhab HANAFI yakni mazhab
pengikut-pengikut lmam Abu
Hanifah (70 H 4 150 H)
Mazhab MALIKI yakni mazhab
pengikut -pengikut Imam Malik
lbn Anas (93 H - 179 H)
Mazhab SYAFI’I yakni mazhab
pengikut-pengikut lmam
Mohammad ldris Al Syafi’i
(150 H - 204 H)
Mazhab HAMBALI yakni pengikut-
pengikut Imam Ahmad lbn Hambal
(164 H - 241 H)
D
Ajaran-ajaran hukum islam seperti yang dirumuskan
dan diajarkan oleh lmam-imam mazhab empat yang
terkenal dan Mazhab SYI’AH dewasa ini telah
mendapatkan penganutnya masing-masing yang
cukup besar di seluruh pelosok dunia. Walaupun
demikian adalah suatu kenyataan. bahwa tidak ada
satupun ajaran dari mazhab-mazhab itu pada abad
sekarang ini yang sepenuhnya berlaku sebagai
hukum positif.
Masyarakat Islam lndonesia sebagian
besar mengikuti ajaran mazhab SYAFI’I
XI. sistem Hukum.pptx

XI. sistem Hukum.pptx

  • 1.
  • 2.
    A. Pendahuluan Kata SISTEMdalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut R. SUBEKTI: SISTEM adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu dupli- kasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu. “ “
  • 3.
    Tersusun dari sejumlahbagian-bagian yang dinamakan sub sistem hukum secara bersama - sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peratu- ran hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara sub-sistem yang ada di dalamnya Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem. Sub-sistem ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. SISTEM SISTEM HUKUM
  • 4.
    Sistem hukum merupakansuatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, dan bergerak dalam kesatuan proses yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Lili Rasyidi, dan I.B. Wyasa Putra 02 01 Lawrence M. Friedman Sistem Hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem: 1. Komponen Struktur; 2. Substansi Hukum; 3. Budaya Hukum
  • 5.
    Sistem Hukum biladitinjau dari BUDAYA hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Sistem Hukum bila ditinjau da ri STRUKTURNYA, lebih mengarah pada lembaga - lembaga (pranata-pranata) seperti Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinyadan m enentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Sistem Hukum bila ditinjau dari SUBSTANSINYA, sistem hukum diarahkan pada pengertian menge- nai ketentuan yang mengatur tingkah laku manu- sia yaitu peratur an, norma - norma dan pola peri- laku ma- syarakat dalam suatu sistem. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (living law) dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (law in books). Lawrence M. Friedman
  • 6.
    “lex specialis derogatlegi generali" Sistem hukum sifatnya konsisten. Peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum. Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum “lex posteriori derogat legi priori" Hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama “lex superior derogat legi inferiori” Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah
  • 7.
    EROPA KONTINENTAL ANGLO SAXON SISTEMHUKUM DUNIA SISTEM HUKUM DI INDONESIA HUKUM ADAT HUKUM ISLAM
  • 8.
    1. SISTEM EROPAKONTINENTAL Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum mempro- leh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang -undang,yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum yang lebih menekankan pada "kepastian hukum“. Perancis Belanda Jerman Belgia Swiss Italia Amerika Latin Indonesia zaman Hindia Belanda Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa Barat
  • 9.
    Berdasarkan ketentuan aturan HukumRomawi. 01 02 03 04 Ciri - Ciri Sistem Hukum Eropa Kontinental Dianut Negara Eropa Daratan dan semua Negara bekas jajahannya (berdasarkan asas konkordansi). Berlandaskan pada system Kodifi- kasi (Penyusunan secara sistema- tis beberapa aturan ke dalam 1 Kitab atau Buku Hukum). Sumber hukum utama adalah undang- undang. Yurisprudensi tidak mengikat, bukan merupa kan sumber hukum utama 04 Dikenal perbedaan antara hukum privat dengan hukum public. 05 Membedakan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak 06
  • 10.
    Sistem Hukum EropaKontinental akan selalu berusaha menciptakan kodifikasi-kodifikasi hukum sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini hukum Romawi yang tertuang dalam himpunan undang-undang dan kitab-kitab hukum (Corpus Iuris Civilis) pada pertengahan abad VI Masehi dari Kaisar Justhinianus memberi kan pengaruh yang besar dalam penyusunan kodifikasi-kodifikasi itu.
  • 11.
    Kodifikasi hukum pertamadi Eropa Barat dibuat di Perancis yaitu Undang- undang Napoleon/ Sipil Perancis (Code Civil) yang dibuat setelah Revolusi Perancis (1789 ~ 1795) selesai tahun 1804, mulai berlaku tanggal 21 Maret 1804. Sejak tahun 1811- 1838, Code Civil Perancis ini diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Negeri Belanda karena pada waktu itu negeri Belanda dijajah oleh Perancis (1811 1813). Code Civil Perancis tersebut kemudian ditiru dalam membuat Kitab Undang- Undang Hukum Perdata di negeri Belanda (1838). Dan berdasarkan asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dijiplak pula dalam membuat Burgelijk Wetbook (BW) untuk daerah jajahan Hindia Belanda (1848). Demikian pula dengan Code de Commerce (hukum Perdagangan) Perancis (1807) yang dijadikan Kitab UndangUndang Hukum Dagang di Negeri Belanda (1811 -1838), pun menjadi contoh dalam membuat Kitab Undang- Undang Hukum Dagang di negeri Belanda (1938). Berdasarkan asas konkordansi pula, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda ini dijiplak dalam membuat WvK untuk Hindia Belanda (1848).
  • 12.
    2. SISTEM ANGLOSAXON Sistem hukum Anglo Saxon mula-mula ber- kembang di NegaraInggris, dan dikenal denganistilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis). Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim - hakim selanjutnya Irlandia Inggris Australia Selandia Baru Afrika Selatan Kanada (Kecuali Prov Quebec) Amerika Sistem hukum Anglo Saxon berkembang di negara-negara Inggris.
  • 13.
    Sistem Hukum negara-negaraAnglo Saxon mengutamakan common law, yaitu kebiasaan dan hukum adat dari masyarakat, sedangkan undang-undang hanya mengatur pokok-pokoknya saja dari kehidupan masyarakat, jadi bukannya tidak mempunyai undang-undang sama sekali. Dengan adanya common law, kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju.
  • 14.
    Common Law sebagaihukum yang terben- tuk dalam putusan-putusan pengadilan. Arti Sistem Hukum Anglo Saxon Dalam arti yang sebenarnya yaitu bagian tertentu dari hukum Inggris, setelah dikeluar kan Equity, Statute Law dan Custom. Common law adalah sebagai lawan dari ”Civil Law" yang dianut pada hukum Romawi (hukum dari Eropa Kontinental).
  • 15.
    Ciri - CiriSistem Hukum Anglo Saxon Tidak mengenal perbedaan antara hukum public dan hukum privat. Bidang hukum seperti hukum benda dan hukum perika- tan tidak dikenal Yuris Anglo Saxon memandang hukumnya sebagai hukum yang terbentuk dengan keputusan pengadilan Mengenai sumber hukum adalah keputusan Pengadilan. Perunda ng-undangan hanya mempunyai tempat yang dan peranannya terbatas pada mengoreksi dan melengkapi keputusan-keputusan Pengadilan Sistem hukum yang dianut adalah ”Unwritten Law” (tidak tertulis) sehingga tidak ada kitab hukum Tugas hakim selain menemukan dan merumuskan hukum juga merumuskan aturan-aturan hukum di dalam keputusan-keputusan nya
  • 16.
    Sistem Hukum EropaKontinental Sistem Hukum Anglo Saxon P E R B E D A A N ANGLO SAXON EROPA KONTINENTAL DIPENGARUHI HUKUM ROMAWI DIPENGARUHI HUKUM INGGRIS KODIFIKASI KEBIASAAN/COMMON LAW YURISPRUDENSI TIDAK MENGIKAT YURISPRUDENSI SUMBER HUKUM UTAMA
  • 17.
    Hakim dalam SistemAnglo Saxon/ Common Lawmempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim- hakim lain untuk menye- lesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan the doctrine of precedent / stare decisis. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).
  • 18.
    Istilah Hukum Adatberasal dari Belanda yaitu ‘Adatrecht'. yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snack Hurgronye yang kemudian dipopulerkan sebagai istilah teknis yuridis oleh Van Vallenhoven. 3. SISTEM HUKUM ADAT Sistem hukum adat terdapat dalam kehidupan masyarakat Indone sia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, india, Pakistan. dan lain-lain. “Adatrecht” : dat samenstel van voor Wanders en vreemde oosterlingen geldende geragre gels, die esnerzijds sanctie hebben (daarom "adat"). Hukum Adat itu ialah keselu- ruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang Timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis, maka hukum adat senan- tiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkem- bangan yang terjadi dalam masya- rakat
  • 19.
    4. Sistem HukumIslam Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum modern di antara sistem hukum lainnya yang ada di dunia ini mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika masyarakat, serta merupakan pedoman hidup yang hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Kenyataan semacam ini sulit untuk dibantah karena apabila kita perhatikan perkembangan hukum Islam dibeberapa negara di dunia ini
  • 20.
    Pengertian Syariah danFiqih itu adalah sama, juga penger -tian syariah (dalam artian luas) dengan Dinul Islam memiliki makna yang sama, yaitu paham tentang ajaran - ajaran Islam secara keselu- ruhan. Namun pendapat ini dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan, yaitu para Ahli Hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda dan spesifik antara syariah dan fiqih. Abdul Ghofur Anshori Syariah merupakan hukum Allah yang bersifat Qath'i (absolut), sedangkan fiqih, merupakan bagian (turunan) dari syariah yang bersifat Dzanni (relatif).
  • 21.
    Ciri Khas PembentukanHukum Dalam Al Qur'an Ayat-ayat Al Qur'an lebih cenderung untuk memberi patokan. patokan umum daripada memasuki persoalan sampai ke detail-detailnya. 01 02 03 04 05 06 Anwar Hartono Ayat-ayat yang menunjukkan adanya (beban) kewajiban bagi manusia, tidak pernah bersifat memberatkan. Sebagai patokan ditetapkan kaidah dalam bidang ibadah,semua dilarang kecuali yang disuruh; dalam bidang mu'amalah. semua dibolehkan, kecuali yang dilarang. Dugaan-dugaan atau sangkaan- sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum. tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Penerapan hukum, khususnya hukum pidana dan yang bersifat perubahan hukum, tidak punya daya surut.
  • 22.
    Sumber Sistem HukumIslam 1 2 3 4 AL QUR'AN ialah kitab suci kaum muslimin, yang merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. HADITS ialah perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW. IJMA’ ialah kesepakatan para ulama mengenaihukum terhadap sesuatu yang belum jelas diatur dalam Al Quran dan Hadits QIAS ialah analogi terhadap sesuatu yang hukumnya sudah jelas ditentukan dalam Al Qur'an maupun Hadits.
  • 23.
    MAZHAB DALAM HUKUMISLAM A B C D Mazhab HANAFI yakni mazhab pengikut-pengikut lmam Abu Hanifah (70 H 4 150 H) Mazhab MALIKI yakni mazhab pengikut -pengikut Imam Malik lbn Anas (93 H - 179 H) Mazhab SYAFI’I yakni mazhab pengikut-pengikut lmam Mohammad ldris Al Syafi’i (150 H - 204 H) Mazhab HAMBALI yakni pengikut- pengikut Imam Ahmad lbn Hambal (164 H - 241 H) D Ajaran-ajaran hukum islam seperti yang dirumuskan dan diajarkan oleh lmam-imam mazhab empat yang terkenal dan Mazhab SYI’AH dewasa ini telah mendapatkan penganutnya masing-masing yang cukup besar di seluruh pelosok dunia. Walaupun demikian adalah suatu kenyataan. bahwa tidak ada satupun ajaran dari mazhab-mazhab itu pada abad sekarang ini yang sepenuhnya berlaku sebagai hukum positif. Masyarakat Islam lndonesia sebagian besar mengikuti ajaran mazhab SYAFI’I