STISIP Bina Generasi Polewali Mandar

1. MATA KULIAH :
EKOLOGI
ADMINISTRASI NEGARA
Moh.Jumadil TP., ST.,MAP.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015

2. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA adalah
sistem penyelenggaraan kebijakan
negara yang mengandung unsur-unsur
nilai, struktur, dan proses

3. Unsur- Unsur Sistem Dalam Administrasi Negara
• Nilai, yang mencakup landasan, falsafah, cita-cita dan
tujuan negara;
• Struktur, yang menggambarkan keberhasilan lembaga-
lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah
dengan kewenangan masing-masing;
• Proses, yang berupa kegiatan dan saling hubungan
antara lembaga-lembaga yang ada dalam negara dalam
mewujudkan tujuan berbangsa yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan organisasi dan tuntutan seluruh
rakyat sebagai pemilik keseluruhan negara.

4. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3

5. 5
SANRI
Administrasi
Negara Indonesia
Sebagai Suatu
Sistem
Kedudukan dan
Susunan Lembaga-
Lembaga Negara
Sistem
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Negara
Koordinasi dan
Hubungan Kerja

6. BAB II
ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
SEBAGAI SUATU SISTEM

7. Administrasi
Dimock & Dimock
”basically administration is
cooperative group activity”
Unsur Sistem Administrasi
Manusia, Tujuan, Tugas,
Kerjasama, Sarana

8. • Leonard D. White (1958:1) administrasi negara terdiri
atas seluruh kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk
memenuhi atau mendukung kebijakan negara
• Administrasi negara dalam arti luas mencakup
keseluruhan kegiatan negara, yang berarti mencakup
kegiatan keseluruhan lembaga negara dalam rangka
mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.
• Sedangkan dalam arti sempit merupakan keseluruhan
kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan
tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.
Administrasi Negara

9. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

10. Sistem Penyelenggaraan Negara & Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah
mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh
Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai
Kepala Negara
Sistem Penyelenggaraan Negara adalah mekanisme
penyelenggaraan fungsi-fungsi negara melalui lembaga-lembaga
negara untuk mencapai tujuan negara
SANKRI, 2005

11. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara
Pasal 20 UU No. 32/2004
• Asas Kepastian Hukum, adalah asas dlm neg hukum yg mengutamakan
landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.
• Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yg menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian
Penyelenggara Negara;
• Asas Kepentingan Umum, adalah asas yg mendahulukan kesejahteraan
umum d/p kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang
aspiratif, akomodatif dan selektif.
• Asas Keterbukaan, adalah asas yg membuka diri terhadap hak masy
utk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
• Asas Proporsionalitas, adalah asas yg mengutamakan keseimbangan
antara hak % kewajiban Penyelenggara Negara

12. LANJUTAN…
• Asas Profesionalitas, adalah asas yg mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kompetensi,kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Asas Akuntabilitas, adalah asas yg menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.
• Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan
yang tepat guna dan berdaya guna
• Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada
minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil
kerja yang terbaik

13. Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan
pejabat negara serta pemerintahan
1) Aparatur negara terdiri atas aparatur kenegaraan dan
aparatur pemerintahan;
2) Pengertian aparatur mencakup lembaga dan
manusia/pejabatnya;
3) Aparatur kenegaraan adalah lembaga-lembaga negara
berdasarkan UUD 1945
4) Aparatur pemerintahan adalah instansi-instansi
pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta
pejabat/pegawai negerinya

14. 14
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechsstaat)
Kekuasaan Negara tertinggi ditangan rakyat, presiden dan wakil
presiden dipilih langsung oleh rakyat
Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan negara
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
Menteri Negara ialah Pembantu Presiden. Menteri tidak
bertanggungjawab kepada DPR
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama untuk satu kali masa jabatan

15. BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

16. FUNGSI-FUNGSI LEMBAGA NEGARA
 Fungsi Konstitutif; fungsi mengubah dan menetapkan UUD 45
 Fungsi eksekutif; sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara
 Fungsi legislatif; adalah fungsi pembentukan UU
 Fungsi pengawasan tugas pemerintah
 Fungsi yudikatif; penyelenggara kekuasaan kehakiman
 Fungsi Auditif; penyelenggaraan kekuasaan pemeriksaan atas
pengeloaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dikelola
oleh pemerintah

17. Bagaimana Struktur Penyelenggaraan
Negara Republik Indonesia?

18. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA
Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk
Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia
adalah negara
hukum
[Pasal 1 (3)***]
Kedaulatan berada
di tangan rakyat
dan dilaksanakan
menurut Undang-
Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]

19. TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
KY
UUD 1945
kpu
bank
sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan TUN
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Umum
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan
Daerah Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
5
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman

20. Pasal 24 (1)***
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut
UUD
Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan
membentuk UU
DPR
6

22. BAB IV
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA

23. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara merupakan bagian integral dari
Sistem Penyelenggaraan Negara.

24. Aparatur Pemerintah
• Aparatur Pemerintah Pusat
Kementerian berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden
Kementerian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara

25. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan
terdiri atas:
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

26. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian
yang melaksanakan urusan menyelenggarakan
fungsi diantaranya:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya;

27. Kementerian yang menangani urusan agama,
hukum, keuangan, dan keamanan juga
memiliki unsur pelaksana tugas pokok di
daerah.

28. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi
urusan Kementerian, Presiden dapat
membentuk Kementerian koordinasi.

29. • APARATUR PEMERINTAH DAERAH

30. BAB V
KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
Koordinasi: bertujuan menggerakkan dan
memperlancar pelaksanaan pembangunan,
kegiatan aparatur pemerintah sehingga padu,
serasi dan selaras satu sama lain untuk
mencegah timbulnya tumpang tindih,
perbenturan, kesimpangsiuran dan atau
kekacauan.

31. Jenis Koordinasi
Koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan dapat dibedakan atas :
1. Koordinasi hierarkis (vertikal), yang dilakukan oleh
seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi
pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi
bawahannya. Misalnya : Kepala Biro terhadap Kepala
Bagian dalam lingkungannya, Direktur Jenderal
terhadap Kepala Direktorat dan sebagainya.
2. Koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh seorang
pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau
instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan
berdasarkan asas fungsionalisasi.

32. 3. Koordinasi fungsional horizontal, dilakukan
oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi
terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang
setingkat.
Misalnya Sekretaris Jenderal
mengkoordinasikan para Direktur Jenderal,
Inspektur Jenderal dan Kepala Badan dalam
menyusun rencana di lingkungan
kementriannya.

33. 4. Koordinasi fungsional diagonal, dilakukan oleh seorang
pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain
yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya.
5. Koordinasi fungsional teritorial, dilakukan oleh seorang
pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau
instansi lainnya yang berada dalam suatu wilayah
(teritorial) tertentu di mana secara keseluruhan semua
urusan yang ada dalam wilayah (teritorial) tersebut menjadi
wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau
penanggung jawab tunggal.

34. Sarana dan Mekanisme Koordinasi
1. Kebijakan
• Kebijakan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan
yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi
sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk
mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan,
keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan.
2. Rencana
• Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena
didalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran,
cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang
melaksanakan dan lokasi.

35. 3. Prosedur dan Tata Kerja
• Prosedur dan tata kerja pada prinsipnya dapat digunakan sebagai
alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang.
Prosedur dan tata kerja dapat digunakan sebagai alat koordinasi
karena didalamnya memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan
dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubungan. Untuk itu
prosedur perlu dituangkan dalam manual, petunjuk pelaksanaan
(juklak), petunjuk teknis (juknis) atau pedoman kerja agar mudah
diikuti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Rapat dan Taklimat (Briefing)
• Untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu
masalah, rapat dapat digunakan sebagai sarana koordinasi. Taklimat
sebagai sarana koordinasi digunakan untuk memberikan
pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijakanpenanganan
suatu masalah.