Makalah mata kuliah kewarganegaraan tentang Good Government

1. MAKALAH
GOOD GOVERNMENT
Disusun oleh : Rita Amelia
(181021400139)
02TPLP002
Dosen : Nanik Ida Rosini
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
STMIK ERESHA
2019

2. ii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat
untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul
“Good Government”, makalah ini membahas tentang informasi Good Government.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, karena saya masih dalam
tahap belajar. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu
kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Mohon maaf apabila dalam makalah ijni masih banyak tulisan yang salah dan banyak
kata-kata yang tidak baku. Semoga makalah yang saya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna
bagi pembaca. Terima kasih.

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... iii
BAB 1
PENDAHULUAN..................................................................................................................................1
1.1 Latar Belakang.....................................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................................................2
1.3 Tujuan Penulisan .................................................................................................................2
BAB 2
PEMBAHASAN....................................................................................................................................3
2.1 Latar Belakang Good Government.....................................................................................3
2.2 Pengertian Pemerintah Pusat dan Daerah..........................................................................3
2.3 Pengertian Sistim Pemerintahan Pusat dan Daerah ............................................................4
2.4 Pengertian Pemerintahan yang Baik(Good Government) ...................................................4
2.5 Asas-asas Good Government ............................................................................................5
2.6 Syarat-syarat Menjadi Pemerintahan Good Government....................................................6
2.7 Prinsip-prinsip Good Government .....................................................................................8
2.8 Pilar-pilar Good Government ............................................................................................9
2.9 Ukuran Tingkat Keefesienan Good Government...............................................................10
2.10 Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pemberantasan KKN..........................................10
BAB 3
PENUTUP .........................................................................................................................................12
3.1 Saran.........................................................................................................................12
3.2 Kesimpulan ................................................................................................................12

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Good government adalah sebagai suatu paradigma yang dapat terwujud apabila ketiga
pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sektor swasta dan masyarakat
madani. Istilah good government di Indonesia dipahami sebagai kinerja suatu pemerintahan,
perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Istilah good government muncul karena tiga sebab
utama, pertama yaitu krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus berllomba untuk
menjadi partai politik yang unggul sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kedua,
masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara.
Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi
dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Untuk mewujudkan good
government di suatu Negara maka harus memahami prinsip-prinsip good government itu
sendiri.
Penyelenggara pemerintah yang baik sangat dibutuhkan yang dimana landasan
pembangunan dan pembuatan kebijakan Negara yang demokratis dalam era globalisasi. Oleh
karena itu tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang
terjadi dapat diminimalkan, dipecahkan dan juga dipulihkannya segala bidang dalam
masyarakat agar dapat berjalan dengan baikdan lancar. Dalam mewujudkan tata pemerintahan
membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang didukung dari segala pihak dan
dilakukan secara terus-menerus.

5. 2
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana latar belakang good government?
2. Apa pengertian pemerintah pusat dan daerah?
3. Apa pengertian sistim pemerintahan pusat dan daerah?
4. Apa pengertian pemerintahan yang baik (good government)?
5. Sebutkan asas-asas good government!
6. Apa saja syarat-syarat menjadi pemerintahan good government?
7. Jelaskan prinsip-prinsip good government!
8. Jelaskan pilar-pilar good government!
9. Bagaimana ukuran tingkat keefisienan good government?
10. Apa upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan KKN?
11. Bagaimana contoh kasusnya?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Untuk membantu pembaca memahami tentang pemerintahan yang baik

6. 3
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Latar Belakang Good Government
Pengaruh good government di Indonesia dilator belakangi oleh faktor tuntutan eksternal
dan internal.
a. Faktor Eksternal, yaitu pengaruh globalisasi yang mendorong negara-negara menghormati
prinsip pasar dan demokrasi. Negara luar menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan
ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia yang menjadi prasyarat terjadinya pergaulan
internasional yang saling menguntungkan.
b. Tuntutan Internal, yaitu krisis multidimensional, yaitu terwujudnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), keadaan ini telah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa, berakibat tuntutan terhadap pemerintahan yang menerapkan nilai, transparasi,
akuntabilitas, parsitipasi, dan demokrasi.
2.2 Pengertian Pemerintah Pusat dan Daerah
Menurut dasar-dasar hukum otonom dalam UUD 1945 dan diperkuat UU Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas
perbantuan dalam system NKRI. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah
gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit
kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu
DPRD I untuk tingkat propinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.
Pengertian Pemerintah Pusat yang turut dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 adalah
penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden
dan dibantu oleh para menteri. Sebagai lembaga legislatif Pemerintah Pusat adalah DPR dan
MPR. Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI
Jakarta.

7. 4
2.3 Pengertian Sistim Pemerintahan Pusat dan Daerah
Dalam akaran “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesque, dimana kekuasaan
pemerintahan terpisah atas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan
Yudikatif.
Namun berbeda dengan sistem pemerintahan di Indonesia, di Indonesia sendiri tidaklah
menerapkakn sistem pemisahan kekuasaan, tetapi adanya sistem pembagian kekuasaan yang
dapat diimplementasikan dalam:
a. Kekuasaan Eksekutif yang dilakukan oleh presiden RI beserta wakil presiden dan menteri-
menterinya.
b. Kekuasaan Legislatif yaitu dalam membuat peraturan yang dikenal dengan Undang-
Undang yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
c. Kekuasaan Yudikatif yaitu dalam bidang peradilan, yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung serta pernagkat-perangkatnya di daerah.
Tujuan dari pembagian kekuasaan yang telah dianut di Indonesia dan dijalankan oleh
pemerintahan Indonesia ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang mana
dalam penerapannya jika terjadi penumpukan kekuasaan akan terbentuknya pemerintahan
diktaktor/otoriter yang dapat menghalangi Demokrasi.
2.4 Pengertian Pemerintahan yang Baik (Good Government)
Secara umum, istilah good government memiliki pengertian akan segala hal yang terkait
dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau
memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam konteks ini, pengertian good government tidak sebatas pengelolaan lembaga
pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemeintah maupun
nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan,
prinsip-prinsip good government dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan
kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang beerskala besar, seperti arisan,
pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga
organisasi di atasnya.

8. 5
Di Indonesia, substansi wacana good government dapat dipadankan dengan istilah
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana
kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara
yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi.
Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses
maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak
saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan
baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan
hasil yang maksimal,. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan bisa dikatakan
baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat,
baik dlam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.
2.5 Asas-asas Good Government
a. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara pemerintah.
b. Asas tertib penyelenggara Negara
Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keseraasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan.
c. Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Artinya asas kepentingan umum ini
mengharuskan setiap kebijakan yang akan dilakukan harus berdasar pada aspirasi
masyarakatnya, dan mengharuskan pemerintah untuk memfasilitsi setiap aspirasi tersebut,
dengan menyeleksi terlebih dahulu kehendak yang harus direalisasikan dengan tetap
memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan.

9. 6
d. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia Negara.
e. Asas proporsionalitas
Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara pemerintah.
f. Asas profesionalitas
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.6 Syarat-syarat Menjadi Pemerintahan Good Government
1. Responsiveness
Cepat tanggap terhadap permasalahan bangsa. Pemerintahan yang baik harus memiliki
sifat ini, dibutuhkan kecepatan pemerintah untuk bertindak dan bersikap terhadap setiap
permasalahan yang menyangkut kestabilan nasinonal. Jangan pernah pemerintah
mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa
demi kesejahteraan diri. Ulur tangan pemerintah dalam menyelesaikan polemik seperti
politik, bencana alam, korupsi maupun bencana sosial perlu ditingkatkan, agar rakyat lebih
percaya kepada pemerintahannya. Lihat bagaimana para aparat pemerintahan berkelahi
dalam sidang hanya karena berbeda pendapat mengenai anggaran dana. Lebih baik kalian
aktif dalam menyuarakan hak-hak rakyat.

10. 7
2. Transparansi
Adanya keterbukaan dari pemerintah. Transparansi atau keterbukaan dari pemerintah
sangat dibutuhkan agar rakyat mengetahui dan memahami apa saja program yang yang telah
dilakukan oleh pemerintah.
3. Penegakan Hukum
Hukum merupakan tempat mencari keadilan. Sangat banyak rakyat kecil menjadikan
hukum sebagai perjuangan terakhir mereka untuk mendapatkan keadilan. Namun apalah
daya, mereka tidak punya uang untuk membeli hukum itu. Uang saat ini menjadi hal paling
penting dalam kehidupan, karena banyak uang seseorang bisa berkuasa, bisa memiliki apa
yang mereka inginkan. Asal ada uang, hukum bisa dibeli dan dikuasai.
4. Berpartisipasi
Pemerintah harus bisa membuat rakyatnya untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan bangsa. Partisipasi rakyat merupakan tolok ukur baik buruknya suatu
pemerintahan di suatu negara. Pemerintah harus memberikan kesempatan dan jaminan
kepada rakyatnya agar mereka mau mengeluarkan pendapat dengan jaminan kebebasan,
tidak seperti pada pemerintahan orde baru. Rakyat tidak boleh terlalu aktif berbicara
mengenai pemerintahan, asal bicara akan mendapatkan balasan dari pemerintah. banyak
dari tokoh politik bangsa ini yang hilang tanpa bekas pada zaman orde baru karena mereka
mengkritisi pemerintah waktu itu. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan
kebebasan untuk berpendapat sebagaimana tertera dalam UUD 1945 yang dijabarkan
dengan pasal-pasal dan ayat-ayat.
4. Efektif dan Efisien
Berorientasi pada tujuan dan visi serta tidak terjadi pemborosan. Setiap program yang akan
dilakukan pemerintah haruslah efektif serta tidak asal buat dan lakukan saja, karena itu akan
menimbulkan dampak yang signifikan terhadap rakyat. Selain itu haruslah tepat dana.
Program yang dilakukan harus memeperhatikan dana yang akan digunakan agar tidak
terjadi pemborosan dana.

11. 8
2.7 Prinsip-prinsip Good Government
a. Partisipasi (participation)
Prinsip partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan
keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili
kepentingan mereka.
b. Penegakan hukum (rule of law)
Prinsip penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus
didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.
Realisasi wujud good government, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk
menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1) Supremasi hukum (supremacy of law)
2) Kepastian hukum (legal certainty)
3) Hukum yang responsif
4) Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif
5) Independensi peradilan
c. Transparansi (transparency)
Prinsip transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good government.
Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah
terjerembab dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi
pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi,
pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses
kebijakan publik.
d. Responsif (responsiveness)
Prinsip responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good government bahwa
pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
e. Orientasi kesepakatan (consensus orientation)
Prinsip konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses
musyawarah melalui konsensus.
f. Kesetaraan (equity)
Prinsip kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik.

12. 9
g. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)
Pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu berdaya guna
dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang
dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan
lapisan sosial. Adapun, prinsip efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.
h. Akuntabilitas (accountability)
Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang
memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
i. Visi strategis (strategic vision)
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang.
2.8 Pilar-pilar Good Government
Good government akan bermakna apabila ditopang oleh lembaga-lembaga yang terlibat
dengan kepentingan publik. Jenis-jenis lembaga itu harus dapat menjalankan fungsinya secara
maksimal.
a. Negara
Berperan menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan
yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel,
menegakkan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar
kesehatan dan standar keselamatan publik.
b. Sektor swasta
Mampu menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain : menjalankan industri,
menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar
hidup maasyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan yagn berlaku,
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan menyediakan kredit bagi
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

13. 10
c. Masyarakat madani
Kondisi masyarakat secara kelompok atau individu berperan menjaga agar hak-hak
masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana cheks and
balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah,
mengembangkan sumber daya manusia dan sarana berkomunikasi antar-anggota
masyarakat.
2.9 Ukuran Tingkat Keefesienan Good Government
Asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang
terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.
2.10 Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pemberantasan KKN
Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik
KKN di negeri ini.
a. Penegakkan hukum yang tegas, hukum yang sudah ada bukan untuk kelompok-kelompok
tertentu namun untuk semua penduduk Indonesia, sama halnya seperti hukum Tuhan
untuk semua manusia tanpa dibedakan miskin, kaya, presiden, dan rakyat.
b. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran keuangan di berbagai departemen.
c. Meningkatkan kinerja para penegak hukum.
d. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap wakil
rakyat seharusnya dipilih bukan berdasarkan kecerdasan intelektual namun juga dilihat
dari keagamaannya baik dari kejujuran, keimanan, loyalitasnya.
e. Peningkatan kualitas moral bangsa atau penanaman nilai pancasila, pancasila merupakan
dasar Negara yang seharusnya dipelajari oleh setiap warga tak terkecuali para wakil
rakyat, sehingga para wakil rakyat semakin mengetahui apa yang seharusnya mereka
lakukan.
f. Peningkatan kesejahteraan pegawai atau pejabat Negara.

14. 11
Peran Mahasiswa dalam Ikut Serta Pemberantasan Korupsi di Indonesia :
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.
Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan
merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar maasyarakat ikut serta
dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang
terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap
kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi
memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif,
artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.
b. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam
pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontroldan dikritisi jika dirasa
kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan
demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh
hasil negosiasi yang teerbaik.

15. 12
BAB 3
PENUTUP
3.1 Saran
Penerapan good government di Indonesia maupun di beberapa Negara masih perlu
adanya evaluasi dan perbaikan demi terselenggaranya kehidupan bernegara yang lebih baik
lagi.
Pembuatan makalah good government memerlukan banyak sumber yang mendukung.
Banyak sumber yang mencantumkan perbedaan pendapat, namun masih dalam pokok yang
sama, maka diperlukan kecermatan dalam memilah materi bagi penulis.
3.2 Kesimpulan
Good government adalah tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,
mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan sehari-hari. Good government juga merupakan suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil
society), dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme,
proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingannya, menggunakan hukum, memenuhi kewajiban dan membebani perbedaan
diantara mereka.
Good government didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan
negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik
sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun government tersebut yaitu pemerintah
(government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga ini harus menjaga kesinergian
dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling
ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika
pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita

16. 13
kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi
rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa
aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian.
Dalam memahami good government kunci utamanya adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip yang terdapat di dalamnya, karena baik buruknya pemerintah bisa dinilai bila ia telah
bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government.

17. 14
DAFTAR PUSTAKA
Bakti, Andi Faisal. 2000. “Good Governance a Workable Solution for Indonesia.” Jakarta:
IAIN Jakarta Press
Syarbaini, Syahrial. 2014. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.” Bogor:
Ghalia Indonesia
Billah, MM. 2001. “Good Governance dan Kotrol Sosial.” Jurnal Prisma. Jakarta: LP3ES.
Dwiyanto, Agus, (ed.). 2015. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”.
Yogyakarta: JICA-UGM Press.
Santosa, Mas Ahmad. 2001. “Good Governance Hukum Lingkungan”. Jakarta: ICEL.