PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN KEL 2.pdf

PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN
Diajukan untuk memenuhi tugas makalah
pada mata kuliah Perekonomian Indonesia
Dosen Pengampu:
Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I
Disusun Oleh Kelompok 2:
No Nama Nim
1 Diah Ayu Agustin 0501182186
2 Fanny 0501182137
3 Nur Atika Tanjung 0501183228
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2021

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan
rahmatnya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perekonomian
Masa Setelah Kemerdekaan” dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah
Perekonomian Indonesia.
Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Reni Ria Armayani
Hasibuan, M.E.I selaku dosen kami karena saran dan bimbingan dari beliau
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Sebagai penulis, kami menyadari bahwa bahwa makalah yang saya susun ini
masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan
kritik dan saran dari pembaca yang membangun terutama dari Dosen Pembimbing
kami agar selanjutnya kami dapat menyusun Makalah yang lebih baik lagi. Selain
itu, kami selaku pembuat makalah tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada
seluruh teman – teman yang telah mendukung dan bekerja sama dalam penyelesaian
makalah ini, sehingga teman – teman sekalian dapat membaca makalah ini
Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta,
mampu memenuhi syarat untuk memenuhi tugas matakuliah Perekonomian
Indonesia. Akhir kata, kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang terdapat
didalam makalah ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat
membaca.
Medan, 26 September 2021
Pemakalah

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………. 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………… 1
C. Tujuan ……………………………………………………………….. 1
BAB II PEMBAHASAN................................................................................ 2
A. Pemerintahan orde lama (Orla) ……………………………………… 2
B. Pemerintahan Orde Baru ……………………………………………. 4
C. Pemerintahan Transisi ………………………………………………. 6
D. pemerintahan reformasi …………………………………………….. 8
E. Perubahan Fundamental Perekonomian Indonesia sejak era reformasi 17
BAB III PENUTUP ....................................................................................... 20
A. Kesimpulan ………………………………………………………….. 20
B. Saran …………………………………………………………………. 20

1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam beberapa Masa kepemimpinan presiden perekonomian Indonesia,
dinyatakan setelaah Indonesia merdeka pada tahun 1945 bahwa setiap
kepemimpinan yang terjadi memiliki tujuan yang telah ditetapkan masing-masing.
Presiden Republik Indonesia soeharto, mengawali arah pembangunan yang
lebih jelas, seperti tanpa adanya korupsi, kolusi dan Napotisme yang menyebabkan
orde baru jatuh. Habibie melakukan re-alignment di bidang ekonomi, sosial dan
politik. Gus Dur menekankan membangun hubungan dengan negara-negara asing
dalam rangka membangun perekonomian nasional. Megawati berhasil menurunkan
inflasi dan suku bunga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menguatkan
rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan perekonomian secara
umum, mengendaikan inflasi, meningkatnya permintaan agregat domestik, dan
mengurangi impor.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemerintahan Orde Lama?
2. Bagaimana Pemerintahan Orde Baru?
3. Bagaimana Pemerintahan Transisi?
4. Bagaimana pemerintahan reformasi?
5. Bagaimana Perubahan Fundamental Perekonomian Indonesia sejak era
reformasi?
C. Tujuan
1. Memahami pemerintahan Orde Lama
2. Memahami Pemerintahan Orde Baru
3. Memahami Pemerintahan Transisi
4. Memahami pemerintahan reformasi
5. Memahami Perubahan Fundamental Perekonomian Indonesia sejak era
reformasi

2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemerintahan orde lama (Orla)
Kepemimpinan pada masa orde lama (Orla) merupakan masa perbaikan pasca
penjajahan yang dipegang oleh presiden Ir.soekarno. presiden Ir.soekarno
merupakan presiden Indonesia pertama yang menjabat selama periode 1945- 1966.
Presiden Ir.soekarno dan Mohammad Hatta memegang peranan penting dalam
memerdekakan Indonesia dari bangsa asing, dan sebagai proklamator kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.
Pasca kemerdekaan pertumbuhan penduduk sangat tinggi, pada tahun 1950
jumlah penduduk yaitu 77,2 juta jiwa dan juga meningkat pada tahun 1955 menjadi
85,4 juta jiwa, dan pada tahun 1961 meningkat kembali menjadi 97,02 juta jiwa.
Produksi untuk pertumbuhan pangan pada masa pemerintahan ini meningkat, tetapi
tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk yang ada. Permasalahan Utama pada
masa kepemimpinan sokarno yaitu inflasi dan korupsi, inflasi tidak terkendali dan
menjadi kronis dan tidak terawasi. Inflasi yang tinggi telah menyebabkan harga
pada barang-barang barang naik dan jumlah uang beredar menjadi lebih besar dua
kali lipat, Mentri keuangan sjafrudin prawiranegara memiliki tujuan untuk
menghapuskan inflasi, dengan cara rakyat wajib untuk menggunakan uang pecahan.
Masa pemerintahan presiden ir. Soekarno pada tahun 1963, Indonesia telah
dapat memenangkan irian barat, dan terciptanya musuh baru oleh bung karno untuk
memelihara koalisi semu segitiga antara dirinya dengan TNI (Tentara Nasional
Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). 1
Pada sebelas maret tahun 1966, berakhir pula masa kepemimpinan soekarno
yang ditandai dengan surat perintah supersemar yang controversial yang isinya
yaitu menugaskan letnan jendral soeharto agar selalu menjaga dan mengamankan
keamanan negara dan institusi kepresidenan. Dan menjadi dasar letnan jendral
soeharto untuk membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia).
1
Guswildan Geovani, “ Perbandingan Perekonomian dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang
Yudhoyono,” jurnal ekonomi Bisnis, vol. 03 No. 2 (Juli, 2012) hal 165-166.

3
Masa pemerintahan orde lama (Orla) bertujuan untuk memperbaiki kondisi
perekonomian pada masa itu telah melakukan devaluasi yang merupakan kebijakan
untuk memotong nilai mata uang dan dilakukan dengan 2 tahap yaitu sebagai
berikut:
1. Devaluasi pertama dilakukan pada tahun 25 Agustus 1959, uang kertas
pecahan Rp.500 menjadi Rp. 50 dan juga Uang kertas Rp.1000 menjadi
Rp.100.
2. Devaluasi kedua dilakukan pada tahun 13 Desember 1965, dan pada saat itu
uang pecahan Rp. 1000 menjadi Rp. 1.
Adanya pembentukan deklrasi ekonomi atau yang disebut Dekon.
Pemerintahan pada masa itu bertujuan membentuk deklarasi ekonomi (Dekon)
untuk mengendalikan sistem perekonomian dengan cara system komando. Namun
seiring berjalannya waktu sistem ini menimbulkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia. Dan pada masa itu negara banyak mengeluarkan uang untuk proyek-
proyek mercusuar dan konfrontasi dengan Malaysia yang justri semakin
memperburuk kondisi perekenomian pada masa orde lama.
Pemerintahan orde lama (Orla) berakhir pada tahun 1965 yaitu dengan
keguncangan politik yang sangat berkaitan dengan percobaan kudeta yang
dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada masa orde lama (Orla),
perkembangan perekonomian dibagi pada tiga masa yaitu sebagai berikut :
1. Pada Masa Kemerdekaan (1945-1950)
Kondisi ekonomi pada saat itu tidak cukup bagus, hal itu ditandai dengan
terjadi nya inflasi yang disebabkan dengan beredarnya lebih dari satu mata uang
yang tidak terkendali. Tahun 1946 bulan Oktober Pemerintah Republik Indonesia
Mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) yang bertujuan sebagai pengganti
uang jepang, tetapi dengan adanya Blockade ekonomi oleh belanda yaitu dengan
adnya penutupan pintu perdagangan luar negeri yang mengakibatkan kas negara
kosong. Kondisi ini membahayakan untuk keberlangsungan perekonomian
Indonesia, dan pada saat yang bersamaan pemerintah mengambil beberapa
kebijakan yaitu sebagai berikut:
- Adanya Pinjaman Nasional
- Adanya pemenuhan Kebutuhan Rakyat

4
- Melakukan Konferensi Ekonomi
2. Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Pada masa ini ciri ciri utamanya ialah sering terjadinya pergantian kabinet yang
disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak namun tidak memiliki
mayoritas mutlak dan akhirnya perekonomian sepenuhnya diberikan pada pasar.
Dan akhirnya dampak dari kebijakan ini yaitu hanya memperburuk kondisi
perekonomian karena pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar, dan usaha-
usaha seperti dengan pemotongan nilai uang yang dimaksudkan untuk mengurangi
jumlah uang beredar agar tingkat harga turun, melanjutkan program benteng yang
dimaksudkan untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar dapat berpartisipasi
untuk perkembangan ekonomi nasional dan memutuskan KMB ( Konferensi Meja
Bundar).
3. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pemikiran presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menjadi dasar untuk
pelaksanaan demokrasi ini, pada 5 juli 1959 demokrasi terpimpin mulai dijalankan.
sistem ini berdampak pada perbuhan struktur ekonomi yang pada akhirnya berjalan
melalui sistme etatisme, dimana sistem ini negara dan aparatur negara bersifat
dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
Dan berdampak pada adanya devaluasi. 2
B. Pemerintahan Orde Baru
Setelah soekarno menyerahkan jabatan presidennya kepada Soeharto
terbentuklah Orde Baru (Orba). Soeharto menjalankan kepemimpinannya selama
(1967-1998) dan mulai bertugas sebagai presiden Republik Indonesia pada 12
maret 1967. Pada masa itu situasi perekonomian Indonesia dikatakan kacau,
ditandai dengan menurunnya pendapatan perkapita dan perekonomian hancur
karena hiper-inflasi. Pada sektor pertanian juga tidak mampu menyediakan bahan
pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan kemiskinan terjadi pada
penduduk.
2
Reni Ria Armayani Hasibuan, “ Diktat Perekonomian Indonesia”, (Medan: Fakultas Ekonomi dan
bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hal 22-25

5
Orde baru bergerak dengan cepat untuk tujuan membangun sejumlah tujuan
dibidang ekonomi, namun sampai tahun 1985 industrialisai nya hanya berpengaruh
kecil untuk Indonesia. Seperti pada sektor pertanian yang hanya menyumbang
sekitar 24 % adri PDB, dan untuk Industri Non Migas menyumbang kurang dari 14
% . pada masa soeharto banyak sekali terdiri Organisasi-Organsai Usaha yang
bertujuan untuk meningkatkan Ekonomi Anggota bargaining in power. saat Menteri
keuangan Ali Wardhana menjabat pada 15 Agustus 1971 amerika serikat
menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Jika dollar terus ditukar dengan emas
akan mengurangi cadangan emas AS. Inodesia mengalami keuntungan dengan
menaikan harga minyak akibat adanya perang Arab-Israel pada tahun 1973, namun
pertamina sendiri justru hamper bangkrut akibat utang sebesar USD 10 Milyar.
Orde baru yang dibangun oleh presiden soeharto sejak tahun 1966
menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ditandai dengan 30 tahun kemudian
Indonesia mengalami dua kali Quantum Leap, dari negara miskin menjadi negara
berkembang, dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah.
Pada tahun 1966 tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50 %, sementara pada
tahun 1996 kurang dari 15%. Inflasi pada tahun 1966 sekitar 400 % dan pada tahun
1966 kurang dari 10%. Dan bahkan untuk pendapatan perkapita melonjak dari
USD200 pada tahun 1966 menjadi USD 1.200 pada tahun 1996. Kebijakan fiskal
tahun 1998 sampai 1999 diarahkan untuk berperan sebagai suatu kebijakan
campuran untuk membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar ruoiah di sektor
Moneter.
Orientasi kebijakan fiskal difokuskan pada upaya peningkatan peranan
pemeritah sebagai penggerak roda perekonomian, menggantikan peranan sektor
dewasa yang sedang terpuruk serta mengurangi tingkat pengangguran, dan beban
masyarakat miskin. 3
Terdapat beberapa upaya dalam pemulihan struktur perekonomian dan
pembangunan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:
1. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
3
Guswildan Geovani, “ Perbandingan Perekonomian dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang
Yudhoyono,” jurnal ekonomi Bisnis, vol. 03 No. 2 (Juli, 2012) hal 166-168.

6
Stabilisai ialah mengendalikan laju inflasi agar harga barang-barang tidak
melonjak terus. Dan rehabilitasi ialah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana
ekonomi. Tujuannya adalah melakukan pembinaan terhadap sistem ekonomi
berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kea rah
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Adanya kerja sama antar luar negeri
3. Adanya pembangunan nasional. 4
C. Pemerintahan Transisi
Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Transisi
Transisi demokrasi merupakan proses yang dialami negara republik Indonesia,
Indonesia tidak menjadi negara demokrasi meskipun telah melewati masa
pemerintahan orde baru (Orba) dan Pemerintahan Orde lama (Orla). Pada tanggal
14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu
goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’ karena
mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian
negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan Thailand meminta
bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga
20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.
Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa
negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli
1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai
tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah,
yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada
tahun 1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar
AS dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.
Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa
langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam
upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 Oktober 1997,
4
bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hal 27.

7
pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan
keuangan dari IMF.
Pada bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah
mengakibatkan terjadinya goncangan terhadap perekonoman nasional. Dan Pada
Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan
keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS. Pemerintah juga
mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat
sehinnga hal itu menjadi awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.
Untuk pertama kalinya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam sejarah
indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/siswi dari puluhan perguruan
tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta. Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi
krisis ekonomi memunculkan suatu krisis politik. Pada awalnya, pemerintahan yang
dipimpin Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie.
Walaupun, Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-
perubahan nyata karena masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan
transisi.
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki
karakteristik sebagai berikut:
· Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu
dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah
menjadi tidak stabil.
· Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang
kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
· Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan
reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan
sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai
masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan. Dan masalah
soeharto tidak terselesaikan. Akirnya banyak kalangan masyarakat lebih suka
menyebutkan dengan pemerintahan transisi.
Tujuan Ekonomi Pada Masa Transisi

8
Kebijakan ekonomi tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan
pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi,
kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem
perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja,
kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam
perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang
mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah
dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan
umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki
tujuannya masing-masing, diantaranya:
1. Untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
2. Untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata, dan
3. Inflasi rendah.
Terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruh juga oleh lembaga-
lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta
keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan Negara saat itu.5
D. Pemerintahan Reformasi
PERJALANAN REFORMASI EKONOMI INDONESIA 1997-2016
Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk
memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta
mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam
praktiknya, pelaksanaan reformasi ekonomi disebuah negara biasanya sangat
kompleks, karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi
sejumlah faktor seperti ekonomi maupun politik.
Peroide Awal Pemulihan Krisis (1997-2001)
Krisis financial yang melanda Asia 1997 menyebabkan kontraksi pada
perekonomian Indonesia sebesar 13%, serta depresiasi massif pada nilai tukar
5
Andi ika Fahrika dan Zulkifli, “Perekonomian Indonesia Sejarah Dan
Perkembangannya”,(Makassar: Yayasan Barcode, 2020) hal 19

9
rupiah. Sebagai tindak lanjut dari krisis, Indonesia memutuskan untuk mendapatkan
pinjaman dari Internasional Monetary Fund (IMF). Program IMF dimulai dengan
penandatanganan Letter of intent (LOI) yang pertama pada akhir Oktober 1997,
yang berlanjut hingga Desember 2003. Dalam periode ini, empat presiden yang
berbeda mengimplementasikan sejumlah program reformasi ekonomi dengan hasil
yang beragam. Reformasi ekonomi pada periode setelah krisis ini lebih banyak
didorong oleh program reformasi yang ditentukan IMF sebagai persyaratan untuk
menerima bantuan.
IMF menyaratkan agenda reformasi structural, serta sejumlah langkah kearah
stabilisasi makroekonomi serta perbaikan kesehatan sistem financial. Persyaratan
IMF antara lain juga mencakup penghapusan monopoli cengkeh, serta penghapusan
segala bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara
ekonomi, seperti proyek mobil nasional Timor dan industry pesawat terbang.
Sejumlah langkah reformasi tersebut sempat menghadapi tantangan besar,
karena melibatkan orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto. Namun,
langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai usaha memulihkan kepercayaan
publik dan pasar terhadap pemerintahan. Pada Mei 1998, Soeharto mundur sebagai
Presiden dan digantikan oleh Habibie.
Pada bulan Juli 1998, persetujuan untuk program bantuan IMF yang baru
disetujui, dan kali ini melibatkan strategi restrukturisasi korporasi serta program
rektrukturisasi perbankan yang lebih luas. Namun, pada periode Habibie, terdapat
skndal Bank Bali. Pemerintah menolak mengumumkan hasil audit Bank Bali
kepada public, seperti diminta IMF, yang berakibat penghentian sementara program
IMF pada September 1999.
Pemerintahan Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam
implementasi program reformasi (Boediono, 2002). Pertama, program tersebut
mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi structural. Kedua,
kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderug terbatas,
dikarekan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi
serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan
status indenpenden. Birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses

10
reformasi ekonomi ke depan. Selain itu, desentralisasi (otonomi daerah) serta
memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen juga membuat reformasi
ekonomi pada periode ini kurang berjalan mulus.
Meskipun memiliki peranan kunci dalam impelmentasi kebijakan pemulihan
ekonomi (karena lemahnyatim ekonomi di kabinet pada waktu itu), Presiden Gus
Dur kurang mampu menunjukkan kepemimpinan efektif di biudang ekonomi.
Untuk menangani krisis, sejumlah institusi baru dibentuk, antara lain Bahan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri
Indonesia, serta Jakarta Initiative Task Force. Bersama Bank Indonesia,
Kementrian Keuangan, serta Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN,
“institusi krisis” ini bertanggung jawab dalam melakukan restrukturisasi kredit,
yang merupakan salah satu langkah terpenting dalam pemulihan ekonomi. Akan
tetapi, koordinasi antara institusi ini sangat lemah dan lebih banyak bersifat ad-hoc.
Pada Juli 2001, posisi presiden Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.
Periode Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Tim ekonomi Presiden Megawati kembali memperbaiki hubungan dengan
IMF, yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbarui
program bantuan IMF yang sempat dihentikan. Tim ekonomi Megawati cukup
terbuka dan suportif dengan program IMF. Stabilitas politik pun berhasil kembali
dibangun dibawah pemerintahan Megawati. Akan tetapi, implementasi program
reformasi ini berjalan cukup lambat, antara lain karena kurangnya kapasitas
implementasi, sebuah masalah yang telah ada sejak pemerintahan Gus Dur.
Sejak pertengahan 2002, mulai terbangun opini publik agar pemerintahan tidak
melanjutkan program bantuan IMF setelah selesai pada akhir 2003. pada saat itu
hanya Indonesia satu-satunya negara yang terkena krisis kauangan 1997-1998, yang
masih menerima bantuan IMF. Pada Juli 2003, pemerintah mengumumkan bahwa
program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan.
Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003
pemerintah menerbitkan “Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF”, yang
juga dikenal sebagai “White Paper”. Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh

11
publik dan pasar. Secara umum, peranan penting dari paket kebijakan tersebut
adalah untuk memastikan kebijakan reformasi pemerintah, terutama pada periode
pemilu. Cakupan White Paper cukup beragam, dan menurut beberapa pengamat
lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Akan tetapi, paket
kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor
swasta, setelah juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonom independen. Program
pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi (karena bukan di
dikte oleh IMF atau asing), yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen
pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi
dan kerjasama antara Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.6
Pemerintahan Megawati cukup berhasil dalam emmbangun stabilitas
makroekonomi, antara lain karena pengembangan kelembagaan, indenpenden Bank
Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementrian
Keuangan (di bawah UU No. 17 tentang Keuangan Negara) untuk menerapkan
disiplin fiskal. Akan tetapi, pemerintahan Megawati kurang berhasil dalam
menyelenggarakan reformasi “mikro” yang dijabarkan White Paper, terutama dalm
hal memperbaiki iklim investasi, ditandai dengan investasi Asing Langsung yang
tercatat negatif selama semester pertama 2004.
Dua kebijakan yang memperburuk iklim investasi pada periode ini adalah:
Pertama, lambatnya usaha privatisasi (proses pengalihan kepemilikan dari umum
jadi milik pribadi/swasta) oleh karena sikap pemerintah yang ambivalen (keadaan
perasaan yang terjadi secara bersamaan yakni, antara perasaan yang bertentangan
terhadap seseorang) terhadap konsep privatisasi. Kedua, dibatalkannya UU
Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003 karena dianggap bertentangan
dengan pasal 33 UUD 1945. padahal, UU tersebut dirancang untuk meningkatkan
partisipasi swasta melalui unbundling di sektor kelistrikan, yang jika terjadi akan
menurunkan biaya listrik bagi konsumen dan sangat mendukung dunia usaha.
6
Haryo Aswicahyono & David Christian, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016,
WPECON-201702, August 2017, hal. 1-3.

12
Periode Susilo Bambang yudhoyono (SBY) (2004-2014)
Presiden SBY menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur bagi
perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan Infrastructure
Summit pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan
infrastruktur. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil karena kegagalan
pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang
diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur (Soesastro & Atje
2005). Salah satu kemunduran tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi
pada Desember 2004 untuk membatalkan UU Kelistrikan yang baru, yang berusaha
untuk membuka persaingan dengan swasta di sektor tersebut.
Akibatnya, Indonesia terus mengalami defisit infrastruktur selama masa
pemerintahan SBY. Hill (2015) mencatat bahwa meskipun sejumlah upaya
reformasi sempat dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur
(misalnya melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia atau MP3EI), namun progresnya dalam kenyataan cukup mengecewakan.
Indonesia terus tertinggal dari negara pesaing dalam sejumlah indikator kualitas
infrastruktur dan logistik. Investasi infrastruktur baru jumlahnya sangat jauh dari
kebutuhan dan terhalang banyak hambatan regulasi, sehingga menyebabkan
perekonomian Indonesia berbiaya tinggi dan sangat tidak efisien.
Pemerintah juga gagal untuk mereformasi sektor transportasi dengan
menghadirkan persaingan, misalnya di sektor kelistrikan dan pelabuhan yang tetap
didominasi/dimonopoli oleh BUMN. Secara spesifik, UU No 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, yang menerapkan asas cabotage, menjadi kemunduran, karena
praktis menutup persaingan dengan kapal asing dalam industri pelayaran dalam
negeri. Baru menjelang akhir pemerintahannya, pemerintah setidaknya meratifikasi
UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, yang mempermudah proses pembebasan lahan bagi proyek
pembangunan infrastruktur (meskipun baru berlaku 1 Januari 2015).
Sementara itu, untuk memperbaiki iklim investasi, pada Februari 2006,
pemerintah menerbitkan paket reformasi kebijakan, yang merupakan suatu langkah
reformasi ekonomi yang lebih sistematis. Tiga karakteristik utama reformasi ini

13
adalah: Pertama, bersifat top-down ketimbang bottom-up. Kedua, memiliki tujuan
dan jangka waktu yang spesifik, serta institusi pelaksana reformasi yang ditunjuk
secara khusus. Ketiga, untuk masing-masing reformasi, terdapat sub-reforms yang
lebih spesifik dengan target yang terukur dan langkah aksi yang Konkrit.
Paket kebijakan ini cukup luas, meliputi 85 usha reformasi, yang antara lain
mencakup UU Penanaman Modal yang baru, UU Perpajakan yang baru, serta
amandemen UU Bea Cukai dan revisi UU Ketenagakerjaan, Hingga akhir 2006,
baru 35 dari 85 langkah kebijakan yang telah diselesaikan (Hill, 2006). Akan tetapi,
kebijkn reformasi ini kurang efekif dalam implementasinya. Antara lain disebabkan
oleh masalah kronis seperti kurangnya kapasitas dan koordinasi antara kementrian,
serta lambatnya progres di DPR.
Beberapa isu lain, seperti sensitivitas politik, sentimen nasionalistik yang
cenderung meningkat (terutama terkait UU Penanaman Modal), serta kelompok
kepentingan (terkait UU ekonomi yang diperlukan namun tidak populer, karena
takut mengalami nasib yang sama dengan dua presiden terdahulu yang dimakzulkan
DPR. Kedua, mentri yang terkait kunci ekonomi kini menjadi jabatan politik, dan
lebih banyak diambil dari berbagai partai politik (dikenal dengan Kabinet
Peangipada pemerintahan SBY periode pertama). Hal ini dilakukan sebagai upaya
mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Ketiga, desentralisasi serta ekonomi
daerah, yang telah menyerahkan banyak tanggung jawab pengelolaan politik
maupun ekonomi kepada pemerintah daerah.
Sebagai akibat dari ketiga perubahan kelembagaan tersebut, terdapat
fragmentasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam praktiknya, setiap
kementrian atau pemerintah daerah dapat beroperasi menurut agenda masing-
masing, dan tidak menjalankan visi besar di tingkat nasional. Hal ini tercermin dari
peningkatan signifikan pada jumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah
(kota/kabupaten), yang secara rata-rata mencapai tiga regulasi baru per hari
(Kompas, 1 April 2006). Di tingkat kementerian, salah satu contoh klasik dari
ketidaksinambungan ini adalah konflik antara Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Pertanian mengenai kebijakan beras. Kementerian Perdagangan lebih
berfokus pada kepentingan konsumen, sementara Kementerian Pertanian lebih

14
mementingkan kesejahteraan petani. Oleh karena hal tersebut, pemerintahan SBY
kesulitan untuk melakukan reformasi ekonomi yang bersifat sistematis dan
komprehensif.
Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa implementasi dari program tersebut
tidak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi.
Pertama, tidak terdapat sinyal jelas yang menunjukkan komitmen serta konsistensi
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan atau reformasi yang tidak populis
namun sangat dibutuhkan. Contoh utama dalam hal ini adalah ketidakmampuan
pemerintahan SBY untuk melaksanakan reformasi pada kebijakan subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang sudah bertahun-tahun sangat membebani kondisi fiskal
dan sangat menghalangi pemerintah dalam melakukan investasi yang lebih
produktif, misalnya di sektor infrastruktur. Kedua, tidak diumumkannya rincian
dari program tersebut kepada publik menimbulkan tanda tanya besar pada publik
mengenai arah pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Selain itu,
pihak non-pemerintah menjadi kesulitan untuk mengukur kinerja pemerintah.
Sebagai kesimpulan, meskipun mendapat dukungan dari kenaikan (boom)
harga komoditas dunia dan likuiditas global yang melimpah, pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dapat dikatakan cukup berhasil dalam manajemen stabilitas
makroekonomi (kecuali mengenai isu subsidi BBM) serta menavigasi dampak
krisis finansial global 2008, serta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang
moderat. Akan tetapi, Presiden SBY nampak kurang berhasil dalam melaksanakan
reformasi ekonomi lainnya, seperti memperbaiki iklim investasi, pembangunan
infrastruktur, mengatasi ketimpangan, kecenderungan proteksionisme yang kian
meningkat, serta kegagalan melakukan reformasi perpajakan yang menyebabkan
rasio penerimaan pajak terhadap PDB tetap rendah (Hill, 2015). Sangat
disayangkan bahwa kurangnya keberanian Presiden SBY untuk menggunakan
modal politiknya dalam mendorong reformasi ekonomi yang signifikan (terutama
pada periode kedua pemerintahannya) menjadi salah satu faktor penting yang
menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sejak 2010.
Periode Joko Widodo (2014-sekarang)

15
Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Joko Widodo (Jokowi) terpilih
menjadi Presiden ke-7 Indonesia dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Jokowi menghadapi sejumlah tantangan eksternal maupun internal dalam
mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia terus melambat dalam empat tahun terakhir, dari 6,8% pada tahun 2010
menjadi 5,0%, yang menandakan daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu,
kondisi eksternal juga kurang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang
ditandai dengan perlambatan ekonomi global (terutama resesi di Eropa dan Jepang
dan perlambatan pertumbuhan Tiongkok dan India), likuiditas global yang
mengering, serta jatuhnya harga komoditas ekspor. Dalam situasi demikian,
pendekatan Jokowi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah melalui
reformasi ekonomi domestik yang terutama lebih berfokus pada sisi penawaran
(supply-side reforms), antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan
perbaikan iklim investasi.
Salah satu reformasi radikal yang dilakukan Jokowi terjadi kurang dari sebulan
setelah pelantikan, yaitu pemotongan signifikan dari subsidi bahan bakar minyak
(BBM) sebagai usaha untuk mengurangi beban fiskal. Pada tanggal 18 November
2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi (Premium) menjadi Rp 8.500
per liter, dan harga solarbersubsidi menjadi Rp 7.500 per liter. Bahkan, mengambil
momentum dari jatuhnya harga minyak dunia, Jokowi melakukan reformasi lebih
jauh, dengan menghapus subsidi BBM Premium, memberikan subsidi tetap Rp
1.000 per liter untuk solar, dan mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga.
Langkah reformasi yang berani ini berhasil menciptakan ruang fiskal yang
sangat dibutuhkan untuk membiayai sejumlah agenda pembangunan lainnya,
terutama pembangunan infrastruktur. Meskipun langkah tersebut sempat
menumbuhkan kepercayaan publik akan komitmen pemerintah untuk melakukan
reformasi ekonomi yang serius, namun hal ini tidak berlangsung lama.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat, hingga mencapai titik
terendah 4,7% pada triwulan II. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut, tetapi
setidaknya dua tren utama yang dapat diamati pada setahun pertama pemerintahan
Jokowi adalah. Pertama, belum terdapat perbaikan iklim investasi yang signifikan
hingga pertengahan 2015. Pembangunan infrastruktur pun berjalan cukup lambat.

16
Nampaknya terdapat ketidaksinambungan antara pernyataan reformis di tingkat
Presiden dan Menteri dengan kenyataan pada tingkat pemerintahan yang lebih
rendah serta pemerintah daerah. Hal-hal umum seperti perizinan yang berbelit,
memakan waktu dan biaya yang tinggi masih terlihat jelas di berbagai sektor.
Kedua, rezim perdagangan yang menjadi semakin restriktif, terutama melalui
penggunaan hambatan non-tarif dalam berbagai bentuk regulasi, baik pada sisi
impor maupun ekspor. Sebenarnya, tren proteksionis semacam ini mulai terlihat
sejak periode kedua pemerintahan SBY sejak 2009 dan terus berlanjut setidaknya
hingga pertengahan 2015. Marks (2015), misalnya, menemukan bahwa pada sisi
impor, jumlah hambatan non-tarif naik dari 6.537 pada tahun 2009 menjadi 12.863
pada 2015. Patunru dan Rahardja (2015) menemukan bahwa proteksionisme ini 10
diciptakan melalui kebijakan seperti hambatan non-tarif (kebanyakan berasal dari
peraturan Menteri Perdagangan) dalam berbagai bentuk, mulai dari persyaratan
perizinan, inspeksi, kebijakan labeling, serta pengetatan regulasi yang sudah ada,
serta melalui kebijakan seperti persyaratan konten lokal dan larangan ekspor (salah
satu yang terbesar adalah larangan ekspor mineral). Tren ini baru mengalami titik
balik setelah dua perubahan besar pada semester kedua 2015, yaitu ketika Thomas
Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada Agustus 2015 serta ketika Presiden
Jokowi menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Trans-Pacific
Partnership (TPP) pada Oktober 2015.
Sebagai respon dari kondisi demikian, Presiden Jokowi memutuskan untuk
kembali melakukan langkah reformasi ekonomi melalui peluncuran Paket
Kebijakan Ekonomi pada September 2015. Hingga Juni 2016, telah terdapat 12
Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), yang masing-masing berusaha menyelesaikan
permasalahan kebijakan yang berbeda-beda. Kebanyakan dari reformasi yang
dilakukan melalui paket kebijakan tersebut berusaha untuk menghilangkan
hambatan regulasi maupun birokrasi yang menghambat sektor swasta untuk
melakukan usahanya secara efisien, serta memberikan insentif investasi bagi pelaku
usaha swasta di beberapa sektor tertentu.

17
Sebagai kesimpulan, dalam periode ini, pemerintah Jokowi tidak lagi bisa
mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan karena ekonomi global yang
melambat serta harga komoditas yang masih rendah. Belanja pemerintah pun juga
kurang bisa diandalkan, mengingat penerimaan pajak yang sangat rendah dalam
beberapa tahun terakhir (tax ratio Indonesia hanya sekitar 10-11% dari PDB). Oleh
karena itu, upaya Presiden Jokowi untuk menekankan reformasi ekonomi dari sisi
penawaran sebenarnya sudah tepat. Namun demikian, dalam kenyataannya,
pelaksanaan reformasi ini masih kurang efektif. Beberapa pernyataan reformis dari
Presiden dan sejumlah Menteri bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, masih
gagal diterjemahkan dalam kebijakan yang ramah investasi (misalnya
kecenderungan proteksionis di atas, serta perubahan konkrit pada iklim investasi di
lapangan setidaknya hingga pertengahan 2015). Hal ini mengirimkan sinyal bahwa
pemerintah nampak setengah hati dalam menggandeng sektor swasta, termasuk
PMA, sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang tengah lesu ini. Oleh karena
itu, presiden reformis seperti Jokowi pun masih perlu didukung dengan mekanisme
koordinasi dan implementasi kebijakan yang baik, serta dukungan politik yang
memadai.7
E. Perubahan Fundamental Perekonomian Indonesia sejak era reformasi
Era reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah
ada pada suatu masa dan dalam perubahan tersebut telah berganti 4 presiden sesuai
masa jabatannya. Tampaknya ekonomi pada masa orde baru kurang memuaskan
sehingga kebijakan yang terjadi di era reformasi berubah. Dalam era reformasi
rakyat tidak banyak di campur tangan kan/diikutkan di dalam urusan demokrasi
ekonomi.
Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kebijakan dibawah ini:
1. Pencabutan/pengurangan subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM,
tarif dasar listrik rumah tangga, harga pupuk tani, dll.
2. Pembangunan ekonomi yang berbasis pertumbuhan masih terus berjalan. Hal
ini menyebabkan kurang terkendalinya investasi asing dan proses pengalihan
kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi/swasta (privatisasi BUMN)
7
Ibid, hal. 4-8

18
menyebabkan banyak masalah. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri,
telkomsel dan indosat yang merupakan kebutuhan publik sahamnya beralir 60%
ke Temasek Singapura.
3. Industri kecil dan rumah tangga, seperti usaha kerajinan yang didirikan oleh
penduduk pribumi (masyarakat Indonesia). Industri menengah dan distribusi
banyak dikuasai oleh orang nonpribumi dan pengusaha pribumi yang kaya
semakin bertambah banyak. Sedangkan industri besar kebanyakan dimiliki oleh
orang asing.
Lahirnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah
mencerminkan bahwa dalam era reformasi, demokrasi ekonomi telah mengarah
pada demokrasi ekonomi yang berbeda dengan masa orde baru yang centralistik
dan otoriter. Pada akhir tahun 2008, ekonomi Indonesia terimbas oleh krisis global.
Setelah mencatatpertumbuhan ekonomidi atas 6% sampai dengan triwulan III-
2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV-
2008. Terjadinya perlambatan pada bidang ekonomi secara signifikan terutama
karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia
mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan
signifikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2009 hanya mencapai 4,5% sebagai dampak perlambatan ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tercatat sebesar 5,02%, tahun 2015 sebesar
4,88%, 2016 sebesar 5,02% dan tahun 2017 sebesar 5,07%. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi selama triwulan I 2018 mencapai 5,06%. Perekonomian
Indonesia pada triwulan I-2018 tumbuh sebesar 5,06% (yoy), lebih menjanjikan
ketimbang periode sama tahun 2017 yang hanya tercatat 5,01%. Dan pertumbuhan
ekonomi triwulan I-2018 itu juga lebih baik dari periode sama tahun 2016 yang
hanya tumbuh sebesar 4,94% dan 2015 sebesar 4,83%.
Presiden Joko Widodo meminta khusus untuk ekspor dihilangkan
hambatannya, baik perizinan, perbankan, pembiayaan, termasuk pajak dan
kepabeanan. Hambatan segera kita hilangkan, bukan hanya di pemerintah pusat
saja, tapi juga termasuk pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo juga meminta
para pembantunya untuk tidak ragu merancang insentif-insentif yang tepat.

19
Mendesain insentif-insentif yang tepat segera lakukan sekarang, dan kita harapkan
manfaatnya segera kelihatan.
Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk mewaspadai risiko, terutama
ketidakpastian ekonomi global, gejolak keuangan global yang dipicu kebijakan
normalisasi moneter di AS telah banyak menyebabkan depresiasi mata uang di
negara-negara dunia, tidak kecuali di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga
meminta mewaspadai faktor ekternal yang lain, seperti harga minyak, potensi
perang dagang AS-Tiongkok serta kondisi geopolitik internasional. Kita juga perlu
menyiapkan diri mitigasi ketidakpastian global dan melakukan antisipasi
pergerakan menuju keseimbangan perekonomian global. Presiden juga meminta
tetap fokus menjaga stabilitas keamanan, sehingga seluruh kerja perbaikan
kesejahteraan, penurunan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja dapat
dipercepat dan diperbaiki.8
8
bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hal 39.

20
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Suatu Negara selalu memiliki pemimpin yang memiliki ciri khas masing-
masing yang akan mempengaruhi semua sektor yang dihadapinya. Laju
pertumbuhan ekonomi tidak berjalan begitu baik, pada masa pemerintahan soeharto
pembenahan ekonomi dilakukan. Dan pada masa soeharto laju pertumbuhan
ekonomi meningkat dengan pesat.
Selama pemerintahan soeharto peningkatan terjadi dalam sektor pembangunan
fisik, pada masa pemerintahan soeharto selama 32 tahun semakin rapuh karena
adanya KKN, dan juga di perparah karena adanya Krisis Moneter pada tahun 1997-
1998 sehingga laju pertumbuhan ekonomi minus 13,12% ditahun 1998.
Dan saat itu, kondisi perekonomia Indonesia telah mengalami perbaikan dan
meningkat kembali pada masa pemerintahan megawati sampai pemerintahan SBY.
Presiden memiliki peranan yang sangat penting terhadap suatu negara, dan oleh
karena itu presiden harus memiliki kecerdasan, sifat kepemimpinan yang mampu
mengayomi rakyatnya, dan juga peka terhadap masalah-maslaah luas dan mampu
bertindak untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi serta mengantisipasi
terhadap apapun yang dapat mengancam rakyatnya.
B. SARAN
Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan pemilihan kata
dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, kami mohon untuk memberikan
pemikiran dalam perbaikan makalah ini yang bersifat membangun sehingga
makalah ini dapat dipahami seluruh kalangan, baik akademisi maupun umum.

DAFTAR PUSTAKA
Geovani, Guswildan. 2012. Perbandingan Perekonomian dari Masa Soekarno
Hingga Susilo Bambang Yudhoyono. jurnal ekonomi Bisnis vol 03 No 2 hal
165-166.
Hasibuan, Reni Ria Armayani Hasibuan. 2020. Diktat Perekonomian Indonesia.
Medan: Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara. hal 22-25.
Fahriki, Andi ika DKK.2020. Perekonomian Indonesia Sejarah Dan
Perkembangannya. Makassar: Yayasan Barcode. hal 19
Aswicahyono, Haryo DKK. 2017. Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-
2016, WPECON-201702. hal. 1-3.

PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN KEL 2.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN KEL 2.pdf

Similar to PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN KEL 2.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (18)

PEREKONOMIAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN KEL 2.pdf