Dokumen ini membahas tentang peralihan kekuasaan dari Orde Lama di bawah Presiden Soekarno ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto setelah Gerakan 30 September 1965. Hal ini dimulai dengan penumpasan PKI yang dituduh sebagai dalang di balik Gerakan 30 September, demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran PKI, dan pengangkatan Soeharto sebagai perdana menteri. Pada akhirnya, kekuasaan pemerintahan negara dialihkan

1. Disusun Oleh :
 Anisa Kurnia Sari (03)
 Aprilia Prasmudika S (04)
 Laila Intan Permula (19)
 Latifahni Nurlaila(21)
 Ratri Putri Pratiwi (26)
XII IPA 3

2. Setelah G30S/PKI berhasil ditumpas dan berbagai
bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah
pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan PKI dituding
sebagai dalang dibelakang gerakan itu. Hal ini
menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI yang
diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntun
pembubaran PKI beserta ormasnya dan tokoh-tokohnya
harus diadili. Panglima kostrad /
Pangkopkamtib Mayor Jendral Soeharto yang
diangkat sebagai Mentri / Panglima Angkatan Darat
melakukan tindakan pembersihan terhadap unsur PKI
dan ormasnya

3. Kesatuan aksi yang muncul untuk
menentang Gerakan 30 September 1965 itu
diantaranya,
 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
 Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
 Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
(KAPPI)
 Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
Kemudian kesatuan aksi yang tergabung
dalam Front Pancasila lebih dikenal dengan
sebutan Angkatan 66

4. Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai
kesatuan aksi yang bergabung dalam Front
Pancasila berkumpul di halaman Gedung
DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut,
Pembubaran PKI beserta organisasi
massanya
Pembersihan Kabinet Dwikora
 Penurunan harga-harga barang

5. Pada tanggal 15 januari 1966 diadakan
sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana
Bogor. Kemudian pada tanggal 21 Februari
1966, Presiden Soekarno mengumumkan
perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu
tidak memuaskan hati rakyat, karena
banyak tokoh yang diduga terlibat dalam
G30S/PKI masih bercokol didalam kabinet
baru yang terkenal dengan sebutan Kabinet
Seratus Mentri.

6. Pada saat pelantikan Kabinet tanggal
24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar,
dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju
Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh
pasukan Cakrabirawa dengan para
demonstran.

7. Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak
menentu dan sulit terkendali. Setelah peristiwa
G30S/PKI, negara RI dilanda instabilitas politik
akibat tidak tegasnya kepemimpinan presiden
Soekarno dalam mengambil keputusan atas
peristiwa itu.

8. Melihat situasi konflik antara
pendukung antara pendukung orde lama
dengan orde baru semakin bertambah
gawat, DPR-GR berpendapat bahwa situasi
konflik harus segera diselesaikan secara
konstitusional. Pada tanggal 3 Februari
1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan
memorandum yang berisi anjuran kepada
Ketua Presidium Kabinet Ampera agar
diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS.

9. Pada tanggal 20 Februari 1967,
Presiden Soekarno menyerahkan
kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto.
Presiden Soekarno kepada Soeharto
dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa
MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No.
XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan
pemerintahan negara dari Presiden
Soekarno dan mengangkat Soeharto
sebagai pejabat Presiden Republik
Indonesia.

10. Peralihan kekuasaan dari Soekarno
kepada Soeharto sebagai pemegang
tampuk pemerintahan di Indonesia, maka di
mulailah babak baru yaitu sejarah Orde
Baru. Orde Baru merupakan tatanan seluruh
kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang
diletakkan pada kemurnian pelaksanaan
Pancasila dan UUD '45, atau sebagai
koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan
yang terjadi di masa
lampau.

11. Perjuangan dalam rangka meluruskan
kembali jalan yang telah diselewengkan,
dicetuskan dalam tuntunannya yang dikenal
dengan sebutan Tri Tuntutan Rakyat
(Tritura). Tuntutan itu mengungkapkan
keinginan-keinginan rakyat yang mendalam
untuk melaksanakan kehidupan bernegara
sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam
situasi yang kongkret.

12. Jawaban dari tuntutan itu terdapat dalam
ketetapan sebagai berikut :
a. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat
Perintah Sebelas Maret yang
membubarkan PKI beserta organisasi
massanya pada sidang MPRS No.
IX/MPRS/1966.
b. Pelarangan faham dan ajaran
Komunisme atau Marxsisme-Leninisme
di Indonesia dengan Tap MPRS No.
XXV/MPRS/1966.
c. Pelurusan kembali tertib konstitusional
berdasarkan Pancasila dan tertib hukum
dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

13. Usaha penataan kembali 12 kehidupan
politik ini dimulai pada awal tahun 1968
dengan penyebaran DPR-GR. Penyegaran
ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak
demaokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan
yang ada di dalam masyarakat.
Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan
mengadakan serangkaian konsultasi
dengan pimpinan partai-partai politik

14. Hasilnya lahirlah 3 kelompok DPR yaitu :
a. Kelompok Demokrasi Pembangunan
yang terdiri dari partai-partai PNI,
Parkindo, Katolik, IPKI, serta Murba
b. Kelompok Persatuan Pembangunan yang
terdiri dari partai-partai NU, Partai
Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti.
c. Sedangkan kelompok organisasi profesi
seperti organisasi buruh, organisasi
pemuda, organisasi tani dan nelayan,
organisasi seniman dll tergabung dalam
kelompok golongan karya.