contoh RPP Guru Sasaran

1. PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BANGIL
Jl. Bader No. 3 Bangil Pasuruan
Telp. (0343)741873 Fax. (0343) 747219
Website: www.sman1bangil.sch.id E-mail: info@sman1bangil.sch.id
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMAN 1 Bangil
Mata Pelajaran : Sejarah
Topik : Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
ke Pemerintahan Orde Baru
Kelas/Semester : XII/Gasal
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
A. Kompetensi Inti(KI)
KI. 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI. 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI. 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalamilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI. 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan Metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1

2. 1.2 Mengamalkan hikmah kemerdekaan sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME,
dalam kegiatan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.1 Berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari
pembelajaran sejarah
2.2 Menunjukan sikap peduli dan proaktif yang dipelajari dari peristiwa dan para pelaku
sejarah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara Indonesia Menyajikan
hasil analisis Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke
Pemerintahan Orde Baru
C. Indikator pencapaian
1. Indikator pada KI 1
1.1. Bersyukur dapat memahami Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi
Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru
2. Indikator pada KI 2
2.1 Belaku jujur dalam mengerjakan tugas dari pembelajaran sejarah materi Masa
Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru.
2.2 Menunjukkan sikap peduli dan proaktif yang dipelajari dari peristiwa dan para
pelaku sejarah di Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke
Pemerintahan Orde Baru dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara
Indonesia
3. Indikator pada KD 3
3.1 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia
pada Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan
Orde Baru.
4. Indikator pada KD 4
2

3. 4.1 Melakukan Penelitian Sejarah tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke
Pemerintahan Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tulisan.
D. Tujuan Pembelajaran
1) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
2) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
3) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4) Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu:
a. Menjelaskan aksi Tritura
b. Menganalisis proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret dan pengaruhnya terhadap
kepemimpinan nasional
c. Menganalisis adanya dualisme kepemimpinan nasional pada masa transisi dari
pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin ke pemerintahan Orde Baru
3

4. E. Materi Pelajaran
Masa Transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru
1. Pengertian Orde Baru
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang
diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk
mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa
Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah
11 Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak
lahirnya Orde Baru.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1966, presiden mengucapkan pidato di
depan rakyat dari halaman Istana Merdeka yang dikenal dengan nama “Jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah”, disingkat “Jasmerah”. Pidato yang kemudian menjadi pidato 17 Agustus
Presiden Soekarno yang terakhir tersebut mendapat reaksi dari berbagai kalangan dan menjadi
bahan pertentangan politik, yang di beberapa tempat menyebabkan timbulnya bentrokan-
bentrokan fisik.
2. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR)
Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang
telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk
mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak.
4

5. Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat
pasukan yang tidak dikenal.
Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno
menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II) Dr J. Laimena.
Dengan helikopter, Presiden Soekarno didampingi Waperdam I, Dr Subandrio, dan Waperdam II
Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Seusai sidang kabinet, Dr J. Laimena pun menyusul ke
Bogor.
Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M.
Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku
Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga
orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan
untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga
mengatasi keadaan.
Di Istana Bogor Presiden Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan
Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta. Mereka
juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan.
Kemudian presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal
Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin
keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara
Republik Indonesia.
Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, yaitu
Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir
Machmud bersama Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden
Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau
Supersemar.
3. Tindak Lanjut Supersemar
Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto
sebagai pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan
5

6. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai
berikut:
a. Tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkanlah surat keputusan yang berisi pembubaran dan
larangan PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada
dengannya, beraktivitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tersebut
diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tangal
12 Maret 1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan
dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.
b. Tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar mengamankan 15 orang menteri yang
dinilai tersangkut dalam G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.
c. Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar membentuk Kabinet Dwikora yang
disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam
kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI.
d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR
yang diduga terlibat G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk pimpinan
DPRGR dan MPRS yang baru. Pimpinan DPRGR baru memberhentikan 62 orang anggota
DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya.
e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan
DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G
30 S/PKI. Seperti halnya dengan DPRGR, keanggotaan PKI dalam MPRS dinyatakan gugur.
Sesuai dengan UUD 1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada
lembaga kepresidenan.
Sumber: http://www.materisma.com/2014/08/pemerintahan-zaman-orde-baru.html
2. Pengayaan
Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil
sebagai berikut:
6

7. • Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
• Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara
Tingkat Pusat dan Daerah
• Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI
Bebas Aktif.
• Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
• Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang
Bertentangan dengan UUD 1945.
• Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata
Urutan Perundang-undangan di Indonesia.
• Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia
dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi
Terlarang di Indonesia.
Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan
dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai
Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.
Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai
khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan
oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan
pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan
dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian
diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Pada tanggal 30 September
setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia
sebagai organisasi yang keji.
3. Remedial
Dualisme Kepemimpinan Nasional
7

8. Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966
memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya
Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu
oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang
sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS.
Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku
Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi
mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato
pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”.
Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam
persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara”
berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap
penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit
menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30
September 1965.
Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu
tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS
memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya,
khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya
dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak.
Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS
yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelengkap Nawaksara itu presiden mengemukakan
bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar
Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report
yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri
mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi,
dan akhlak.
Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera
(Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini
8

9. mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet
tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan
pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No.
XI/MPRS/1966.
Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi
pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang
diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan
oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967
DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang
Istimewa.
Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu
pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan
kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto
sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan
untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno.
Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon
agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara,
karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung
berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non
aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI.
Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan
mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966.
Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr.
Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967,
Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan.
Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena
bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu
disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan
9

10. kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden
berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966.
Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun
kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima
Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui
draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh
Presiden.
Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul
19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal
12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh
Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution.
Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No.
XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga
terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme
kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.
F. Kegiatan pembelajaran
Kegiatan Diskripsi Kegiatan Waktu
Pendahuluan
1. Guru mengucapkan salam dan
memimpin doa
2. Guru mengabsen kehadiran siswa
3. Guru melakukan apersepsi terkait
dengan materi yang akan disampaikan
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
10 menit
Kegiatan inti
Langkah Mengamati:
a. Siswa mengamati Gambar yang
70 menit
10

11. ditampilkan oleh guru
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru
mengenai teknis pembelajaran hari ini
2. Langkah Menanya:
a. Setiap kelompok secara bergiliran
menyampaikan hasil diskusinya
b. siswa diberikan kesempatan
memberikan komentar dan tanggapan
c. sebelum menjawab siswa lain diberikan
kesempatan untuk menanggapi
3. Langkah Mengeksplorasi:
Siswa diminta mengumpulkan informasi
terkait materi Masa Transisi dari
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke
Pemerintahan Orde Baru
4. Langkah Mengasosiasikan /
Mengolah informasi:
Menganalisis hasil informasi yang didapat
dari sumber tertulis dan atau internet
untuk mendapatkan kesimpulan tentang
materi Masa Transisi dari Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan
Orde Baru
5. Langkah Kolaborasi:
Siswa membuat hasil kajian dalam bentuk
menyusun gambar-gambar yang sudah
disiapkan oleh guru menjadi suatu
11

12. rangkaian peristiwa kronologi mengenai
Masa Transisi dari Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan
Orde Baru
Masing-masing siswa menuliskan
pendapatnya mengenai gambar tersebut
kedalam kertas yang sudah disiapkan
sebelumnya
Penutup 1) Siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi tentang “Masa
Transisi dari Pemerintahan Demokrasi
Terpimpin ke Pemerintahan Orde
Baru”
2) Siswa melakukan refleksi tentang
pelaksanaan pembelajaran dan
pelajaran apa yang diperoleh setelah
belajar tentang topik “Masa Transisi
dari Pemerintahan Demokrasi
Terpimpin ke Pemerintahan Orde
Baru”
3) Guru memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil
pembelajaran.
4) merencanakan kegiatan tindak lanjut
dalam bentuk pembelajaran.
- Doa penutup
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Power Point ;
2. Model : Picture and Picture
3. LCD, White Board, Spidol, dsb
12

13. 4. Sumber :
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2015. Sejarah Indonesia SMA XII.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
b. http://www.materisma.com/2014/08/pemerintahan-zaman-orde-baru.html
13

14. G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1. Tehnik penilaian
Tes dan non tes
2. Insrumen Penilaian (tes)
Soal dan Kunci Jawaban
NAMA TIM : 1. TANGGAL :
: 2.
KELAS :
MASA TRANSISI MENUJU ORDE BARU
Susunlah Gambar sesuai dengan Urutan Peristiwa dan Analisislah Gambar tersebut sehingga
menjadi suatu cerita yang utuh!
1. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
14
Gambar 1
Gambar 1

15. 3. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
15
Gambar 1
Gambar 1
Gambar 1
Gambar 1

16. 7. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
1) Pedoman Penskoran
No Nama Kelengkapan Jawaban Jumlah Nilai
Nilai = ∑ Skor Perolehan x 100
Skor max
Kriteria Nilai : A = 80 – 100 Baik Sekali
B = 70 – 79 Baik
C = 60 – 69 Cukup
D = < 60 Kurang
b. Non Tes :
Lembar Pengamatan Kerja Tim
No Nama Aspek Pengamatan Jumlah Skor Nilai
16
Gambar 1

17. Kerja sama Pendapat Toleransi Keaktifan
Nilai = ∑ Skor Perolehan x 100
Skor max
Kriteria Nilai : A = 80 – 100 Baik Sekali
B = 70 – 79 Baik
C = 60 – 69 Cukup
D = < 60 Kurang
Kunci Jawaban Soal:
MASA TRANSISI MENUJU ORDE BARU
Susunlah Gambar sesuai dengan Urutan Peristiwa dan Analisislah Gambar tersebut sehingga
menjadi suatu cerita yang utuh!
1. Aksi Mahasiswa menuntut Tritura
Peristiwa G 30 S, Serta keadaan politik
dan ekonomi yang kacau menimbulkan kemarahan
rakyat. Rakyat menuntut untuk pembubaran PKI,
pembersihan Kabinet dari anggota PKI, serta
rakyat menuntut untuk penurunan harga barang.
2.
Pelantikan Kabinet 100 Menteri
Untuk meredakan Emosi rakyat, Soekarno membentuk
17
Gambar 1

18. Kabinet 100 Menteri namun, rakyat tetap tidak mau
Menerima karena didalamnya masih ada anggota PKI
3. Surat SUPERSEMAR
Karena Rakyat masih terus bergejolak, akhirnya
Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi diberikan
Perintah untuk memberikan mandat berupa surat
SUPERSEMAR untuk diberikan kepada Soeharto.
Nantinya Supersemar akan dijadikan TAP MPRS
4. Dualisme Kepemimpinan
Setelah SUPERSEMAR dilaksanakan timbul dua
Sosok pemimpin Indonesia. Soekarno masih tetap
Sebagai Presiden, namun yang Menjalankan tugas
Pemerintahan adalah Soeharto. Sehingga Muncul
Pendukung Soekarno Dan Pendukung
Soeharto
5. Kesaksian Tiga Jenderal
Tiga perwira Tinggi TNI AD
Brigjen Amir mahmud, Brigjen M Yusuf, dan
Brigjen Amir Mahmud
Mereka yang membawa perintah SUPERSEMAR
Kepada Soeharto
6. Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soekarno
 Berisi sembilan hal yang dianggap penting oleh
18Gambar 1

19. Soekarno, namun kurang memuaskan karena hanya
Menyinggung sedikit hal tentang Peristiwa G 30 S.
Presiden hanya diminta untuk melengkapi kembali
Oleh MPR
7. Pelantikan Soeharto menjadi Presiden RI
Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan
Yang membahayakan kedaulatan RI, akhirnya
Soekarno bersedia mengundurkan diri dan
Dan dilantiklah Soeharto menjadi Pejabat Presiden.
Pasuruan, 20 November 2015
Kepala Sekolah Guru mata Pelajaran
SMAN 1 Bangil
Dwi Cahyosetiono S.Pd M.Si Nuri Izzatillah S.Pd
NIP 19640001 198702 1 004 NIP. -
19