Materi Pelatihan Review Dokumen Administratif PK-BLUD Puskesmas

1. PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD
DI PUSKESMAS
Syahrudin Hamzah
Paparan Pada Pelatihan Review Dokumen BLUD Puskesmas se Kota Solo, 1-2 September 2022

2. Ijin mengenalkan diri
N a m a : drs. Syahrudin Hamzah, SE., MM.
Tempat/Tgl Lahir : Riau, 4 April 1960
Alamat/HP/e-mail : Solo, HP 081 129 4577, e-mail : syahrudin_hz@yahoo.co.id
Karier/Organisasi : - Direktur Keuangan RSUD dr. Moewardi Solo, Prov. Jateng (2009–2019)
- Pengurus Pusat ARSADA (Ketua Bidang Bina BLUD)
- Ketua Yayasan Damar Husada Paripurna
- Konsultan Manajemen Kesehatan IKKESINDO
Pendidikan : - S-1 Ekonomi Manajemen Perusahaan, UII Yogyakarta
- S-1 Fisipol Ilmu Pemerintahan, UGM Yogyakarta
- S-2 Magister Manajemen, UII Yogyakarta
Lainnya : - Tim Penyusun berbagai regulasi Kemendagri tentang BLUD
- Narasumber berbagai seminar/workshop nasional tentang BLUD
- Dewan Pengawas beberapa RS BLU/BLUD
- Kontributor penataan kelembagaan RSD berdasarkan PP No. 72/2019

3. POKOK BAHASAN
 AMANAT KONSTITUSI
 TANTANGAN FASYANKES
 LANDASAN HUKUM BLUD FASYANKES
 FLEKSIBILITAS BLUD FASYANKES
 FLEKSIBILITAS ANGGARAN BLUD FASYANKES
 PENUTUP

4. AMANAT UUD 1945
TENTANG KESEHATAN
Fasyankes milik negara mestinya lebih layak/maju/
bermutu daripada milik private
Pasal 28 H ayat (1) :
Setiap orang ………berhak
memperoleh pelayanan
kesehatan
pasal 34 ayat (3) :
Negara bertanggungjawab
atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan
…… yang layak

5. KOMPLEKSITAS TANTANGAN FASYANKES KE DEPAN
Tuntutan mutu;
Makin hight cost;
Kompetisi global;
Perubahan demografi;
Teknologi;
Digitalisasi;
Era industri 4.0;
Disrupsi;
Dampak pandemi covid-19, dll.

6. FASYANKES MEMERLUKAN
SISTEM PENGELOLAAN
YANG KUAT dan EFEKTIF
UNTUK MAJU DAN BERMUTU

7. SISTEM PENGELOLAAN EFEKTIF
 OTONOMI JELAS/TEGAS
(TERUTAMA KEUANGAN, SDM, ASET, MENYUSUN REGULASI DLL)
 KEWENANGAN JELAS/TEGAS
 REGULASI TIDAK KAKU
 OPERASIONAL FLEKSIBEL

8. PENERAPAN BLUD
BLUD DIHARAPKAN SEBAGAI JALAN KELUAR AGAR
PENGELOLAAN FPK TIDAK TERJEBAK DALAM
MEKANISME/PROSEDUR YANG KAKU
KONDUSIF UNTUK MAJU,
BERMUTU DAN EFEKTIF MENGATASI
TANTANGAN PERUBAHAN

9. BLUD
UU 1/2004 ttg
Perbendaharaan
Negara (Ps.68 & 69)
PP 23/2005
tentang
PPK-BLU
PP 74/2012 ttg
perubahan
atas PP
23/2005
UU 44/2009
ttg RS
(Ps.7 & 20)
Peraturan Lainnya (SE
Mendagri, Permenkes,
Permenkeu,)
Permendagri
61/2007
Permendagri
79/2018
DASAR HUKUM PPK-BLUD
9
BLUD
UU 1/2004 ttg
Perbendaharaan
Negara (Ps.68 & 69)
PP 23/2005
tentang
PPK-BLU
PP 74/2012 ttg
perubahan
atas PP
23/2005
UU 44/2009
ttg RS
(Ps.7 & 20)
UU 1/2004 ttg
Perbendaharaan
Negara (Ps.68 & 69)
PP 74/2012 ttg
perubahan
atas PP
23/2005
UU 44/2009
ttg RS
(Ps.7 & 20)

10. TUJUAN BLUD (1)
1
0
UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 68 :
(1) BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
(2) Kekayaan BLU merupakan kekayaan
negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola
dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLU yang
bersangkutan.

11. TUJUAN BLUD (2)
1
1
PP No. 23/2005 tentang BLU
Pasal 2 :
BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek
bisnis yang sehat.

12. 12
.
PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT
----------------------------
Permendagri No. 79/2018, Ps. 1 point 3 :
Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya
saing.
Norma bisnis :
Efektifitas, produktifitas, efisiensi, perencanaan bisnis
yang rasional dll

13. POSISI BLUD
SKPD/UPT
ANGGARAN
BELANJA
SEPENUHNYA
DIBIAYAI
PEMERINTAH
DAERAH
B L U D
ANGGARAN
BELANJA
SEBAGIAN BESAR
DARI PENDAPATAN
BLUD SENDIRI .....
KEKURANGAN
WAJIB DIBIAYAI
DARI PEMDA
ANGGARAN
BELANJA
SELURUHNYA
DIPENUHI DARI
PENDAPATAN
SENDIRI
APBD
APBD DANA SENDIRI
BLUD
13
B U M D
Fungsi Pemerintah : sebagai PSO (Public Service Obligation)

14. PENGECUALIAN
PP No. 23 / 2005 (Pasal 1 Ayat 2) :
PPK-BLU, “........ sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya”.
TIDAK TERJEBAK MEKANISME BIROKRASI/PROSEDUR KETAT
1
4

15. 15
.
FLEKSIBILITAS BLUD
----------------------------
1. Penggunaan Langsung Pendapatan;
2. Penganggaran BLUD;
3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tarip Pelayanan;
5. Rekrut pegawai non PNS;
6. Pinjaman dan kerjasama;
7. Menerapkan remunerasi;
8. Penggunaan sisa kas;
9. dll.

16. Fleksibilitas 1 :
PENGGUNAAN LANGSUNG PENDAPATAN (1)
16
UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 68 :
(2) Kekayaan BLU merupakan kekayaan
negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola
dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLU yang
bersangkutan
Pasal 69 :
(4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan
Umum sehubungan dengan jasa layanan yang
diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah
(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLU yang bersangkutan.

17. Fleksibilitas 2 :
PENGANGGARAN BLUD (1)
PP No.74/2012, Pasal 11 Ayat (3a) :
Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran
BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan
surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu
kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
Penjelasan :
Pendapatan BLU pada ketentuan ini meliputi seluruh
pendapatan BLU selain dari APBN/APBD. Rincian lebih
lanjut Pagu Anggaran BLU dituangkan dalam RBA.

18. Fleksibilitas 2 :
PENGANGGARAN BLUD (2)
UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 14 Ayat (4) :
Pada dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan
rencana kerja dan anggaran Badan Layanan
Umum dalam lingkungan kementerian negara yang
bersangkutan.

19. Fleksibilitas 2 :
PENGANGGARAN BLUD (3)
FLEKSIBILITAS LAINNYA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN BLUD
1. Menyusun rincian anggaran sendiri di RBA;
2. Mengubah/menggeser anggaran;
3. Dapat melampaui plafon anggaran dengan
ambang batas.

20. Fleksibilitas 3 :
PENGADAAN BARABG JASA (1)
PP No. 23/2005, Pasal 20 :
(1) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, dan ekonomis,
sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
Penjelasannya :
BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas
dan/atau efisiensi

21. PENGADAAN BARABG JASA (2)
PP No. 23/2005, Pasal 20 :
(2)Kewenangan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan jenjang
nilai yang diatur dalam peraturan Menteri
Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota

22. PENGADAAN BARABG JASA (3)
Perpres No. 16/2019, Pasal 61 :
(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden
ini adalah :
a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU
b. ……..
c. ……..
d. ……..
(2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri
dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

23. PENGADAAN BARABG JASA (4)
Permendagri No. 79/2018, Pasal 77 :
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

24. PENGADAAN BARABG JASA (5)
Permendagri No. 79/2018, Pasal 77 :
(2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan
barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih
murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

25. Fleksibilitas 4:
TARIP PELAYANAN
PP No. 23/2005, Pasal 9 :
(3) Tarip layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan
oleh BLU kapada menteri/pimpinan lembaga/kepala
SKPD sesuai dengan kewenangannya
(3) Usul tarip layanan dari menteri/pimpinan
lembaga/kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan/
Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan
kewenangannya

26. Fleksibilitas 5:
REKRUT PEGAWAI KONTRAK BLUD
PP No. 23/2005, Pasal 33 :
(1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri
dari PNS dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai
dengan kebutuhan BLU.
Penjelasannya :
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional
non PNS sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara
tetap atau berdasarkan kontrak.

27. Fleksibilitas 6:
MELAKUKAN PINJAMAN
PP No. 23/2005, Pasal 18 :
(1) BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan
operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak
lain.
(3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan
peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk
belanja operasional.
(4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan
peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk
belanja modal.
(7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tanggungjawab BLU.

28. Fleksibilitas 7:
MENERAPKAN REMUNERASI (1)
PP No. 23/2005, Pasal 36 :
(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU
dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat
tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan.
Penjelasannya :
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah
imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau
pensiun.

29. Fleksibilitas 7:
MENERAPKAN REMUNERASI (2)
PP No. 23/2005, Pasal 36 :
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan/Gubernur/Bupati/walikota atas usulan
menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan
kewenangannya.
Penjelasannya :
Penetapan remunerasi dalam peraturan dimaksud harus
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan
kepatutan

30. Fleksibilitas 8 :
PENGGUNAAN SiLPA (1)
30
PP No. 23/2005, Pasal 29 :
Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah
Menteri Keuangan/Gubernur/ Bupati/Walikota,
sesuai dengan kewenangannya, disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke Kas Umun
Negara/Daerah dengan mempertimbangkan
posisi likuiditas BLU
.

31. Fleksibilitas 8 :
PENGGUNAAN SiLPA (2)
31
Permendagri No. 79/2018, Pasal 95 :
1. SiLPA dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan
rencana pengeluaran BLUD (Ayat 3)
2. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam anggaran tahun
berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas (Ayat 4)
3. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya yang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan harus melalui mekanisme
APBD (Ayat 5)

32. Fleksibilitas 8 :
PENGGUNAAN SiLPA (3)
32
Permendagri No. 79/2018, Pasal 95 :
4. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat
dilaksanakan mendahului perubahan APBD
(ayat 6)
5. Kriteria mendesak (Ayat 7) :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum
cukup anggarannya pada tahun berjalan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat

33. 33
IMPLEMENTASI FLEKSIBILITAS
HARUS DENGAN PERKADA
1. Perkada Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan RBA BLUD
2. Perkada Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS
3. Perkada Pengadaan barang jasa BLUD
4. Perkada Remunerasi Jasa Pelayanan BLUD
5. Perkada Sistem Akuntansi BLUD
6. Perkada Tarip Pelayanan BLUD
7. Perkada Penghapusan Piutang BLUD
8. Perkada Pengelolaan Investasi & Pinjaman BLUD
9. Perkada Pengelolaan Aset Tetap BLUD
10. .......

34. REGULASI PEMIMPIN BLUD
Dari Perkada2 tsb
ditindaklanjuti/dilengkapi dengan
berbagai regulasi Pemimpin BLUD
(SK, Peraturan, SOP, dll)
34

35. ANGGARAN
BLUD

36. STRUKTUR ANGGARAN BLUD
Permendagri No. 79/2018, tentang BLUD
Pasal 50 :
Struktur Anggaran BLUD terdiri dari :
1. Pendapatan BLUD;
2. Belanja BLUD;
3. Pembiayaan BLUD;

37. SUMBER PENDAPATAN BLUD (1)
Permendagri No. 79/2018, tentang BLUD
Pasal 51 :
1. Jasa Layanan;
2. Hibah;
3. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
4. APBD; dan
5. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

38. SUMBER PENDAPATAN BLUD (2)
UU No. 1/2004, tentang RS, Pasal 48 :
Pembiayaan RS dapat bersumber dari :
1. Penerimaan RS;
2. Anggaran Pemerintah;
3. Anggaran Pemerintah Daerah;
4. Subsidi Pemerintah Daerah; atau
5. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundangan.

39. BELANJA BLUD
Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD
Pasal 55 :
Belanja BLUD terdiri dari :
1. Belanja Operasi; dan
2. Belanja Modal;
Belanja Operasi : belanja pegawai, belanja
barang/jasa, belanja bunga dan belanja lain

40. PEMBIAYAAN BLUD
Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD
Pasal 55 :
Pembiayaan BLUD terdiri dari :
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan;
Penerimaan Pembiayaan : SiLPA, divestasi, penerimaan
utang/pinjaman.
Pengeluaran Pembiayaan : Investasi, pembayaran pokok
utang/pinjaman.

41. TATA KELOLA
KEUANGAN/ANGGARAN
BLUD

42. RKA DAN RBA BLUD
1. RKA memuat rincian pengeluaran yang dananya
berasal dari Pemda dan jumlah dana BLUD per
program/kegiatan/jenis.
2. RBA memuat rincian pengeluaran yang dananya
berasal dari BLUD dan jumlah dana Pemda per
program/kegiatan /jenis.
3. RKA merupakan bahan penyusunan Raperda APBD

43. PERMENDAGRI No. 79/2018 (1)
43
 Pasal 61 (1)
Pendapatan BLUD (selain dari APBD) diintegrasikan ke dalam
RKA SKPD pada Kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah,
obyek pendapaatan BLUD
 Pasal 61 (2)
Belanja (dari pendapatan BLUD selain dari APBD) dan silpa
diintegrasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daera,
yang dirinci dalam 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis
belanja
 Pasal 61 (3)
Program
Kegiatan
: Peningkatan Pelayanan
: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

44. PERMENDAGRI No. 79/2018 (2)
44
 Pasal 61 (4)
Pembiayaan BLUD
SKPD selanjutnya
diintegrasikan
diintegrasikan
ke dalam
pada
RKA
akun
pembiayaan pada SKPKD selaku BUD
 Pasal 61 (5)
BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sepanjang tidak melebihi pagu anggaran per jenis
belanja di DPA
 Pasal 61 (6)
Rincian belanja dicantumkan dalam RBA

45. PERMENDAGRI No. 79/2018 (3)
45
 Pasal 62 (2)
RKA beserta RBA dismpaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Perda APBD
 Pasal 64 (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan,
pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur
degan Perkada

46. PERMENDAGRI No. 79/2018 (4)
46
 Pasal 65 (1)
BLUD menyusun DPA berdasarkan Perda APBD
untuk diajukan kepada PPKD
 Pasal 66 (1)
DPA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
 Pasal 66 (2)
PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar
pelaksanaan anggaran BLUD

47. PERMENDAGRI No. 79/2018 (5)
47
 Pasal 67 (1)
DPA yang telah disahkan PPKD menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
 Pasal 67 (2)
Pelaksanaan anggaran yang berasal dari APBD
mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan
 Pasal 67 (4)
Pelaksaan anggaran (yang telah disahkan PPKD) dengan
melampirkan RBA (menjadi dasar pelaksanaan anggaran
ang bersumber dari pendapatan BLUD)

48. PERMENDAGRI No. 79/2018 (6)
48
 Pasal 68 (1)
DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran
perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dan Pemimpin
BLUD
 Pasal 74 (4)
Ambang batas merupakan besaran persentase yang
diperkenankan melampaui (plafon) anggaran dalam RBA
dan DPA
 Pasal 74 (5)
Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas harus
dapat persetujuan Kepala Daerah

49. PERMENDAGRI No. 79/2018 (7)
49
 Pasal 74(6)
Jikaterjadi kekurangananggaran BLUDmengajukanusulantambahan
anggarandariAPBDkepadaPPKD
 Pasal 75(3)
PersentaseambangbatasdicantumkandalamRBAdanDP
A
 Pasal 75(6)
AmbangbatasdapatdigunakanapabilapendapatanBLUD(nonAPBD)
melebihi target yangtelahditetapkan

50. KESIMPULAN
50
 TUGAS DAN TANTANGAN KE DEPAN FASYANKES AKAN
SEMAKIN KOMPLEKS, PERLU REGULASI KEUANGAN YANG
FLEKSIBEL AGAR BISA INOVATIF DAN GESIT (TIDAK
TERJEBAK PROSEDUR KAKU)
 PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG BLUD PERLU
DIPAHAMI SECARA TEPAT DAN BENAR OLEH PENGELOLA
BLUD DAN STAKEHOLDERS, AGAR DAPAT DI
IMPLEMENTASIKAN DENGAN EFEKTIF DAN SESUAI
DENGAN TUJUAN BLUD;
 SEMUA FLEKSIBILITAS BLUD, DITUJUKAN UNTUK
EFEKTIFITAS MERESPON KEBUTUHAN PELAYANAN, AGAR
KINERJA MUTU DAN KINERJA KEUANGAN MENINGKAT;

51. .
51
Terimakasih