SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
1
Transformasi Pelayanan
Kesehatan Primer
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
Kalimantan Selatan, 23 November 2022
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2
Daftar isi
 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Rencana Kegiatan Tahun 2023
 Harapan
 Latar Belakang
3
Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan
kasus yang dapat dicegah ataupun dicegah sebagian
Penyebab kematian utama per kelompok usia
Sumber: Institut Evaluasi Metrik Kesehatan, Kemenkes data tahun 2019
Dapat dicegah Sebagian dapat dicegah Kecelakaan dan lainnya
Bayi
Neonatal disorder
Congenital birth
defects
Sexually transmitted
infections exc. HIV
Lower respiratory
infections
Diarrheal
Cedera yang tidak
disengaja
Tetanus
96,8%
Neonatal disorder
Congenital birth
defects
Sexually transmitted
infections exc. HIV
Lower respiratory
infections
Diarrheal
Cedera yang tidak
disengaja
Demam berdarah
Anak-anak
76,4%
Kecelakaan
transportasi
Kanker
Tuberkulosis
Cedera yang tidak
disengaja
Tifus dan paratifoid
Sirosis dan penyakit hati
kronis lainnya
Self-harm and inter-
personal violence
Remaja
63,9%
Kanker
Penyakit jantung
Stroke
Lower respiratory
infections
Diabetes Melitus
Tuberkulosis
Kecelakaan
transportasi
Usia Produktif
72,6%
Stroke
Penyakit jantung
Kanker
Diabetes Melitus
Penyakit paru obstruktif
kronis
Sirosis dan penyakit hati
kronis lainnya
Tuberkulosis
Lansia
73,5%
1
2
3
4
5
6
7
Peringkat
% dari total
kematian
4
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 jauh dari target …
MASALAH KESEHATAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN CAPAIAN 2021 (%)
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (17,3%),
Anemia Ibu hamil (48,9%), Kematian ibu
krn pendarahan (27%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
61.8
Komplikasi persalinan 28,3%, Asfiksia
dan Kardiovaskuler 21,3%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
62.5
Bayi Berat Lahir rendah (6,2%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 64.1
Stunting pada balita (24,4%), Wasting
pada balita (7,1%)
Pelayanan Kesehatan Balita
55.5
Anemia remaja (32%) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 37.3
Hipertensi WUS (21%), Anemia WUS
(24%)
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
36.9
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 50.2
Hipertensi penduduk >18 tahun (7%),
Prevalensi jantung (1,5%), Prevalensi
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
28.3
Diabetes Melititus (1,5%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.6
Rumah tangga dengan ART gangguan
jiwa (7%)
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
2.0
Jumlah kasus TBC sebanyak 824.000 Persentase Orang Terduga Tuberkulosis 24.4
Kasus HIV 2019 (50.282 kasus) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
41.1
Sumber: Pusdatin Kemenkes 2021
Capaian SPM tidak ada
yang mencapai 100%
Dibutuhkan peran
pelayanan
kesehatan primer
yang kuat untuk
dapat
menyediakan
pelayanan sesuai
standar minimal
bagi seluruh
masyarakat
5
Daerah yang Sudah Menginput e-SPM TW III
Per tanggal 10 Oktober 2022
325
(59,96%
)
217
(40,77%)
Sumber:SekberSPMDitjenBinaBangda
Sudah Menginput e-SPM Belum Menginput e-SPM
12 (35,29%)
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
28(30,11%)
177 (42,65%)
20 (58,82%)
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
42 (45,16%)
263(63,37%)
542
1 bidang urusan tidak melakukan inputing data, maka dianggap
daerah yang belum menginput e-SPM
Keterangan :
6
Daftar isi
 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Rencana Kegiatan Tahun 2023
 Harapan
 Latar Belakang
7
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan
6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu
& bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Pembangunan
Puskesmas di 171
kec., penyediaan 40
obat esensial,
pemenuhan SDM
kesehatan primer
Transformasi layanan
rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan sekunder
& tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur,
jejaring pengampuan
6 layanan unggulan,
kemitraan dengan
world’s top healthcare
centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga cadangan
tanggap darurat,
table top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin rutin,
top 10 obat, top 10
alkes by volume & by
value.
5 6
a b c d
a b
4 inisiatif utama dalam transformasi layanan kesehatan primer
1. Jaringan & struktur
Revitalisasi jaringan dan
struktur layanan
kesehatan primer:
 Puskesmas
 Posyandu dan UKBM
lainnya
Termasuk pola kerja
dan interaksi/rujukan
antar tingkatan
1a
Revitalisasi jaringan dan
struktur Laboratorium
untuk fungsi kesehatan
masyarakat (deteksi dini
dan surveilans)
1b
2. Standardisasi layanan
Integrasi paket layanan kesehatan
primer menurut kebutuhan siklus
hidup untuk tiap tingkatan
pelayanan
Standardisasi dan peningkatan
pelayanan untuk memperkuat
fungsi layanan primer, misalnya:
2a
 ANC menjadi 6 kali, termasuk 2 kali
USG dengan dokter
 Screening 14 penyakit prioritas,
termasuk TB dan PTM
 Peningkatan imunisasi menjadi 14
jenis antigen
 Pelaksanaan intervensi spesifik
untuk penurunan stunting (mis.,
pemantauan tumbuh kembang,
pemberian TTD)
2b
Standardisasi dan integrasi
layanan Labkesmas untuk tiap
tingkatan
2c
3. Edukasi
kesehatan
Penguatan peran kader
sebagai agen
pemberdayaan kesehatan
masyarakat
Penguatan kampanye-
kampanye dan gerakan-
gerakan, terutama untuk
program prioritas (mis.,
stunting)
Penggunaan platform
edukasi terintegrasi
melalui media sosial
untuk menjangkau
masyarakat secara luas
3a
3b
3c
4. Digitalisasi
Integrasi sistem
informasi secara
digital untuk
mendukung:
 Pelaporan layanan
secara real-time
 Pengawasan
capaian program
dan beban penyakit
secara detail (untuk
tiap program dan
tiap tingkatan
daerah)
4a
8
9
9
+270 juta penduduk Indonesia
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Primer berkualitas
100% wilayah dan kondisi kesehatan
penduduk termonitor secara berkala
+300 ribu unit penyedia
pelayanan Kesehatan Primer
dengan fasilitas dan SDM
terstandardisasi
Fokus Transformasi
Pelayanan Kesehatan Primer
Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan
promosi dan pencegahan
Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring
hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk
memperkuat promosi dan pencegahan serta
resiliensi terhadap pandemi
Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) melalui pemantauan dengan dashboard
situasi kesehatan per desa
10
Puskesmas
(Kecamatan)
Ilustrasi Pola Kerja Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Terintegrasi
Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi
Klaster Manajemen
Klaster Ibu
Hamil-Remaja
Klaster Usia
Produktif-Lansia
Klaster Penanggulangan
Penularan Penyakit
Laboratorium
Dusun/RT/RW
Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS)
Dashboard hingga tingkat
desa
Desa:
Posyandu Prima
1
ANC cakupan dan outcome Bumil
Anemia?, Bumil Hipertensi?, Bumil
KEK?; Cakupan imunisasi rendah
Puskesmas melakukan evaluasi
cakupan berdasar wilayah
2
Puskesmas meneruksan data evaluasi
capaian ke unit di Desa
3
Posyandu meneruskan data
evaluasi capaian ke Kader di
Dusun
5
Kunjungan terjadwal untuk kader
melakukan pengecekan catatan
home based record (buku KIA) saat
kunjungan rumah dan
mengidentifikasi missing services
Dusun
Kegiatan Posyandu: KIA,
Remaja, UPL
4
Kader menindaklanjuti permasalahan
evaluasi capaian dan masalah yang
ditemukan dari kegiatan Posyandu
dengan melakukan kunjungan
rumah
6
Unit di Desa dan Dusun
melakukan evaluasi mingguan
7
Puskesmas dan Unit di Desa
melakukan evaluasi bulanan
Tindak lanjut
Tindak
lanjut
X Contoh pola pemantauan wilayah setempat untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk Klaster Ibu Hamil-Remaja
11
Daftar layanan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu
Ibu hamil, bersalin,
nifas
Bayi dan anak pra-
sekolah
Usia sekolah dan
remaja
Usia produktif dan
lansia
Layanan lain
Delivery Unit
1.ANC (6x + USG oleh dokter) 1.ANC (K2,K3, K4, K6) 1.Kelas ibu hamil, edukasi, senam, sharing session dan TTD
2.Kelas ibu hamil 2.Kelas ibu hamil 2.Edukasi gizi seimbang dan PMT pemulihan
3.Pemantauan gizi, asupan,edukasi, PMT 3.Edukasi dan PMT
4.Persalinan normal dan rujukan 4.Pelayanan nifas
5.Pelayanan nifas
6.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 5.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 3.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling
7.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 6.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 4.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR)
8.Imunisasi 7.Pemantauan gizi buruk 5.Imunisasi
9.Penanganan balita dengan masalah gizi 8.Imunisasi 6.Pemberian vit A & obat cacing
10.Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 9.MTBS 7.Edukasi pemberian MT
11.MTBS
12.Fasilitasi kegiatan UKS 10.Fasilitasi kegiatan UKS dan posyandu remaja 8.Edukasi
13.Penjaringan (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 9.Penjaringan usia sekolah non formal (termasuk imunisasi rutin
lanjutan)
14.PKPR
15.Skrining PTM (hipertensi, DM) 11.Skrining PTM (hipertensi, DM) 10.Skrining PTM (hipertensi, DM)
16.Skrining jantung dan stroke 12.Skrining kanker 11.Skrining PPOK
17.Skrining kanker 13.Skrining PPOK 12.Skrining obesitas
18.Skrining PPOK 14.Skrining obesitas 13.Skrining TBC
19.Skrining obesitas 15.Skrining TBC 14.Skrining masalah jiwa
20.Skrining TBC 16.Skrining masalah jiwa 15.Skrining layak hamil
21.Skrining masalah jiwa 17.Skrining layak hamil 16.Pelayanan KB
22.Skrining kebugaran 18.Pelayanan KB
23.Skrining layak hamil
24.Pelayanan KB
25.Skrining geriartti
27.Pengobatan umum 20.Pengobatan umum
28.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 21.Farmasi
29.Laboratorium
30.Farmasi
31.Gawat darurat
32.Rawat inap
Puskesmas
(Kecamatan)
Posyandu Prima
(Desa / Kelurahan)
Posyandu
(Dusun / RT/RW)
Sasaran
Masalah
Kesehatan
Pengendalian
Penularan Penyakit
26. Surveilans
19. Skrining Geriatri
17. Skrining Geriatri
12
Penambahan Jumlah Infrastruktur Kesehatan di
Desa/Kelurahan untuk Memperluas Jangkauan
1 Posyandu Prima
(Lembaga Kemasyarakat
Desa) di tiap
desa/kelurahan, diintegrasi
dari Pustu atau Poskesdes:
• Minimal 2 tenaga
kesehatan: 1 bidan dan 1
perawat
• Memiliki sarpras standar
untuk menyediakan
pelayanan dan berperan
sebagai LKD kesehatan
Mendukung peran Kader
sebagai aktivis kesehatan
di komunitas (5 kader per
Dusun / RT/RW)
DINKES
RSUD
KO/KAB
POSYANDU PRIMA
POSYANDU
Kab/Kota (514)
Kecamatan (7.230)
10.292 Puskesmas
191 kecamatan tanpa
Puskesmas
Desa/Kel (~85.000)
~17.000 belum memiliki
Pustu/Poskesdes
Dusun/RW
~300.000 Posyandu
Dusun/RT/RW
~273.5 juta penduduk
RS Swasta
Klinik
Swasta
Praktek
Mandiri
UKS
PUSKESMAS
MASYARAKAT
13
Posyandu Prima semakin mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat
Untuk memenuhi kebutuhan layanan
kesehatan di masyarakat, dilakukan
integrasi satu layanan kesehatan
terpadu dengan mendayagunakan
potensi Posyandu sebagai Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
LKD mempunyai fungsi membantu Peningkatan Layanan
Kesehatan dan layanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
Pustu, Poskesdes, Polindes
POSYANDU PRIMA
Posyandu Prima adalah Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan
dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di Desa dan Kelurahan
14
PERSYARATAN
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
Bidang Kesehatan
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Bidang lainnya
Koordinator: Kader
1. Ditetapkan melalui Peraturan Desa di
Desa dan Peraturan Bupati/Walikota di
Kelurahan
2. Memiliki pengurus yang terdiri dari
Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang
Kesehatan dan Bidang lain sesuai
kebutuhan.
3. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang
Kesehatan, dan Bidang lainnya
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Desa di Desa dan Keputusan
Bupati/Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk di Kelurahan
4. Memiliki sumber daya manusia (kader)
yang memenuhi kriteria .
5. Dukungan Nakes, bangunan, prasarana
dan peralatan untuk mendukung
pelayanan kesehatan
Persyaratan dan Kelembagaan Posyandu Prima
Posyandu Posyandu Posyandu
PUSKESMAS
Koordinator, pembinaan
Penugasan Nakes dan dukungan opersional yankes
Posyandu Prima
Perawat &
Bidan
15
5 tingkatan fasilitas layanan 5 tingkatan labkesmas, merujuk pada
standar WHO
Revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta
laboratorium kesehatan masyarakat
Tingkatan kelembagaan
Rumah Sakit
Puskesmas
Posyandu Prima
Posyandu
Kunjungan Rumah
Target jangkauan
514 Kabupaten /
Kota
7,230 Kecamatan
~85,000 Desa /
Kelurahan
~300,000 Dusun /
RT/RW
~273.5 juta
penduduk
LABORATORIUM REGIONAL
BBTKL, BBLK, EKS BALAI LITBANGKES
4
LABKESDA PROVINSI
Labkesda Prov & Eks Loka Litbangekes
3
LABORATORIUM NASIONAL
Lab Nasional Prof. dr. Sri Oemiyati dan B2PVRP
5
LABORATORIUM PUSKESMAS
1
LABKESDA KAB/KOTA
2
Jumlah lab
2
12
28
234
10.292
16
Struktur Labkesmas
Kemenkes sebagai pengampu nasional Labkesmas
Pelayanan Pemeriksaan Lab.
Pengembangan SDM dan
Penjaminan Mutu
Data dan Biorepositori
Jejaring, Kerjasama dan
Komunikasi
1. Penyusunan Kebijakan Laboratorium
2. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance & Referral nasional pemeriksaan penyakit2 yg
diampu
3. Melakukan analisis lingkungan: mengkoordinasi pemantauan parameter Kesehatan lingkungan
berbasis lab, survey vector dan reservoir, cemaran makanan
4. Peningkatan SDM lab lab2 regional & Rumah Sakit Vertikal
5. Mendukung fungsi regulasi/pengaturan, termasuk menyusun pedoman/acuan/SPO Lab
6. Melakukan kajian operasional lab: validasi reagent, optimalisasi prosedur
7. Biobanking nasional
8. Management data nasional
9. Koordinator jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yang ditugaskan oleh Pemerintah
10. Penjaminan mutu lab2 regional & Rumah Sakit Vertikal
11. Menjadi anggota jejaring internasional& Kerjasama internasional
12. Komunikasi dng mitra kerja : membuat
13. Pengelolaan logistic khusus
1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal Kabupaten
2. Melakukan analisis lingkungan: pemantauan parameter Kesehatan lingkungan berbasis lab,
survey vektor dan reservoir, cemaran makanan
3. Peningkatan SDM lab lab2 Puskesmas
4. Melakukan kajian operasional lab internal
5. Management data
6. Sumber sample Biobanking
7. Anggota jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yg ditugaskan oleh Pemerintah
8. Penjaminan mutu lab2 Puskesmas
9. Kerjasama dengan universitas atau stakeholder lain
10. Komunikasi dng mitra kerja
11. Pengelolaan logistik untuk internal maupun puskesmas-puskesmas di wilayah kerja
1. Melakukan pemeriksaan penyakit
2. Melakukan pemantaun Kesehatan lingkungan: air, jentik, makanan
3. Pengelolaan data
4. Komunikasi dng mitra kerja
LABORATORIUM REGIONAL
4
LABKESDA PROVINSI
3
LABORATORIUM NASIONAL
5
LABORATORIUM
PUSKESMAS
1
LABKESDA KAB/KOTA
2
1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal
regional/nasional sesuai keunggula
2. Melakukan analisis lingkungan: mengkoordinasi pemantauan parameter
Kesehatan lingkungan berbasis lab, survey vektor dan reservoir,
cemaran makanan
3. Peningkatan SDM lab lab2 Provinsi
4. Mendukung fungsi regulasi/pengaturan, termasuk menyusun
pedoman/acuan/SPO Lab
5. Melakukan kajian operasional lab: validasi reagent, optimalisasi
prosedur
6. Biobanking regional
7. Management data
8. Koordinator jejaring lab di Tingkat dalam pelaksanaan surveilans yang
ditugaskan oleh Pemerintah
9. Penjaminan mutu lab2 provinsi
10. Mmenjadi anggota jejaring internasional& Kerjasama internasional
sesuai center of excellent, bekerjasama dengan universitas setempat
dan rumah sakit di regional
11. Komunikasi dng mitra kerja
12. Pengelolaan logistik internal
1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal Provinsi
2. Melakukan analisis lingkungan: pemantauan parameter Kesehatan
lingkungan berbasis lab, survey vektor dan reservoir, cemaran makanan
3. Peningkatan SDM lab lab2 Kabupaten
4. Melakukan kajian operasional lab internal
5. Management data
6. Sumber sample Biobanking
7. Anggota jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yang ditugaskan
oleh Pemerintah
8. Penjaminan mutu lab2 provinsi, Rumkit Daerah dan Klinik Swasta
9. Kerjasama dengan universitas
10. Komunikasi dng mitra kerja
11. Pengelolaan logistik untuk internal maupun Kabupaten
Tingkatan unit pelaksana kegiatan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
17
Paket Pemeriksaan di Setiap Tingkatan Labkesmas
Delivery Unit
Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5
Infrastruktur
Laboratorium
Non BSL BSL 2 BSL 2 BSL 2
BSL 3, Biorepository Sistem, Galeri
Diseminasi
Pemeriksaan 1. RDT : 12 parameter
(Penyakit menular,
kehamilan dan golongan
darah)
2. Mikroskopik: 10 parameter
penyakit infeksi
3. Haematologi : 10 parameter
4. Kimia Klinik: 12 parameter
5. Urine : 15 parameter
6. Feses: 12 parameter
7. Lingkungan: Parameter fisik
air, udara, pangan,
pemeriksaan jentik
1. Mikroskopik: 11 parameter penyakit
infeksi
2. Haematologi : 10 parameter
3. Kimia Klinik: 12 parameter
4. Urine : 18 parameter
5. Feses: 12 parameter
6. Kultur : 5 parameter (bakteri)
7. Immunologi (elisa) : 6 parameter
8. Biomolekular: 4 parameter;
Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23
penyakit berpotensi wabah) , Xpert
TB,HBV DNA, VL HIV
9. Konfirmasi: 8 parameter
10. Toksikologi: 6 parameter
11. Lingkungan: Parameter air (33
parameter), udara (12 parameter),
tanah (4 parameter,
12. Mikrobiologi Lingkungan: E.coli dan
Coliform
13. Pemantauan Limbah cair: 10
parameter
14. Vektor dan Reservoir : 8 parameter
15. Keamanan pangan: 10 parameter
1. Mikroskopik: 11 parameter penyakit
infeksi
2. Haematologi: 10 parameter
3. Kimia Klinik: 38 parameter
4. Urine : 18 parameter
5. Feses: 12 parameter
6. Kultur : 12 parameter (bakteri
termasuk aerosol bacteria)
7. Immunologi (elisa) : 34 parameter
termasuk SHK
8. Biomolekular: 16 parameter
Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23
penyakit berpotensi wabah), Xpert
TB,HBV DNA, VL HIV, Ricketsia,
antrax, leptospira
8. Toksikologi: 15 parameter
9. Lingkungan: Parameter air (62
parameter), udara (19 parameter),
tanah (43 parameter) pemeriksaan
jentik
10. Kimia Lingkungan (AAS, Spectro
dan UV vis) : 31 parameter
11. Mikrobiologi Lingkungan: 7
parameter
12. Pemantauan Limbah cair: 10
parameter
13. Vektor dan Reservoir: 8
parameter.Deteksi malaria pada
nyamuk, deteksi virus dengue pada
nyamuk, deteksi leptospirosis pada
tikus
14. Keamanan pangan: 21 parameter
15. Biomarker: 9 parameter
1. Mikroskopik: 7 parameter penyakit
infeksi
2. Haematologi Analyser: 17 parameter
3. Kimia Darah: 26 parameter
4. Urine Analyzer: 12 parameter
5. Kultur : 12 parameter (bakteri
termasuk aerosol bacteria, parasite )
6. Immunologi (elisa) : 23 parameter
termasuk SHK
7. Biomolekular: Pemeriksaan PCR
(Covid-19 dan 23 penyakit
berpotensi wabah), Xpert TB,HBV
DNA, VL HIV, Ricketsia, antrax,
leptospira, virus zoonosis (dengue,
JE,hanta), bateri pada reservoir
(leptospira tikus
8. Toksikologi: 13 parameter
9. Lingkungan: Parameter fisik air,
udara, pemeriksaan jentik
10. Kimia Lingkungan (AAS, Spectro
dan UV vis) : 57 parameter
11. Tanah: 41 parameter
12. Mikrobiologi Lingkungan: 7
parameter
13. Pemantauan Limbah cair: 10
parameter
14. Vektor dan Reservoir: Deteksi
malaria pada nyamuk, deteksi virus
dengue pada nyamuk, deteksi
leptospirosis pada tikus
15. Keamanan pangan:Mikrobiologi (6
parameter) dan Kimia (21 parameter)
16. Biomarker: 9 parameter
17. Sequencing dan WGS
1. Semua Pemeriksaan Lab tingkat 4
2. Kultur : virus, parasite dan semua
kulturabel bakteri,
3. Immunologi (Elisa, Multiplex Elisa):
human pathogen, zoonosis
4. Biomolekular:
5. Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23
penyakit berpotensi wabah) , Xpert
TB,HBV DNA, VL HIV, Ricketsia,
antrax, leptospira
6. Pemeriksaan laboratorium penyakit
Zoonosis
7. Kapasitas khusus: uji netralisasi utk
uji klinis vaksin, karakterisasi strain;
Uji Validasi Pasca Pemasaran (Post
Marketing) Reagen Covid-19,
Reagen HIV, Hep B, Hep C, Sifilis,
Malaria;
8. Kapasitas khusus: Uji insektisida
9. Advance Biomolekular: Sanger
sequencing, WGS, Hightroughput
WGS, Analisis bioinformatic
18
Daftar isi
 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Hasil Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Rencana Kegiatan Tahun 2023
 Harapan
 Latar Belakang
19
9 Lokus Ujicoba Pelayanan Kesehatan Primer
Perkotaan Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
Puskesmas Talaga Bauntung, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Indralaya,
Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan
Puskesmas
Ohoitahit, Kota
Tual, Maluku
Puskesmas Arso III,
Kab. Keerom,
Papua
Puskesmas Maros Baru, Kab. Maros,
Sulawesi Selatan
Puskesmas Kebon Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur
Puskesmas Banjarwangi,
Kab. Garut, Jawa Barat
Dari masing-masing Puskesmas yang telah diidentifikasi, akan dilakukan intervensi terhadap 2 desa dan seluruh Posyandu yang
ada di desa tersebut
Puskesmas Niki-Niki, Kab.
Timor Tengah Selatan, NTT
Puskesmas Jereweh, Kab.
Sumbawa Barat, NTB
20
Secara umum, perubahan jumlah kunjungan ke
fasyankes antara sebelum dan setelah ILP memiliki
tren yang positif… Meningkat Tidak berubah
Menurun % peningkatan
%
Kab/Ko
Ogan Ilir
Surabaya
Tual
Maros
Sumbawa
Barat
Keerom
Garut
Banjar
TTS
Provinsi
Sumatera Selatan
Jawa Timur
Maluku
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara
Barat
Papua
Jawa Barat
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara
Timur
Perubahan kunjungan sebelum dan setelah pilot berdasar fasyankes1
Puskesmas
+42%
+10%
-40%
+34%
-5%
-12%
+457%
+13%
+91%
Posyandu Prima
++*
+66%
++*
++*
+197%
++*
++*
++*
+187%
Posyandu
+128%
+84%
+67%
+239%
+19%
+16%
+214%
+26%
+74%
1. % peningkatan adalah perbedaan jumlah kunjungan sebelum pilot (Jun – Jul) dan median dari jumlah kunjungan setelah pilot (Jul – Oct); jumlah kunjungan 1 servis per siklus hidup dipakai sebagai
proxy jumlah kunjungan: bumil – ANC, bayi & anak – pantuan tumbang, remaja – PKPR, uspro & lansia – skrining hipertensi/DM; perbandingan hanya bisa secara temporal (sebelum v sesudah ILP)
dalam 1 lokus; perbandingan antar lokus tidak dimungkinkan akibat variasi implementasi DO
* Peningkatan sebesar >500% atau tidak bisa dikuantifikasi karena posyandu prima yang tidak beroperasi baik sebelum pilot dan hanya menerima <5 kunjungan
Metode: time series jumlah kunjungan fasyankes di 2 desa pilot
Kunjungan rumah sudah dilakukan
oleh kader ke >90% sasaran?
…selain itu kader
juga melakukan
kunjungan rumah
21
Tual Maluku
Jumlah kunjungan ke fasyankes: posyandu prima mempunyai perubahan
jumlah kunjungan tertinggi dari semua fasyankes
2a
Perubahan kunjungan sebelum dan setelah pilot1 berdasar kelompok siklus hidup
Provinsi
Kab/Ko
Jawa Timur
Surabaya
Sulawesi
Selatan
Maros
Nusa Tenggara
Barat
Sumbawa
Barat
Papua
Keerom
Jawa Barat
Garut
Kalimantan
Selatan
Banjar
Sumatera
Selatan
Ogan Ilir
Nusa Tenggara
Timur
TTS
Remj
.
PKM
N/A
+84%
+64%
-15%
-17%
++*
0
++*
+167%
Catatan dan takeaway
Layanan terintegrasi di semua
delivery unit memungkinkan
pasien untuk memilih fasyankes
mana yang mereka ingin
kunjungi
Di Tual (Ohaitahit), jarak
posyandu prima dan puskesmas
terlalu dekat (~10 meter)
sehingga layanan bagi bumil
diarahkan ke puskesmas
Penurunan kunjungan remaja
diakibatkan waktu pelayanan
puskesmas yang bersamaan
dengan jam sekolah dan jam
kerja
1. % peningkatan adalah perbedaan jumlah kunjungan sebelum pilot (Jun – Jul) dan median dari jumlah kunjungan setelah pilot (Jul – Oct); jumlah kunjungan 1 servis per siklus hidup dipakai sebagai proxy jumlah kunjungan:
bumil – ANC, bayi & anak – pantuan tumbang, remaja – PKPR, uspro & lansia – skrining hipertensi/DM; perbandingan hanya bisa secara temporal (sebelum v sesudah ILP) dalam 1 lokus; perbandingan antar lokus tidak
dimungkinkan akibat variasi implementasi DO
* Peningkatan sebesar >500% atau tidak bisa dikuantifikasi karena posyandu prima yang tidak beroperasi baik sebelum pilot dan hanya menerima <5 kunjungan
Metode: time series jumlah kunjungan fasyankes di 2 desa pilot
Bayi dan anak
PKM Posy.
+22% +150% -64%
N/A ++* +29%
-5% +250% +117%
+39% +200% +3%
-9% N/A +40%
0 ++* +73%
++* ++* +22%
0 N/A -6%
N/A +36% +61%
Pospri
m
Uspro dan lansia
PKM Posy.
+6% +58% ++*
-52% ++* ++*
+16% ++* ++*
+5% +196% +257%
+133% ++* -28%
++* ++* ++*
+33% ++* +19%
-30% ++* ++*
++* +245% +125%
Pospri
m
+14% N/A
+12% -8%
+158% 0
-4% +250%
+138% ++*
-57% ++*
Ibu hamil
PKM Pospri
m
-39% +100%
N/A
N/A
-60% -11%
Meningkat
Menurun
Tidak berubah
% peningkatan
%
Tidak ada
pasien
22
Kunjungan rumah oleh kader: kader di 7 dari 9 lokus sudah melakukan
kunjungan rumah ke >90% dari sasaran (1/2)
100% 100% 100% 99% 97% 95% 90%
75% 73%
10%
25% 27%
0%
NTB Jawa Timur
0% 0%
Jawa Barat Sulawes
i Selatan
Kalimantan
Selatan
1% 3%
NTT
5%
Maluku Papua Sumatera
Selatan
Keluarga yang tidak dikunjungi Keluarga yang dikunjungi
Secara agregat, kunjungan rumah telah dilakukan pada 92%
keluarga di semua lokus
Catatan dan takeaway
Dukungan pemerintah lokal menjadi
kunci tercapainya kunjungan rumah
hingga >90% total sasaran
Papua tidak mencapai >90%
sasaran karena:
 Beberapa rumah susah diakses
 Beberapa penduduk tidak
mempunyai KTP
Sumatera Selatan tidak mencapai
>90% sasaran karena:
 Jumlah data penduduk dari
database desa berbeda dengan di
lapangan
XX Total sasaran di wilayah tersebut
1,575 2,982 1,577 388 669 539
1,281 931 1,120
Metode: jumlah kunjungan rumah yang dilakukan kader dibandingkan dengan total jumlah KK di wilayah tersebut
23
Tidak minum obat HT
21%
Tidak minum Obat
DM
31%
Periksa HT
99%
Periksa DM
94%
N/A
Ibu
Hamil
Bayi, anak
prasekolah
Usia
produktif
dan lansia
Remaja
Bayi
0-6 bulan
Tidak dapat KN1-
KN3
60%
Tidak melakukan
imunisasi 21%
Tidak melakukan
pemanatauan tumbang
27%
Tidak punya
buku KIA
18%
Ibu bersalin Tidak minum vit. A
44%
Tidak ikut kelas
bersalin
84%
Tidak dapat KF
52%
Tidak bersalin di faskes
21%
Tidak punya
buku KIA
15%
Remaja Tidak
melakukan
BB/TB
52%
Tidak melakukan
periksa anemia
60%
Tidak melakukan
skrinning PT
95%
Tidak melakukan
periksa Lila 88%
Tidak minum TTD
44%
Balita
6-72 bulan
Tidak melakukan
imunisasi 21%
Tidak punya
buku KIA
60%
Tidak melakukan
pemantauan tumbang
32%
Ibu hamil Tidak ikut kelas
bumil
87%
Ibu KEK tidak
dapat PMT
55%
Tidak ANC 1/2/3
22%
Tidak punya
buku KIA
15%
Tidak minum TTD
23%
Lansia Tidak punya
buku lansia
78%
Tidak melakukan skrining
HT
79%
Tidak punya
buku lansia
80%
Tidak skrining DM
91%
Tidak minum obat DM
78%
Periksa DM
95%
Tidak punya
buku PTM
94%
Tidak melakukan skrining
DM
93%
Usia
produktif
Danger sign
(tanda
bahaya)
14%
7%
8%
4%
N/A
Tidak punya
buku PTM
94%
Tidak minum Obat HT
63%
Periksa HT
98%
Tidak melakukan skrining
HT
84%
Tidak melakukan
skrining TB
15%
Tidak minum Obat
TB3
5%
Terdiagnosis TB3
96%
Hiper-
tensi
DM
Hiper-
tensi
DM
Kunjungan rumah oleh kader: kunjungan rumah mampu mengidentifikasi
missing service, non-compliance, dan danger sign1 (2/2)
2a
Catatan dan
takeaway
Rujukan ke fasilitas kesehatan
sebagai tindak lanjut dari hasil
kunjungan rumah belum bisa
dilacak karena masih dilakukan
secara manual
Missing service banyak terjadi
di kelompok remaja dan uspro.
karena waktu pelayanan
puskesmas bersamaan dengan
jam sekolah/bekerja
Non-compliance di usia
produktif masih tinggi selain
untuk TB
Kader kurang paham cara
mengisi form, ditunjukkan dengan
form tidak komplit; perlu (1)
peningkatan kemampuan kader
dan (2) form yang lebih sederhana
% dengan tanda bahaya
XX
Rendah (<5%)
Sedang (5-50%)
Tinggi (>50%)
% dengan missing servis /
non-compliance
XX
1. Missing service: pasien yang belum menerima servis kesehatan utama; Non-compliance: pasien penderita penyakit (mis. HT, DM) yang tidak mengikuti peraturan dari perawatan Kesehatan (mis.
Makan obat); Danger sign: pasien yang menunjukkan gejala bahaya (mis. kaki bengkak, demam) | 2. PPP – Penanggulangan Penularan Penyakit | 3. Hanya berdasarkan ~30 pasien TB
Metode: jumlah masyarakat yang menerima servis Kesehatan dibandingkan dengan total jumlah masyarakat yang dikunjungi
Hasil temuan kunjungan rumah yang dilakukan di 9 lokus
Non-compliance
(ketidakpatuhan)
Sasaran
Missing service (layanan kesehatan yang belum
diterima oleh sasaran)
P2P2 Semua
umur
ROADMAP
INTEGRASI
PELAYANAN
KESEHATAN
PRIMER
1
2
3
4
5
Menyusun justifikasi
infrastruktur, tugas fungsi masing-
masing K/L, pendanaan, SDM
Persiapan
Kick off
Sosialisasi
Orientasi
Pelaksanaan
Monev, implementation research
Analisis dan Diseminasi Hasil
Mapping infrastruktur
yang ada
Uji Coba/Pilot project
Menyusun regulasi
Scale-up Nasional
2
0
2
2
2023-2024
Puskesmas: sistem klaster siklus hidup dan PWS
Posyandu Prima: tersedia di tiap desa/kelurahan
Posyandu: terintegrasi berdasarkan siklus hidup di
dusun/RT/RW
Pemenuhan S-P-A
Posyandu Prima
25
Daftar isi
 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Rencana Kegiatan Tahun 2023
 Harapan
 Latar Belakang
26
Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer mulai Tahun 2023
Rencana Kegiatan Pusat dan Dukungan bagi Kegiatan Daerah
APBN Pusat
Dit. Takelmas:
1. Penyusunan NSPK program
integrasi layanan primer
2. Pertemuan koordinasi kegiatan
program inisiatif integrasi
layanan primer
3. Orientasi Fasilitator Integrasi
Layanan Primer Tingkat Pusat (3
Regional)
4. Monitoring Pasca Orientasi
Integrasi Layanan Primer
5. Monev Pendampingan
pelaksanaan ILP
6. Pertemuan Evaluasi ILP
APBN Dekonsentrasi
Provinsi:
1. Orientasi Manajemen Integrasi
Layanan Primer Bagi Tenaga
Kesehatan Dan Kader
2. Pemantauan dan Monev
Pelaksanaan Integrasi Layanan
Primer
DAK Fisik dan Non Fisik (BOK)
Kabupaten:
1. Pembangunan Sarpras dan Alkes Posyandu
Prima 721 Bangunan dan 4706 set alat
Posprim/Pustu di 7 Provinsi Lokus Stunting
2. Pertemuan koordinasi bagi Pokjanal Posyandu,
Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam
pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu
dalam transformasi layanan primer di 508 kab/kota
 DIT. PROMKES
3. Bimtek penguatan Posyandu di 508 kab/kota 
DIT PROMKES
4. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan
Posyandu Prima
5. Workshop Kader Posyandu dalam
penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan
Kunjungan Rumah (Dit Promkes)
Puskesmas:
1. Dukungan internet dalam implementasi
dashboard ILP dan ASIK
27
Daftar isi
 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Rencana Kegiatan Tahun 2023
 Harapan
 Latar Belakang
28
Berbagai faktor yang ada di layanan primer dan CHAs1 (Kader) bisa
dikaitkan langsung dengan peningkatan indikator kesehatan di Brasil
12
26
Tingkat kejadian TB per
100.000 orang-tahun
0.4
0.6
Tingkat kematian TB per
100.000 orang-tahun
85%
83%
Tingkat kesembuhan TB
(laju sembuh/kasus baru)
Indikator Dengan FHP
Tanpa FHP
87%
47%
Ibu yang menerima
perawatan prenatal
85%
67%
Anak yang diberi vaksin
DTP, BCG, dan Campak
55%
39%
Berat badan anak ditandai
pada grafik pertumbuhan
73%
61%
Pengetahuan tentang cara
mempersiapkan ORS2
Indikator Dengan CHA
Tanpa CHA
Indikator input
Jumlah aktivitas kesehatan
yang lebih tinggi dilihat di
daerah yang memiliki CHAs
versus di daerah tanpa CHAs
Indikator hasil
Paparan terhadap program
layanan primer (FHP3) bisa
dikaitkan dengan insiden dan
tingkat kematian TB yang
lebih rendah, serta tingkat
kesembuhan TB yang lebih
tinggi
Faktor keberhasilan
 Diberikan insentif keuangan
(ekivalen $300 per bulan)
 Dipilih dari anggota komunitas
setempat karena sudah punya
modal sosial yang kuat
 Diberi tugas di luar lingkup CHW
biasa (misal: untuk juga melihat
determinan social, kemiskinan)
 Dilatih dan ditingkatkan
kemampuannya secara berkala
 Bagian inti dari "Tim Kesehatan
Keluarga" yang juga terdiri dari
dokter, perawat
1. Community Health Agent (“Agen Kesehatan Masyarakat”) | 2.
Garam Rehidrasi Oral | 3. Family Health Program
Sumber: Lancet, Commonwealth Fund, Brazil MOH, Exemplar
29
Best Practise Brazil
Insentif Kader :
Insentif penuh waktu
sekitar 1.5 juta – 3.5
juta per/ bulan
Kegiatan promotive,
preventif, kuratif dan
rehabilitative. Kader
bertanggung jawab
terhadap 150
keluarga (rata-rata
75 – 200 rumah
tangga
Mendorong perbaikan indikator
kesehatan nasional selama 30
tahun, dan kebanyakan kemajuan
ini dipengaruhi kekuatan
pelayanan kesehatan primer dan
berperan pada penurnan
kematian, bayi dan balita, serta
stunting
Investasi :
Insentif kader 250.000/
bulan
Asumsi 1.5 juta kader x
250.000 =
375.000.000.00 / bulan
Per tahun : 4.5 T
Kegiatan yang dilakukan :
1. Pelaksanaan Posyandu per
bulan
2. Melakukan kunjungan
rumah secara rutin dan
yang bermasalah
3. Melakukan perencanaan
kegiatan pemberdayaan
masyarakat
4. Melakukan evaluasi
terhadap masalah
kesehatan di desa nya
Beban Jaminan Pelayanan
Kesehatan pada tahun 2021 :
81 Triliun, dengan 8 penyakit
katastropik (16%) yaitu :
• Penyakit jantung Rp 7,6 T
• kanker Rp 3,1 T
• Stroke Rp 1,9 T ,
• Gagal ginjal Rp 1,6 T,
• Thalasemia Rp 545 miliar,
• Hemofilia 531 miliar,
• Leukimia Rp 322 miliar,
Sirosis hati Rp 211 miliar
Pemberian insentif bagi kader akan mendorong efektifitas
penganggaran kesehatan
31
Dinkes Provinsi diharapkan aktif dalam pengawalan implementasi
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
Sosialisasi dan
advokasi
Perencanaan
kegiatan dan
anggaran 2023
Fasilitasi dan
pendampingan
kepada kab/kota
Mapping
fasilitas primer
Sosialisasi dan
advokasi ke Dinkes
Kab/Kota dan lintas
sektor (Kepala
Daerah, DPMD,
Pokjanal
Posyandu,dll)
Merencanakan kegiatan
dan anggaran tahun 2023
untuk implementasi ILP
tingkat provinsi bersumber
APBD dan APBN
Fasilitasi dan
pendampingan dalam:
1.proses perencanaan DAK
2023 dan realisasinya
2.Orientasi Kab/kota
3.Monev kab/kota
Pemetaan layanan
kesehatan dan
potensi sumber daya
untuk penerapan ILP
Menyusun Roadmap
penerapan ILP
 Kabupaten/kota yang
siap menerapkan ILP tahun
2023-2024
32
Dinkes Kabupaten/Kota mengimplementasikan
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
Sosialisasi dan
advokasi
Perencanaan
kegiatan dan
anggaran 2023
Fasilitasi dan
pendampingan
Puskesmas
Mapping
fasilitas primer
Sosialisasi dan
advokasi lintas sektor
(Kepala Daerah,
DPMD, Pokjanal
Posyandu,dll) dan
Puskesmas
Merencanakan kegiatan
dan anggaran tahun 2023
untuk implementasi ILP
tingkat kabupaten/kota
Fasilitasi dan
pendampingan dalam:
1.proses perencanaan DAK
2023 dan realisasinya
2.Orientasi bagi Puskemas
dan kader
3.Monev kesiapan
Puskesmas
Pemetaan layanan
kesehatan dan
potensi sumber daya
sampai tingkat dusun
Menyusun Roadmap
penerapan ILP
 Puskesmas dan desa
yang menerapkan ILP
tahun 2023-2024
Penguatan Sistem Layanan Kesehatan di FKTP  sangat
krusial
Aliran Dana ke Daerah mempunyai nilai
nominal yang relatif besar dan terus
meningkat, tetapi belum diatur penggunaan
nya. Seringkali belum didukung dengan
perencanaan dan penganggaran yang
tepat.
Besaran dana Transfer ke Daerah (TKD)
terus bertambah, tetapi capaian indikator
Kesehatan belum optimal
Indikator Kesehatan belum membaik
DAK FISIK  untuk Sarana Prasarana
berdasarkan Prioritas, yang membutuhkan yang diberikan
2022
Terjadi perubahan alokasi DAK Fisik terutama untuk sarana
prasarana di FKTP, bergeser dari Rumah Sakit
Menu: Sarana Prasarana, Ambulance, KIA, Obat, PMT
Total Alokasi Rp 13 Triliun
2023
Ada pagu alokasi per kabupaten/kota untuk
DAK Fisik di bidang Kesehatan, kemudian
dilakukan cek&recek kesesuaian
kebutuhan (Desk)
Menu: KIA, Obat, PMT pindah ke DAK non-
fisik
Ada menu tambahan: Posyandu Prima
(apakah tersedia tanah untuk bangunan
Posyandu Prima) & bangun Puskesmas
Menu: USG, apakah ada dokter, listrik dst
Total Alokasi Rp 12.7 Triliun
DAK NON-FISIK  untuk Operasisonal
2022
Pemerataan biaya Operasional di 10 ribuan Puskesmas
Alokasi Anggaran Rp 9 Triliun
2023
Pemerataan biaya operasional ke Puskesmas, tetapi sdh ada
penjabaran kegiatan mengacu pada prioritas. Ditetapkan Lokus
seperti PMT (target ibu hamil, balita KEK) dan Obat (254 kab.)
Arah Kebijakan  alokasi anggaran yang inklusi dan berkelanjutan
dengan fokus pada 2 menu utama (prioritas):
(1) program AKI AKB fokus dan Gizi;
(2) pencegahan pengendalian penyakit
Alokasi Anggaran Rp 12.7 Triliun karena ada tambahan pindahan
anggaran untuk Obat dan BMHP dari DAK-Fisik
Inovasi Anggaran Insentif UKM
DAU dan DAU Spesifik 
untuk Sarana Prasarana dan Operasisonal
2022
Undang Undang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(UUHKPD)  UU no.1/2022
DAU  dapat digunakan untuk
mendukung berbagai program dan
kegiatan oleh Pemerintah Daerah
Kemenetrian terkait diberi kesempatan
untuk pengaturan, tetapi baru sekedar
pembatasan atas menu2
Perlu di rumuskan kembali pengaturan
anggaran dalam rangka peningkatan
kinerja daerah di bidang Kesehatan
2023
DAU spesifik akan mulai di operasionalkan, juknis sedang
diselesaikan di Kemenkeu
Idealnya DAU spesifik jalan dulu, DAK melengkapi. Tetapi untuk
tahun 2023 keliatan nya DAU Spesifik akan di menyusul
Program dan kegiatan berdasarkan lokus prioritas, sehingga tidak
hanya fisik saja, tetapi mengacu pada capaian RPJMN
Provinsi : 1.4% - 8% dari DAU ke Provinsi
Kabupaten/Kota: 1.5% - 14% dari DAU ke Kabupaten/Kota
Total DAU specific bidang Kesehatan sudah di estimasi sebesar Rp
26 Triliun, tingkat provinsi Rp 2 Triliun dan tingkat kab/kota Rp 24
Triliun
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxPDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxProdukHerbalDXN
 
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...ssuserc5d1e9
 
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1ssuser1017eb
 
Posyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfPosyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfabdi1942
 
DO Posyandu Aktif.pdf
DO Posyandu Aktif.pdfDO Posyandu Aktif.pdf
DO Posyandu Aktif.pdfsari203674
 
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdfJuknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdferpan9
 
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptxYudiSetiawan80
 
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdfBuku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdfMokhamadSuyonoYahya1
 
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptx
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptxMI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptx
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptxEarlyOktaPratama
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmKlinikSubanmedika
 
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdf
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdfPPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdf
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdfmursal sigli
 
Sosialisasi pis pk &amp; germas
Sosialisasi pis pk &amp; germasSosialisasi pis pk &amp; germas
Sosialisasi pis pk &amp; germasHeni Yuniarti
 
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptxPENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptxMYusufFikri
 
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptx
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptxPOSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptx
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptxMatahariCahaya1
 
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTU
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTUKONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTU
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTUArdhi25
 

What's hot (20)

PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxPDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
 
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...
#2 TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,LAB,UTD,TPMDDAN ...
 
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1
Evaluasi pispk buaran 2021 smt 1
 
Posyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfPosyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdf
 
DO Posyandu Aktif.pdf
DO Posyandu Aktif.pdfDO Posyandu Aktif.pdf
DO Posyandu Aktif.pdf
 
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdfJuknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
 
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
INDIKATOR PROMKES 2023.docxINDIKATOR PROMKES 2023.docx
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
 
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
 
297177799 sop-promkes
297177799 sop-promkes297177799 sop-promkes
297177799 sop-promkes
 
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdfBuku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
 
Manajemen Puskesmas
Manajemen PuskesmasManajemen Puskesmas
Manajemen Puskesmas
 
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptx
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptxMI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptx
MI 3.29-30 agustus Kebijakan ILP_ Workshop PTM.pptx
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukm
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdf
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdfPPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdf
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdf
 
Sosialisasi pis pk &amp; germas
Sosialisasi pis pk &amp; germasSosialisasi pis pk &amp; germas
Sosialisasi pis pk &amp; germas
 
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptxPENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
 
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptx
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptxPOSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptx
POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER-1.pptx
 
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTU
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTUKONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTU
KONSEP MUTU PENERAPAN TATA KELOLA MUTU
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 

Similar to Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer

BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx
BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptxBLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx
BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptxDoniPratama25
 
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanKebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanArifKhoiri
 
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptx
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptxSosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptx
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptxpuskesmastambakaji
 
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan PosyanduIntegrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyanduikaerniaw04
 
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptx
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptxILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptx
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptxerlina79
 
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmi
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia RahmiSistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmi
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
 
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptxStevieArdiantoNappoe
 
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdfAnonymousSQNcItqXQn
 
Konsep Posyandu revisi.pptx
Konsep Posyandu revisi.pptxKonsep Posyandu revisi.pptx
Konsep Posyandu revisi.pptxRifkiAmanda
 
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdf
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdfV2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdf
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdfAdityaRakhmandanu2
 
Analisis PISPK edit.pptx
Analisis PISPK edit.pptxAnalisis PISPK edit.pptx
Analisis PISPK edit.pptxderti2
 
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptxThoriqWbs1
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxHanggaraKiran
 
2. kebijakan pelayanan cv dan ptm
2. kebijakan pelayanan cv dan ptm2. kebijakan pelayanan cv dan ptm
2. kebijakan pelayanan cv dan ptmSegarnisDhiasy2
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdf
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdfSosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdf
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdfpuskkintamaniIII
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Pelayanan kesehatan jiwa pkp
Pelayanan kesehatan jiwa pkpPelayanan kesehatan jiwa pkp
Pelayanan kesehatan jiwa pkpBagus Utomo
 
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptx
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptxKEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptx
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptxAniePengenMakmoersel
 
Simulasi renstra mk
Simulasi renstra mkSimulasi renstra mk
Simulasi renstra mkLee Lee
 

Similar to Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer (20)

BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx
BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptxBLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx
BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx
 
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanKebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
 
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptx
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptxSosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptx
Sosialisasi KMK Juknis imntegrasi Layanan Primer .pptx
 
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan PosyanduIntegrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
 
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptx
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptxILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptx
ILPTatakelola Kemkes_Kebijakan ILP copy.pptx
 
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmi
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia RahmiSistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmi
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmi
 
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx
[Pembahas Dr. dr. Trihono, M.Sc] Tanggapan Integrasi Yankes di FKTP.pptx
 
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf
2. Direktur Taklemas Seminar APKESMI.pdf
 
Konsep Posyandu revisi.pptx
Konsep Posyandu revisi.pptxKonsep Posyandu revisi.pptx
Konsep Posyandu revisi.pptx
 
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdf
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdfV2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdf
V2_Dir. PKP_Peran FKTP dalam Penanggulangan PTM (1).pdf
 
Analisis PISPK edit.pptx
Analisis PISPK edit.pptxAnalisis PISPK edit.pptx
Analisis PISPK edit.pptx
 
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx
#1 TRANSFORMASI AKREDITASI KLINIK.pptx
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
 
2. kebijakan pelayanan cv dan ptm
2. kebijakan pelayanan cv dan ptm2. kebijakan pelayanan cv dan ptm
2. kebijakan pelayanan cv dan ptm
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdf
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdfSosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdf
Sosialisasi Kompetensi Kader Posyandu 2023 Puskesmas.pdf
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Pelayanan kesehatan jiwa pkp
Pelayanan kesehatan jiwa pkpPelayanan kesehatan jiwa pkp
Pelayanan kesehatan jiwa pkp
 
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptx
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptxKEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptx
KEBIJAKAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER.pptx
 
Simulasi renstra mk
Simulasi renstra mkSimulasi renstra mk
Simulasi renstra mk
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer

  • 1. 1 Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer Rapat Kerja Kesehatan Daerah Kalimantan Selatan, 23 November 2022 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  • 2. 2 Daftar isi  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer  Rencana Kegiatan Tahun 2023  Harapan  Latar Belakang
  • 3. 3 Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah ataupun dicegah sebagian Penyebab kematian utama per kelompok usia Sumber: Institut Evaluasi Metrik Kesehatan, Kemenkes data tahun 2019 Dapat dicegah Sebagian dapat dicegah Kecelakaan dan lainnya Bayi Neonatal disorder Congenital birth defects Sexually transmitted infections exc. HIV Lower respiratory infections Diarrheal Cedera yang tidak disengaja Tetanus 96,8% Neonatal disorder Congenital birth defects Sexually transmitted infections exc. HIV Lower respiratory infections Diarrheal Cedera yang tidak disengaja Demam berdarah Anak-anak 76,4% Kecelakaan transportasi Kanker Tuberkulosis Cedera yang tidak disengaja Tifus dan paratifoid Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Self-harm and inter- personal violence Remaja 63,9% Kanker Penyakit jantung Stroke Lower respiratory infections Diabetes Melitus Tuberkulosis Kecelakaan transportasi Usia Produktif 72,6% Stroke Penyakit jantung Kanker Diabetes Melitus Penyakit paru obstruktif kronis Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Tuberkulosis Lansia 73,5% 1 2 3 4 5 6 7 Peringkat % dari total kematian
  • 4. 4 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 jauh dari target … MASALAH KESEHATAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN CAPAIAN 2021 (%) Ibu hamil Kurang Energi Kronik (17,3%), Anemia Ibu hamil (48,9%), Kematian ibu krn pendarahan (27%) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 61.8 Komplikasi persalinan 28,3%, Asfiksia dan Kardiovaskuler 21,3% Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 62.5 Bayi Berat Lahir rendah (6,2%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 64.1 Stunting pada balita (24,4%), Wasting pada balita (7,1%) Pelayanan Kesehatan Balita 55.5 Anemia remaja (32%) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 37.3 Hipertensi WUS (21%), Anemia WUS (24%) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 36.9 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 50.2 Hipertensi penduduk >18 tahun (7%), Prevalensi jantung (1,5%), Prevalensi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28.3 Diabetes Melititus (1,5%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.6 Rumah tangga dengan ART gangguan jiwa (7%) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat 2.0 Jumlah kasus TBC sebanyak 824.000 Persentase Orang Terduga Tuberkulosis 24.4 Kasus HIV 2019 (50.282 kasus) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 41.1 Sumber: Pusdatin Kemenkes 2021 Capaian SPM tidak ada yang mencapai 100% Dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk dapat menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat
  • 5. 5 Daerah yang Sudah Menginput e-SPM TW III Per tanggal 10 Oktober 2022 325 (59,96% ) 217 (40,77%) Sumber:SekberSPMDitjenBinaBangda Sudah Menginput e-SPM Belum Menginput e-SPM 12 (35,29%) PROVINSI KABUPATEN KOTA 28(30,11%) 177 (42,65%) 20 (58,82%) PROVINSI KABUPATEN KOTA 42 (45,16%) 263(63,37%) 542 1 bidang urusan tidak melakukan inputing data, maka dianggap daerah yang belum menginput e-SPM Keterangan :
  • 6. 6 Daftar isi  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer  Rencana Kegiatan Tahun 2023  Harapan  Latar Belakang
  • 7. 7 Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk 7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer Transformasi layanan rujukan Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’s top healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan 1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c d a b
  • 8. 4 inisiatif utama dalam transformasi layanan kesehatan primer 1. Jaringan & struktur Revitalisasi jaringan dan struktur layanan kesehatan primer:  Puskesmas  Posyandu dan UKBM lainnya Termasuk pola kerja dan interaksi/rujukan antar tingkatan 1a Revitalisasi jaringan dan struktur Laboratorium untuk fungsi kesehatan masyarakat (deteksi dini dan surveilans) 1b 2. Standardisasi layanan Integrasi paket layanan kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup untuk tiap tingkatan pelayanan Standardisasi dan peningkatan pelayanan untuk memperkuat fungsi layanan primer, misalnya: 2a  ANC menjadi 6 kali, termasuk 2 kali USG dengan dokter  Screening 14 penyakit prioritas, termasuk TB dan PTM  Peningkatan imunisasi menjadi 14 jenis antigen  Pelaksanaan intervensi spesifik untuk penurunan stunting (mis., pemantauan tumbuh kembang, pemberian TTD) 2b Standardisasi dan integrasi layanan Labkesmas untuk tiap tingkatan 2c 3. Edukasi kesehatan Penguatan peran kader sebagai agen pemberdayaan kesehatan masyarakat Penguatan kampanye- kampanye dan gerakan- gerakan, terutama untuk program prioritas (mis., stunting) Penggunaan platform edukasi terintegrasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas 3a 3b 3c 4. Digitalisasi Integrasi sistem informasi secara digital untuk mendukung:  Pelaporan layanan secara real-time  Pengawasan capaian program dan beban penyakit secara detail (untuk tiap program dan tiap tingkatan daerah) 4a 8
  • 9. 9 9 +270 juta penduduk Indonesia mendapatkan Pelayanan Kesehatan Primer berkualitas 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala +300 ribu unit penyedia pelayanan Kesehatan Primer dengan fasilitas dan SDM terstandardisasi Fokus Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa
  • 10. 10 Puskesmas (Kecamatan) Ilustrasi Pola Kerja Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Terintegrasi Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi Klaster Manajemen Klaster Ibu Hamil-Remaja Klaster Usia Produktif-Lansia Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit Laboratorium Dusun/RT/RW Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Dashboard hingga tingkat desa Desa: Posyandu Prima 1 ANC cakupan dan outcome Bumil Anemia?, Bumil Hipertensi?, Bumil KEK?; Cakupan imunisasi rendah Puskesmas melakukan evaluasi cakupan berdasar wilayah 2 Puskesmas meneruksan data evaluasi capaian ke unit di Desa 3 Posyandu meneruskan data evaluasi capaian ke Kader di Dusun 5 Kunjungan terjadwal untuk kader melakukan pengecekan catatan home based record (buku KIA) saat kunjungan rumah dan mengidentifikasi missing services Dusun Kegiatan Posyandu: KIA, Remaja, UPL 4 Kader menindaklanjuti permasalahan evaluasi capaian dan masalah yang ditemukan dari kegiatan Posyandu dengan melakukan kunjungan rumah 6 Unit di Desa dan Dusun melakukan evaluasi mingguan 7 Puskesmas dan Unit di Desa melakukan evaluasi bulanan Tindak lanjut Tindak lanjut X Contoh pola pemantauan wilayah setempat untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk Klaster Ibu Hamil-Remaja
  • 11. 11 Daftar layanan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu Ibu hamil, bersalin, nifas Bayi dan anak pra- sekolah Usia sekolah dan remaja Usia produktif dan lansia Layanan lain Delivery Unit 1.ANC (6x + USG oleh dokter) 1.ANC (K2,K3, K4, K6) 1.Kelas ibu hamil, edukasi, senam, sharing session dan TTD 2.Kelas ibu hamil 2.Kelas ibu hamil 2.Edukasi gizi seimbang dan PMT pemulihan 3.Pemantauan gizi, asupan,edukasi, PMT 3.Edukasi dan PMT 4.Persalinan normal dan rujukan 4.Pelayanan nifas 5.Pelayanan nifas 6.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 5.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 3.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 7.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 6.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 4.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 8.Imunisasi 7.Pemantauan gizi buruk 5.Imunisasi 9.Penanganan balita dengan masalah gizi 8.Imunisasi 6.Pemberian vit A & obat cacing 10.Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 9.MTBS 7.Edukasi pemberian MT 11.MTBS 12.Fasilitasi kegiatan UKS 10.Fasilitasi kegiatan UKS dan posyandu remaja 8.Edukasi 13.Penjaringan (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 9.Penjaringan usia sekolah non formal (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 14.PKPR 15.Skrining PTM (hipertensi, DM) 11.Skrining PTM (hipertensi, DM) 10.Skrining PTM (hipertensi, DM) 16.Skrining jantung dan stroke 12.Skrining kanker 11.Skrining PPOK 17.Skrining kanker 13.Skrining PPOK 12.Skrining obesitas 18.Skrining PPOK 14.Skrining obesitas 13.Skrining TBC 19.Skrining obesitas 15.Skrining TBC 14.Skrining masalah jiwa 20.Skrining TBC 16.Skrining masalah jiwa 15.Skrining layak hamil 21.Skrining masalah jiwa 17.Skrining layak hamil 16.Pelayanan KB 22.Skrining kebugaran 18.Pelayanan KB 23.Skrining layak hamil 24.Pelayanan KB 25.Skrining geriartti 27.Pengobatan umum 20.Pengobatan umum 28.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 21.Farmasi 29.Laboratorium 30.Farmasi 31.Gawat darurat 32.Rawat inap Puskesmas (Kecamatan) Posyandu Prima (Desa / Kelurahan) Posyandu (Dusun / RT/RW) Sasaran Masalah Kesehatan Pengendalian Penularan Penyakit 26. Surveilans 19. Skrining Geriatri 17. Skrining Geriatri
  • 12. 12 Penambahan Jumlah Infrastruktur Kesehatan di Desa/Kelurahan untuk Memperluas Jangkauan 1 Posyandu Prima (Lembaga Kemasyarakat Desa) di tiap desa/kelurahan, diintegrasi dari Pustu atau Poskesdes: • Minimal 2 tenaga kesehatan: 1 bidan dan 1 perawat • Memiliki sarpras standar untuk menyediakan pelayanan dan berperan sebagai LKD kesehatan Mendukung peran Kader sebagai aktivis kesehatan di komunitas (5 kader per Dusun / RT/RW) DINKES RSUD KO/KAB POSYANDU PRIMA POSYANDU Kab/Kota (514) Kecamatan (7.230) 10.292 Puskesmas 191 kecamatan tanpa Puskesmas Desa/Kel (~85.000) ~17.000 belum memiliki Pustu/Poskesdes Dusun/RW ~300.000 Posyandu Dusun/RT/RW ~273.5 juta penduduk RS Swasta Klinik Swasta Praktek Mandiri UKS PUSKESMAS MASYARAKAT
  • 13. 13 Posyandu Prima semakin mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat, dilakukan integrasi satu layanan kesehatan terpadu dengan mendayagunakan potensi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan LKD mempunyai fungsi membantu Peningkatan Layanan Kesehatan dan layanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat Pustu, Poskesdes, Polindes POSYANDU PRIMA Posyandu Prima adalah Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di Desa dan Kelurahan
  • 14. 14 PERSYARATAN KETUA SEKRETARIS BENDAHARA Bidang Kesehatan Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Bidang lainnya Koordinator: Kader 1. Ditetapkan melalui Peraturan Desa di Desa dan Peraturan Bupati/Walikota di Kelurahan 2. Memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Kesehatan dan Bidang lain sesuai kebutuhan. 3. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Kesehatan, dan Bidang lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa di Desa dan Keputusan Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di Kelurahan 4. Memiliki sumber daya manusia (kader) yang memenuhi kriteria . 5. Dukungan Nakes, bangunan, prasarana dan peralatan untuk mendukung pelayanan kesehatan Persyaratan dan Kelembagaan Posyandu Prima Posyandu Posyandu Posyandu PUSKESMAS Koordinator, pembinaan Penugasan Nakes dan dukungan opersional yankes Posyandu Prima Perawat & Bidan
  • 15. 15 5 tingkatan fasilitas layanan 5 tingkatan labkesmas, merujuk pada standar WHO Revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakat Tingkatan kelembagaan Rumah Sakit Puskesmas Posyandu Prima Posyandu Kunjungan Rumah Target jangkauan 514 Kabupaten / Kota 7,230 Kecamatan ~85,000 Desa / Kelurahan ~300,000 Dusun / RT/RW ~273.5 juta penduduk LABORATORIUM REGIONAL BBTKL, BBLK, EKS BALAI LITBANGKES 4 LABKESDA PROVINSI Labkesda Prov & Eks Loka Litbangekes 3 LABORATORIUM NASIONAL Lab Nasional Prof. dr. Sri Oemiyati dan B2PVRP 5 LABORATORIUM PUSKESMAS 1 LABKESDA KAB/KOTA 2 Jumlah lab 2 12 28 234 10.292
  • 16. 16 Struktur Labkesmas Kemenkes sebagai pengampu nasional Labkesmas Pelayanan Pemeriksaan Lab. Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Data dan Biorepositori Jejaring, Kerjasama dan Komunikasi 1. Penyusunan Kebijakan Laboratorium 2. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance & Referral nasional pemeriksaan penyakit2 yg diampu 3. Melakukan analisis lingkungan: mengkoordinasi pemantauan parameter Kesehatan lingkungan berbasis lab, survey vector dan reservoir, cemaran makanan 4. Peningkatan SDM lab lab2 regional & Rumah Sakit Vertikal 5. Mendukung fungsi regulasi/pengaturan, termasuk menyusun pedoman/acuan/SPO Lab 6. Melakukan kajian operasional lab: validasi reagent, optimalisasi prosedur 7. Biobanking nasional 8. Management data nasional 9. Koordinator jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yang ditugaskan oleh Pemerintah 10. Penjaminan mutu lab2 regional & Rumah Sakit Vertikal 11. Menjadi anggota jejaring internasional& Kerjasama internasional 12. Komunikasi dng mitra kerja : membuat 13. Pengelolaan logistic khusus 1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal Kabupaten 2. Melakukan analisis lingkungan: pemantauan parameter Kesehatan lingkungan berbasis lab, survey vektor dan reservoir, cemaran makanan 3. Peningkatan SDM lab lab2 Puskesmas 4. Melakukan kajian operasional lab internal 5. Management data 6. Sumber sample Biobanking 7. Anggota jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yg ditugaskan oleh Pemerintah 8. Penjaminan mutu lab2 Puskesmas 9. Kerjasama dengan universitas atau stakeholder lain 10. Komunikasi dng mitra kerja 11. Pengelolaan logistik untuk internal maupun puskesmas-puskesmas di wilayah kerja 1. Melakukan pemeriksaan penyakit 2. Melakukan pemantaun Kesehatan lingkungan: air, jentik, makanan 3. Pengelolaan data 4. Komunikasi dng mitra kerja LABORATORIUM REGIONAL 4 LABKESDA PROVINSI 3 LABORATORIUM NASIONAL 5 LABORATORIUM PUSKESMAS 1 LABKESDA KAB/KOTA 2 1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal regional/nasional sesuai keunggula 2. Melakukan analisis lingkungan: mengkoordinasi pemantauan parameter Kesehatan lingkungan berbasis lab, survey vektor dan reservoir, cemaran makanan 3. Peningkatan SDM lab lab2 Provinsi 4. Mendukung fungsi regulasi/pengaturan, termasuk menyusun pedoman/acuan/SPO Lab 5. Melakukan kajian operasional lab: validasi reagent, optimalisasi prosedur 6. Biobanking regional 7. Management data 8. Koordinator jejaring lab di Tingkat dalam pelaksanaan surveilans yang ditugaskan oleh Pemerintah 9. Penjaminan mutu lab2 provinsi 10. Mmenjadi anggota jejaring internasional& Kerjasama internasional sesuai center of excellent, bekerjasama dengan universitas setempat dan rumah sakit di regional 11. Komunikasi dng mitra kerja 12. Pengelolaan logistik internal 1. Melakukan pemeriksaan penyakit utk surveillance &Reffreal Provinsi 2. Melakukan analisis lingkungan: pemantauan parameter Kesehatan lingkungan berbasis lab, survey vektor dan reservoir, cemaran makanan 3. Peningkatan SDM lab lab2 Kabupaten 4. Melakukan kajian operasional lab internal 5. Management data 6. Sumber sample Biobanking 7. Anggota jejaring lab dalam pelaksanaan surveilans yang ditugaskan oleh Pemerintah 8. Penjaminan mutu lab2 provinsi, Rumkit Daerah dan Klinik Swasta 9. Kerjasama dengan universitas 10. Komunikasi dng mitra kerja 11. Pengelolaan logistik untuk internal maupun Kabupaten Tingkatan unit pelaksana kegiatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
  • 17. 17 Paket Pemeriksaan di Setiap Tingkatan Labkesmas Delivery Unit Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Infrastruktur Laboratorium Non BSL BSL 2 BSL 2 BSL 2 BSL 3, Biorepository Sistem, Galeri Diseminasi Pemeriksaan 1. RDT : 12 parameter (Penyakit menular, kehamilan dan golongan darah) 2. Mikroskopik: 10 parameter penyakit infeksi 3. Haematologi : 10 parameter 4. Kimia Klinik: 12 parameter 5. Urine : 15 parameter 6. Feses: 12 parameter 7. Lingkungan: Parameter fisik air, udara, pangan, pemeriksaan jentik 1. Mikroskopik: 11 parameter penyakit infeksi 2. Haematologi : 10 parameter 3. Kimia Klinik: 12 parameter 4. Urine : 18 parameter 5. Feses: 12 parameter 6. Kultur : 5 parameter (bakteri) 7. Immunologi (elisa) : 6 parameter 8. Biomolekular: 4 parameter; Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23 penyakit berpotensi wabah) , Xpert TB,HBV DNA, VL HIV 9. Konfirmasi: 8 parameter 10. Toksikologi: 6 parameter 11. Lingkungan: Parameter air (33 parameter), udara (12 parameter), tanah (4 parameter, 12. Mikrobiologi Lingkungan: E.coli dan Coliform 13. Pemantauan Limbah cair: 10 parameter 14. Vektor dan Reservoir : 8 parameter 15. Keamanan pangan: 10 parameter 1. Mikroskopik: 11 parameter penyakit infeksi 2. Haematologi: 10 parameter 3. Kimia Klinik: 38 parameter 4. Urine : 18 parameter 5. Feses: 12 parameter 6. Kultur : 12 parameter (bakteri termasuk aerosol bacteria) 7. Immunologi (elisa) : 34 parameter termasuk SHK 8. Biomolekular: 16 parameter Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23 penyakit berpotensi wabah), Xpert TB,HBV DNA, VL HIV, Ricketsia, antrax, leptospira 8. Toksikologi: 15 parameter 9. Lingkungan: Parameter air (62 parameter), udara (19 parameter), tanah (43 parameter) pemeriksaan jentik 10. Kimia Lingkungan (AAS, Spectro dan UV vis) : 31 parameter 11. Mikrobiologi Lingkungan: 7 parameter 12. Pemantauan Limbah cair: 10 parameter 13. Vektor dan Reservoir: 8 parameter.Deteksi malaria pada nyamuk, deteksi virus dengue pada nyamuk, deteksi leptospirosis pada tikus 14. Keamanan pangan: 21 parameter 15. Biomarker: 9 parameter 1. Mikroskopik: 7 parameter penyakit infeksi 2. Haematologi Analyser: 17 parameter 3. Kimia Darah: 26 parameter 4. Urine Analyzer: 12 parameter 5. Kultur : 12 parameter (bakteri termasuk aerosol bacteria, parasite ) 6. Immunologi (elisa) : 23 parameter termasuk SHK 7. Biomolekular: Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23 penyakit berpotensi wabah), Xpert TB,HBV DNA, VL HIV, Ricketsia, antrax, leptospira, virus zoonosis (dengue, JE,hanta), bateri pada reservoir (leptospira tikus 8. Toksikologi: 13 parameter 9. Lingkungan: Parameter fisik air, udara, pemeriksaan jentik 10. Kimia Lingkungan (AAS, Spectro dan UV vis) : 57 parameter 11. Tanah: 41 parameter 12. Mikrobiologi Lingkungan: 7 parameter 13. Pemantauan Limbah cair: 10 parameter 14. Vektor dan Reservoir: Deteksi malaria pada nyamuk, deteksi virus dengue pada nyamuk, deteksi leptospirosis pada tikus 15. Keamanan pangan:Mikrobiologi (6 parameter) dan Kimia (21 parameter) 16. Biomarker: 9 parameter 17. Sequencing dan WGS 1. Semua Pemeriksaan Lab tingkat 4 2. Kultur : virus, parasite dan semua kulturabel bakteri, 3. Immunologi (Elisa, Multiplex Elisa): human pathogen, zoonosis 4. Biomolekular: 5. Pemeriksaan PCR (Covid-19 dan 23 penyakit berpotensi wabah) , Xpert TB,HBV DNA, VL HIV, Ricketsia, antrax, leptospira 6. Pemeriksaan laboratorium penyakit Zoonosis 7. Kapasitas khusus: uji netralisasi utk uji klinis vaksin, karakterisasi strain; Uji Validasi Pasca Pemasaran (Post Marketing) Reagen Covid-19, Reagen HIV, Hep B, Hep C, Sifilis, Malaria; 8. Kapasitas khusus: Uji insektisida 9. Advance Biomolekular: Sanger sequencing, WGS, Hightroughput WGS, Analisis bioinformatic
  • 18. 18 Daftar isi  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Hasil Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer  Rencana Kegiatan Tahun 2023  Harapan  Latar Belakang
  • 19. 19 9 Lokus Ujicoba Pelayanan Kesehatan Primer Perkotaan Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil Puskesmas Talaga Bauntung, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan Puskesmas Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan Puskesmas Ohoitahit, Kota Tual, Maluku Puskesmas Arso III, Kab. Keerom, Papua Puskesmas Maros Baru, Kab. Maros, Sulawesi Selatan Puskesmas Kebon Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur Puskesmas Banjarwangi, Kab. Garut, Jawa Barat Dari masing-masing Puskesmas yang telah diidentifikasi, akan dilakukan intervensi terhadap 2 desa dan seluruh Posyandu yang ada di desa tersebut Puskesmas Niki-Niki, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT Puskesmas Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, NTB
  • 20. 20 Secara umum, perubahan jumlah kunjungan ke fasyankes antara sebelum dan setelah ILP memiliki tren yang positif… Meningkat Tidak berubah Menurun % peningkatan % Kab/Ko Ogan Ilir Surabaya Tual Maros Sumbawa Barat Keerom Garut Banjar TTS Provinsi Sumatera Selatan Jawa Timur Maluku Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Papua Jawa Barat Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Perubahan kunjungan sebelum dan setelah pilot berdasar fasyankes1 Puskesmas +42% +10% -40% +34% -5% -12% +457% +13% +91% Posyandu Prima ++* +66% ++* ++* +197% ++* ++* ++* +187% Posyandu +128% +84% +67% +239% +19% +16% +214% +26% +74% 1. % peningkatan adalah perbedaan jumlah kunjungan sebelum pilot (Jun – Jul) dan median dari jumlah kunjungan setelah pilot (Jul – Oct); jumlah kunjungan 1 servis per siklus hidup dipakai sebagai proxy jumlah kunjungan: bumil – ANC, bayi & anak – pantuan tumbang, remaja – PKPR, uspro & lansia – skrining hipertensi/DM; perbandingan hanya bisa secara temporal (sebelum v sesudah ILP) dalam 1 lokus; perbandingan antar lokus tidak dimungkinkan akibat variasi implementasi DO * Peningkatan sebesar >500% atau tidak bisa dikuantifikasi karena posyandu prima yang tidak beroperasi baik sebelum pilot dan hanya menerima <5 kunjungan Metode: time series jumlah kunjungan fasyankes di 2 desa pilot Kunjungan rumah sudah dilakukan oleh kader ke >90% sasaran? …selain itu kader juga melakukan kunjungan rumah
  • 21. 21 Tual Maluku Jumlah kunjungan ke fasyankes: posyandu prima mempunyai perubahan jumlah kunjungan tertinggi dari semua fasyankes 2a Perubahan kunjungan sebelum dan setelah pilot1 berdasar kelompok siklus hidup Provinsi Kab/Ko Jawa Timur Surabaya Sulawesi Selatan Maros Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat Papua Keerom Jawa Barat Garut Kalimantan Selatan Banjar Sumatera Selatan Ogan Ilir Nusa Tenggara Timur TTS Remj . PKM N/A +84% +64% -15% -17% ++* 0 ++* +167% Catatan dan takeaway Layanan terintegrasi di semua delivery unit memungkinkan pasien untuk memilih fasyankes mana yang mereka ingin kunjungi Di Tual (Ohaitahit), jarak posyandu prima dan puskesmas terlalu dekat (~10 meter) sehingga layanan bagi bumil diarahkan ke puskesmas Penurunan kunjungan remaja diakibatkan waktu pelayanan puskesmas yang bersamaan dengan jam sekolah dan jam kerja 1. % peningkatan adalah perbedaan jumlah kunjungan sebelum pilot (Jun – Jul) dan median dari jumlah kunjungan setelah pilot (Jul – Oct); jumlah kunjungan 1 servis per siklus hidup dipakai sebagai proxy jumlah kunjungan: bumil – ANC, bayi & anak – pantuan tumbang, remaja – PKPR, uspro & lansia – skrining hipertensi/DM; perbandingan hanya bisa secara temporal (sebelum v sesudah ILP) dalam 1 lokus; perbandingan antar lokus tidak dimungkinkan akibat variasi implementasi DO * Peningkatan sebesar >500% atau tidak bisa dikuantifikasi karena posyandu prima yang tidak beroperasi baik sebelum pilot dan hanya menerima <5 kunjungan Metode: time series jumlah kunjungan fasyankes di 2 desa pilot Bayi dan anak PKM Posy. +22% +150% -64% N/A ++* +29% -5% +250% +117% +39% +200% +3% -9% N/A +40% 0 ++* +73% ++* ++* +22% 0 N/A -6% N/A +36% +61% Pospri m Uspro dan lansia PKM Posy. +6% +58% ++* -52% ++* ++* +16% ++* ++* +5% +196% +257% +133% ++* -28% ++* ++* ++* +33% ++* +19% -30% ++* ++* ++* +245% +125% Pospri m +14% N/A +12% -8% +158% 0 -4% +250% +138% ++* -57% ++* Ibu hamil PKM Pospri m -39% +100% N/A N/A -60% -11% Meningkat Menurun Tidak berubah % peningkatan % Tidak ada pasien
  • 22. 22 Kunjungan rumah oleh kader: kader di 7 dari 9 lokus sudah melakukan kunjungan rumah ke >90% dari sasaran (1/2) 100% 100% 100% 99% 97% 95% 90% 75% 73% 10% 25% 27% 0% NTB Jawa Timur 0% 0% Jawa Barat Sulawes i Selatan Kalimantan Selatan 1% 3% NTT 5% Maluku Papua Sumatera Selatan Keluarga yang tidak dikunjungi Keluarga yang dikunjungi Secara agregat, kunjungan rumah telah dilakukan pada 92% keluarga di semua lokus Catatan dan takeaway Dukungan pemerintah lokal menjadi kunci tercapainya kunjungan rumah hingga >90% total sasaran Papua tidak mencapai >90% sasaran karena:  Beberapa rumah susah diakses  Beberapa penduduk tidak mempunyai KTP Sumatera Selatan tidak mencapai >90% sasaran karena:  Jumlah data penduduk dari database desa berbeda dengan di lapangan XX Total sasaran di wilayah tersebut 1,575 2,982 1,577 388 669 539 1,281 931 1,120 Metode: jumlah kunjungan rumah yang dilakukan kader dibandingkan dengan total jumlah KK di wilayah tersebut
  • 23. 23 Tidak minum obat HT 21% Tidak minum Obat DM 31% Periksa HT 99% Periksa DM 94% N/A Ibu Hamil Bayi, anak prasekolah Usia produktif dan lansia Remaja Bayi 0-6 bulan Tidak dapat KN1- KN3 60% Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak melakukan pemanatauan tumbang 27% Tidak punya buku KIA 18% Ibu bersalin Tidak minum vit. A 44% Tidak ikut kelas bersalin 84% Tidak dapat KF 52% Tidak bersalin di faskes 21% Tidak punya buku KIA 15% Remaja Tidak melakukan BB/TB 52% Tidak melakukan periksa anemia 60% Tidak melakukan skrinning PT 95% Tidak melakukan periksa Lila 88% Tidak minum TTD 44% Balita 6-72 bulan Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak punya buku KIA 60% Tidak melakukan pemantauan tumbang 32% Ibu hamil Tidak ikut kelas bumil 87% Ibu KEK tidak dapat PMT 55% Tidak ANC 1/2/3 22% Tidak punya buku KIA 15% Tidak minum TTD 23% Lansia Tidak punya buku lansia 78% Tidak melakukan skrining HT 79% Tidak punya buku lansia 80% Tidak skrining DM 91% Tidak minum obat DM 78% Periksa DM 95% Tidak punya buku PTM 94% Tidak melakukan skrining DM 93% Usia produktif Danger sign (tanda bahaya) 14% 7% 8% 4% N/A Tidak punya buku PTM 94% Tidak minum Obat HT 63% Periksa HT 98% Tidak melakukan skrining HT 84% Tidak melakukan skrining TB 15% Tidak minum Obat TB3 5% Terdiagnosis TB3 96% Hiper- tensi DM Hiper- tensi DM Kunjungan rumah oleh kader: kunjungan rumah mampu mengidentifikasi missing service, non-compliance, dan danger sign1 (2/2) 2a Catatan dan takeaway Rujukan ke fasilitas kesehatan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan rumah belum bisa dilacak karena masih dilakukan secara manual Missing service banyak terjadi di kelompok remaja dan uspro. karena waktu pelayanan puskesmas bersamaan dengan jam sekolah/bekerja Non-compliance di usia produktif masih tinggi selain untuk TB Kader kurang paham cara mengisi form, ditunjukkan dengan form tidak komplit; perlu (1) peningkatan kemampuan kader dan (2) form yang lebih sederhana % dengan tanda bahaya XX Rendah (<5%) Sedang (5-50%) Tinggi (>50%) % dengan missing servis / non-compliance XX 1. Missing service: pasien yang belum menerima servis kesehatan utama; Non-compliance: pasien penderita penyakit (mis. HT, DM) yang tidak mengikuti peraturan dari perawatan Kesehatan (mis. Makan obat); Danger sign: pasien yang menunjukkan gejala bahaya (mis. kaki bengkak, demam) | 2. PPP – Penanggulangan Penularan Penyakit | 3. Hanya berdasarkan ~30 pasien TB Metode: jumlah masyarakat yang menerima servis Kesehatan dibandingkan dengan total jumlah masyarakat yang dikunjungi Hasil temuan kunjungan rumah yang dilakukan di 9 lokus Non-compliance (ketidakpatuhan) Sasaran Missing service (layanan kesehatan yang belum diterima oleh sasaran) P2P2 Semua umur
  • 24. ROADMAP INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1 2 3 4 5 Menyusun justifikasi infrastruktur, tugas fungsi masing- masing K/L, pendanaan, SDM Persiapan Kick off Sosialisasi Orientasi Pelaksanaan Monev, implementation research Analisis dan Diseminasi Hasil Mapping infrastruktur yang ada Uji Coba/Pilot project Menyusun regulasi Scale-up Nasional 2 0 2 2 2023-2024 Puskesmas: sistem klaster siklus hidup dan PWS Posyandu Prima: tersedia di tiap desa/kelurahan Posyandu: terintegrasi berdasarkan siklus hidup di dusun/RT/RW Pemenuhan S-P-A Posyandu Prima
  • 25. 25 Daftar isi  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer  Rencana Kegiatan Tahun 2023  Harapan  Latar Belakang
  • 26. 26 Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer mulai Tahun 2023 Rencana Kegiatan Pusat dan Dukungan bagi Kegiatan Daerah APBN Pusat Dit. Takelmas: 1. Penyusunan NSPK program integrasi layanan primer 2. Pertemuan koordinasi kegiatan program inisiatif integrasi layanan primer 3. Orientasi Fasilitator Integrasi Layanan Primer Tingkat Pusat (3 Regional) 4. Monitoring Pasca Orientasi Integrasi Layanan Primer 5. Monev Pendampingan pelaksanaan ILP 6. Pertemuan Evaluasi ILP APBN Dekonsentrasi Provinsi: 1. Orientasi Manajemen Integrasi Layanan Primer Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader 2. Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer DAK Fisik dan Non Fisik (BOK) Kabupaten: 1. Pembangunan Sarpras dan Alkes Posyandu Prima 721 Bangunan dan 4706 set alat Posprim/Pustu di 7 Provinsi Lokus Stunting 2. Pertemuan koordinasi bagi Pokjanal Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer di 508 kab/kota  DIT. PROMKES 3. Bimtek penguatan Posyandu di 508 kab/kota  DIT PROMKES 4. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima 5. Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dit Promkes) Puskesmas: 1. Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK
  • 27. 27 Daftar isi  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Hasil Ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer  Rencana Kegiatan Tahun 2023  Harapan  Latar Belakang
  • 28. 28 Berbagai faktor yang ada di layanan primer dan CHAs1 (Kader) bisa dikaitkan langsung dengan peningkatan indikator kesehatan di Brasil 12 26 Tingkat kejadian TB per 100.000 orang-tahun 0.4 0.6 Tingkat kematian TB per 100.000 orang-tahun 85% 83% Tingkat kesembuhan TB (laju sembuh/kasus baru) Indikator Dengan FHP Tanpa FHP 87% 47% Ibu yang menerima perawatan prenatal 85% 67% Anak yang diberi vaksin DTP, BCG, dan Campak 55% 39% Berat badan anak ditandai pada grafik pertumbuhan 73% 61% Pengetahuan tentang cara mempersiapkan ORS2 Indikator Dengan CHA Tanpa CHA Indikator input Jumlah aktivitas kesehatan yang lebih tinggi dilihat di daerah yang memiliki CHAs versus di daerah tanpa CHAs Indikator hasil Paparan terhadap program layanan primer (FHP3) bisa dikaitkan dengan insiden dan tingkat kematian TB yang lebih rendah, serta tingkat kesembuhan TB yang lebih tinggi Faktor keberhasilan  Diberikan insentif keuangan (ekivalen $300 per bulan)  Dipilih dari anggota komunitas setempat karena sudah punya modal sosial yang kuat  Diberi tugas di luar lingkup CHW biasa (misal: untuk juga melihat determinan social, kemiskinan)  Dilatih dan ditingkatkan kemampuannya secara berkala  Bagian inti dari "Tim Kesehatan Keluarga" yang juga terdiri dari dokter, perawat 1. Community Health Agent (“Agen Kesehatan Masyarakat”) | 2. Garam Rehidrasi Oral | 3. Family Health Program Sumber: Lancet, Commonwealth Fund, Brazil MOH, Exemplar
  • 29. 29 Best Practise Brazil Insentif Kader : Insentif penuh waktu sekitar 1.5 juta – 3.5 juta per/ bulan Kegiatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative. Kader bertanggung jawab terhadap 150 keluarga (rata-rata 75 – 200 rumah tangga Mendorong perbaikan indikator kesehatan nasional selama 30 tahun, dan kebanyakan kemajuan ini dipengaruhi kekuatan pelayanan kesehatan primer dan berperan pada penurnan kematian, bayi dan balita, serta stunting
  • 30. Investasi : Insentif kader 250.000/ bulan Asumsi 1.5 juta kader x 250.000 = 375.000.000.00 / bulan Per tahun : 4.5 T Kegiatan yang dilakukan : 1. Pelaksanaan Posyandu per bulan 2. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan yang bermasalah 3. Melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 4. Melakukan evaluasi terhadap masalah kesehatan di desa nya Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2021 : 81 Triliun, dengan 8 penyakit katastropik (16%) yaitu : • Penyakit jantung Rp 7,6 T • kanker Rp 3,1 T • Stroke Rp 1,9 T , • Gagal ginjal Rp 1,6 T, • Thalasemia Rp 545 miliar, • Hemofilia 531 miliar, • Leukimia Rp 322 miliar, Sirosis hati Rp 211 miliar Pemberian insentif bagi kader akan mendorong efektifitas penganggaran kesehatan
  • 31. 31 Dinkes Provinsi diharapkan aktif dalam pengawalan implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sosialisasi dan advokasi Perencanaan kegiatan dan anggaran 2023 Fasilitasi dan pendampingan kepada kab/kota Mapping fasilitas primer Sosialisasi dan advokasi ke Dinkes Kab/Kota dan lintas sektor (Kepala Daerah, DPMD, Pokjanal Posyandu,dll) Merencanakan kegiatan dan anggaran tahun 2023 untuk implementasi ILP tingkat provinsi bersumber APBD dan APBN Fasilitasi dan pendampingan dalam: 1.proses perencanaan DAK 2023 dan realisasinya 2.Orientasi Kab/kota 3.Monev kab/kota Pemetaan layanan kesehatan dan potensi sumber daya untuk penerapan ILP Menyusun Roadmap penerapan ILP  Kabupaten/kota yang siap menerapkan ILP tahun 2023-2024
  • 32. 32 Dinkes Kabupaten/Kota mengimplementasikan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sosialisasi dan advokasi Perencanaan kegiatan dan anggaran 2023 Fasilitasi dan pendampingan Puskesmas Mapping fasilitas primer Sosialisasi dan advokasi lintas sektor (Kepala Daerah, DPMD, Pokjanal Posyandu,dll) dan Puskesmas Merencanakan kegiatan dan anggaran tahun 2023 untuk implementasi ILP tingkat kabupaten/kota Fasilitasi dan pendampingan dalam: 1.proses perencanaan DAK 2023 dan realisasinya 2.Orientasi bagi Puskemas dan kader 3.Monev kesiapan Puskesmas Pemetaan layanan kesehatan dan potensi sumber daya sampai tingkat dusun Menyusun Roadmap penerapan ILP  Puskesmas dan desa yang menerapkan ILP tahun 2023-2024
  • 33.
  • 34. Penguatan Sistem Layanan Kesehatan di FKTP  sangat krusial Aliran Dana ke Daerah mempunyai nilai nominal yang relatif besar dan terus meningkat, tetapi belum diatur penggunaan nya. Seringkali belum didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat. Besaran dana Transfer ke Daerah (TKD) terus bertambah, tetapi capaian indikator Kesehatan belum optimal Indikator Kesehatan belum membaik
  • 35. DAK FISIK  untuk Sarana Prasarana berdasarkan Prioritas, yang membutuhkan yang diberikan 2022 Terjadi perubahan alokasi DAK Fisik terutama untuk sarana prasarana di FKTP, bergeser dari Rumah Sakit Menu: Sarana Prasarana, Ambulance, KIA, Obat, PMT Total Alokasi Rp 13 Triliun 2023 Ada pagu alokasi per kabupaten/kota untuk DAK Fisik di bidang Kesehatan, kemudian dilakukan cek&recek kesesuaian kebutuhan (Desk) Menu: KIA, Obat, PMT pindah ke DAK non- fisik Ada menu tambahan: Posyandu Prima (apakah tersedia tanah untuk bangunan Posyandu Prima) & bangun Puskesmas Menu: USG, apakah ada dokter, listrik dst Total Alokasi Rp 12.7 Triliun
  • 36. DAK NON-FISIK  untuk Operasisonal 2022 Pemerataan biaya Operasional di 10 ribuan Puskesmas Alokasi Anggaran Rp 9 Triliun 2023 Pemerataan biaya operasional ke Puskesmas, tetapi sdh ada penjabaran kegiatan mengacu pada prioritas. Ditetapkan Lokus seperti PMT (target ibu hamil, balita KEK) dan Obat (254 kab.) Arah Kebijakan  alokasi anggaran yang inklusi dan berkelanjutan dengan fokus pada 2 menu utama (prioritas): (1) program AKI AKB fokus dan Gizi; (2) pencegahan pengendalian penyakit Alokasi Anggaran Rp 12.7 Triliun karena ada tambahan pindahan anggaran untuk Obat dan BMHP dari DAK-Fisik Inovasi Anggaran Insentif UKM
  • 37. DAU dan DAU Spesifik  untuk Sarana Prasarana dan Operasisonal 2022 Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD)  UU no.1/2022 DAU  dapat digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan oleh Pemerintah Daerah Kemenetrian terkait diberi kesempatan untuk pengaturan, tetapi baru sekedar pembatasan atas menu2 Perlu di rumuskan kembali pengaturan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja daerah di bidang Kesehatan 2023 DAU spesifik akan mulai di operasionalkan, juknis sedang diselesaikan di Kemenkeu Idealnya DAU spesifik jalan dulu, DAK melengkapi. Tetapi untuk tahun 2023 keliatan nya DAU Spesifik akan di menyusul Program dan kegiatan berdasarkan lokus prioritas, sehingga tidak hanya fisik saja, tetapi mengacu pada capaian RPJMN Provinsi : 1.4% - 8% dari DAU ke Provinsi Kabupaten/Kota: 1.5% - 14% dari DAU ke Kabupaten/Kota Total DAU specific bidang Kesehatan sudah di estimasi sebesar Rp 26 Triliun, tingkat provinsi Rp 2 Triliun dan tingkat kab/kota Rp 24 Triliun

Editor's Notes

  1. Bapak/ibu yang terhormat , Indonesia saat ini menghadapi beban penyakit yang cukup besar yang dapat berbeda pada setiap siklus hidup. Institut Metrik Berdasarkan Global Burden Disease (GBD) 2019, secara umum penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung iskemik, hipertensi dan penyakit menular seperti TB menduduki penyebab kematian ataupun berdampak terhadap kualitas hidup tahunan (years lived with disability) pada usia di atas 15 tahun. Sementara dibawah usia 15 tahun, beban penyakit yang dihadapi seperti permasalahan gizi (kurang energi kronis, anemia), penyakit menular seperti TB, diare, infeksi saluran pernafasan. Pada kondisi khusus seperti ibu hamil, beban penyakit yang dihadapi juga berbeda, perdarahan, hipertensi dalam kehamilan serta komplikasi non obstetri masih menjadi penyebab kematian terbesar. Oleh karena itu, sangat penting sekali bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan serta beban penyakit yang terjadi.  
  2. Jejaring labkesmas Grand design/ road map pembentukan labkesmas
  3. Team
  4. Team
  5. Team
  6. Para Hadirin yang saya banggakan. Kami berterimakasih atas dukungan serta partisipasi aktif dari bapak/ibu dalam pelaksanaan orientasi ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat menjadi suatu bagian dari trasformasi pelayanan kesehatan primer. Terimakasih dr. Endang Sumiwi, MPH Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat