Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Similar to Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
- 1. x GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Berdasarkan Permendagri no 79 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020
- 2. DEFINISI Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas BLU Pasal 1 angka 23 UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 1 PP23/2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU
- 3. DEFINISI BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya BLUD Penjelasan Pasal 346 UU 23/2014 ttg Pemda Pasal 1 angka 58 PP 12/2019 ttg PKD Pada Pasal 1 Angka 1 Permendagri 79/2018
- 4. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN BLUD DAN PEMDA Penguatan Peran Pemda dalam pembinaan BLUD Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan BLUD Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina, dan Pengawas Keuangan BLUD Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan keuangan BLUD Yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 4
- 5. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN BLUD DAN PEMDA Penguatan Peran Pemda dalam pembinaan BLUD Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan BLUD Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina, dan Pengawas Keuangan BLUD Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan keuangan BLUD Yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 5 Pasal 102 Permendagri 79/2018 tentang BLUD Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 6. PELAKSANA KEUANGAN BLUD – DANA NON APBD Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD Bendahara Penerimaan BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD Pejabat Teknis BLUD Pejabat dibawah Pejabat Teknis BLUD dan/atau Staf Akuntan Pengurus Barang Pembantu Ketiganya harus dijabat oleh PNS, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD PEJABAT PENGELOLA BLUD = Disesuaikan dgn nomenklatur yg berlaku ✓ Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah ✓ Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah ✓ Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin ▪ Pemimpin bertindak selaku KPA/KPB ▪ Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/KPB
- 7. TUGAS PEJABAT PENGELOLA ▪ Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD ▪ Merumuskan kebijakan teknis BLUD ▪ Menyusun Renstra ▪ Menyiapkan RBA ▪ Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada KDH ▪ Menetapkan pejabat lain sesuai kebutuhan ▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan pejabat keuangan dan pejabat teknis, ▪ Mengendalikan tugas pengawasan internal ▪ Mempertanggjwbkan kinerja operasional serta keuangan kepada KDH ▪ Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan KDH PEMIMPIN PEJABAT KEUANGAN ▪ Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan ▪ Mengkoordinasikan penyusunan RBA ▪ Menyiapkan DPA ▪ Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja ▪ Melakukan Pengelolaan kas ▪ Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi ▪ Menyusun kebijakan pengelolaan BMD dibawah penguasaannya ▪ Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan ▪ Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ▪ Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh KDH dan/atau Pemimpin sesuai kewenangannya PEJABAT TEKNIS ▪ Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya ▪ Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA ▪ Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya ▪ Melaksanakan tugas lain dari KDH dan/atau Pemimpin sesuai kewenangannya BERFUNGSI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB UMUM OPERASIONAL DAN KEUANGAN BERFUNGSI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN BLUD BERFUNGSI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS OPERASI DAN PELAYANAN BIDANGNYA
- 8. Satuan pengawas internal Pembina teknis dan Pembina keuangan D E W A S PPKD Ka. SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan Pembina Teknis Pembina Keuangan Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari:
- 9. Struktur Organisasi BLUD Pasal 29 Permendagri 79/2018 menyatakan bahwa instansi yang bisa menjadi BLUD adalah UPTD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Pengaturan UPTD sendiri diatur oleh PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali dengan PP 72/2019 Untuk operasionalnya diatur oleh Permendagri 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah BAB I tentang Pengelola Keuangan Daerah Lampiran PMDN 77/2020 F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. … 3. … 4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- 10. 3 jenis UPTD UPTD Kesehatan (RSD dan PKM) UPTD berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal UPTD lainnya/ Umum Struktur Organisasi BLUD
- 11. PELAKSANA KEUANGAN BLUD – DANA NON APBD UPTD Umum Provinsi Pemimpin BLUD: kepala UPTD Pejabat keuangan: kepala sub subbagian tata usaha: Pejabat teknis kepala seksi di Provinsi kelas A pelaksana dan kelompok jabatan fungsional di Provinsi kelas B UPTD Umum Kabupaten/Kota Pemimpin BLUD: kepala UPTD Pejabat keuangan: kepala sub subbagian tata usaha di kabupaten/kota kelas A salah satu pelaksana di kabupaten/kota kelas B Pejabat teknis: kelompok jabatan fungsional baik di kabupaten/kota kelas A maupun di kabupaten/kota kelas B
- 12. PELAKSANA KEUANGAN BLUD – DANA NON APBD BERDASARKAN REGULASI KHUSUS RSUD Prov/Kab/Kota Kelas A dan B • Pemimpin BLUD: Direktur • Pejabat keuangan: wakil direktur fungsi administrasi umum • Pejabat teknis: para wakil direktur RSUD Prov/Kab/Kota Kelas C • Pemimpin BLUD: Direktur • Pejabat keuangan: kepala Bagian • Pejabat teknis: para Kepala Bidang RSUD Prov/Kab/Kota Kelas D • Pemimpin BLUD: Direktur • Pejabat keuangan: kepala subbagian tata usaha • Pejabat teknis: para kepala seksi RSKD Prov/Kab/Kota Kelas A • Pemimpin BLUD: Direktur • Pejabat keuangan: wakil direktur fungsi administrasi umum • Pejabat teknis: para wakil direktur RSKD Prov/Kab/Kota Kelas B • Pemimpin BLUD: Direktur • Pejabat keuangan: kepala Bagian • Pejabat teknis: para Kepala Bidang Pusat Kesehatan Masyarakat • Pemimpin BLUD : Kepala Puskesmas, • Pejabat keuangan : Kepala Tata Usaha • Pejabat teknis: para penanggungjawab. Satuan Pendidikan SMA/SMK • Pemimpin BLUD : Kepala Sekolah, • Pejabat keuangan : Kepala Tata Usaha, • Pejabat teknis: para Wakil Kepala Sekolah
- 13. Tahapan Renstra BLUD dalam tahapan Renstra PD SKPD BLUD Bab I Pendahuluan •Latar Belakang •Pengertian Rencana Strategis •Tujuan Penyusunan Rencana Strategis •Dasar Hukum Rencana Strategis •Perubahan Rencana Strategis •Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan •Gambaran Umum BLUD •Gambaran Organisasi BLUD •Kinerja Pelayanan BLUD Bab III Permasalahan dan Isu Stategis •Identifikasi Permasalahan •Isu Strategis •Rencana Pengembangan Layanan Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan Bab V Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan •Rencana Program dan Kegiatan Bab VI Penutup Outline Renstra BLUD 1
- 14. STRUKTUR PERENCANAAN ANGGARAN BLUD Berdasarkan Pasal 50 s.d 57 Permendagri 79/2018 terdapat 3 (tiga) bagian pos akun besar : Pendapatan BLUD Belanja BLUD Pembiayaan BLUD
- 15. STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PENDAPATAN BLUD Pendapatan BLUD Jasa layanan Hibah Hasil kerjasama dengan pihak lain APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Penganggaran Pendapatan BLUD pada RKA SKPD dianggarkan pada: KELOMPOK: PAD JENIS: LAIN-LAIN PAD YANG SAH OBYEK: PENDAPATAN BLUD RINCIAN OBYEK: PENDAPATAN BLUD SUB RINCIAN OBYEK: PENDAPATAN BLUD ....... (diisi nama BLUD) BUKAN RETRIBUSI DAERAH Menjadi anggaran defisit pada RKA SKPD yang dicatat sbg RK PPKD baik secara UP/GU/TU/LS 15
- 16. Menu/Rincian/Komponen Aktivitas BLUD Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Penganggaran Belanja BLUD pada RKA SKPD dianggarkan pada: Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya TIDAK SAMPAI OBYEK, RINCIAN OBYEK DAN SUB RINCIAN OBYEK RINCIAN ADA DALAM RBA 16 SAMPAI OBYEK, RINCIAN OBYEK DAN SUB RINCIAN OBYEK = BERBEDA DENGAN KEPMENDAGRI 050/5889 TAHUN 2021 Struktur Anggaran BLUD – Belanja BLUD
- 17. STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PEMBIAYAAN BLUD Pembiayaan BLUD Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Divestasi Penerimaan utang/pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran pokok utang/pinjaman 17 SiLPA TA sebelumnya adalah rencana penggunaan saldo kas BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD baik yang ada di Bank maupun yang tunai. Berdasarkan pasal 95 PMDN 79/2018, SiLPA TA sebelumnya harus dianggarkan di RBA dapat berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal TA yang berkenaan. rencana penarikan dana karena BLUD menarik inv jk pendek, seperti deposito jk pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan inv jk pendek, seperti deposito jk pendek 3-12 bulan dan inv non permanen dana bergulir, baik yang berasal dari SiLPA kas BLUD/dana kelolaan
- 18. PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Perkiraan harga Besaran persentase ambang batas Perkiraan maju atau forward estimate Standar Pelayanan Minimal 18 Komponen Dokumen RBA Anggaran Berbasis Kinerja, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Standar Satuan Harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan KDH Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya. Pasal 58 s.d Pasal 64 Permendagri 79/2018 , menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya. RBA disusun berdasarkan :
- 19. FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD
- 20. FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD
- 21. FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD
- 22. FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN BLUD
- 23. FORMAT RBA BELANJA PER KEGIATAN
- 24. FORMAT RINGKASAN RBA (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN)
- 25. FORMAT RINCIAN RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- 26. Pengeluaran BLUD yang bersumber dari: jasa layanan; hibah tidak terikat; hasil kerjasama dengan pihak lain; lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengeluaran BLUD ini merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA/DBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA/DBA dan DPA. Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dan DPA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget). AMBANG BATAS Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: Dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas; Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan; Ditetapkan dalam RBA/DBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas); Merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non APBD) diprediksi melebihi yang telah ditetapkan dalam RBA/DBA dan DPA. 1 2 3 4 5 6
- 27. CONTOH PERHITUNGAN AMBANG BATAS DAPAT DIJELASKAN PADA TABEL DIBAWAH INI: NO Tahun ANGGARAN REALISASI/ PROGNOSA SELISIH Rp. % 1 2 3 4 5=(4-3) 6=(5/3X100) 1 (20XX-2) 5.000 7.000 2.000 40 2 (20XX-1) 9.000 11.000 3.000 33,33 3 (20XX) 11.000 15.000 4.000 36,36 JUMLAH 109,69 Berdasarkan tabel diatas, terdapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20XX+1) = (109,69 : 3) = 36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1). Untuk itu, apabila rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas 36,56% X Rp13.000.000.000,- = Rp.4.752.800.000,- Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp.4.752.800.000,-) = Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.
- 28. ALUR PENYUSUNAN RBA DAN RKA DARI UPTD SAMPAI KE PEMDA PEMDA diwakili PPKD SKPD B UNIT SKPD B yg bertugas sbg Konsolidator RKA Konsolidasi RBA UPT A RBA UPT B RBA UPT C RBA UPT D SKPD A RKA RBA UPT Unit Organisasi Bersifat Khusus/UPT RBA RKA
- 29. PROSES PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) UPTD/ BLUD RBA RKA- SKPD RBA SKPD PPKD TAPD PENELAAHAN HASIL TELAAH DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN ALOKASI APBD UNTUK BLUD DITUANGKAN DALAM RANPERDA APBD UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA APBD INTEGRASI/KONSOLIDASI
- 30. PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN 1 Pergeseran Anggaran Belanja BLUD => tidak melebihi pagu jenis belanja di DPA 2 Pelaksanaan Ambang Batas => dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA, jika sebelum perubahan akan ditampung di perubahan APBD, jika sesudah perubahan akan dilaporkan pada LRA 3 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya BLUD (untuk penggunaan SiLPA TA sblmnya yang belum dianggarkan) => dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA, jika sebelum perubahan akan ditampung di perubahan APBD, jika sesudah perubahan akan dilaporkan pada LRA 4 Penyesuaian SiLPA Tahun Sebelumnya BLUD (untuk SiLPA TA sblmnya yang sudah dianggarkan) => dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA, jika sebelum perubahan akan ditampung di perubahan APBD, jika sesudah perubahan akan dilaporkan pada LRA Perubahan RBA dapat dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut:
- 31. DBA ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD. Dokumen Bisnis dan Anggaran (DBA) adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD. Pelaksanaan anggaran BLUD selanjutnya selain mensyaratkan DPA juga harus dengan melampirkan DBA. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD/dasar penarikan dana untuk kegiatan BLUD baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dana BLUD RBA yang dilampirkan tersebut harus memuat pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. DPA yang sudah disusun dilampiri RBA diserahkan kepada PPKD untuk disahkan. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD Arahan PMDN 79/2018 Arahan Pedoman Keuangan BLUD (SE Dirjen BKD 981/4092 thn 2020)
- 32. PENGELOLAAN REKENING BLUD Rekening kas BLUD dipegang oleh Pejabat Keuangan. Pada mekanisme ini semua penerimaan dan pengeluaran kas BLUD bermuara di Rekening kas BLUD dipegang oleh Pejabat Keuangan ini. Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD dapat memiliki rekening bank tersendiri baik keduanya atau salah satunya. Bendahara Penerimaan BLUD dalam batas waktu yang ditentukan (paling lama 1 hari kecuali keadaan geografis kurang mendukung atau pengecualian lain) menyetor penerimaan yang diterimanya secara tunai ke rekening kas BLUD.
- 33. PROSES PELAKSANAAN PENDAPATAN BLUD Jasa layanan 1 Hibah 2 Hasil Kerjasama dengan pihak lain 3 APBD = ditatausahakan terpisah 4 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 5 Penatausahaan pendapatan BLUD meliputi komponen-komponen pendapatan BLUD yang bersumber dari : Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas BLUD Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai 1 1 Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD Dicatat dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Penyetoran
- 37. PROSES PELAKSANAAN BELANJA BLUD Pejabat Keuangan BLUD Menerima S-OPD UP/GU/LS dari Pemimpin BLUD dan menerbitkan Surat Pencairan Dana (S-PD UP/GU/LS) Pemimpin BLUD Mengesahkan S-OPD UP/GU/LS dan menyerahkan kepada Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD Melakukan verifikasi S-PPD UP/GU/LS dan menyiapkan Surat Otorisasi Pencairan Dana (S-OPD UP/GU/LS) untuk disahkan Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD Mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (S-PPD UP/GU/LS) kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD • Melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban Belanja APBD berdasakan mekanisme keuangan APBD
- 43. PENATAUSAHAAN BELANJA BLUD Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh bendahara pengeluaran BLUD menggunakan: 1. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD 2. Buku Pembantu BKU Pengeluaran BLUD sesuai dengan kebutuhan seperti : • Buku Pembantu Kas Tunai; • Buku Pembantu Simpanan/Bank; • Buku Pembantu Setara Kas; • Buku Pembantu Panjar; • Buku Pembantu Pajak; • Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. • Pembukuan Belanja dari dana APBD yang sudah dilakukan bendahara pengeluaran pembantu SKPD juga dapat dilakukan bendahara pengeluaran BLUD menggunakan: 1. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran APBD 2. Buku Pembantu BKU Pengeluaran APBD sesuai dengan kebutuhan seperti : • Buku Pembantu Kas Tunai; • Buku Pembantu Simpanan/Bank; • Buku Pembantu Panjar; • Buku Pembantu Pajak; • Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
- 47. PENATAUSAHAAN DI PEJABAT KEUANGAN BLUD • Tidak ada yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD karena hanya menunggu dana yang masuk ke rekening kas BLUD. Penerimaan pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan BLUD • berperan dalam verifikasi S-PPD dari Bendahara Pengeluaran BLUD kemudian menyiapkan S-OPD Pengeluaran Belanja BLUD (UP/GU/LS) • Pejabat Keuangan BLUD mengajukan S-PPD Pejabat Keuangan (S-PPD PK) dan draft S-OPD Pengeluaran Pembiayaan BLUD • Pejabat Keuangan harus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah idle cash. • menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada Pemimpin BLUD mencakup jumlah dana dan pilihan deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan. • Apabila Pemimpin BLUD menyetujui, dikeluarkan Surat Keputusan Pemimpin BLUD tentang aset setara kas yang dipilih. • Berdasarkan SK Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan Pejabat Keuangan yang memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset setara kas yang dipilih. Pengeluaran Setara Kas (aset setara kas seperti deposito dibawah tiga bulan)
- 50. PENATAUSAHAAN DI PEJABAT KEUANGAN BLUD Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD dilakukan dalam rangka pembukuan untuk mengendalikan rekening kas BLUD yang dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD. Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD meliputi pencatatan atas : 1.Penerimaan pendapatan BLUD (diluar pendapatan APBD) yang diterima dari: a.Bendahara Penerimaan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD b.Pembayar Pendapatan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening Pembayar Pendapatan BLUD 2.Penerimaan Pembiayaan BLUD 3.Pengeluaran Belanja BLUD baik untuk mekanisme UP/GU maupun LS 4.Pengeluaran Pembiayaan BLUD
- 52. PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD Bendahara pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas : • pertanggungjawaban penggunaan UP/GU • pertanggungjawaban bulanan Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban dituangkan dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan BLUD yang memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara Penerimaan BLUD LPJ tersebut dilampiri dengan : •BKU Penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; •Register STS; dan •Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- 56. PELAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD Menyusun Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Melampirkan SPTJ disampaikan ke Kepala SKPD Berdasarkan Laporan dan SPTJ, Kepala SKPD menerbitkan SP3BP untuk disampaikan ke PPKD Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP SECARA BERKALA kepada PPKD
- 61. PELAPORAN KEUANGAN BLUD 7 (tujuh) laporan keuangan BLUD yang diminta PSAP 13 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pada dasarnya konsep akuntansi BLUD sama dengan Pemda, hanya tidak perlu akun resiprokal (RK SKPD & RK PPKD) Basis Kas pengakuan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual yaitu LO, Neraca dan LPE Hanya saja terdapat pengaturan secara khusus mengacu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum RUANG LINGKUP • Secara umum, Standar Akuntansi BLU mengacu pada seluruh PSAP, kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini. (Par 4 PSAP13) • BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. (Par 5 PSAP13) Pasal 99 ayat (7) Permendagri 79/2018 Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan = BPK RI
- 63. FORMAT LO BLUD 6
- 67. FORMAT LAPORAN ARUS KAS BLUD 6
- 68. Pengumpulan informasi-informasi penting mengenai nilai-nilai yang terdapat pada LRA, NERACA, LO, & LPE. Penyusunan rincian untuk angka-angka yang perlu dibuat rincian dan penjelasan. Mengkompilasi semua informasi beserta rincian kedalam format CaLK yang telah ditetapkan dalam SAPD PENYUSUNAN CALK BLUD 6
- 69. ALUR UTAMA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA BLUD NON APBD Pelaporan Akuntansi (meliputi Dana APBD dan BLUD) – Siklus Akuntansi Pelaporan BLUD (meliputi Dana BLUD) SPTJ Lap Pdptn, Belanja, Pembiayaan BLUD SP3BP SP2BP Penatausahaan (meliputi Dana APBD dan BLUD) – BKU, BP, LPJ, SPJ TBP, STS dan NK S-PPD, S-OPD, S-PD SK Pemimpin BLUD SP Pejabat Keuangan Anggaran Kas Anggaran Kas dana APBD Anggaran Kas dana BLUD RKA, DPA serta DBA RKA, DPA, DBA dari dana APBD RKA, DPA dan DBA dari dana BLUD DBA dan Anggaran Kas dana BLUD RBA (meliputi Dana APBD dan BLUD) Renstra BLUD Pelaporan Akuntansi SKPD – Siklus Akuntansi Penatausahaan – BKU, BP, LPJ, SPJ TBP, STS dan NK SPP, SPM, SP2D Anggaran Kas SKPD DPA SKPD RKA SKPD Renja SKPD Renstra SKPD ALUR UTAMA PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD 69 Top Up dan Bottom UP Lapkeu dana BLUD support data
- 70. Perkada yang harus dibuat sesuai amanat PMDN 79/2018 • Pasal 4 • tentang Pejabat Pengelolaan dan Pegawai Profesional Lainnya • Pasal 22 Ayat (1) • tentang Pembinaan dan Pengawasan BLUD • Pasal 24 Ayat (1) • tentang Remunerasi • Pasal 38 Ayat (2) • tentang Pola Tata Kelola • Pasal 41 Ayat (2) • tentang Rencana Strategi • Pasal 43 Ayat (2) • tentang Standar Pelayanan Minimal • Pasal 64 Ayat (3) • tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 73 • tentang Pelaksanaan Anggaran = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 77 Ayat (1) • tentang Pengadaan Barang dan Jasa • Pasal 83 Ayat (6) • tentang Tarif Layanan • Pasal 85 Ayat (2) • tentang Tata Cara Penghapusan Piutang = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 87 Ayat (5) • tentang Tata Cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 91 Ayat (6) • tentang Tata Cara Kerja Sama • Pasal 94 • tentang Pengelolaan Investasi = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 96 • tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran = Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD • Pasal 99 Ayat (5) • tentang Kebijakan Akuntansi
- 71. Tambahan Usulan Peraturan Kepala Daerah • Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Permendagri 79/2018 • tentang Penilaian Kinerja BLUD • Pasal 18 Ayat (4) Permendagri 79/2018 • tentang Laporan Dewan Pengawas • Pasal 14 Permendagri 79/2018 • tentang Satuan Pengawasan Internal • Pasal 21A & 44 Ayat (2) PP 72/2019 • tentang Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Kepegawaian