Tugas Kewarganegaraan

1. Negara dan Konstitusi
 Pentingnya konstitusi bagi negara;
UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Indonesia;
 Perilaku konstitusional.

2. Tujuan
 Konsep kunci dalam pembelajaran ini adalah pentingnya
konstitusi bagi negara Indonesia dan perilaku yang
konstitusionalis.
 Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan model
resume kelompok dari materi yang ada , dilanjutkan
dengan presentasi dan tanya jawab dengan kelompok lain.
 Pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan dengan
pelacakan kasus dari media, contoh perilaku pejabat
negara yang konstitusional dan yang tidak konstitusional,
memberi tanggapan dan memposisikan diri Memberi
konfirmasi tentang pentingnya perilaku konstitusional
dalam hidup bernegara.

3. Definisi Hak dan kewajiban
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, menyebutkan:
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan
setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.”

4. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA MENURUT UUD 1945
Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan
YangMaha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti
pengingkaran pada martabatmanusia.
Oleh karena itu, semua orang termasuk negara,
pemerintah danorganisasi wajib kiranya mengakui
hak asasi manusia.
Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

5. Hak warga negara Indonesia tercantum
dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Hak membela negara;
3. Hak berpendapat;
4. Hak kemerdekaan memeluk agama;
5. Hak mendapatkan pengajaran;
6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan
nasional Indonesia;
7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial;
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Hak negara untuk
ditaati hukum dan pemerintah
9. Hak negara untuk dibela
10. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk
kepentingan rakyat

6. kewajiban warga negara Indonesia tercantum
dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945
1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2. Kewajiban membela negara
3. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
4. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum
yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga
negara
6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan
nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

7. Hak warga dlm bernegara
• Pasal. 30 : Berhak ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan
• Pasal. 31 : Berhak memperoleh pendidikan
• Pasal. 32 : Berhak mengembangkan
kebudayaan nasional
• Pasal. 33 : Berhak untuk mengembangkan
usaha-usaha bidang ekonomi
• Pasal. 34 : Berhak memperoleh jaminan
pemerliharaan dari pemerintah bagi fakir
miskin dan anak-anak terlantar.

8. Kewajiban Dasar WNI menurut UUD 1945
• Pembukaan UUD Alenia-1 : Menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan
• Pembukaan UUD Alenia-2 : Menghargai nilai-nilai persatuan,
kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
• Pembukaan Alenia-4 : Menjunjung tinggi dan setia kepada
konstitusi negara dan dasar negara
• Pasal. 23 (2) : Setia membayar pajak untuk negara
• Pasal. 27 (1) : Menjunjung tinggi hukum dan pemrintahan dengan
tidak ada kecualinya
• Pasal. 30 (1) : Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara
• Pasal. 35 : Menghormati bendera Sang Merah Putih
• Pasal. 36 : Menghormati bahasa negara Bahasa Indonesia
• Pasal. 36A : Menjunjung tinggi Lambang Negara Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
• Pasal. 36B : Menghormati Lagu Kebangsan Indonesia Raya

9. Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU
No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan )
• Setiap orang yang berdasarkan peraturan
perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian
pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-
undang ini berlaku sudah menjadi WNI.
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah
dan ibu WNI .
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah
WNI dan ibu WNA.
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu
WNI dan ayah WNA.

10. Lanjutan…
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak
memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut.
• Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu
WNI, dan jika ayahnya WNA maka harus disertai
pengakuan dari ayahnya.
• Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan ayahnya WNI.
• Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir
tidak jelass status kewarganegaraan ayah ibunya.

11. Syarat bagi Warga negara lain
• Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah
Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yang menetap di
wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia
sebagai Tanah Air-nya, dan bersikap setia kepada
NKRI
Dasar Hukum
Di Negara Indonesaia di atur dalam:
• UUD 1945 pasal 26
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
dan Peraturan Pelaksananya

12. Cara Memperoleh Kewarganegaraan
1. Asas Kelahiran
•Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu;
Penentuan status kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan.
Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia
menjadi warga negara A, walaupun orang
tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut
oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll

13. 1. Asas Kelahiran
• Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian
Darah) yaitu; Penentuan status
kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan dari negara mana seseorang
berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A,
tetapi orang tuanya warga negara B, maka
orang tersebut menjadi warga negara B.

14. 2. Naturalisasi
Biasa Syarat-syarat :
•Telah berusia 21 Tahun
•Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn
berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
•Apabila ia seorang laki-laki yg sudah kawin, ia perlu mendapat
persetujuan istrinya;
•Dapat berbahasa Indonesia;
•Sehat jasmani & rokhani;
•Bersedia membayar kepada kas negara bergantung kepada
penghasilan setiap bulan;
•Mempunyai mata pencaharian tetap;
•Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh
kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI.

15. Permasalahan dalam Pewarganegaraan
a. Apatride
adalah Seseorang yang tidak memiliki status
kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A
(Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb
bukan warga negara A maupun warga negara B
b. Bipatride
adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan
rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius
Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia
keturunan negara C, maka dianggap warga negara C,
tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga
negara, karena ia lahir di negara D

16. Permasalahan dalam Pewarganegaraan
c. Multipatride
Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan
Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga menerima
pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia
telah dewasa, dimana saat menerima
kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status
bipatride-nya.
Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan
upaya:
Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan
status hukum kewarganegaran seseorang
Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang
pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara

17. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
( Berdasarkan Penjelasan UU No. 62 Tahun 1958 )
• Karena kelahiran
• Pengangkatan
• Dikabulkannya Permohonan
• Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi)
• Akibat Perkawinan
• Turut Ayah atau Ibu
• Pernyataan

18. Unsur-unsur Negara
a. Rakyat;
b. Wilayah dengan Batas-batas Tertentu;
c. Pemerintah yang Berdaulat.

19. 3. Sifat-sifat Negara
a. Sifat Memaksa;
b. Sifat Monopoli;
c. Sifat Mencakup Semua;

20. 4. Tujuan dan Fungsi Negara
Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV
Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; memajukan
kesejahteraan umum; mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

21. B. Konstitusi
1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar;
2. Unsur-unsur yang Terdapat dalam
Konstitusi;
3. Perubahan Konstitusi.

22. Hubungan negara dan warga negara
1. Pluralis
• Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu
bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan
dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi
memberi arah pada kebijakan yang diambil negara.
• Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan
Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu
mendahului negara. Mayarakat yang menciptakan
negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara
normatif negara harus tunduk kepada masyarakat
(Wibowo, 2000: 11-12).

23. Lanjutan…
2. Marxis
 Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah
serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk
menjalankan kekuasaannya.
 Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan
teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasan
pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara.
 Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang
memperkenalkan istilah ‘hegemoni’ untuk menjelaskan
bagaimana negara enjalankan penindasan tetapi tanpa
menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat
melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).

24. Lanjutan…
3. Sintesis
 Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut
adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh
Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua
teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan
agensi untuk Pluralis.
 Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci
tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan
agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality)
yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan
berlangsung terus menerus.

25. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA
NEGARA DI NEGARA PANCASILA
Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar
baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya.
Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu
malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman
Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal
pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain
memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk
mensosialisasikan Pancasila.

26. Implementasi
Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa,
berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam
secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan
ketakwaan.
b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban
asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai
moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan
kehidupan politik nasional.
c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga,
hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak
kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan
hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau
diabaikan oleh siapapun.

27. Lanjutan…
d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila
dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan
manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan,
sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati
dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu
kewajiban.
f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak
asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap
orang/warga negara.
g. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota
Perserikatan Bangsabangsa mempuyai tanggung jawab
dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.