Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
i g n suryanegara
fakultas ekonomi
universitas tabanan

2. HAK ASASI MANUSIA
 Pengertian Hak Asasi Manusia
 Hak-hak yang melekat pada diri
manusia dan tanpa hak-hak itu
manusia tidak dapat hidup layak hidup
sebagai manusia (Tilaar 2001).

3.  Dalam UU no. 39/1999 tentang hak
asasi manusia didefinisikan sebagai
seperangkat hak yang melekat pada
hakekat keberadaan manusia sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

4. KEWARGANEGARAAN
 ADALAH MATA KULIAH YANG MEMBAHAS TENTANG
BAGAIMANA SIKAP SEORANG WARGA NEGARA SEHINGGA
DAPAT MENJADI SEORANG INDIVIDU YANG MAMPU
BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENGHENTIKAN BUDAYA
KEKERASAN, MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM
MASYARAKAT SECARA DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI
PANCASILA DAN NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL, MEMILIKI
WAWASAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA
NASIONALISME YANG TINGGI, MEMILIKI KOMITMEN YANG
KUAT TERHADAP NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA,
DEMOKRASI, MEMILIKI PEMAHAMAN INTERNASIONAL
BESERTA TANTANGANNYA DAN MEMPUNYAI PEMAHAMAN
TENTANG CIVIL SOCIETY.

5. PEMAHAMAN TENTANG
CIVIL SOCIETY
 MATERI PERKULIAHAN
1. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN (LATAR
BELAKANG PERLUNYA NEGARA, PENGERTIAN DAN
DEFINISI NEGARA, UNSUR-UNSUR NEGARA,
KLASIFIKASI NEGARA, SIFAT ORGANISASI
NEGARA, FUNGSI NEGARA, ELEMEN KEKUATAN
NEGARA, HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA
NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA),

6. 2. PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
(SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA,
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA,
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT),

7. 3. IDENTITAS NASIONAL (PENGERTIAN
IDENTITAS NASIONAL, PARAMETER
IDENTITAS NASIONAL, UNSUR-
UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS
NASIONAL),

8. 4. DEMOKRASI; ANTARA TEORI DAN
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (ARTI,
MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI, NILAI-
NILAI DEMOKRASI, PRINSIP DAN
PARAMETER DEMOKRASI, JENIS-JENIS
DEMOKRASI, PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA, MENGEMBANGKAN SIKAP
DEMOKRASI,

9. 5. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
(PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA, ASAS
KEWARGANEGARAAN, MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN, SYARAT DAN
TATACARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA, HAK
DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, HAK
DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH,
KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG
BERTANGGUNGJAWAB,

10. 6. KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
(PENGERTIAN DAN DEFINISI KONSTITUSI,
HAKEKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI/UUD,
DINAMIKA PELAKSANAAN
KONSTITUSI/UUD 1945, INSTITUSI DAN
MEKANISME PEMBUATAN KONSTITUSI/UUD
1945, UU, PERPU, PP DAN PERDA,
PENGERTIAN RULE OF LAW, DINAMIKA
PELAKSANAAN RULE OF LAW),

11. 7. HAK ASASI MANUSIA (PENGERTIAN HAK
ASASI MANUSIA, TUJUAN HAK ASASI
MANUSIA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
HAM, HAM PADA TATANAN GLOBAL DAN DI
INDONESIA, HAM DI INDONESIA;
PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA,
LEMBAGA PENEGAK HAM,
MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN HAM),

12. 8. GEOPOLITIK (PENGERTIAN GEOPOLITIK,
LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA,
KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN,
KEDUDUKAN/STATUS WAWASAN
NUSANTARA, BENTUK WAWASAN
NUSANTARA, WADAH WAWASAN
NUSANTARA, ISI WAWASAN NUSANTARA,
TATALAKU WAWASAN NUSANTARA,
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA) ,

13. 9. GEOSTRATEGI
(PENGERTIAN, LATAR BELAKANG,
TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, KONSEPSI
DASAR, KOMPONEN STRATEGI
ASTAGATRA, IMPLEMENTASI
KETAHANAN NASIONAL),

14. 10. OTONOMI DAERAH
(PENGERTIAN, LATAR BELAKANG,
TUJUAN DAN PRINSIP,
PERKEMBANGAN UU OTODA,MODEL
DESENTRALISASI, PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN, OTODA
DAN DEMOKRASI, IMPLEMENTASI
OTODA),

15. 11. MASYARAKAT MADANI
(PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG,
SEJARAH, KARAKTERISTIK DAN CIRI-
CIRI, INSTITUSI PENEGAK
MASYARAKAT MADANI, MASYARAKAT
MADANI DAN INVESTASI DEMOKRASI,
MENJADI MASYARAKAT MADANI
INDONESIA),

16. 12. GOOD GOVERNANCE
(PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, PRINSIP
DAN KONSEPSI, KARAKTERISTIK DASAR,
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA
SEKTOR PUBLIK,PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
DALAM 0RGANISASI KEPEMERINTAHAN AKAN
MEMBANTU PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DI SEKTOR SWASTA, STRUKTUR
ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN
DALAM GOOD GOVERNANCE, GOOD GOVERNANCE
DALAM KERANGKA OTODA),

17. 13. GLOBALISASI
PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG,
TANTANGAN DAN ANCAMAN ,
INDONESIA MENGHADAPI
GLOBALISASI, MEMPERKUAT DAYA
TAHAN DAN DAYA SAING BANGSA.

18. NEGARA DAN SISTEM
PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA.
 PERLUNYA NEGARA UNTUK MELINDUNGI
INDIVIDU, WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG
LEMAH DARI INDIVIDU, ATAU PENGUASA
YANG OTORITER.
 MENURUT AHLI TATANEGARA SOKRATES,
ARISTOTELES DAN PLATO, ADANYA NEGARA
DIMULAI 400 TAHUN SEBELUM MASEHI.
KEBERADAAN NEGARA DI DALAM
MASYARAKAT MENURUT THOMAS VAN AQUINO
DIDORONG OLEH 2 HAL YAITU MANUSIA
SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL (ANIMAL SOCIAL)
DAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK
(ANIMAL POLITICUM).

19. MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL
MEMPUNYAI SIFAT TIDAK BISA HIDUP
SENDIRI DAN JUGA SEBAGAI MAHLUK POLITIK
MEMILIKI NALURI UNTUK BERKUASA.
OLEH KARENA ITU, MENURUT THOMAS
HOBBES, KEBERADAAN NEGARA SANGAT
DIPERLUKAN SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG
BAGI INDIVIDU, KELOMPOK DAN
MASYARAKAT MAUPUN PENGUASA YANG KUAT
(OTORITER), KARENA MENURUTNYA, MANUSIA
DENGAN MANUSIA LAINNYA MEMILIKI SIFAT
SEPERTI SERIGALA (HOMO HOMINI LUPUS).

20. PENGERTIAN DAN
DEFINISI NEGARA
 ORGANISASI YANG MEMILIKI SIFAT MONOPOLI YANG BERFUNGSI
MENGATUR PEMERINTAH, RAKYAT DAN WILAYAH.
 DEFINISI NEGARA MENURUT BEBERAPA AHLI;
1. NEGARA MENURUT JOHN LOCKE (1632 – 1704) DAN ROUSSEAU
(1712 – 1778) ADALAH SUATU BADAN ATAU ORGANISASI HASIL
DARI PERJANJIAN MASYARAKAT,
2. NEGARA MENURUT MAX WEBER ADALAH SUATU MASYARAKAT
YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN
FISIK SECARA SAH DALAM SUATU WILAYAH,
3. NEGARA MENURUT ROGER F. SOLTAU ADALAH ALAT (AGENCY)
ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU
MENGENDALIKAN PERSOALAN-PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA
MASYARAKAT,
4. NEGARA MENURUT MAC IVER ADALAH SUATU NEGARA HARUS
MEMENUHI 3 UNSUR POKOK YAITU PEMERINTAHAN, KOMUNITAS
ATAU RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU.

21. UNSUR-UNSUR NEGARA
 UNSUR NEGARA MELIPUTI
PENDUDUK,
WILAYAH, DAN
PEMERINTAH

22. KLASIFIKASI NEGARA
 KLASIFIKASI NEGARA DITINJAU DARI
JUMLAH ORANG YANG BERKUASA DAN
ORIENTASI KEKUASAAN;
1. MONARKI ADALAH BENTUK
PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH
SATU ORANG (RAJA) UNTUK KEPENTINGAN
SELURUH RAKYAT (BENTUK POSITIP),

23. 2. TIRANI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN
OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SATU ORANG
ATAU PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIP),.
3. ARISTOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG
DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN
KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF)
4. OLIGARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN
OLEH BEBERAPA ORANG, NAMUN UNTUK KEPENTINGAN
BEBERAPA ORANG TSB (BENTUK NEGATIF),
5. DEMOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG
DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN
KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF), SEDANGKAN
MOBOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG
DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN
PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIF)

24. BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SISI
KONSEP DAN TEORI MODEREN ;
1. NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MERDEKA DAN
BERDAULAT DENGAN SATU PEMERINTAH PUSAT YANG
BERKUASA DAN MENGATUR SELURUH DAERAH. DALAM
PELAKSANAANNYA NEGARA KESATUAN TERBAGI DUA YAITU
DENGAN SISTEM SENTRALISASI (SELURUH PERSOALAN
YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA LANGSUNG DIATUR
DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT) DAN SISTEM
DESENTRALISASI (KEPALA DAERAH DIBERIKAN
KESEMPATAN DAN KEKUASAAN UNTUK MENGURUS RUMAH
TANGGANYA SENDIRI ATAU DIKENAL DENGAN OTONAMI
DAERAH ATAU SWATANTRA),
2. NEGARA SERIKAT ADALAH BENTUK NEGARA YANG
MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN
DARI NEGARA SERIKAT.

25. BENTUK NEGARA MENURUT ASAS
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN;
1. MENURUT EKONOMI (NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI,
NEGARA BERKEMBANG, NEGARA SEDANG BERKEMBANG DAN
NEGARA BELUM BERKEMBANG). SELAIN ITU DIKENAL JUGA
NEGARA-NEGARA UTARA-SELATAN (NEGARA UTARA ; NEGARA
MAJU/KAYA, NEGARA SELATAN; NEGARA SEDANG
BERKEMBANG/MISKIN),
2. MENURUT POLITIK ; NEGARA DEMOKRATIS, NEGARA OTORITER,
NEGARA TOTALITER, NEGARA SATU PARTAI, NEGARA MULTI
PARTAI, DAN SEBAGAINYA.
3. MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN; (SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENTIL, PARLEMENTER, JUNTA MILITER DSB), 4. MENURUT
IDEOLOGI BANGSA (NEGARA SOSIALIS, NEGARA LIBERAL, NEGARA
KOMUNIS, NEGARA FASIS, NEGARA AGAMA, DSB)

26. SIFAT ORGANISASI NEGARA
1. SIFAT MEMAKSA (SETIAP NEGARA DAPAT
MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN
KEKUASAANNYA BAIK MELALUI JALUR
HUKUM MAUPUN JALUR KEKUASAAN ATAU
KEKERASAN)
2. SIFAT MONOPOLI (SETIAP NEGARA
MENGUASAI HAL-HAL TERTENTU DEMI
TUJUAN NEGARA TANPA ADA SAINGAN),
3. SIFAT TOTALITAS ( SEMUA HAL TANPA
KECUALI MENCAKUP KEWENANGAN
NEGARA MISALNYA SEMUA ORANG HARUS
MEMBAYAR PAJAK, SEMUA ORANG WAJIB

27. FUNGSI NEGARA
1. FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (NEGARA MELINDUNGI
RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN,
TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN BAIK DARI DALAM
MAUPUN DARI LUAR YANG DAPAT MENGGANGGU PERTAHANAN
DAN KEAMANAN),
2. FUNGSI PENGATURAN DAN KETERTIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN
UU DAN PP SERTA MENJALANKANNYA DEMI TERWUJUDNYA
TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA)
3. FUNGSI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN (NEGARA
MELAKUKAN EKSPLORASI SDA MAUPUN SDM UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD
KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT,
4. FUNGSI KEADILAN MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN (NEGARA
MENCIPTAKAN DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS DAN
TANPA PILIH KASIH MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN YANG TELAH
DIKONTRIBUSIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA, CONTOH
NEGARA MENEGAKKAN SISTEM HUKUM MELALUI LEMBAGA
PERADILAN)

28. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA
NEGARA
 NEGARA WAJIB MELINDUNGI
KEPENTINGAN KESELURUHAN
RAKYAT TANPA KECUALI.

29. ELEMEN KEKUATAN NEGARA
1. SDM; JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN WARGA,
NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI KESEHATAN
MASYARAKAT.
2. TERITORIAL NEGARA; LUAS WILAYAH (DARAT, LAUT, UDARA),
LETAK GEOGRAFIS DAN SITUASI NEGARA TETANGGA.
3. SDA; KANDUNGAN MINERAL, KESUBURAN, KEKAYAAN LAUT,
DAN HUTAN.
4. KAPASITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI; SEKTOR PERTANIAN
MEMPENGARUHI KEKUATAN NEGARA KARENA PERTANIAN
MEMASOK KEBUTUHAN POKOK SEPERTI BERAS, SAYUR, LAUK
PAUK DLL
5. KEKUATAN MILITER DAN MOBILITASNYA ; JUMLAH PERSONIL,
KUALITAS DAN PERALATAN.
6. ELEMEN KEKUATAN YANG TAK BERWUJUD; BERUPA
KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN, EFISIENSI BIROKRASI,
PERSATUAN BANGSA, DUKUNGAN INTERNASIONAL, REPUTASI
BANGSA, NASIONALISME DSB.

30. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.
1. BADAN LEGISLATIF;
BADAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMBUAT UU
ATAU PERDA YANG PENGESAHANNYA DILAKUKAN
BERSAMA DENGAN PRESIDEN ATAU KEPALA
DAERAH. LEMBAGA INI MELIPUTI DPR, DPRD,
YANG MASING-MASING MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA MENURUT TINGKATANNYA. BADAN
LAIN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG
DENGAN DPR ADALAH BPK. BADAN INI MEMILIKI
FUNGSI SEBAGAI AUDITOR (PEMERIKSA)
KEUANGAN NEGARA YANG HASIL
PEMERIKSAANNYA DISAMPAIKAN SECARA RUTIN
SETIAP TIGA BULAN KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN
MASUKAN BAGI DPR UNTUK MENGAWASI
PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA.

31. 2. BADAN EKSEKUTIF;
BADAN YANG BERFUNGSI MENJALANKAN
UU YANG MENDAPAT PERSETUJUAN
SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA DPR DAN
PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, PARA
MENTERI DEPARTEMEN DAN NON
DEPARTEMEN, GUBERNUR BESERTA
MUSPIDA, BUPATI/WALI KOTA BESERTA
MUSPIDA, CAMAT, LURAH/DESA.

32. 3. BADAN YUDIKATIF;
BADAN YANG BERFUNGSI
MENGADILI PENERAPAN UU.
LEMBAGA INI MELIPUTI MAHKAMAH
AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI,
DAN KOMISI YUDISIAL

33. TUGAS DAN FUNGSI BADAN
YUDIKATIF MELIPUTI;
 MAHKAMAH AGUNG;
MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA
PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN
GRASI, AMNESTI, ABOLISI,
REHABILITASI, YANG MERUPAKAN HAK
PREROGATIF PRESIDEN DALAM
BIDANG HUKUM.
DISAMPING JUGA MENJALANKAN
TINJAUAN YUDISIAL (YUDICIAL
REVIEW) YAITU MELAKUKAN UJI
PERATURAN PEMERINTAH YANG
BERTENTANGAN DENGAN UU YANG

34.  MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ;
BERFUNGSI MELAKUKAN UJI UU
TERHADAP UUD 1945,
MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR
LEMBAGA NEGARA DAN
MELAKUKAN PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK BILA MELAKUKAN
PELANGGARAN UUD 1945.

35.  KOMISI YUDISIAL (KY) BERWENANG
MEREKRUT DAN MENYELEKSI CALON
HAKIM AGUNG . FUNGSI
PENGAWASAN HAKIM DARI TINGKAT
PENGADILAN NEGERI SAMPAI
MAHKAMAH AGUNG MAUPUN HAKIM
KONSTITUSI YANG SEMULA
DILAKUKAN OLEH KY TELAH
DIBATALKAN OLEH MK SEHINGGA
FUNGSI PENGAWASAN HAKIM

36. BAB 2
PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA

37. TUJUAN INSTRUKSIONAL
KHUSUS;
 MENGETAHUI SEJARAH LAHIRNYA
PANCASILA
 MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
 MENGURAIKAN IMPLEMENTASI PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

38. SEJARAH LAHIRNYA
PANCASILA
 ISTILAH PANCASILA PERTAMA KALI DITEMUKAN
DALAM BUKU SUTASOMA KARYA EMPU TANTULAR
YANG DITULIS PADA JAMAN MAJAPAHIT ABAD KE
14. DIARTIKAN SEBAGAI PERINTAH KESUSILAAN
YANG JUMLAHNYA 5 YANG BERISI 5 LARANGAN
YAITU
 MELAKUKAN KEKERASAN
 MENCURI
 BERJIWA DENGKI
 BERBOHONG
 MABUK AKIBAT MINUMAN KE

39.  ISTILAH SILA ITU DAPAT DIARTIKAN
SEBAGAI ATURAN YANG
MELATARBELAKANGI PERILAKU
SESEORANG ATAU BANGSA,
KELAKUAN ATAU PERBUATAN YANG
MENURUT ADAB (SOPAN-SANTUN),
DASAR ADAB, AKHLAK, DAN MORAL

40.  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PERTAMA
KALI DIUSULKAN OLEH IR. SOEKARNO PADA
TANGGAL 1 JUNI 1945 DI HADAPAN SIDANG
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI). RUMUSAN
PANCASILA YANG DIKEMUKAKAN TSB TERDIRI
ATAS ;
 KEBANGSAAN INDONESIA
 INTERNASIONAL ATAU KEMANUSIAAN
 MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
 KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KETUHANAN YANG BERKEMANUSIAAN

41.  PADA TANGGAL 22 JUNI 1945
TOKOH-TOKOH BPUPKI YANG DIBERI
NAMA PANITIA SEMBILAN
MENGADAKAN PERTEMUAN UNTUK
MEMBAHAS PIDATO SERTA USUL-
USUL MENGENAI DASAR NEGARA
YANG TELAH DIKEMUKAKAN DALAM
SIDANG-SIDANG BPUPKI

42.  DALAM PEMBAHASAN TSB DISUSUNLAH SEBUAH PIAGAM
YANG DIBERI NAMA PIAGAM JAKARTA YANG DI DALAMNYA
TERDAPAT RUMUSAN DAN SISTEMATIKA PANCASILA
SEBAGAI BERIKUT;
 KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT
ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA
 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
 PERSATUAN INDONESIA
 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

43. PANITIA SEMBILAN TSB
ADALAH;
 IR SOEKARNO
 DRS. MOH. HATTA
 MR. A.A MARAMIS
 ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO
 ABDOEL KAHAR MUZAKAR
 HAJI AGUS SALIM
 MR ACHMAD SOEBARDJO
 K H WACHID HASYIM
 MR MOH YAMIN

44. DAPAT DISIMPULKAN
 SECARA HISTORIS PANCASILA LAHIR
TANGGAL 1 JUNI 1945
 SECARA YURIDIS PANCASILA LAHIR
TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

45. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
 PENGERTIAN IDEOLOGI
 IDEOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU EIDOS
DAN LOGOS. EIDOS BERARTI GAGASAN DAN LOGOS
BERARTI BERBICARA (ILMU). SECARA ETIMOLOGI IDEOLOGI
ADALAH BERBICARA TENTANG GAGASAN/ILMU YANG
MEMPELAJARI TENTANG GAGASAN. GAGASAN YANG
DIMAKSUD DISINI ADALAH GAGASAN YANG MURNI ADA DAN
MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG ADA ATAU BERDOMISILI DALAM
WILAYAH NEGARA DIMANA MEREKA BERADA.

46. DEFINISI IDEOLOGI
 BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI
YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA
SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG
PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA.
 PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS
INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN)
NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI
LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU
KESEJAHTERAAN BERSAMA

47. DEFINISI IDEOLOGI
 BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI
YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA
SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG
PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA.
 PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS
INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN)
NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI
LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU
KESEJAHTERAAN BERSAMA

48.  BERDASARKAN DEFINISI TSB DAPAT
DISIMPULKAN BAHWA PANCASILA
ADALAH KUMPULAN NILAI/NORMA
YANG MELIPUTI SILA-SILA
PANCASILA SEBAGAIMANA YANG
TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN
UUD 1945, ALINEA IV YANG TELAH
DITETAPKAN PADA TANGGAL 18
AGUSTUS 1945

49.  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
 IDEOLOGI TERBUKA ADALAH IDEOLOGI
YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN
IDEOLOGI YANG LAIN. ARTINYA IDEOLOGI
PANCASILA DAPAT MENGIKUTI
PERKEMBANGAN YANG TERJADI PADA
NEGARA LAIN YANG MEMILIKI IDEOLOGI
YANG BERBEDA DENGAN PANCASILA
DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
MASYARAKAT

50. IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI
NILAI-NILAI YANG MELIPUTI;
 NILAI DASAR; NILAI YANG ADA DALAM IDEOLOGI
PANCASILA YANG MERUPAKAN REPRESENTASI
DARI NILAI ATAU NORMA DALAM MASYARAKAT,
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. NILAI DASAR
MERUPAKAN NILAI YANG TIDAK BISA BERUBAH-
UBAH SEPANJANG BANGSA INDONESIA
BERPEDOMAN PADA NILAI TSB. CONTOH DARI
NILAI DASAR ADALAH SILA-SILA PANCASILA YANG
ADA DALAM ALINEA IV, UUD 1945 YANG
DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.

51. 1. NILAI INSTRUMENTAL; ADALAH NILAI YANG
MERUPAKAN PENDUKUNG UTAMA DARI NILAI
DASAR (PANCASILA). NILAI INI DAPAT
MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN ZAMAN
BAIK DALAM NEGERI MAUPUN DARI LUAR
NEGERI. NILAI INI DAPAT BERUPA TAP MPR, UU,
PP,DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA
UNTUK MENJADI TATANAN DALAM
PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI
PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA. NILAI DAPAT BERUBAH SESUAI
PERKEMBANGAN ZAMAN.

52. 1. NILAI PRAKTIS; NILAI YANG HARUS ADA
DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN
NEGARA, ARTINYA BERUPA SEMANGAT
PENYELENGGARA NEGARA DARI PUSAT
HINGGA DAERAH UNTUK
MENGIMPLEMENTASIKAN SILA-SILA
PANCASILA SECARA KONSEKUEN
CONTOH TELADAN UNTUK TIDAK KKN

53. FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA
DAN BERNEGARA.
 PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
DI INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP YANG
MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA.
 PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA
INDONESIA
 PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN
PANCASILA

54.  IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT
 PANCASILA HARUS MENJADI
PETUNJUK HIDUP WARGA NEGARA
MENUJU DAYA SAING BANGSA.

55. IMPLEMENTASI SILA PERTAMA;
KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KETUHANAN YANG MAHA ESA, SILA INI MENGHENDAKI SETIAP
WARGA NEGARA UNTUK MENJUNJUNG TINGGI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. SETIAP
WARGA NEGARA DIHARAPKAN MEMPUNYAI KEYAKINAN AKAN
TUHAN YANG MENCIPTAKAN MANUSIA DAN DUNIA SERTA
ISINYA. KEYAKINAN AKAN TUHAN TSB. DIWUJUDKAN DENGAN
MEMELUK AGAMA SERTA KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, TERDAPAT BEBERAPA PEDOMAN YANG DAPAT
DILAKUKAN; TAKWA (SECARA SADAR PATUH MELAKUKAN
PERINTAH TUHAN), WALAUPUN AGAMA BERBEDA DAPAT
BEKERJASAMA DALAM BIDANG SOSIAL, PEREKONOMIAN DAN
KEAMANAN LINGKUNGAN, SALING MENGHORMATI DAN
KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA
DAN KEPERCAYAANNYA, TIDAK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA
DAN KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN.

56. IMPLEMENTASI SILA KEDUA;
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB.
 BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH;
SESAMA MANUSIA TIDAK SALING MELECEHKAN,
SESAMA MANUSIA PUNYA RASA MEMILIKI,
SETIAP MANUSIA MENJAGA KESEIMBANGAN HAK
DAN KEWAJIBAN, TIDAK SEMENA-MENA
TERHADAP ORANG LAIN, MENJUNJUNG TINGGI
NILAI KEMANUSIAAN, GEMAR MELAKUKAN
KEGIATAN KEMANUSIAAN (DONOR DARAH
MENYANTUNI ANAK YATIM), BERANI MEMBELA
KEBENARAN DAN KEADILAN.

57. IMPLEMENTASI SILA KETIGA;
PERSATUAN INDONESIA
 MERUJUK PADA PERSATUAN YANG UTUH DANTIDAK TERPECAH
BELAH ATAU BERSATUNYA BERMACAM-MACAM
PERBEDAANSUKU, AGAMA DAN LAIN-LAIN YANG BERADA DI
WILAYAH INDONESIA. PERSATUAN INI TERJADI KARENA
DIDORONG KEINGINAN UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN
KEBANGSAAN YANG BEBAS DALAM WADAH NEGARA YANG
MERDEKA DAN BERDAULAT, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
UMUM, DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA
MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ABADI. BUTIR IMPLEMENTASINYA
SBB; A) KEPENTINGAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI
DAN GOLONGAN B) BERKORBAN (BEKERJA KERAS DAN
MEMBAYAR PAJAK), C) BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA
(BERANI DAN PERCAYA DIRI SEBAGAI WARGANEGARA
INDONESIA), MEMAJUKAN PERGAULAN DEMI PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA

58. IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KE-
BIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
 MEMPUNYAI MAKNA BAHWA KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN
DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAANNYA, RAKYAT MENJALANKAN SISTEM
PERWAKILAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN
JALAN MUSYAWARAH YANG DIKENDALIKAN DENGAN PIKIRAN YANG
SEHAT, JERNIH, LOGIS SERTA PENUH TANGGUNGJAWAB BAIK KEPADA
TUHAN MAUPUN RAKYAT YANG DIWAKILINYA. BUTIR-BUTIR
IMPLEMENTASINYA SBB; A) MASYARAKAT HARUS MENGAWASI WAKIL
RAKYAT, B) TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN, C)
MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA D) MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI
MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN, E) HASIL
MUSYAWARAH HARUS DITERIMA DAN DILAKSANAKAN DENGAN
TANGGUNGJAWAB, F) MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT
DAN SESUAI DENGAN HATI NURANI YANG LUHUR. G) KEPUTUSAN YANG
DIAMBIL HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA MORAL
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENJUNJUNG TINGGI HARKAT
MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN.

59. IMPLEMENTASI SILA KELIMA; KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
 SILA INI MEMPUNYAI MAKNA BAHWA SELURUH RAKYAT
INDONESIA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG ADIL
DALAM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI,
KEBUDAYAAN DAN KEBUTUHAN SPIRITUAL ROHANI
SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR.
BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH SBB; A)
PERBUATAN LUHUR SALING MEMBANTU, B) BERSIKAP
ADIL DAN TIDAK PILIH KASIH, C) SUKA MEMBERI
PERTOLONGAN, TIDAK EGOIS DAN INDIVIDUALISME, D)
BEKERJA KERAS, BERUSAHA, TIDAK PASRAH KEPADA
TUHAN, E) MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN.

60.  IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN
DIATAS ADALAH MERUPAKAN PENJABARAN
DARI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN
DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA.
MENJADI KEWAJIBAN BANGSA INDONESIA
UNTUK MENERAPKAN DENGAN BAIK DAN
BENAR SEHINGGA KEHIDUPAN ADIL DAN
MAKMUR DAPAT DICAPAI.

61. 3
IDENTITAS NASIONAL

62. PENGERIAN IDENTITAS
NASIONAL
 Manivestasi nilai-nilai budaya yang
tumbuh dan berkembang dalam aspek
kehidupan suatu bangsa dengan ciri-
ciri khas, dengan ciri-ciri yang khas
tadi suatu bangsa berbeda dengan
bangsa lain dalam kehidupannya
(Wibisono Koento, 2005).

63.  Identitas berasal dari kata identity
yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau
jati diri yang melekat pada seseorang
atau sesuatu yang membedakannya
dengan yang lain. Istilah identitas
nasional atau identitas bangsa
melahirkan tindakan kelompok yang
diberi atribut nasional.

64. PARAMETER IDENTITAS
NASIONAL
1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku
yang terwujud melalui aktipitas masyarakat sehari-
harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata
kelakuan, dan kebiasaan. Ramah-tamah, hormat
menghormati orang tua dan gotong royong
merupakan salah satu identitas nasional yang
bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan

65. 2. Lambang-lambang yang merupakan ciri
dari bangsa dan secara simbolis
menggambarkan tujuan dan fungsi
bangsa. Lambang-lambang negara ini
biasanya dinyatakan dalam undang-
undang seperti Garuda Pancasila,
bendera, bahasa dan lagu
kebangsaan.

66. 3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan
untuk mencapai tujuan seperti bangunan,
teknologi, dan peralatan manusia. Identitas
yang berasal dari alat perlengkapan ini
seperti bangunan (borobudur, prambanan,
masjid dan gereja), peralatan manusia
(pakaian adat, teknologi bercocok tanam)
dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut
dll)

67. 4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa.
Identitas yang bersumber dari tujuan
ini bersifat dinamis dan tidak tetap
seperti budaya unggul, prestasi dalam
bidang tertentu seperti di Indonesia
dikenal dengan bulu tangkis..

68. UNSUR PEMBENTUK BERDASAR
PARAMETER SOSIOILOGI
 Pengertian parameter identitas
nasional berdasarkan sosiologis; (suku
bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi
geografis)

69. 1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang
khusus dan bersifat askriptif (ada sejak
lahir) yang sama coraknya dengan
golongan umur dan jenis kelamin.
Indonesia sebagai bangsa dengan banyak
suku dan menurut statistik hampir
mencapai 300 suku. Setiap suku
mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan,
dan norma yang berbeda namun mampu
berintegrasi sebagai bangsa Indonesia.

70. 2 Kebudayaan (kesenian, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan adat-
istiadat) merupakan milik bersama
dalam suatu kelompok artinya para
warganya memiliki bersama sejumlah
pola-pola berpikir dan berkelakuan
yang didapat dan dikembangkan
melalui proses belajar

71. 3. Bahasa memiliki simbul yang menjadikan suatu
perkataan mampu melambangkan arti apapun
sekalipun hal atau barang yang dilambangkan
artinya tsb tidak hadir di situ. Di Indonesia
terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili
banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun
bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa
penghubung. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu
ditetapkan menjadi Bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan bangsa Indonesia.

72. 4.Kondisi geografis merupakan identitas
yang bersifat alamiah

73. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK
IDENTITAS NASIONAL
 1. UNSUR SEJARAH
 2. UNSUR KEBUDAYAAN
 3. UNSUR SUKU BANGSA
 4. UNSUR AGAMA
 5. UNSUR BUDAYA UNGGUL
 6. UNSUR BAHASA

74. UNSUR SEJARAH
 BANGSA INDONESIA SECARA
EKONOMIS DAN POLITIK PERNAH
MENCAPAI ERA KEJAYAAN DI
WILAYAH ASIA TENGGARA YAITU
PADA ERA PEMERINTAHAN KERAJAAN
MAJAPAHIT DAN SRIWIJAYA.

75. KEBUDAYAAN
 1. AKAL BUDI
SIKAP DAN PERILAKU YANG DIMILIKI
DALAM INTERAKSINYA ANTARA SESAMA
(HORIZONTZL), ANTARA PIMPINAN
DENGAN STAF,ANAK DENGAN ORANG TUA
YANG DILANDASI HORMAT MENGHORMATI
ANTAR SESAMA, SOPAN-SANTUN DALAM
SIKAP DAN TUTUR KATA DAN HORMAT
PADA ORANG TUA.

76.  2. PERADABAN (CIVILITY)
 MELIPUTI ASPEK IDEOLOGI (SILA-SILA
DALAM PANCASILA), POLITIK (DEMOKRASI
LANGSUNG DALAM PEMILU), EKONOMI
(USAHA KECIL DAN KOPERASI), SOSIAL
(SEMANGAT GOTONG-ROYONG, SIKAP
RAMAH-TAMAH, MURAH SENYUM, SETIA
KAWAN)

77.  3. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)
MELIPUTI PRESTASI ANAK BANGSA DALAM
BIDANG OLAH RAGA BULU TANGKIS
DUNIA, KARYA ANAK BANGSA DALAM
BIDANG TEKNOLOGI PESAWAT TERBANG
(PEMBUATAN PESAWAT TERBANG CN 235
IPTN BANDUNG, TEKNOLOGI KAPAL LAUT
PHINISI), PRESTASI ANAK BANGSA DALAM
MENJUARAI LOMBA OLIMPIADE FISIKA
DAN KIMIA DLL

78. BUDAYA UNGGUL
 BUDAYA UNGGUL ADALAH SEMANGAT
DAN KULTUR KITA UNTUK MENCAPAI
KEMAJUAN DENGAN CARA “KITA
HARUS BISA, KITA HARUS BERBUAT
TERBAIK, KALAU ORANG LAIN BISA
MENGAPA KITA TIDAK BISA.

79. SUKU BANGSA
 ADANYA SUKU BANGSA YANG
MAJEMUK TERLIHAT DARI JUMLAH
300 SUKU BANGSA DAN JUMLAH
PENDUDUK 210 JUTA (2003)

80. AGAMA
 IDENTITAS NASIONAL DALAM ASPEK
AGAMA ADALAH MASYARAKAT AGAMIS
DAN MEMILIKI HUBUNGAN ANTARUMAT
SEAGAMA DAN ANTARUMAT BERAGAMA
YANG RUKUN. NEGARA INDONESIA
MENGAKUI MULTI AGAMA YANG DIANUT
BANGSANYA YAITU ISLAM, KATHOLIK,
KRISTEN, HINDU, BUDHA, DAN KONG HU
CU.

81. BAHASA
 BAHASA INDONESIA DIKENAL SEBAGAI
BAHASA MELAYU YANG MERUPAKAN
BAHASA PENGHUBUNG BERBAGAI ETNIS
YANG MENDIAMI KEPULAUAN NUSANTARA.
BAHASA MELAYU PADA 1928 DITETAPKAN
OLEH PEMUDA DARI BERBAGAI SUKU
BANGSA INDONESIA DALAM PERISTIWA
SUMPAH PEMUDA SEBAGAI BAHASA
PERSATUAN BANGSA INDONESIA.

82. 4
DEMOKRASI ANTARA TEORI
DAN PELAKSANAANNYA
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN, MAKNA DAN MANFAAT
DEMOKRASI
2. MENGURAIKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT
3. MENGETAHUI PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI
4. MENYEBUTKAN JENIS-JENIS DEMOKRASI
5. MEMBEDAKAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DENGAN PRINSIP DEMOKRASI YANG UNIVERSAL
6. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI

83.  DEMOKRASI BERASAL DARI KATA
YUNANI DEMOS DAN KRATOS.
DEMOS ARTINYA RAKYAT, KRATOS
ARTINYA PEMERINTAHAN.
DEMOKRASI BERARTI
PEMERINTAHAN RAKYAT YAITU
PEMERINTAHAN YANG RAKYATNYA
MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT
MENENTUKAN

84.  MAKNA DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAH DARI,
OLEH DAN UNTUK RAKYAT.
 MERUJUK KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAU
MASYARAKAT DIMANA WARGA NEGARA DEWASA
TURUT BERPARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN
MELALUI WAKILNYA YANG DIPILIH MELALUI
PEMILU, MENJAMIN KEMERDEKAAN BERBICARA,
BERAGAMA, BERPENDAPAT, BERSERIKAT
MENEGAKKAN RULE OF LAW, ADANYA PEMERI
NTAHAN MAYORITAS YANG MENGHORMATI HAK-
HAK MINORITAS, SALING MEMBERI PELUANG
UNTUK KEHIDUPAN YANG LAYAK

85. MANFAAT DEMOKRASI
 1. KESETARAAN SEBAGAI WARGA
 NEGARA
 2. MEMENUHI KEBUTUHAN UMUM
 3. PLURALISME DAN KOMPROMI
 4. MENJAMIN HAK-HAK DASAR
 5. PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL

86. NILAI-NILAI DEMOKRASI
 DEMOKRASI MEMERLUKAN USAHA
NYATA SETIAP WARGA NEGARA DAN
PERANGKAT PENDUKUNGNYA DAN
DIJADIKANNYA DEMOKRASI SEBAGAI
PANDANGAN HIDUP DALAM
KEHIDUPAN BERNEGARA.

87. NILAI-NILAI DEMOKRASI
MEMBUTUHKAN HAL-HAL
1. KESADARAN AKAN PLURALISME
MENJAGA KEBERAGAMAN YANG ADA DI
MASYARAKAT, MENJAMIN KESEIMBANGAN
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA
NEGARA. KESADARAN PLURALITAS
PENTING KARENA RAKYAT INDONESIA
SEBAGAI BANGSA YANG SANGAT BERAGAM
DARI SISI ETNIS, BAHASA, BUDAYA,
AGAMA, DAN POTENSI ALAMNYA.

88. 2.SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN
YANG SEHAT.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DIDASARKAN PADA PRINSIP
MUSYAWARAH MUFAKAT, PRINSIP
KEJUJURAN, LOGIS, AKAL SEHAT
DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER
DAYA YANG ADA.

89. 3.DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA
SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT
DAN SIKAP SERTA ITIKAD BAIK.
4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP
KEDEWASAAN.
5. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN
PERTIMBANGAN MORAL.

90. PRINSIP DAN
PARAMETER DEMOKRASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI;
1. KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH
2. PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR
3. HAK MEMILIH DAN DIPILIH
4. KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT
TANPA ANCAMAN
5. KEBEBASAN MENGAKSES INFORMASI
6. KEBEBASAN BERSERIKAT YANG TERBUKA

91. PARAMETER DEMOKRASI
1.PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI
PEMILU
2.SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAHAN SECARA TRANSPARAN
3. PENGATURAN SISTEM DAN DISTRIBUSI
KEKUASAAN NEGARA UNTUK
MENGHINDARI PENUMPUKAN KEKUASAAN
DALAM SATU TANGAN (EKSEKUTIF,
LEGISLATIF,YUDIKATIF)
4. PENGAWASAN OLEH RAKYAT TERHADAP
JALANNYA PEMERINTAHAN.

92. JENIS-JENIS DEMOKRASI
1. DEMOKRASI BERDASARKAN CARA
MENYAMPAIKAN PENDAPAT;
- DEMOKRASI LANGSUNG,
- DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG
(DEMOKRASI PERWAKILAN),
- DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN
SISTEM PENGAWASAN LANGSUNG DARI RAKYAT
(MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA DEMOKRASI
LANGSUNG DENGAN DEMOKRASI PERWAKILAN)

93.  DEMOKRASI PERWAKILAN ANTARA
LAIN DIJALANKAN DI SWISS. RAKYAT
MEMILIH WAKILNYA UNTUK DUDUK
DALAM LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT, TETAPI WAKIL RAKYAT
DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
DIAWASI RAKYAT MELALUI
REFERENDUM DAN INISIATIF RAKYAT

94.  REFERENDUM ADALAH PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK MENGETAHUI
KEHENDAK RAKYAT SECARA
LANGSUNG

95. REFERENDUM DIKLASIFIKASI
A. REFERENDUM WAJIB,
 DILAKUKAN KETIKA ADA PERUBAHAN ATAU
PEMBENTUKAN NORMA PENTING DAN
MENDASAR DALAM UUD (KONSTITUSI)
ATAU UU YANG SANGAT POLITIS. UUD, UU
YANG TELAH DIBUAT OLEH LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAPAT
DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT
PERSETUJUAN RAKYAT MELALUI
PEMUNGUTAN SUARA TERBANYAK

96. B. REFERENDUM TIDAK WAJIB,
 DILAKSANAKAN JIKA DALAM WAKTU
TERTENTU SETELAH RANCANGAN UU
DIUMUMKAN, SEJUMLAH RAKYAT
MENGUSULKAN DIADAKAN REFERENDUM.
JIKA DALAM WAKTU TERTENTU TIDAK ADA
PERMINTAAN DARI RAKYAT, RANCANGAN
UU ITU DAPAT MENJADI UU YANG
BERSIFAT TETAP

97. C. REFERENDUM KONSULTATIF
 HANYA SEBATAS MEMINTA
PERSETUJUAN KARENA RAKYAT
TIDAK MENGERTI
PERMASALAHANNYA, PEMERINTAH
MEMINTA PERTIMBANGAN PADA AHLI
BIDANG TERTENTU YANG BERKAITAN
DENGAN PERMASALAHAN TSB

98. 2. DEMOKRASI BERDASARKAN TITIK
PERHATIAN ATAU PRIORITAS;
A. DEMOKRASI FORMAL, SECARA HUKUM
MENEMPATKAN SEMUA ORANG DALAM
KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM BIDANG
POLITIK, INDIVIDU DIBERIKAN
KEBEBASAN YANG LUAS SEHINGGA
DEMOKRASI INI DISEBUT DEMOKRASI
LIBERAL.

99. B. DEMOKRASI MATERIAL
 MEMANDANG MANUSIA MEMPUNYAI
KESAMAAN DALAM BIDANG SOSIAL
EKONOMI SEHINGGA PERSAMAAN DI
BIDANG POLITIK TIDAK MENJADI
PRIORITAS. DEMOKRASI INI
DIKEMBANGKAN DI NEGARA
SOSIALIS KOMUNIS.

100. C. DEMOKRASI CAMPURAN,
MERUPAKAN CAMPURAN DARI A DAN
B, YANG BERUPAYA MENCIPTAKAN
KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT
DENGAN MENEMPATKAN PERSAMAAN
DERAJAT DAN HAK SETIAP ORANG.

101. 3. DEMOKRASI BERDASARKAN PRINSIP
IDEOLOGI.
A. DEMOKRASI LIBERAL, MEMBERIKAN
KEBEBASAN YANG LUAS PADA INDIVIDU,
CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
DIMINIMALKAN BAHKAN DITOLAK.
TINDAKAN SEWENANG-WENANG
PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA
DIHINDARI, PEMERINTAH BERTINDAK
ATAS DASAR KONSTITUSI (HUKUM DASAR)

102. B. DEMOKRASI RAKYAT ATAU DEMOKRASI
PROLETAR.
 DEMOKRASI INI BERTUJUAN
MENYEJAHTERAKAN RAKYAT. NEGARA
YANG DIBENTUK TIDAK MENGENAL
PERBEDAAN KELAS, SEMUA WARGA
NEGARA MEMPUNYAI PERSAMAAN DALAM
HUKUM DAN POLITIK.

103. 4. DEMOKRASI BERDASARKAN WEWENANG DAN HUBUNGAN
ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA
A. DEMOKRASI SISTEM PARLEMENTER DENGAN CIRI-CIRI
 DPR LEBIH KUAT DARI PEMERINTAH
 KEPALA PEMERINTAHAN/PERDANA MENTERI MEMIMPIN
KABINET DENGAN SEJUMLAH MENTERI YANG
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR
 KEDUDUKAN KEPALA NEGARA TERPISAH DARI KEPALA
PEMERINTAHAN, TUGASNYA SEREMONIAL (MELANTIK
KABINET, DUTA BESAR SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI AB)
 JIKA PEMERINTAH DIANGGAP TIDAK MAMPU, ANGGOTA DPR
MEMINTA MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARLEMEN UNTUK
MEMBUBARKAN PEMERINTAH, SEHINGGA PEMERINTAHAN
DIPEGANG PEMERINTAH SEMENTARA SAMPAI TERBENTUK
PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU.

104. B. DEMOKRASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN CIRI-CIRI;
 NEGARA DIKEPALAI PRESIDEN
 KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN DIJALANKAN
BERDASARKAN KEDAULATAN YANG DIPILIH DARI DAN OLEH
RAKYAT SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI BADAN
PERWAKILAN
 PRESIDEN MEMPUNYAI KEKUASAAN MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN MENTERI
 MENTERI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PADA DPR
MELAINKAN PADA PRESIDEN. PRESIDEN DAN DPR
MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA SEBAGAI LEMBAGA
NEGARA DAN TIDAK DAPAT SALING MEMBUBARKAN.

105. PELAKSANAAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
 ADA 4 MACAM DEMOKRASI YANG
PERNAH DITERAPKAN DALAM
KEHIDUPAN KETATANEGARAAN
YAITU DEMOKRASI LIBERAL,
DEMOKRASI TERPIMPIN, DEMOKRASI
PANCASILA, DEMOKRASI LANGSUNG
PADA ERA REFORMASI

106. 1. DEMOKRASI PARLEMENTER
(LIBERAL), DIPRAKTEKKAN PADA
MASA BERLAKU UUD’45 (1945-1949),
UUD RIS (1949), DAN UUD
SEMENTARA (1950). PELAKSANAAN
DEMOKRASI PARLEMENTER
BERAKHIR PADA 5 JULI 1959
(PEMBERLAKUAN KEMBALI UUD 1945)

107. 2. DEMOKRASI TERPIMPIN
 KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN
UUD BARU YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG
MEMANAS DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN
BANGSA,PADA 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO
MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN YANG
DIPANDANG SEBAGAI USAHA MENCARI JALAN
KELUAR MELALUI PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN
YANG KUAT. UNTUK MENCAPAINYA DIGUNAKAN
DEMOKRASI TERPIMPIN.

108. 3. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU
 LATAR BELAKANG MUNCULNYA DEMOKRASI PANCASILA
ADALAH ADANYA BERBAGAI PENYELEWENGAN DAN
PERMASALAHAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA PADA
MASA BERLAKUNYA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN
DEMOKRASI TERPIMPIN. SEJAK LAHIRNYA ORDE BARU
DIBERLAKUKAN DEMOKRASI PANCASILA. DALAM
MENGGUNAKAN HAK-HAK DEMOKRASI HARUS DISERTAI
RASA TANGGUNGJAWAB KEPADA TUHAN YME,MENJUNJUNG
TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN,MENJAMIN PERSATUAN
DAN KESATUAN DAN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.

109. 4. DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA ORDE
REFORMASI.
 MERUPAKAN KONSENSUS UNTUK MENGADAKAN
DEMOKRATISASI DALAM SEGALA BIDANG
KEHIDUPAN UTAMANYA BIDANG POLITIK,
EKONOMI DAN HUKUM. BEBERAPA PERUBAHAN
PELAKSANAAN DEMOKRASI; 1. PEMILU LEBIH
DEMOKRATIS,2. PARTAI POLITIK LEBIH
DEMOKRATIS,3. PENGATURAN HAM, 4.LEMBAGA
DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI, 5.KONSEP TRIAS
POLITIKA MASING-MASING BERSIFAT OTONOM
PENUH.

110.  MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI
 PENDIDIKAN SIKAP DEMOKRASI
DAPAT DILAKUKAN DALAM LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK, SEKOLAH DAN
PERKULIAHAN, MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN.

111. 5
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS;
1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN
3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN
4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN
5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN
6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH
7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG
BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

112. A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA.
 UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH
BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN
YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.
 PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN
JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG-
ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN
DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI
WARGA NEGARA RI

113.  HAK WARGA NEGARA;
 SESUATU YANG DIPEROLEH DARI
NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP
SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN
DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM
UU.

114.  KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI;
KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA
NEGARA, MENAATI UU,DSB.

115. ASAS
KEWARGANEGARAAN
 DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006
DIKENAL 2 PEDOMAN;
1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM
2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS

116. 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM;
A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL
DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU
PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA
SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH,
ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH
PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN
BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH
KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG
DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA
IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.

117. B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM
ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI
KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU
KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS
KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH
ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG
LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA
BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA
MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN
DARI ORANG TUANYA.

118. C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL
 ASAS YANG MENENTUKAN SATU
KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP
ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT
MENJADI WARGA NEGARA GANDA
ATAU LEBIH DARI SATU.

119. D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS
 ASAS YANG MENENTUKAN
KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI
1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK-
ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN
MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH
SATU KEWARGANEGARAANNYA.

120.  2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS
 A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PERATURAN KEWARGANEGARAAN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL
INDONESIA YANG BERTEKAD
MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA
SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG
MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.

121.  B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PEMERINTAH WAJIB MEMBERI
PERLINDUNGAN PENUH KEPADA
SETIAP WARGA NEGARA DALAM
KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM
MAUPUN DI LUAR NEGARI

122.  C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM
HUKUM DAN PEMERINTAHAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT
PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM
HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.

123.  D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.
 ASAS DIMANA PROSEDUR
KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK
HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI
JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT-
SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
KEBENARANNYA.

124.  E. ASAS NON DISKRIMINATIF.
 ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN
PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA,
GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS
MENJAMIN, MELINDUNGI DAN
MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN
HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.

125.  F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN
TERHADAP HAM.
 ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI
DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA,
DAN HAK WARGA NEGARA PADA
KHUSUSNYA.

126.  G. ASAS KETERBUKAAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SEGALA HAL IKHWAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA
TERBUKA.

127.  H. ASAS PUBLISITAS.
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN
ATAU KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN RI AKAN
DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA
RI AGAR MASYARAKAT
MENGETAHUINYA.

128. MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN
 1. APATRIDE,
 SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI
STATUS KEWARGANEGARAAN.
PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB
LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT
ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG
TUA YANG NEGARANYA MENGANUT
ASAS IUS SOLI.

129.  2. BIPADRIDE.
SESEORANG YANG MEMILIKI 2
KEWARGANEGARAAN. HAL INI
DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB
BERASAL DARI ORANG TUA YANG
NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS
SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA
YANG MENGANUT IUS SOLI.

130.  3. MULTIPARIDE
 SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH
DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN
YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI
PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.

131.  SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA.
 DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN
DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006
SYARATNYA SBB;
 1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH
KAWIN.
 2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN
KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA
RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT
ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK
BERTURUT-TURUT.

132.  3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI
 4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA
SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA
PANCASILA DAN UUD’45 .
 5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA
PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.

133.  6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI
BERKEWARGANEGARAAN GANDA.
 7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU
BERPENGHASILAN TETAP.
 8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN
KE KAS NEGARA.

134. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA;
HAK NEGARA MELIPUTI;
1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT
MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN
BAGI KESELURUHAN RAKYAT
2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP
SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP
ORANG BANYAK
3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT
KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.

135.  KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN
NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45);
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM.
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK
MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA
6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA
PENDIDIKAN DASAR
7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN
MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

136.  8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN
PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20%
DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN
BELANJA DAERAH
 9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN
BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN
SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA

137.  10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI
TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN
KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA
DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.
 11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA
DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN
NASIONAL.
 12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI
TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.
 13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM
DEMI KEMAKMURAN RAKYAT

138.  14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN
ANAK-ANAK TERLANTAR.
 15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG
LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI
DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.
 16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS
KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN
UMUM YANG LAYAK

139. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA
YANG BERTANGGUNGJAWAB;
1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN
TANGGUNGJAWAB
2. BERSIKAP KRITIS
3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG
4. BERSIKAP TERBUKA
5 RASIONAL
6. ADIL
7. JUJUR
8. MANDIRI.

140. 6
KONSTITUSI DAN RULE OF
LAW
Tujuan Instruksional Khusus
1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of
law
2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of
law
3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di
Indonesia
4. Menjelaskan mekanisme pembuatan
konstitusi dan UU

141. Pengertian dan Definisi Konstitusi
Adalah peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur
pemerintahan
Sedangkan UUD merupakan konstitusi
tertulis

142. Hakekat dan Fungsi Konstitusi (UUD)
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental

143. FUNGSI KONSTITUSI
Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi(UUD)
secara umum memiliki fungsi;
1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga
yang permanen
2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga
negara serta dengan negara lain
3. Sumber hukum dasar yang tertinggi (seluruh
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
harus mengacu pada konstitusi)

144. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD’45);
1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27
Desember 1949
2. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai
17 Agustus 1950
3. UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
4. UUD’45 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966
5. UUD’45 pada tahun 1966 sampai dengan 1999
6. UUD’45 Amandemen 1999 berlaku pada 1999
sampai sekarang

145. Friedman (1959) membedakan rule of
law menjadi 2 yaitu pengertian secara
formal (kekuasaan umum yang
terorganisir contoh aparat penegak
hukum) dan pengertian secara
hakiki/material (ada tidaknya keadilan
yang dapat dinikmati setiap anggota
masyarakat)

146. Mengembangkan Pendidikan HAM;
Pembelajaran ham sejak dini mulai dari anak
anak merupakan tuntutan bagi
pembangunan bangsa di masa mendatang.
Dengan memahami ham moral bangsa akan
terbangun sejak dini dan mereka terlahir
menjadi generasi yang menghargai hak
asasinya sebagai manusia.

148. Penjabaran Rule of Law dalam UUD’45
1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat
3
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka, psl 24 ayat 1
3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum (psl 27 ayat 1
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil di
hadapan hukum, psl 28 D ayat 1
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil, psl 28 ayat 2

149. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law
RL secara hakiki (materiil) sangat erat
kaitannya dgn the enforcement of the
rule of law dalam penyelenggaraan
pemerintahan (dalam hal penegakan
hukum dan implementasi prinsip-
prinsip rule of law)

150.  Berdasarkan pengalaman di berbagai
negara, keberhasilan penegakan
hukum tergantung pada kepribadian
nasional masing-masing bangsa.
Kenyataan RL merupakan institusi
sosial yang memiliki struktur sosiologis
dan akar budaya yang khas

151. Lembaga Penegak Hukum
1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)

152. HAK ASASI MANUSIA
 Pengertian
 Hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental
sebagai suatu anugerah Tuhan yang
harus dihormati, dijaga dan dilindungi
oleh setiap individu, masyarakat atau
negara.

153.  Hakekat HAM;
 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
 2. HAM berlaku utk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama,
politik.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun
mempunyai hak utk membatasi hak orang
lain termasuk negara.

154.  Ruang Lingkup HAM Meliputi;
 1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang
dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik,
kebahagiaan)
 2. Hak sosial ekonomi, sosial budaya; hak
yang diperoleh manusia dari masyarakatnya
(hak mendapatkan pekerjaan, upah yang
layak, berserikat, mengemukakan pendapat,
pendidikan, pelayanan kesehatan)

155.  Tujuan HAM;
 Mempertahankan hak-hak warga
negara dari tindakan sewenang-
wenang aparat negara dan mendorong
tumbuh dan berkembangnya pribadi
manusia yang multidimensional.

156.  Perkembangan Pemikiran HAM Dunia
 1. Piagam Magna Charta, berisi
parlakuan adil, hukuman,
bertanggungjawab dan penegakan hak
dan keadilan bagi rakyat
 2. Bill of Right berisi equality before
the law

157.  Tujuan PBB mendeklarisasikan HAM;
 1. Menyelamatkan keturunan manusia dari
bencana perang
 2. Meneguhkan sikap dan keyakinan ttg
HAM yang asasi (harkat dan martabat
manusia, persamaan kedudukan antara pria
dan wanita, antara bangsa yang besar dan
kecil)
 3. Memajukan tingkat hidup lebih baik
dalam suasana kebebasan yang lebih
leluasa.

158.  Perkembangan Pemikiran HAM di
Indonesia;
 1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945)
 Dipelopori oleh org pergerakan
 2. Sesudah kemerdekaan; 1945-1950,
1959-1966, 1966-1999 dan 1999-
sekarang

159.  HAM Pada Tatanan Global
 Negara barat/liberalisme;
 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak
 2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas,
negara sebagai koordinator dan pengawas
 3. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri
individu manusia
 4. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan
negara

160. Konsep Sosialis;
1.Hak asasi hilang dari individu dan
terintegrasi dalam masyarakat
2.HAM tidak ada sebelum negara ada
3.Negara berhak membatasi hak asasi
manusia apabila situasi menghendaki

161. Konsep Asia Afrika;
1. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran
agama (sesuai dengan kodratnya)
2. Masyarakat sebagai keluarga besar artinya
penghormatan utama utk kepala keluarga
3. Individu tunduk pada kepala adat yang
menyangkut tugas dan kewajiban anggota
masyarakat

162.  HAM Menurut Konsep PBB;
 Hak utk hidup, kemerdekaan dan
keamanan, hak utk diakui kepribadiannya
menurut hukum, memperoleh perlakuan
yang sama, hak utk mendapat jaminan
hukum dlm perkara pidana spt diperiksa
dimuka umum, dianggap didak bersalah
kecuali ada bukti yang sah

163. Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu
negara, mendapat hak milik atas benda,
mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas
memeluk agama, mendapatkan jaminan
hukum, mendapatkan pekerjaan, hak utk
berdagang, mendapatkan pendidikan, turut
dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat,
menikmati kesenian dan kemajuan
keilmuan.

164.  Lembaga Penegak HAM
 1. Komnas HAM (komisi hak asasi
manusia) adalah lembaga yang
mandiri yang kedudukannya setingkat
dgn lembaga negara lainnya yang
berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan
dan mediasi ham

165. 2. Pengadilan HAM;
 Komnas ham melakukan pemanggilan
saksi dan pihak kejaksaan yang
melakukan penuntutan di pengadilan
ham
 3. Partisapasi Masyarakat

166.  Mengembangkan Pendidikan Ham;
 Pembelajaran ham sejak dini merupakan
tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral
bangsa akan terbangun sejak dini dan
mereka terlahir menjadi generasi yang
menghargai hak asasinya sbg manusia (Dr
Seto Mulyadi, psikolog dan ketua komnas
perlindungan anak)

167.  Pembelajaran ham hrs disesuaikan
dgn tingkatan usia dan golongan
masyarakat serta adanya keselarasan
antara pembelajaran ham di dalam
dan di luar rumah agar tidak ada
benturan nilai (Dr Sri Untari, ahli
psikologi sosial)

168.  Pembelajaran ham sejak dini
dilaksanakan tidak hanya sbg
pengetahuan ttg ham ttp juga
mengembangkan sikap dan
keterampilan.

169.  Pengetahuan ttg ham mencakup hak dan
kewajiban setiap manusia, hak-hak anak,
hak-hak perempuan, masalah keadilan dan
pluralisme.
 Meningkatkan keterampilan mendengarkan
orang lain, bekerja sama, berkomunikasi,
memecahkan masalah, membuat analisis
moral, mengajukan kritik dengan baik.

170.  Menghargai hak orang lain, menyadari
bhw kerja sama lebih baik dari pada
konflik, mampu bertanggungjawab
atas tindakan yang diambil serta
mampu memperbaiki kehidupannya di
masa mendatang.

171. BAB 8 GEOPOLITIK
Geopolitik berasal dari kata geo=bumi, politik
berasal dari politeia=kesatuan masyarakat
yg berdiri sendiri (negara), dan teia berarti
urusan.
Geopolitik=cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri, lingkungan yg
berujud negara kepulauan berlandaskan
Pancasila dan UUD’45.

172. Latar Belakang Wawasan Nusantara;
1. Falsafah Pancasila
Mengutamakan kepentingan masyarakat
daripada kepentingan pribadi dari
golongan.
2. Aspek kewilayahan nusantara
Geografi mutlak diperhitungkan
karena memiliki aneka SDA dan suku
bangsa.

173.  3. Aspek sosial budaya
 Indonesia memiliki beragam suku,
agama, bahasa dan adat-istiadat.
 4. Aspek historis
 Mempertahankan dan menjaga
persatuan NKRI

174.  Kedudukan Wawasan Nusantara
 1. Pancasila sbg falsafah, ideologi
bangsa dan dasar negara
berkedudukan sbg landasan idiil
 2. UUD’45 sbg landasan konstitusi
negara berkedudukan sbg landasan
konstisional

175.  3. Wawasan Nusantara sbg visi nasional
berkedudukan sbg landasan konsepsional
 4. Ketahanan Nasional sbg konsepsi
nasional berkedudukan sbg landasan
konsepsional
 5. GBHN sbg politik dan strategi nasional
(kebijaksanaan dasar nasional
berkedudukan sbg landasan operasional.

176.  Posisi Indonesia diantara 2 benua dan
2 samudra memberi keuntungan dan
kerugian;
 Keuntungan;
 1. Menjadi jalur lalu lintas
perdagangan internasional
 2. Meningkatkan penerimaan pajak

177.  3. Memudahkan Indonesia berinteraksi
dengan negara lain
 4. Mempercepat perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi
 5. Mempercepat proses akselerasi budaya
asing khususnya yang sesuai dgn nilai luhur
budaya bangsa
 6. Membuka peluang bagi peran Indonesia
dalam penyelesaian konflik politik yang
terjadi diantara negara tetangga.

178.  Kerugian;
 1. Terganggunya ketertiban dan
keamanan nasional
 2. Terjadinya pencurian ikan
 3. Terjadi perompak atas kapal laut
yang melewati jalur perdagangan.

179.  Wawasan Nusantara sbg cara pandang
dan sikap B Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara mencakup;

180. 1. Perwujudan kepulauan nusantara sbg
satu kesatuan politik
2. Sbg satu kesatuan ekonomi
3. Satu kesatuan sosial dan budaya
4. Satu kesatuan pertahanan keamanan.

181. BAB 9
GEOSTRATEGI
 Geostrategi; suatu strategi dalam
memanfaatkan kondisi geografis
negara dalam menentukan kebijakan,
tujuan, dan sarana umum untuk
mewujudkan cita-cita proklamasi dan
tujuan nasional.

182.  Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan
Nasional; Indonesia menjadi ajang
persaingan kepentingan dan
perebutan pengaruh negara-negara
besar.

183.  Fungsi Geostrategi/Ketahanan
Nasional;
Daya tangkal; (a) Ketahanan pada
aspek ideologi (b) Aspek politik (c)
Aspek ekonomi (d) Sosial budaya (e)
Pertahanan keamanan.

184.  Implementasi Ketahanan Nasional;
 1. Bidang politik; (a) menghadapi globalisasi
perlu peningkatan kompetensi diplomat
menjadi perunding internasional (b)
mengembangkan politik luar negeri bebas
aktif © banyak kasus disintegrasi
disebabkan ketidakadilan politik, hukum,
ekonomi dan budaya.

185.  2. Bidang Ekonomi; hal-hal yang harus
dibenahi dalam ketahanan nasional
ekonomi adalah menata kebijakan
fiskal, industri dalam negeri, dan
swasembada pangan
 3. Sosial dan Budaya; standarisasi
pendidikan, kerukunan umat
beragama, dan sistem jaminan sosial

186.  4. Bidang Hukum; profesionalitas
aparat hukum, pemberantasan korupsi
dan ham.
Sekian dan Terimakasih