Ringkasan: Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja strategis sekretariat selama tahun 2016 dan hal-hal yang perlu perbaikan. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja 2016. Laporan ini bertujuan memperbaiki kinerja di masa depan.

1. LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2016
Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI
Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia Lantai 5
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat - 10110
Tlp. 021-34830741 & Fax. 021-34830757
sekretariat@komisiinformasi.go.id

2. KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan ridhoNYA, penyusunan
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016 ini dapat
diselesaikan.
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran Sekretariat
Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja ini merupakan media untuk
menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam
rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan
dalam bentuk Penetapan Kinerja.
Dengan demikian Laporan Kinerja ini memiliki beberapa fungsi, yaitu : sebagai alat penilaian
capaian kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada
masyarakat; sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur organisasi
di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
Berdasarkan analisis dan evaluasi Laporan Kinerja, diharapkan semoga laporan ini bermanfaat
dan digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan
staf pelaksana di lingkungan Komisi Informasi Pusat, seperti : optimalisasi peran kelembagaan
dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja.
Jakarta, Pebruari 2016
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Selamatta Sembiring

3. RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini menyajikan berbagai keberhasilan atau
capaian strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat selama tahun 2016 dan beberapa hal yang
perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja
kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada
target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenkominfo 2015-
2019, RKP, dan Penetapan Kinerja.
Capaian kinerja (performance result) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan
kinerja (performance agreement) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan
diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa
yang akan datang.
Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran
dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan
untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga
salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen
melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan.

4. DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai
- Acuan KepMenKominfo Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- Dukungan Pegawai:
Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan dan Laki-laki, Pendidikan, PNS dan Non
PNS.
BAB II RENCANA KINERJA DAN TARGET KINERJA
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
b. Kinerja Lainnya
- PSI
- ASE
- Kelembagaan
c. Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 – 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
- Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat
b. Capaian Kinerja Substansi
- PSI
- ASE
- Kelembagaan
c. Capaian Kinerja Anggaran
BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun
Sebelumnya.
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi.
BAB V PENUTUP

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat merupakan
lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.
Komisi Informasi Pusat terbentuk pada tahun 2009, melalui Keputusan Presiden Nomor
48/P tentang Pengangkatan Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013, dan Periode
2013 – 2017 kedua ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P. Anggota KI
Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kepatuhan
dan kelayakan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat dilaksanakan
oleh Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dalam
hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Kelembagaan Sekretariat KI Pusat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 11/PERM/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Permen Kominfo No.11 Tahun 2011).
Berdasarkan UU KIP juncto Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, Sekretariat KI Pusat
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional (tata kelola)
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

6. Pelaksanaan program dan kegiatan KI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) dan berkewajiban untuk menerapkan prinsip good governance dalam
mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good
governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum,
partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
Akuntabilitas yang dipandang sebagai bentuk kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja dengan
menggunakan kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai
(attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan
dikumpulkan (trackable).
Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Komisi
Informasi Pusat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Komisi Informasi
Pusat dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun
2016, dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
LAKIP yang tersusun ini sebagai bentuk akuntabilitas dan laporan capaian atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2015-2019 yang disebutkan bahwa sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat
adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran
Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat dan Terlaksananya Ketentuan UU No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat.
Sejalan dengan itu, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Sekretariat KIP selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja (performance
results) di Tahun 2016 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan

7. pencapaian kinerja KIP selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
target kinerja digunakan sebagai ukuran yang memberikan hasil guna perbaikan dan
peningkatan kinerja.
Terdapat beberapa permasalahan utama (strategic issues) dalam mengawal pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di Indonesia. Yaitu, belum terbentuknya Komisi
Informasi di 34 provinsi. Permasalahan ini dinilai sebagai ukuran belum meratanya
transparansi, sehingga pembentukan Komisi Informasi Provinsi dimasukkan sebagai
rencana strategis yang harus dicapai di tahun 2016. Selain itu, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik juga harus dilakukan dengan
melihat pembentukan PPID di seluruh Badan Publik.
Dalam Laporan Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari
indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Kinerja ini dapat menjadi
parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Komisi Informasi Pusat di
masa mendatang.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah untuk melakukan
penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang
komunikasi dan informatika selama tahun 2016. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan
kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan
kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.
C. Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat, terdiri dari Sekretaris Komisi
Informasi Pusat dan terdiri dari 3 bagian yaitu (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian
Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan (3) Bagian Umum. Berdasarkan
Pasal 2 dan Pasal 3 Permen Kominfo No.11 Tahun 2011.

8. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut :
1. Tugas
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi
Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah melaksanakan dukungan teknis dan
administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya.
Sekretaris KIP
Bagian Perencanaan
Subbagian
Program
Subbaguan
Evaluasi dan
Pelaporan
Bagian Administrasi Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa
Subbagian
Administrasi
Pengaduan
Subbagian
Administrasi
Penyelesaian
Sengketa
Bagian Umum
Subbagian
Keuangan
Subbagian Tata
Usaha dan
Perlengkapan
Kelompok Jabatan
Fungsional

9. 2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa
fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program
b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian
sengketa informasi publik
c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
kerumahtanggaan, dan
d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat didukung Sumber
Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil (Non PNS) sebanyak 75 Pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 50 orang
dan perempuan sebanyak 25 orang.
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Jenis
Kelamin Per 31 Desember 2016
50%
25%
Laki-laki
Perempuan

10. Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan
Pendidikan Per 31 Desember 2016
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan
PNS dan Non PNS Per 31 Desember 2016
1
3
24
1
14
12
1
0 5 10 15 20 25 30
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PNS NON PNS
30%
70%

11. BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN TARGET KINERJA
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Pejanjian Kinerja merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan
oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada
atasannya yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja
ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan disusun
setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.
Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai
oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 yang
ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran
strategis, adapun sasaran strategis indikator kinerja Komisi Informasi Pusat, sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Tersedianya
Dukungan Teknis dan
Manajemen dalam
Rangka Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan
Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi
100 %
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 2 dokumen
Jumlah laporan Monev dan Kinerja yang diselesaikan tepat
waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
6 dokumen
Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang tepat waktu dan
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3 dokumen

12. Komisi Informasi (KI)
Pusat
Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat
diselesaiakan tepat waktu dan sesuai SIMAK BMN
4 dokumen
Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Pelayanan
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
100 %
Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga
yang tepat sasaran dan tepat waktu
100 %
Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Hasil Audit
Internal dan Eksternal
100 %
B. Kinerja Lainnya
1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus
permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat
ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan
permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak.
Selama Tahun 2016, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk
sebanyak 2684 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 870 kasus
atau 32,41%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 60% maka capaian target
kinerja sebesar 54,02%.
Khusus untuk Tahun 2016, dari 64 permohonan sengketa, yang dapat diselesaikan
sebanyak 54 kasus permohonan atau 84,37%.
2. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
Komisi Informasi Pusat memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan
advokasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik.
Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses Informasi
Publik dekaligus Badan Publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

13. Dengan adanya tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, maka
masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses Informasi Publik. Bersamaan dengan itu,
dilakukan juga advokasi kepada masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan
Badan Publik tentang masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam kaitannya
dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Langkah-langkah sosialisasi, edukasi, dan advokasi tersebut berguna untuk mempengaruhi
dan mendorong masyarakat dan Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.
Selama Tahun 2016, kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi, edukasi dan advokasi
berjumlah 9 Laporan. Dari 9 laporan tersebut yang dapat dicapai sebanyak 7 laporan.
sedangkan 2 laporan yg tidak terealisasi dikarenakan adanya self blocking.
3. Bidang Kelembagaan
Berdasarkan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, badan
publik diwajibkan untuk : (1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
atau PPID; (2) Memiliki SOP Layanan Informasi Publik; (3) Menyediakan, memberikan
dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik.
Dengan demikian badan Publik dianggap sudah melaksanakan ketentuan UU No. 14 tahun
2008 apabila sudah memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat
belum memiliki instrument atau mekanisme untuk mengetahui apakah suatu badan publik
sudah atau belum melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Oleh karena itu data yang
digunakan adalah data tentang jumlah PPID.
Peran atau kontribusi Komisi Informasi Pusat terkait PPID adalah memberikan bimbingan
teknis dan penyuluhan kepada badan publik/PPID serta memberikan edukasi dan advokasi
kepada anggota/kelompok masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi agar

14. menyadari haknya atas akses informasi publik. Selain itu putusan Komisi Informasi dalam
penyelesaian sengketa informasi dapat juga menjadi faktor pendorong bagi badan publik
untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas PPID serta melakukan penataan dan
pembenahan SOP Standar Layanan Informasi Publik.
Selama Tahun 2016 jumlah PPID yang sudah terbentuk dari 584 jumlah badan publik yang
dapat diintervensi adalah sebanyak 402 PPID atau 73,36%. Bila dikonversi dengan target
kinerja sebesar 65% maka capaian target kinerja menjadi 112,86%. Namun capaian ini
masih dapat diperdebatkan.
Parameter lain yang dapat dijadikan acuan adalah kegiatan Monev Badan Publik Dalam
Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016. Dalam kegiatan ini, Komisi
Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Asessment Quesionare) sebanyak 393 kepada 393
Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 198 atau 50,28%. Bila dikonversi
dengan target sebesar 65%, maka capaian kinerja menjadi 77,51%.
4. Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi
Sampai dengan Tahun 2016 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk 29 provinsi
atau 85,29%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian target
kinerja adalah sebesar 85,29%. Namun dengan catatan bahwa di Papua Barat dan Sulawesi
Tenggara sudah tahap menunggu proses Fit and Proper Test. DPRD sedangkan di
Kalimantan Utara dalam tahap proses Pansel, adapun di Maluku Utara dan Nusa Tenggara
Timur sama sekali belum melakukan proses seleksi.
C. Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019
Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah ditetapkan tujuan
lima tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019 serta menggambarkan arah strategi organisasi,
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan
kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sesuai dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 – 2019, tujuan
atau sasaran strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 – 2019 adalah Tersedianya

15. Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat,
seperti dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
Sasaran Indikator
Target
Keterangan
2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya
Dukungan
Teknis dan
Manajemen
dalam Rangka
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas Komisi
Informasi Pusat
Persentase
(%) Layanan
Administrasi
dan
Dukungan
Teknis
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi
Komisi
Informasi
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya
Ketentuan
Undang-Undang
No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
(KIP)
Presentase
(%)
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik
55% 60% 65% 65% 65%
Persentase
(%) Badan
Publik yang
melaksanaka
n Ketentuan
Keterbukaan
60% 65% 70% 75% 80%

16. Informasi
Publik
Persentase
(%) Fasilitasi
Pembentukan
Komisi
Informasi
Provinsi
80% 100% - - -
Berdasarkan tujuan atau sasaran strategis tersebut, Komisi Informasi Pusat dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s/d 5 tahun kedepan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu
perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Komisi Informasi Pusat untuk
mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi.
Adapun Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 berdasarkan Renstra 2013 – 2017
adalah sebagai berikut :
Tahun Misi Indikator Capaian
2016 Memperkuat kelembagaan menuju komisi
informasi yang mandiri dan kredibel
Semua program sudah mengacu
pada substansi dari visi dan misi
Ditandatanganinya MoU dengan
lembaga lain terkait UU KIP
minimal dengan 2 lembaga.
Adanya publikasi yang rutin dan
berkualitas antara lain dua buku,
tiga jurnal, dan enam newsletter.

17. Meningkatnya persentase Badan
Publik yang mentaati peraturan
terkait keterbukaan informasi.
Memiliki tiga orang panitera
pengganti yang memiliki kualifikasi
terkait tugasnya.
Terinternalisasinya value/corporate
culture khas KI.
Memperkuat penanganan sengketa dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas
informasi
PSI terselesaikan 90% dari total
register.
Terbetuknya kepaniteraan PSI yang
berdiri sendiri tidak dirangkap oleh
sekretariat.
Tersusun KI Prudensi.
Permutakhiran pendokumentasian
arsip PSI.
Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan negara
Tersusun dan terdiseminasinya dua
telaah dan pendapat hukum terhadap
berbagai kebijakan negara.
Berpartisipasi dalam proses
penyusunan tiga kebijakan negara
(undang-undang).

18. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak
masyarakat terhadap informasi publik
Adanya laporan tahunan dari Badan
Publik Negara terkait keterbukaan
informasi publik.
Mengupayakan 80% Badan Publik
negara sudah menunjuk PPID dan
memiliki standar layanan.
Terbentuknya jaringan masyarakat
peduli keterbukaan informasi di 30
provinsi.
Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk
memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.
Terlibat dalam satu kegiatan terkait
keterbukaan informasi yang bersifat
internasional .
Menginisiasi kegiatan terkait
keterbukaan informasi tingkat
internasional

19. BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Target Kinerja Capaian Kinerja
1 Tersedianya
Dukungan
Teknis dan
Manajemen
dalam Rangka
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas Komisi
Informasi Pusat
Jumlah Dokume
Perencanaan
Program dan
Anggaran
2 Dok B03:
1. Tersusunnya Draft
Renja 2017
2. Tersusunnya Pagu
Anggaran Indikatif
2017
B01:
B02:
B03:
B04: Draft Renja Tahun 2017
B05: ADIK Tahun 2017, RAB
Pagu Anggaran Tahun 2017
B06: Renja Tahun 2017, Pagu
Alokasi Anggaran Tahun 2017,
TOR KIP Tahun 2017
B07:
B08:
B09: Tersusunnya Dokumen
Anggaran (RKA-K/L) Tahun
2017
B10:
B11:
B12: Tersusunnya DIPA Tahun
2017
B06:
1. Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan Program
(Renja) Tahun 2017
2. Tersusunnya ADIK
Tahun 2017
3. Tersusunnya Pagu
Alokasi Anggaran
Tahun 2017
B09:

20. 1. Tersusunnya RAB
Pagu Anggaran Tahun
2017
2. Tersusunnya TOR
KIP Tahun 2017
3. Tersusunnya
Dokumen Anggaran
(RKA-K/L) Tahun
2017
B12:
1. Tersusunnya DIPA
tahun 2017
Jumlah Laporan
Monev dan
Kinerja yang
diselesaikan tepat
waktu dan sesuai
peraturan
perundang-
undangan
6 Dok
B03:
1.Tersusunnya LAKIP
Sekretariat KI Pusat
Tahun 2015
2.Tersusunnya Laporan
Triwulan I Monev dan
Kinerja Tahun 2016
3.Tersusunnya Laporan
Tahunan Komisi
Informasi Pusat Tahun
2015
B01: LAKIP Sekretariat KI
Pusat Tahun 2015
B02: Laporan Tahunan Komisi
Informasi Pusat Tahun 2015
B03:
B04: Laporan Triwulan I
Monev dan Kinerja Tahun
2016
B05:
B06:
B07: Laporan Semester I
Monev dan Kinerja Tahun
2016
B08:
B09:
B10: Laporan Triwulan III
Monev dan Kinerja Tahun
2016
B11:
B12: Laporan Tahunan Monev
dan Kinerja Tahun 2016
B06:
Tersusunnya Laporan
Semester I Monev dan
Kinerja Tahun 2016
B09:
Tersusunnya Laporan
Triwulan III Monev dan
Kinerja Tahun 2016
B12:

21. Tersusunnya Laporan
Tahunan Monev dan
Kinerja Tahun 2016
Jumlah Laporan
Keuangan yang
tepat waktu dan
Standar
Akuntansi
Pemerintah
(SAP)
3 Dok B03:
Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahun 2015
(Unaudited) dengan
tepat waktu dan sesuai
dengan SAP
B01:
B02: Laporan Keuangan
Tahun 2015 (Unaudited)
B03:
B04:
B05:
B06: Laporan Keuangan
Tahun 2015 (Audited)
B07:
B08:
B09: laporan Keuangan
Semester I Tahun 2016
B10:
B11:
B12:
B06:
Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahun 2015
(audited) dengan tepat
waktu dan sesuai
dengan SAP
B09:
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semester I
Tahun 2016 tepat waktu
sesuai dengan standar
SAP
B12:
-
Jumlah Laporan
Barang Milik
Negara ( BMN)
yang dapat
diselesaikan
tepat waktu dan
4 Dok B03:
1. Laporan Semester II
BMN Tahun 2015
dengan tepat waktu
sesuai dengan
Sistem Informasi
B01:
B02:
B03:
B04: Laporan Semester II
BMN Tahun 2015, Laporan

22. sesuai SIMAK
BMN
Manajemen
Akuntansi Barang
Milik Negara
(SIMAK BMN)
2. Laporan Tahunan
BMN Tahun 2015
(Unaudited) dengan
tepat waktu sesuai
dengan Sistem
Informasi
Manajemen
Akuntansi Barang
Milik Negara
(SIMAK BMN)
Tahunan BMN 2015
(Audited)
B05: Laporan Tahunan
BMN Tahun 2015
(Unaudited)
B06:
B07:
B08: Laporan Semester I
BMN Tahun Anggaran 2016
B09:
B10:
B11:
B12:
B06:
1. Laporan Tahunan
BMN Tahun 2015
(Unaudited) dengan
tepat waktu sesuai
dengan Sistem
Informasi
Manajemen
Akuntansi Barang
Milik Negara
(SIMAK BMN)
2. Laporan
Pengawasan dan
Pengendalian
(WASDAL) BMN
Tahun 2015

23. B09:
Laporan Semester I
BMN Tahun Anggaran
2016 dengan tepat
waktu dan sesuai
dengan SIMAK BMN
B12:
-
Persentase (%)
layanan
ketatausahaan
dan rumah
tangga yang
tepat sasaran dan
tepat waktu
100% B03:
Tersusunnya laporan
layanan persuratan,
kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perpustakaan yang tepat
waktu dan tepat sasaran
selama Januari- Maret
2016
B01:
B02
B03:
B04: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan Januari-Maret
2016
B05:
B06:
B07: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan April – Juni
2016
B08: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
B06:
Tersusunnya laporan
layanan persuratan,
kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perpustakaan yang tepat
waktu dan tepat sasaran
selama April - Juni
2016
B09:
Tersusunnya laporan
layanan persuratan,
kepegawaian,

24. perlengkapan rapat dan
perpustakaan yang tepat
waktu dan tepat sasaran
selama Juli - September
2016
perpustakaan Juli-Agustus
2016
B09: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan Juli-September
2016
B10: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan Oktober 2016
B11: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan November
2016
B12: Laporan layanan
persuratan, kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perkantoran dan
perpustakaan Oktober-
Desember 2016
B12:
Tersusunnya laporan
layanan persuratan,
kepegawaian,
perlengkapan rapat dan
perpustakaan yang tepat
waktu dan tepat sasaran
selama Oktober –
Desember 2016

25. Persentase (%)
dukungan
administrasi
pelayanan
pengaduan dan
penyelesaian
sengketa
informasi
100% B03:
Tersusunnya laporan
dukungan administrasi,
kepaniteraan, dan
perlengkapan
persidangan
penyelesaian sengketa
informasi publik pada
bulan Januari – Maret
2016
B01:
B02:
B03:
B04: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan Januari – Maret 2016
B05:
B06:
B07: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan April-Juni 2016
B08: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan Juli-Agustus 2016
B09: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan Juli-September 2016
B06:
Tersusunnya laporan
dukungan administrasi,
kepaniteraan, dan
perlengkapan
persidangan
penyelesaian sengketa
informasi publik pada
bulan April - Juni 2016
B09:
Tersusunnya laporan
dukungan administrasi,
kepaniteraan, dan
perlengkapan
persidangan
penyelesaian sengketa
informasi publik pada
bulan Juli - September
2016
B12:

26. Tersusunnya laporan
dukungan administrasi,
kepaniteraan, dan
perlengkapan
persidangan
penyelesaian sengketa
informasi publik pada
bulan Oktober -
Desember 2016
B10: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan Oktober 2016
B11: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan November 2016
B12: laporan dukungan
administrasi, kepaniteraan,
dan perlengkapan
persidangan penyelesaian
sengketa informasi publik
bulan November 2016
Persentase (%)
penyelesaian
rekomendasi
hasil audit
internal dan
eksternal
100% B03:
Tersusunnya laporan
penyelesaian
rekomendasi hasil audit
internal dan eksternal
tahun anggaran 2015
B01:
B02:
B03: laporan penyelesaian
rekomendasi hasil audit
internal dan eksternal tahun
anggaran 2015
B04:
B05
B06:
B07:
B06:
-
B09:
-

27. 2. Capaian Kinerja Lainnya
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
1. Pengarusutamaan Transparansi dalam Kebijakan Publik
a) FGD di Bidang Persaingan Usaha Tidak Sehat
Salah satu komponen kebijakan persaingan yang memiliki pengaruh langsung
terhadap keputusan berinvestasi di suatu negara yaitu komponen keterbukaan
sektor industri. Tingkat persaingan di sebuah negara tercermin dari kebijakan
pemerintah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pemain baru di dunia
usaha. Apabila rezim persaingan usaha sebuah negara menyulitkan perusahaan
baru untuk tumbuh dan berkembang, maka tingkat investasi yang mengalir ke
negara tersebut akan rendah dan tingkat persaingan usaha yang tercipta juga akan
rendah. Pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan
beberapa peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan mampu
menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
Salah satu jenis informasi publik yang dapat dikecualikan oleh Badan Publik
berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah informasi yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
UU KIP dalam penjelasannya tidak memberikan uraian lebih lanjut perihal apa
dan bagaimana informasi “dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak
B12:- B08:
B09:
B10:
B11:
B12:

28. atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat” tersebut selain hanya
tulisan frasa “cukup jelas”. Dalam praktik frasa “cukup jelas” tersebut menjadi
tidak jelas.
Pengecualian informasi sebagaimana disebut Pasal 17 huruf b UU KIP
nampaknya terkait pula dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli yang
pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang
diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu jenis rahasia perusahaan
adalah rahasia dagang yag diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).
FGD yang dilaksanakan menggali dan mendapatkan masukan dan pandangan
mengenai perlindungan hukum terhadap Pengelolaan Informasi Publik dalam
Perlindungan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia dan merumuskan jenis-
jenis iInformasi Publik dalam Perlindungan Persaingan Usaha tidak sehat dan
pengecualian informasinya.
b) FGD di Bidang Barang dan Jasa
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip-
prinsip tersebut sebagai bagian utama dari peraturan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel dan
mensejahterahkan bangsa serta untuk menghindari dan mencegah terjadinya hal-
hal yang bertentangan dengan etika pengadaan, diantaranya pertentangan
kepentingan para pihak, pemborosan dan kebocoran keuangan negara,
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

29. Meskipun telah ada UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik namun terhadap informasi-informasi yang khusus seperti
pengadaan barang dan jasa tidak ditemukan. UU KIP dan Perki SLIP hanya
memuat jenis-jenis informasi berdasarkan kelompok pengklasifikasiannya yang
masih sangat umum dan tidak berdasarkan pembidangan yang bersifat khusus.
Akibatnya manakala terjadi sengketa informasi yang berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa, Komisi Informasi harus mampu menafsirkan
informasi yang diminta oleh Pemohon informasi masuk dalam klasifikasi yang
mana. Sebab pemohon informasi sendiri pun seringkali mengalami kebingungan
perihal informasi yang diminta.
FGD yang dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan pandangan mengenai
model dan bentuk-bentuk kebijakan transparan dan keterbukaan informasi
dalam dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta untuk mendapatkan
masukan bagi pengklasifikasian dan identifikasi jenis-jenis informasi publik
dalam pengadaan barang dan jasa.
c) FGD di Bidang Pertanahan
Berkenaan dengan pengecualian informasi, UU KIP memberikan syarat yang
ketat bagi badan publik jika mengecualikan informasi publik. Menurut UU KIP
setiap pengecualian informasi harus berdasarkan pengujian konsekuensi.
Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya. Ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan
kepentingan umum menjadi acuan analisis dalam melakukan pengujian
konsekuensi.

30. Adapun jenis informasi publik bidang pertanahan yang kerap kali menjadi obyek
sengketa informasi publik antara lain yaitu informasi publik tentang (1)
Terbitnya Surat Hak Milik (SHM), (2) Hak Guna Usaha (HGU), (3) Akta Jual
Beli (AJB), (4) Status Kepemilikan Tanah, (5) Daftar Tanah Terlantar, (6) Surat
Erfacht Verponding Afdelling, (7) Pembebasan Tanah, (8) Peta Tofografi.
Sebagian dari sengketa ini timbul karena badan publik (Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kanwil Pertanahan dan Kantor
Pertanahan) menyatakan mengecualikan informasi yang dimohonkan oleh
pemohon informasi, sehingga informasi publik yang dimohonkan tidak dapat
diberikan.
Focus Group Discussion tentang informasi publik terkait dokumen pertanahan
dimaksudkan agar Komisi Informasi Pusat dan pada umumnya masyarakat dapat
mengetahui secara jelas kategori informasi yang ada dalam dokumen
pertanahan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih
besar, sehingga seluruh informasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat
terdokumentasikan dalam sebuah buku ilmiah yang khusus membahas informasi
publik pada bidang pertanahan.
2. Penyusunan Kompilasi Putusan KI Pusat Bidang Pertanahan dan SDA
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghimpun dan mengkompilasi putusan KI Pusat
di bidang pertanahan, berupa dokumen yang berisi kaidah-kaidah norma putusan
Komisi informasi atas sengketa informasi di bidang pertanahan serta menghasilkan
suatu pedoman atau acuan bagi anggkota Komisi Informasi dalam memutus suatu
perkata yang pokok materinya pertanahan sehingga mengurangi disparitas putusan.
Melalui kegiatan ini dapat dirumuskan adanya keluaran himpunan putusan Komisi
Informasi Pusat tentang sengketa infomasi publik di bidang pertanahan.

31. 3. Pengembangan SDM Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi
Daerah
a) Bimtek PSI dan Legal Drafter
Output yang dihasilkan adalah (1) tercapainya 36 orang peserta Komisioner yang
memahami penyelesaian sengketa informasi, (2) terbentuknya persepsi administrasi
penyelesaian sengketa dan kesamaan persepsi.
b) Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian
Sengketa
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya bagi pelaksanaan proses penyelesaian
sengketa informasi secara baik dan benar sekaligus upaya percepatan penyelesaian
sengketa informasi. Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan (1) memahami tentang
Penataan Administrasi dan Case Management Penyelesaian Sengketa Informasi, (2)
memiliki kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan berkas sengketa
secara baik dan benar.
4. Semiloka Komisi Informasi Pusat dengan Badan Peradilan
Kegiatan yang dilaksanakan di Medan yang bekerjasama dengan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, dan di Manado yang bekerjasama dengan Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan semiloka yang dilaksankan menghasilkan rumusan
dan formulasi baru pelaksanaan penetapan eksekusi atas putusan Komisi Informasi.
5. Penanganan Sengketa Pasca Putusan Informasi
Kegiatan penanganan sengketa pasca putusan berjalan selama 1 (satu) tahun kalender.
Sepanjang Tahun 2016 Komisi Informasi menangani sengketa pasca putusan yaitu

32. sebanyak 8 register yang terbagi menjadi keberatan yang diajukan di Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
b. Bidang Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan implementasi masyarakat dan
Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi
dengan target dari berbagai unsur masyarakat.
Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selama tahun 2016 sebagai
berikut:
1. Forum Diskusi Dalam Rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2016
Forum diskusi yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi Badan Publik
untuk mengimplementasikan UU KIP secara optimal, menguatkan komitmen bersama
akan pelaksanaan UU KIP agar pemerintah (Badan Publik) konsisten dalam
melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Kegiatan
dilaksanakan di Jakarta dengan menghadirkan Narasumber Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Bupati Soppeng Supriansa, Ketua Komisi
Informasi Provinsi Jawa Timur Ketty Tri Setyorini, Sekretaris Jenderal Seknas Fitra
Yenny Sucipto dan Deputi Komunikasi Publik KSP Eko Sulistyo serta dihadiri 150
orang peserta.
2. Diseminasi Hasil Telaahan terhadap berbagai Kebijakan Negara.
Kegiatan ini dilaksanakan dalan bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
“Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa” tanggal 21
Desember 2016 di Jakarta. Narasumber terdiri dari Henny S Widyaningsih
(Komisioner KI Pusat), Bito Wikantosa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

33. dan Transmigrasi Hak Masyarakat Desa Atas Informasi Publik, Oktofianus J. R
(Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Pemerintah Desa dan BPD Untuk
Layanan Informasi Publik).
3. Fasilitasi Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya akan hak
kebebasan memperoleh informasi di kalangan media dan organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan ini dilakukan di tiga lokasi yakni Bandar Lampung, Palangkaraya dan Bangka
Belitung dengan jumlah total keseluruhan peserta 104 orang.
4. Workshop Potensi Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang memanfaatkan berbagai
momentum, yaitu sebagai berikut:
Pameran dalam rangka Partisipasi Hari Hak untuk Tahu
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan Komisi informasi Pusat dalam memperingati Hari
Hak untuk Tahu sedunia dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan
oleh Ditjen IKP Kemenkominfo. Bentuk partisipasi Komisi Informasi Pusat dengan
mendirikan Booth Klinik Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 28 September 2016 di Universitas Indonesia, Depok. Peserta yang
mengunjungi Klinik Keterbukaan Informasi dalam pameran ini sebanyak 100 orang,
meliputi Kementerian/Lembaga Negara, Mahasiswa dan Masyarakat Umum. Selain itu
dilaksanakan Forum Diskusi oleh Komisi Informasi Pusat di kantor Dewan Pers dan
sebelumnya menyebarluaskan cindera mata kepada masyarakat di Commuter Line
jurusan Jabodetabek selama 2 hari berturut-turut.
 Pameran dalam rangka Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Komisi Informasi
Pusat berpartisipasi megikuti acara Klinik Keterbukaan Informasi Publik dan sosialisasi

34. Keterbukaan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat. Untuk menarik perhatian
pengunjung diadakan juga doorprize dengan mengemas pertanyaan-pertanyaan tentang
Komisi Informasi. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya sekitar 200 orang yang
mengetahui dan memahami UU KIP.
5. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
a.Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalangan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan klinik keterbukaan informasi sebanyak 3 kali
di 3 lokasi yakni Medan, Malang dan Depok. Melalui kegiatan ini dihasilkan jejaring
mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi
publik yang ada disekitarnya serta meningkatnya pemahaman terhadap fungsi dan
peran mahasiswa dalam implementasi UU KIP serta dihadiri oleh 240 orang.
b.Sosialisasi layanan Informasi Badan Publik di sektor pendidikan dan keuangan. Untuk
sektor Pendidikan kegiatan dilaksanakan di Mataram, Lombok dengan tema
“Lokakarya Standardisasi Standar Layanan Informasi Publik di Sektor Pendidikan”.
Narasumber kegiatan ini adalah Sekjen Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi dan Komisioner KI Pusat. Peserta yang hadir pada kegiatan ini
terdiri dari PPID Kemenristek, PPID Kemendikbud, PPID Kemenag, PPID
Perguruan Tinggi Badan Hukum, PPID Perguruan Tinggi Negeri, Komisi Nasional
Pendidikan Indonesia, PGRI, BAN-PT serta NGO Lokal NTB. Melalui kegiatan ini
dihasilkan satu persepsi yang sama tentang standardisasi layanan informasi pada
sektor pendidikan. Kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Badan Publik
pada Sektor Keuangan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Batam.
Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad
(Komisioner KI Pusat), dan N.E Fatmawati (PPID Kementerian Keuangan). Peserta
berjumlah 58 orang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat, BUMN,
SKPD Pemprov Kepri, KI Prov Kepri, dan Pemkot Batam

35. 6. Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Infromasi Publik
Kegiatan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik
sudah dilakukan dari bulan Februari – Desember 2016. Kegiatan ini melibatkan
Komisioner, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, serta pejabat dari Pusat Informasi Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Media yang dipantau adalah media cetak
dan media online. Media Cetak; Kompas, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media
Indonesia, Seputar Indonesia, Majalah Tempo, Republika, Rakyat Merdeka, Suara
Pembaruan, dan Sindo. Sedangkan untuk media online; detik, kompas.com,
beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com,
dll.
Hasil dalam kegiatan ini adalah berupa klipingan rekapitulasi berita dan analisis
tentang suatu berita atau isu yang sedang ramai dibicarakan untuk dijadikan bahan
kebijakan atau pers release.
7. Sosialisasi Melalui Media Massa
a. Dialog Interaktif di TV :
Dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik di Wisma
Antara Jakarta 16 Mei 2016
Dalam rangka media gathering 8 September 2016 di TVRI Bangka Belitung
Dalam rangka pemeringkatan Badan Publik pada 14 Desember 2016 di TV
Berita Satu dan 19 Desember di TV News.
b. Dialog Interaktif di Radio
Dialog Interaktif dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Diskusi UU KIP dan
Media Gathering di Bangka Belitung yang diselenggarakan sebanyak 5 (lima)
kali yaitu :
Tanggal 8 September 2016 di RRI Sungailiat
Tangal 12 Mei 2016 di Radio Jakarta FM

36. Tanggal 17 Mei 2016
Tanggal 13 Desember 2016
Tanggal 20 Desember 2016 di DFM
c. PSA Keterbukaan Informasi Publik
PSA Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu:
 Tanggal 26 April 2016 di Jakarta
 Tanggal 20 Mei 2016 di TV One, Metro TV, I News
 Tanggal 31 Mei 2016 di KA TV 13, Radio KBR 68H
C.Bidang Kelembagaan
Pembentukan PPID berada di luar jangkauan kendali Komisi Informasi Pusat dan
sepenuhnya sangat tergantung kepada kemauan dan kemampuan Badan Publik. Namun
peran yang sudah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tidak dapat diabaikan begitu
saja, yaitu dalam memberikan Penyuluhan dan Bimtek serta pembelajaran edukasi
melalui putusan-putusan sengketa informasi yang mewajibkan Badan Publik memberikan
informasi yang diminta masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi.
Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah Badan Publik yang sudah membentuk PPID
sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik mencapai 402 PPID (73,36%) dari 584
Badan Publik yang dapat diintervensi, dengan rincian sebagai berikut :
No Lembaga Jumlah Telah Membentuk
PPID
%
1. Kementerian 34 34 100,00%
2. Lembaga Negara/ Lembaga
setingkat Menteri/LNS/LPP
126 47 37,30%
3. Provinsi 34 32 94,12%

37. 4. Kabupaten 416 283 68,03%
5. Kota 98 85 86,73%
Jumlah 708 481 67.94%
Sumber : Dit.Komunikasi Publik, Ditjen IKP, 9 Februari 2017
Sumber : Kementerian dalam Negeri, April 2017
Berdasarkan parameter tersebut, yang bisa dijadikan pembuktian kepatuhan Badan Publik
terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kegiatan
Monev Badan Publik Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016. Dalam
kegiatan ini, Komisi Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Asessment Quesionnaire)
sebanyak 393 kepada 393 Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 198 atau 50,38%
sesuai tabel dibawah ini :
No Kategori Badan Publik Jumlah Mengisi Persentase
1 Kementerian 34 24 70,59
2 Pemerintah Provinsi 34 20 58,82
3 Lembaga Negara/LPNK 43 33 76,74
4 Lembaga Non Struktural 79 28 40,34
5 BUMN 119 48 40,34
6 Perguruan Tinggi Negeri 72 35 48,61
7 Partai Politik Nasional 12 10 83,33
Jumlah 393 198 50,38%
Dari 198 Badan Publik yang mengembalikan SAQ menunjukkan partisipasi Badan Publik
yang bersedia untuk dinilai kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada dalam UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

38. A. Capaian Kinerja Anggaran
Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Komisi Informasi Pusat mencapai 74,07% atau
mengalami penurunan sebesar 4,37% dibanding tahun 2015 yang mencapai 79,07%.
Adapun rincian Realisasi Anggaran per output adalah sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (%)
1 Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 79,02
2 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 62,06
3 Layanan Perkantoran 84,90
4 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 99,12
5 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 77,53

39. BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 menyajikan berbagai
capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai
keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya
komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang
memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016.
B. Saran/Langkah Tindak Lanjut
1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja.
2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran
Sekretariat KIP maupun jajaran instansi pemerintah lainnya.
3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan
aktivitas PPID dalam layanan informasi public.
4. Menurunkaan target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 yang sebelumnya terlalu
tinggi