Lkip 2018 fix

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmatnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2018.
LKIP Kabupaten Pakpak Bharat disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kabupaten Pakpak Bharat merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
instansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat atas penggunaan anggaran tahun 2018.
LKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 memuat informasi kinerja tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak
yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan
kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kata Pengantar ii
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.
Salak, Maret 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT
Dr. H. ASREN NASUTION, M.A.

Ikhtisar Eksekutif iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa berupaya menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Salah satu prinsip dasar yang dikembangkan dalam kerangka
itu adalah perwujudan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyajikan
berbagai keberhasilan atau capaian strategis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan
beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan pada tahun berikutnya. Berbagai
capaian strategis, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh program kerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat pada dasarnya disusun dan dilaksanakan berdasarkan tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara konsisten, terus menerus dan
berkesinambungan.
Pada Tahun 2018, terdapat 12 sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi
yang tertuang dalam RPJMD. Sasaran tersebut diukur melalui 27 indikator kinerja

Ikhtisar Eksekutif iv
sasaran yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan pada
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil pengukuran
pada 27 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang ditetapkan
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. 5 indikator kinerja utama melebihi target;
2. 1 indikator kinerja utama sesuai target;
3. 21 indikator kinerja utama tidak tercapai target;
Beberapa kendala yang perlu mendapat pembenahan pada Tahun Anggaran
berikutnya antara lain belum akuratnya perencanaan program dan kegiatan, masih
kurangnya kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang belum
memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat akan mengefektifkan sistem perencanaan, meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia aparatur dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas
sarana dan prasarana serta penerapan sistem e-government.
Beberapa langkah penataan dan pembenahan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat antara lain adalah :
1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, melalui langkah-langkah antara lain :
a. Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan berbagai rumusan
unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti : tujuan, sasaran, indikator kinerja
utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, serta
target-target jangka pendek dan jangka panjang;
b. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil
reviu;

Ikhtisar Eksekutif v
c. Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja sebagai acuan dalam
penyusunan anggaran dan kegiatan, penetapan perjanjian kinerja, dan
penyusunan rencana aksi.
2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah antara lain :
a. Upaya perbaikan terhadap ketepatan dan keselarasan pengukuran kinerja ke
dalam setiap dokumen perencanaan kinerja di masing-masing satuan kerja;
b. Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, memanfaatkan hasil
pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja, unit kerja
dan individu, dan alat untuk pengendalian kinerja;
c. Memastikan penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III
sampai pada tingkatan eselon IV.
3. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah antara lain :
a. Memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja
yang baik;
b. Memastikan bahwa laporan kinerja telah direviu oleh APIP dan diserahkan secara
tepat waktu.
4. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, melalui langkah-langkah antara lain :
a. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
b. Meningkatkan kualitas hasil evalusi dengan upaya-upaya : peningkatan kapasitas
SDM evaluator, pembahasan-pembahasan secara reguler, dan peningkatan
kualitas rekomendasi hasil evaluasi.
c. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan
akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Ikhtisar Eksekutif vi
5. Memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam
rangka mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya cukup
sampai pada capaian output tetapi juga berorientasi pada outcome (hasil).
Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 516.045.557.942,31 (lima ratus
enam belas milyar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus
empat puluh dua koma tiga puluh satu rupiah) dari target belanja Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebesar Rp. 646.438.852.334,61 (enam ratus empat puluh enam
milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus
tiga puluh empat koma enam puluh satu rupiah).

Daftar Isi vii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....................................................................................................iii
DAFTAR ISI .....................................................................................................................vii
DAFTAR TABEL...............................................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................1
1.1. Latar Belakang...................................................................................................................1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat........................................................2
1.3. Struktur Organisasi..........................................................................................................4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .........................................................................8
1.5. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi......................................................9
1.6. Isu-isu Strategis Terkait Pembangunan Daerah ...................................................22
BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................................29
2.1. Rencana Strategis ............................................................................................................29
2.2. Visi dan Misi.......................................................................................................................30
2.3. Tujuan dan Sasaran.........................................................................................................35
2.4. Indikator Kinerja Utama.................................................................................................44
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....................................................................................47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................52
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama ...............................................................................54
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ........56
BAB IV PENUTUP ...........................................................................................................73
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Reviu LKIP Tahun 2018

viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan Tahun
2018............................................................................................................................................4
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat................................................................................................40
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat .....................45
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ..................................48
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 ....55

BAB I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah : 1) memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai; 2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun

BAB I Pendahuluan 2
Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya
kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun
secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media
pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja
yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif
yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Pakpak Bharat terletak
pada koordinat 20-30 Lintang Utara dan 960-980 Bujur Timur dengan Luas Wilayah
121.830 ha atau 1.218,30 km2 dan jumlah penduduk pada saat ini adalah 61.014
jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.
Batas wilayah administratif Kabupaten Pakpak Bharat adalah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Dairi;

BAB I Pendahuluan 3
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Humbang
Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan
dan Kabupaten Dairi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan
Kabupaten Aceh Singkil.
Secara topografi dan kemiringan lereng, daerah ini umumnya berada pada
ketinggian rata-rata antara 250m-1400m di atas permukaan laut. Menurut keadaan
lereng atau kemiringan tanah, wilayah yang memiliki kemiringan datar (0-15%)
adalah sekitar 6.396 ha, berombak (8-15%) sekitar 3.348 ha, bergelombang (15-
25%) sekitar 21.619 ha dan curam sampai terjal (25% ke atas) sekitar 90.467 ha.
Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sangat cocok untuk usaha pertanian
tanaman pangan seperti padi, palawija, hortikultura demikian juga tanaman
perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, gambir, nilam, kemeyan dan jenis
komoditi lainnya. Wilayah ini juga cocok untuk pengembangan usaha-usaha
subsektor peternakan seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan subsektor
perikanan seperti pengembangan ikan air tawar.
Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya beriklim tropis dimana terdapat
2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara berkisar 180 C-280 C
dengan udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pengunungan, dengan rata-rata
curah hujan sebesar 2270 mm/tahun dengan 159 hari hujan/tahun.
Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2018 tercatat
sebanyak 61.014 jiwa. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

BAB I Pendahuluan 4
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
Menurut Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan
Laki-Laki
(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa)
Jumlah
(Jiwa)
1 Salak 5.647 5.642 11.289
2 Sitellu Tali Urang Jehe 6.805 6.749 13.554
3 Pagindar 929 829 1.758
4 Sitellu Tali Urang Julu 2.620 2.547 5.167
5 Pergetteng-Getteng Sengkut 2.739 2.762 5.501
6 Kerajaan 6.018 6.202 12.220
7 Tinada 2.879 2.798 5.677
8 Siempat Rube 2.975 2.873 5.848
Total 30.612 30.402 61.014
Sumber : Dinas Duk & Catpil Kab. Pakpak Bharat 2018
1.3. Struktur Organisasi
Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe C, terdiri atas 2 Asisten dan 6 (enam)
bagian yaitu :
1.1. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Organisasi;
c. Bagian Hukum.

BAB I Pendahuluan 5
1.2. Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Hubungan Masyarakat;
c. Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
b. Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten
Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan kebersihan,
persampahan dan kehutanan;

BAB I Pendahuluan 6
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang ketahanan pangan,
perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, pasar dan
sumber daya mineral;
7. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
11.Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan

BAB I Pendahuluan 7
perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan kebakaran;
e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan
dan aset daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi
penunjang bencana;
f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Salak dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kerajaan dengan Tipe A;
3. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan Tipe A;
4. Kecamatan Siempat Rube dengan Tipe A;
5. Kecamatan Tinada dengan Tipe A;
6. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dengan Tipe B;
7. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut dengan Tipe B, dan;

BAB I Pendahuluan 8
8. Kecamatan Pagindar dengan Tipe B.
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang
merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pengaturan rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat;
dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat;
dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat;
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-masing Jabatan Struktural Kecamatan Tipe A dan Tipe B
Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB I Pendahuluan 9
1.5. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi
1. Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pendidikan di Kabupaten
Pakpak Bharat adalah:
1) Fasilitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi
kebutuhan kompetensi peserta didik;
2) Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan
menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata;
3) Aksessibillitas terhadap sekolah yang belum merata antar wilayah
kecamatan, dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah;
4) Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan pada semua
jenjang sekolah, terutama di desa-desa dan wilayah terpencil;
5) Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;
6) Masih belum meratanya penyebaran guru antar kecamatan.
b. Kesehatan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kesehatan adalah:
1) Belum meratanya keterjangkauan dan kualitas pelayanan, karena sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan kurang memadai sesuai kebutuhan
dan standarisasi;
2) Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan
sebagaimana yang telah ditetapkan;

BAB I Pendahuluan 10
3) Belum optimalnya peralatan dan tenaga yang tersedia sesuai kebutuhan
dan standarisasi;
4) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
5) Masih terbatasnya dukungan dana untuk mencapai sasaran Universal
Coverage;
6) Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
c. Pekerjaan Umum
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pekerjaan Umum adalah:
1) Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan, karena
keterbatasan anggaran.
2) Belum optimalnya fungsi irigasi kewenangan kabupaten dalam
meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung pangan terpadu;
3) Masih rendahnya penyediaan air baku untuk air minum dan irigasi;
4) Masih terbatasnya aksessibilitas khususnya pada wilayah
tertinggal/terpencil;
5) Belum optimalnya aksessibilitas dan kualitas jalan menuju sentra
pertanian dan pariwisata;
6) Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam
yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun.
d. Perumahan dan Permukiman
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perumahan dan
Permukiman adalah:

1) Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan
tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat;
2) Masih lemahnya pemahaman ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB)
dan pengelolaan/pembangunan;
3) Masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam
pelestarian sumber air serta pemeliharaan sarana air minum dan air
limbah;
4) Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di perdesaan;
5) Belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan
pengelolaan air minum dan air limbah.
e. Penanggulangan Bencana
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Penanggulangan
Bencana adalah:
1) Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang
terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka
penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan
prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan
terintegrasi.

2) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan
bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun
horisontal.
3) Letak geografis dan topografi Kabupaten Pakpak Bharat yang potensial
terhadap terjadinya bencana alam dan Luasnya cakupan wilayah
penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi
bencana yang beragam;
4) Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi
dan tertib.
f. Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perencanaan
Pembangunan adalah:
1) Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam
pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran);
2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari
berbagai bidang dan aspek pembangunan;
3) Sinkronisasi berbagai kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara
dengan perencanaan pembangunan kabupaten.
g. Perhubungan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perhubungan adalah:
1) Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan khususnya pada
wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau;

2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan.
h. Lingkungan Hidup
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Lingkungan Hidup adalah:
1) Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja
pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir
mengakibatkan pencemaran aliran sungai;
2) Adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar
kawasan hutan;
3) Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah;
4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup;
5) Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup;
6) Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
i. Pertanahan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pertanahan adalah:
1) Kendala dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
2) Masih banyak tanah milik warga belum bersertifikat;
3) Penyelesaian masalah sengketa tanah.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil adalah:

1) Masih adanya penduduk yang belum memiliki administrasi
kependudukan (KK,NIK);
2) Kepemilikan Akta kelahiran dan Akta Nikah masih rendah.
k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak adalah:
1) Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan pemerintahan;
2) Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak;
3) Belum memadainya kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG;
4) Ketersediaan data terpilah Gender masih minim, sehingga belum
digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan.
l. Sosial
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Sosial adalah:
1) Adanya masyarakat penyandang masalah sosial;
2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif masih
sangat kecil;
3) Kurang tersedianya logistik dan prasarana logistik penanggulangan
bencana sosial.
m. Ketenagakerjaan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Ketenagakerjaan adalah:
1) Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah
pencari kerja;

2) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam
memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3) Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam
menciptakan lapangan usaha baru;
4) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia
usaha.
n. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah adalah:
1) Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM;
2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan
Koperasi dan UMKM;
3) Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam
memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi
sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan disebabkan
Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan;
4) Produksi, daya saing dan akses pasar yang memiliki Koperasi dan
UMKM sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,
penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan
sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM disamping komitmen
stakeholders belum optimal;
5) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam
mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang

disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan
UMKM relatif rendah.
o. Penanaman Modal
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Penanaman Modal adalah:
1) Rendahnya daya tarik investasi;
2) Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk
pengembangan produk unggulan;
3) Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi
pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam
perekonomian daerah;
4) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah
untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk
unggulan;
5) Masih rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari
pelaku pengembangan kawasan di daerah.
p. Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kepemudaan dan
Olahraga adalah:
1) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda;
2) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih
rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
3) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di Kecamatan;

4) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan
olahraga;
5) Masih lemahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.
q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri adalah:
1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika dalam
berpolitik dan bernegara;
2) Terdapatnya potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, Kepegawaian dan Persandian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kepegawaian dan
Persandian adalah:
1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah;
2) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam melakukan pelayanan publik;
3) Masih terbatasnya kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di
daerah;

4) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada
birokrasi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5) Distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan
analisis kebutuhan jabatan;
6) Pendataan asset pemerintah daerah;
7) Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah;
8) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan
kegiatan penelitian dan pengembangan;
9) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam menunjang
pemerintahan daerah.
s. Pangan Terpadu
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pangan terpadu adalah:
1) Kapasitas SDM tenaga penyuluh masih terbatas;
2) Belum optimalnya sarana informasi dan komunikasi untuk
mendukung sistem penyuluhan dan pemasaran produk pertanian.
t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah:
1) Masih tingginya persentasi kemiskinan di beberapa desa terpencil;
2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas
sosial;
3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat
desa;

4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
5) Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat;
6) Belum optimalnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan
perundangan tentang desa dan peraturan pemerintahan yang
berkaitan tentang desa.
u. Statistik
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Statistik adalah:
1) Masih terbatasnya ketersediaan data statistik untuk mendukung
penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2) Belum tersedianya aparatur fungsional statistik pada SKPD
Kabupaten.
v. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Komunikasi dan
Informatika adalah:
1) Masih terbatasnya sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan
dan hasil pembangunan kepada masyarakat secara luas, baik melalui
media cetak dan elektronik;
2) Implementasi pelaksanaan e-government di lingkungan pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat;
3) Masih rendahnya sarana dan prasarana informatika.
2. Layanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pertanian adalah:

1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang
mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup
sejahtera (nilai tukar petani masih rendah);
2) Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/sederajat),
sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan
penerapan teknologi;
3) Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
pengembangan tanaman pangan;
4) Belum optimalnya sistem perbenihan dan penbibitan;
5) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku
bunga usaha tani.
b. Pariwisata
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pariwisata adalah:
1) Rendahnya komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata;
2) Pengelolaan pariwisata belum dilaksanakan secara optimal;
3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum
lengkap dan tidak tersebar secara merata;
4) Aksessibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih
kurang mendukung;
5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung
pembangunan pariwisata di Kabupaten masih relatif rendah;
6) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan
pariwisata masih rendah.

c. Perikanan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perikanan adalah:
1) Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan
budidaya;
2) Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan.
d. Perdagangan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perdagangan adalah:
1) Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal;
2) Daya saing hasil produksi IKM masih lemah;
3) Rendahnya kualitas berang-barang produk IKM dan kurangnya
pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap
produk IKM;
4) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi maupun
manajemen;
5) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9
(sembilan) bahan pokok serta barang beredar.
e. Perindustrian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perindustrian adalah:
1) Belum optimalnya data industri sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan pembangunan;
2) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal
potensi komoditi andalan.

1.6. Isu-Isu Strategis Terkait Pembangunan Daerah
1. Lingkup Internasional
a. Komitmen pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDG’s) yang ditetapkan oleh UNDP;
b. Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan
lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC,
EEC, MEA, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya yang akan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi terutama dalam arus
barang, jasa, modal dan tenaga kerja;
c. Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu
menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak
masyarakat secara umum;
d. Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara
planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan
yang berdampak kepada pemanasan global (Global Warming) yang
menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim diberbagai belahan bumi;
e. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts
Women (CEDAW sebagai penguatan dalam menghormati terhadap hak
asasi manusia dilihat dari parameter Gender.
2. Lingkup Nasional
a. Pembangunan yang dilakukan di suatau wilayah saat ini masih sering
dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya;

b. Tantangan sektor ketenagalistrikan yang dihadapi meliputi luasnya
wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan densitas
penduduk yang bervariasi yang mempengaruhi tingkat kesulitan
pengembangan sistem kelistrikan yang optimal; potensi cadangan
energi primer yang cukup besar namun lokasinya sebagian besar jauh
dari pusat beban dengan infrastruktur pendukung yang masih sangat
terbatas; keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta budaya usaha di bidang ketenagalistrikan; pertumbuhan
kebutuhan tenaga listrik yang cukup tinggi setiap tahun; daya beli
masyarakat yang masih rendah dan relatif tidak merata; citra politik,
ekonomi dan moneter yang belum mendukung untuk menarik investasi
swasta di bidang kelistrikan; serta regulasi investasi kelistrikan yang
belum tertata.
c. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu
bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk
mengakses informasi;
d. Kebijakan pembangunan nasional yang selama ini kurang memberikan
perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan
beberapa ekses negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain :
menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti
terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa;
terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar yang tidak

terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan;
melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan
perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; masih
banyaknya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah
produktivitas; kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antara
perkotaan dengan perdesaan; tingginya konversi lahan pertanian ke
nonpertanian di Pulau Jawa; serta terabaikannya pembangunan daerah
perbatasan, pesisir, dan kepulauan;
e. Berbagai ekses negatif tersebut, secara bersama-sama membentuk
sebuah isu permasalahan yang sentral bagi pembangunan daerah, yaitu
tingginya kesenjangan pembangunan antar daerah;
f. Dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat
berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang datang;
g. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal
pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan;
h. Ketersediaan pangan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin
meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif
lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, buruknya
kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi;
i. Salah satu yang menjadi tantangan penting ke depan adalah berkaitan
dengan pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan penggalian
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing
global dalam jangka panjang;

j. Kualitas tenaga kerja masih rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan angkatan kerja;
k. Derasnya arus globalisasi membawa efek positif sekaligus negatif;
3. Lingkup Provinsi Sumatera Utara
a. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar
pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan
kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di
perdesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan
perbatasan;
b. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas
pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di
daerah;
c. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja
pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
d. Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur,
akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta
kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum
berkembang;
e. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan
pengangguran;
f. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis
sumber daya alam lokal;

g. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas
melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi,
perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi
lingkungan;
h. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun
sosial;
i. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM
sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di
daerah;
j. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi
ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
k. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah,
penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan
ketertiban;
l. Masih banyaknya infrstruktur strategis yang harus dibangun dan
dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan
pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan
perbatasan;
m. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung
dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan
lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama
pembangunan antar daerah;

n. Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam
mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender.
4. Lingkup Kabupaten Pakpak Bharat
a. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang baik dan bersih;
b. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;
c. Pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola
Pemerintahan Desa yang baik;
d. Kemampuan riil keuangan daerah;
e. Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan kawasan
lingkungan;
f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
g. Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
h. Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
i. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan;
j. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perikanan;
k. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
l. Penguatan karakter budaya dan paradigma berfikir masyarakat;
m. Pengembangan Pariwisata;
n. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat;

o. Kualitas dan cakupan Pelayanan inftrastruktur dasar dan strategis;
p. Mutu dan Perbaikan tata kelola pendidikan dasar;
q. Akses Pendidikan;
r. Pengangguran;
s. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan
perempuan dan anak dalam mewujudkan generasi emas;
t. Kualitas dan aksessibilitas upaya kesehatan.

BAB II Perencanaan Kinerja 29
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis dimaksud telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program
dan Kegiatan pembangunan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD
secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam
bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
RPJMD telah dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah ke dalam
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. RKPD memuat
sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja sasaran strategis
yang menjadi alat ukur kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016-2021.
2.2. VISI dan MISI
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi Pemerintah.
Berdasarkan kondisi, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi
dalam kurun waktu 5 Tahun dengan mempertimbangkan modal dasar yang

dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
sesuai RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 adalah :
“TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN
SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”.
Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-
pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini :
Bersatu : Suatu kondisi pembangunan daerah yang
dilakukan secara bersama-sama antara
Pemerintah, masyarakat dan swasta, dan
bertanggung jawab, dengan menjaga
sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif
diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah,
swasta dan masyarakat.
Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan
batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa
aman, damai dan tentram.
Unggul Dalam Kualitas Hidup : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah
yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan
berdaya saing nasional dan global berdasarkan
kemampuan ketrampilan, keunggulan, dan

ketangguhan yang didukung oleh potensi dan
ketersediaan sumber daya yang berorientasi
pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik,
berprestasi dan berdaya guna.
Pelayanan Publik : Suatu kondisi penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat yang dilakukan
secara bersama-sama antara pemerintah,
masyarakat, dan swasta dan bertanggung
jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi
yang bersifat konstruktif diantara tiga domain
utama, yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan mempertimbangkan
efisiensi, efektivitas, partisipatif yang
berlandaskan hukum, menjunjung tinggi
keadilan, demokrasi, transparan, responsif
serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan
dan akuntabel.
Agama : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berlandaskan
pada pengamalan nilai-nilai agama menuju
tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah
yang beriman.

Budaya : Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang
menunjukkan tingkatan martabat kemanusiaan
dan harga diri masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat yang ditunjukkan dengan berpegang
teguh pada karakter dan akhlakul karimah,
serta nilai-nilai dan kearifan lokal, sehingga
tidak mudah tergerus oleh desakan arus
globalisasi dan mampu eksis sesuai dengan jati
dirinya atau masyarakat yang beradab.
Misi
Berdasarkan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi
manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang
amanah dan pelayanan publik yang berkualitas;
Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari manajemen
pemerintahan yang baik. Wujud dari tata pemerintahan yang baik (good
corporate governance). Pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Pengertian Governance atau tata
pemerintahan didukung oleh tiga pilar yakni politik, ekonomi dan
administrasi. Muara pokok ketiga pilar ini adalah hadirnya pelayanan publik
yang prima dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas
yang berbasis pada sumber daya alam lokal;
Ekonomi masyarakat harus terus didukung dan dikembangkan.
Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi
lokal tetap dikedepankan. Pengembangan ekonomi lokal juga harus
memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan sumberdaya
alam dapat terjaga.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi dilandasi
budaya pakpak dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
Misi ketiga memiliki makna yang sangat erat dengan modal dasar
pembangunan yaitu berupa modal manusia (human capital) dan modal
buatan manusia (human made capital). Modal manusia dimaksud sebagai
modal untuk pembangunan dalam diri manusia, baik aspek kualitas maupun
kuantitas. Untuk memastikan bahwa sumberdaya manusia yang diinginkan
adalah sumberdaya yang memiliki tanggungjawab moral dan intelektual,
maka pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Pakpak Bharat harus
dilandasi dengan budaya dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas
kesehatan yang prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan
generasi emas Pakpak Bharat;
Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja
diperoleh melalui peningkatan kualitas pendidikan, namun juga harus

didukung oleh peningkatan kualitas kesehatan karena sesungguhnya dalam
fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksessibilitas antar wilayah
serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika secara luas;
Memiliki makna bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat (people
welfare) dapat dilakukan dengan mengedepankan kesejahteraan wilayah
(regional welfare). Kesejahteraan wilayah hanya dapat diwujudkan melalui
pembangunan infrastruktur.
6. Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Provinsi
Sumatera Utara;
Memiliki dimensi strategis terhadap branding pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat yaitu mencapai Kabupaten sebagai menjadi pusat
pengembangan ilmu/pendidikan berkeahlian khusus dan pengembangan
rumah sakit spesialis yang menangani penyakit tertentu serta menjadi pusat
Pendidikan dan Pelatihan aparatur yang berkualifikasi unggul.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021
sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan
Kualitas Layanan Publik

Indikator Kinerja :
1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
4. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
Tujuan 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial
Indikator :
1. Pendapatan per Kapita
2. Pengeluaran per Kapita
3. Indeks Gini Rasio
Tujuan 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Sasaran : Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan
Indikator :
1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Angka Rata-rata lama sekolah
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemudaan dan olahraga
Sasaran : 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
kepemudaan dan olahraga
Indikator :

1. Persentase wirausaha muda
2. Persentase organisasi pemuda yang aktif
Sasaran : 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas keolahragaan
Indikator :
1. Atlet yang berprestasi
2. Persentase induk cabang olahraga yang aktif
Tujuan 5 : Mewujudkan terciptanya nilai-nilai budaya sesuai kearifan lokal
Sasaran : Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan
budaya
Indikator :
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
Tujuan 6 : Mewujudkan masyarakat pakpak bharat yang sehat melalui
peningkatan kesehatan ibu dan anak
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terutama
ibu dan anak
Indikator :
1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Kematian Ibu
3. Angka Kematian Bayi
Tujuan 7 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas
Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkualitas dengan pengembangan sektor-sektor

unggulan daerah
Indikator :
1. Laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap
PDRB
2. Laju pertumbuhan sektor industri terhadap
PDRB
3. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
terhadap PDRB
Sasaran : 2. Meningkatnya kesempatan kerja
Indikator :
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
Sasaran : 3. Meningkatnya Investasi
Indikator :
1. Jumlah realisasi investasi
Tujuan 8 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan
sosial
Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur
ekonomi
Indikator :
1. Persentase wilayah yang terkoneksi dengan
jalan dalam kondisi baik
2. Persentase luas wilayah yang teraliri irigasi
dalam kondisi baik

Sasaran : 2. Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur
sosial
Indikator :
1. Persentase permukiman bersanitasi baik
2. Rasio rumah layak huni
3. Cakupan layanan air bersih
Tujuan 9 : Meningkatkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi
Sasaran : Meningkatnya penggunaan system informasi daerah
Indikator :
1. Indeks SPBE
2. Persentase wilayah yang terkoneksi jaringan
internet
Tujuan 10 : Mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang khusus dan unggul
Sasaran : Terwujudnya layanan pendidikan tinggi yang khusus
dan unggul
Indikator :
Jumlah perguruan tinggi kategori khusus dan
unggul
Tujuan 11 : Mewujudkan layanan kesehatan yang khusus dan unggul
Sasaran : Terwujudnya layanan kesehatan yang khusus dan
unggul
Indikator :
Jumlah lembaga kesehatan yang khusus dan

unggul
Tujuan 12 : Mewujudkan layanan diklat yang unggul
Sasaran : Terwujudnya layanan diklat yang unggul
Indikator :
Tingkat akreditasi lembaga diklat
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
VISI : TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL
DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK
BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA
MISI
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
Uraian
Indikator
Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5
1. Melanjutkan
peningkatan
kinerja aparatur
pemerintah,
meliputi
manajemen
pemerintahan
yang
professional,
kepemimpinan
yang amanah
dan pelayanan
publik yang
berkualitas
1. Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih
1. Indeks
Reformasi
Birokrasi
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah dan
Kualitas
Layanan Publik
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
2. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
3. Nilai Hasil
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
4. Nilai Hasil
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)

5. Opini BPK
terhadap laporan
keuangan daerah
2. Meningkatkan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat yang
berkualitas yang
berbasis pada
sumber daya
alam lokal
1 Menurunnya
tingkat
kemiskinan
1. Tingkat
kemiskina
n
1. Meningkatnya
kesejahteraan
sosial
1. Pendapatan per
Kapita
2. Pengeluaran per
Kapita
3. Indeks Gini Rasio
3. Meningkatkan
sumber daya
manusia yang
berdaya saing
tinggi yang
dilandasi budaya
Pakpak dan
ketakwaan pada
Tuhan Yang
Maha Esa
1. Meningkatkan
akses dan
kualitas
pendidikan
1. Angka
Harapan
Lama
Sekolah
1. Meningkatnya
Akses dan
kualitas
Layanan
Pendidikan
1. Angka Harapan
Lama Sekolah
2. Angka Rata-rata
lama sekolah
2. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
kepemudaan
dan olahraga
2. Persentase
wirausaha
muda
3. Atlet yang
berprestasi
1. Meningkatnya
peran serta
masyarakat
dalam
kepemudaan
dan olahraga
1. Persentase
wirausaha muda
2. Persentase
organisasi
pemuda yang
aktif
3. Mewujudkan
terciptanya
nilai-nilai
budaya sesuai
kearifan lokal
1. Persentase
benda,
situs dan
kawasan
cagar
budaya
yang
dilestarika
n
1. Meningkatnya
pelestarian nilai
dan
pengelolaan
budaya
1. Persentase
benda, situs dan
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan
4. Meningkatkan
derajat kesehatan
melalui
1. Mewujudkan
masyarakat
1. Angka
Harapan
1. Meningkatnya
kualitas
1. Angka Harapan
Hidup

pelayanan dan
fasilitas
kesehatan yang
prima terutama
untuk ibu dan
anak dalam
mewujudkan
generasi emas
Pakpak Bharat
pakpak
bharat yang
sehat melalui
peningkatan
kesehatan ibu
dan anak
Hidup kesehatan
masyarakat
terutama ibu
dan anak
2. Angka Kematian
Ibu
3. Angka Kematian
Bayi
5. Mengembangkan
infrastruktur
untuk
mendorong
percepatan
pertumbuhan
ekonomi dan
memperlancar
aksesibilitas
antar wilayah
serta
meningkatkan
pemanfaatan
teknologi dan
informatika
secara luas
1. Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi
daerah yang
berkualitas
1. Laju
pertumbu
han
ekonomi
(LPE)
1. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
daerah yang
berkualitas
dengan
pengembangan
sektor-sektor
unggulan
daerah
1. Laju
pertumbuhan
sektor pertanian
terhadap PDRB
2. Laju
pertumbuhan
sektor industri
terhadap PDRB
3. Laju
pertumbuhan
sektor
perdagangan
terhadap PDRB
2. Meningkatnya
kesempatan
kerja
1. Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
3. Meningkatnya
investasi
1. Jumlah realisasi
investasi
2 Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas
infrastruktur
ekonomi dan
sosial
1. Persentase
wilayah
yang
terkoneksi
dengan
jalan
dalam
kondisi
1. Meningkatnya
cakupan dan
kualitas
infrastruktur
ekonomi
1. Persentase
wilayah yang
terkoneksi
dengan jalan
dalam kondisi
baik
2. Persentase luas

baik
2. Persentase
luas
wilayah
yang
teraliri
irigasi
dalam
kondisi
baik
3. Rasio
rumah
layak huni
wilayah yang
teraliri irigasi
dalam kondisi
baik
2. Meningkatnya
cakupan dan
kualitas
infrastruktur
sosial
1. Persentase
permukiman
bersanitasi baik
2. Rasio rumah
layak huni
3. Cakupan layanan
air bersih
3. Meningkatkan
pemanfaatan
teknologi,
informasi dan
komunikasi
1. Indeks
SPBE
1. Meningkatnya
penggunaan
system
informasi
daerah
1. Indeks SPBE
2. Persentase
wilayah yang
terkoneksi
jaringan internet
6. Menjadi sentra
pendidikan dan
kesehatan yang
unggul di
Provinsi
Sumatera Utara
1. Mewujudkan
layanan
pendidikan
tinggi yang
khusus dan
unggul
Jumlah
perguruan
tinggi kategori
khusus dan
unggul
1. Terwujudnya
layanan
pendidikan
tinggi yang
khusus dan
unggul
1. Jumlah
perguruan tinggi
kategori khusus
dan unggul
2. Mewujudkan
layanan
kesehatan
tinggi yang
khusus dan
unggul
Jumlah
lembaga
kesehatan
khusus dan
unggul
1. Terwujudnya
layanan
kesehatan
tinggi yang
khusus dan
unggul
1. Jumlah lembaga
kesehatan
khusus dan
unggul
3. Mewujudkan
layanan diklat
Tingkat
akreditasi
1. Terwujudnya
layanan diklat
1. Tingkat
akreditasi

yang unggul lembaga
diklat
yang unggul lembaga diklat
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan
sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan
mengacu pada motto daerah yang sangat luhur yakni “Bage Ate Rejeki, Bage
Tennah Sodip” yang bermakna bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan
(pembangunan) masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat berupaya
mengembangkan keselarasan antara hati dan jiwa. Sejalan dengan itu ditetapkan
pula Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 yaitu
“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi
Daerah dan Pemerataan Pembangunan”. Tema pembangunan ini menjadi
rujukan stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada
semua tingkatan untuk menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan.
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 adalah sebagai tabel
berikut :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
1 2 3
1. Meningkatkan Tata
Kelola
Pemerintahan Yang
Baik dan Bersih
1. Meningkatnya
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan Kualitas
Layanan Publik
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
2. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
3. Nilai Hasil Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EKPPD)
4. Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)
5. Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
2. Menurunnya
tingkat kemiskinan
1. Meningkatnya
kesejahteraan sosial
1. Pendapatan per Kapita
2. Pengeluaran per Kapita
3. Meningkatkan
akses dan kualitas
pendidikan
1. Meningkatnya Akses dan
kualitas Layanan
Pendidikan
1. Angka Harapan Lama
Sekolah
2. Angka Rata-rata lama
sekolah
4 Meningkatkan 1. Meningkatnya peran 1. Persentase wirausaha

kualitas dan
kuantitas
kepemudaan dan
olahraga
serta masyarakat dalam
kepemudaan dan
olahraga
muda
2. Persentase organisasi
pemuda yang aktif
5. Mewujudkan
terciptanya nilai-
nilai budaya sesuai
kearifan lokal
1. Meningkatnya
pelestarian nilai dan
pengelolaan budaya
1. Persentase benda, situs
dan kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan
6. Mewujudkan
masyarakat pakpak
bharat yang sehat
melalui
peningkatan
kesehatan ibu dan
anak
1. Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
terutama ibu dan anak
1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Kematian Ibu
3. Angka Kematian Bayi
7. Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi daerah
yang berkualitas
1. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
daerah yang berkualitas
dengan pengembangan
sektor-sektor unggulan
daerah
1. Laju pertumbuhan
sektor pertanian
terhadap PDRB
2. Laju pertumbuhan
sektor industri terhadap
PDRB
3. Laju pertumbuhan
sektor perdagangan
terhadap PDRB
2. Meningkatnya
kesempatan kerja
1. Tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
3. Meningkatnya investasi 1. Jumlah realisasi
investasi
8. Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas
1. Meningkatnya cakupan
dan kualitas infrastruktur
1. Persentase wilayah
yang terkoneksi dengan

infrastruktur
ekonomi dan sosial
ekonomi 2. Persentase luas wilayah
yang teraliri irigasi
dalam kondisi baik
2. Meningkatnya cakupan
dan kualitas infrastruktur
sosial
1. Persentase permukiman
bersanitasi baik
2. Rasio rumah layak huni
3. Cakupan layanan air
bersih
9. Meningkatkan
pemanfaatan
teknologi, informasi
dan komunikasi
1. Meningkatnya
penggunaan system
informasi daerah
1. Indeks SPBE
2. Persentase wilayah
yang terkoneksi
jaringan internet
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau
sanksi.
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik yang
Berbasis Teknologi Informasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2018
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 88,40
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Nilai
3,11
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai
80,60
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Opini WTP
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kesejahteraan sosial
Pendapatan per Kapita Juta 21,60
Pengeluaran per Kapita Juta 7,89
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 14,46
Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 9,87

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kepemudaan dan olahraga
Persentase wirausaha muda % 60
Persentase organisasi pemuda yang aktif % 88,88
Sasaran Strategis 5
Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya
Persentase benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
% 35
Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak
Angka Harapan Hidup Tahun 65,34
Angka Kematian Ibu Orang 1
Angka Kematian Bayi Orang 6/1000KH
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dengan
pengembangan sektor-sektor unggulan daerah
Laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap
PDRB
% 6,12
Laju pertumbuhan sektor industri terhadap
PDRB
% 2,69

Laju pertumbuhan sektor perdagangan
terhadap PDRB
% 10,38
Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kesempatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % 2,10
Sasaran Strategis 9
Meningkatnya investasi
Jumlah realisasi investasi Milyar 12,05
Sasaran Strategis 10
Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur ekonomi
Persentase wilayah yang terkoneksi dengan
% 78,02
Persentase luas wilayah yang teraliri irigasi
dalam kondisi baik
% 59,50
Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur sosial
Persentase permukiman bersanitasi baik % 20
Rasio rumah layak huni % 85,50
Cakupan layanan air bersih % 80

Meningkatnya penggunaan system informasi daerah
Indeks SPBE Nilai 4,01
Persentase wilayah yang terkoneksi jaringan
internet
% 87,50

BAB III Akuntabilitas Kinerja 52
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya mewujudkan kewajiban
akuntabilitas dimaksud melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2016.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2018. Dalam dokumen perjanjian kinerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 terdapat 12 (dua belas) sasaran dengan
27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja (outcomes dan output penting).
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang

perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU
adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan
Target
Capaian
Realisasi
Capaian
Kinerja
2018 2018 2018
1. Meningkatnya
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan
Kualitas Layanan
Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai 88,40 81,50 92,19 %
Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)
Nilai 80,60 56,91 70,61 %
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EKPPD)
Poin 3,1100 3,0887 99,31 %
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
Opini WTP WTP 100 %
2. Meningkatnya
kesejahteraan sosial
Pendapatan per Kapita
(dalam Juta)
Juta Rp. 21,60 21,12 97,78 %
Pengeluaran per
Kapita
Juta Rp. 7,89 7,62 96,58 %
Indeks Gini Rasio Indeks 0,2969 0,239 80,50 %
3. Meningkatnya akses
dan kualitas layanan
pendidikan
Angka Harapan Lama
Sekolah
Tahun 14,46 13,82 95,57 %
Angka Rata-rata Lama
Sekolah
Tahun 9,87 8,47 85,82 %
4. Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam kepemudaan
Persentase wirausaha
muda
% 60 20 33,33 %
Persentase organisasi
pemuda yang aktif
% 88,88 62 69,76 %
5. Meningkatnya
pelestarian nilai dan
Persentase Benda,
Situs dan Kawasan
% 35 59 168, 57 %

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan
Target
Capaian
Realisasi
Capaian
Kinerja
2018 2018 2018
pengelolaan budaya Cagar Budaya yang
Dilestarikan
6. Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
terutama ibu dan
anak
Angka Harapan Hidup Tahun 65,34 65.05 99,56 %
Angka Kematian Ibu Tahun 2/1000
Kelahiran
1 / 1000
Kelahiran
200 %
Angka Kematian Bayi Tahun 6 / 1000
Kematian
7/1000
kematian
83,33 %
7. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi daerah yang
berkualitas dengan
pengembangan
sektor-sektor
unggulan daerah
Laju pertumbuhan
sektor pertanian
terhadap PDRB
Juta Rp. 6,12 6,0 98,04 %
Laju pertumbuhan
sektor industri
terhadap PDRB
Juta Rp. 2,69 1,50 55,76 %
Laju pertumbuhan
sektor perdagangan
terhadap PDRB
Juta Rp. 10,38 8,96 86,32 %
8. Meningkatnya
Kesempatan Kerja
Tingkat pengangguran
terbuka
% 2,10 0,43 125,75 %
9. Meningkatnya
Investasi
Jumlah realisasi
investasi
Milyar
Rp.
12,05 19,212 159,44 %
10. Meningkatnya
cakupan dan kualitas
Infrastruktur Ekonomi
Persentase wilayah
yang terkoneksi
dengan jalan dalam
koneksi baik
% 78,02 61,75 79,15 %
Persentase luas
wilayah yang teraliri
irigasi dalam kondisi
baik
% 59,34 54,85 92,43 %
11. Meningkatnya
cakupan dan kualitas
Infrastruktur Sosial
Persentase
permukiman
bersanitasi baik
% 20 71,92 359,6 %
Rasio rumah layak
huni
Rasio / % 85,50 85,15 99,59 %
Cakupan layanan air
bersih
% 80 78,89 98,61
12. Meningkatnya
penggunaan system
informasi daerah
Indeks SPBE Indeks 4,01 3,19 79,55 %
Persentase wilayah
yang terkoneksi
jaringan internet
% 87,50 86,67 99,05 %
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan
Publik
Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas
Layanan Publik diukur melalui 4 (Empat) indikator yang diperjanjikan yaitu,
Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ,Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Opini
BPK terhadap Laporan Keuangan daerah.
1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tingkat capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018
sebesar 92,19 %. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat atas
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebesar 81,50 mutu
pelayanan A dan kinerja unit pelayanan sangat memuaskan.
1.2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capain kinerja tahun 2018
sebesar 70, 61 %. Target Capaian kinerja ini tidak tercapai karena
kualitas perencanaan dan pengukurun kinerja yang masih kurang baik.
1.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD
tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua
variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Indeks Kesesuaian
Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD
dan ILPPD Kepada Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan
gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun

dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai
wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan
antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
Nilai LPPD Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018
tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional.
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Secara Nasional Tahun 2018 adalah sebesar 3.0887
dengan kategori ST, capaian tersebut tidak mencapai target yang
ditetapkan sebesar 3.1100 atau kategori Sangat Tinggi sehingga
capaian kinerja indikator nilai LPPD mencapai capaian kinerja sebesar
99.31%. Capaian tersebut menurun 0.0413 dibandingkan capaian
tahun 2017 yang mencapai nilai LPPD sebesar 3.13. Menurunnya
capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2018 dikarenakan penyajian data
dukung LPPD yang kurang lengkap dan akurat sebagai akibat

banyaknya perubahan Pegawai Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab terhadap data khususnya data pendukung LPPD.
1.4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
Indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan
Publik. Opini BPK diukur dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah tahun sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2017 adalah WTP, sementara capaian kinerja
pada tahun 2018 belum dapat diukur karena masih menunggu hasil
resmi Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK RI. Capaian kinerja pada
tahun 2017 telah mencapai target kategori WTP sebagaimana
direncanakan pada RPJMD 2016-2020. Sehingga Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat perlu mempertahankan capaian kinerja
pada tahun berikutnya agar pada akhir RPJMD tetap dapat tercapai.
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial
2.1. Pendapatan per Kapita (dalam Juta Rupiah)
Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 97,78 % data yang
diperoleh terkait pendapatan per kapita tahun 2018 bersumber dari
data BPS tahun 2018.
2.2. Pengeluaran per Kapita (dalam Juta Rupiah)
diperoleh terkait pengeluaran per kapita tahun 2018 bersumber dari
data BPS tahun 2018.

2.3. Indeks Gini Rasio
diperoleh terkait indeks gini rasio tahun 2018 bersumber dari data BPS
tahun 2018.
3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan
3.1. Angka Harapan Lama Sekolah
diperoleh terkait angka harapan lama sekolah tahun 2018 bersumber
dari data Dinas Pendidikan tahun 2018.
3.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah
diperoleh terkait angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 bersumber
dari data Dinas Pendidikan tahun 2018.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kepemudaan dan olahraga
4.1. Persentase wirausaha muda
Capaian kinerja indikator persentase wirausaha muda pada tahun
2018 sebesar 33,33 % atau capaian kinerja nyatanya terdapat 20 %
wirausaha muda dari target sebesar 60 %. Dengan demikian indikator
kinerja ini tidak tercapai.
Indikator kinerja persentase wirausaha muda belum dapat
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena
merupakan indikator baru pada Revisi RPJMD 2016-2021.

4.2. Persentase organisasi pemuda yang aktif
diperoleh terkait persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2018
bersumber dari data Dinas Pendidikan tahun 2018.
5. Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya
5.1. Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
diperoleh terkait persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan tahun 2018 bersumber dari data Dinas Pariwisata
tahun 2018.
6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak
6.1. Angka Harapan Hidup
Usia harapan hidup penduduk ialah rata-rata kesempatan atau waktu
hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan
banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai
umur tertentu.
Indikator kinerja angka harapan hidup digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak. Angka harapan hidup
didapat dari BPS Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat yang diukur
dengan fomulasi sebagai berikut:
Angka Harapan Hidup x 100%

Capaian kinerja tahun 2018 adalah 99,55 % atau capaian kinerja
nyatanya sebesar 65,05 dari target sebesar 65,34. Angka Harapan
Hidup tahun 2018 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 yaitu 65,05. Adapun
jika dibandingkan target akhir RPJMD 2016-2020, capaian pada tahun
2018 telah mencapai 99,04 % dari target sebesar 65,68.
Adapun trend angka harapan hidup di Kabupaten Pakpak Bharat dari
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
6.2. Angka Kematian Ibu
Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan per 100.000 (di Kabupaten Pakpak Bharat
menggunakan per 1.000 kelahiran) kelahiran hidup pada masa
tertentu. Angka pengukuran kematian wanita yang berkaitan dengan
peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita
dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6

minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia
kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun
yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan
atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.
Indikator kinerja Jumlah Kematian Ibu digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak. Angka harapan hidup
didapat dari BPS Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat.
Capaian kinerja tahun 2018 adalah 100 % atau sesuai target dengan
capaian kinerja nyatanya sebesar 1 (satu) orang meninggal karena
kelahiran dari target sebesar 1 orang per 1.000 kelahiran, hal ini
menunjukan bahwa pada tahun 2018 derajat kesehatan ibu sangat
baik. Jumlah kematian ibu per 1.000 kelahiran tahun 2018 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 0 (nol)
kejadian kematian ibu per 1.000 kelahiran. Adapun jika dibandingkan
target akhir RPJMD 2016-2020, capaian pada tahun 2018 belum
mencapai target akhir RPJMD yaitu 0 (nol).
Adapun trend jumlah kematian ibu per 1.000 kelahiran di Kabupaten
Pakpak Bharat dari tahun 2016 adalah sebagai berikut:

6.3. Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah
satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Indikator kinerja AKB
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak.
Data AKB didapat dari BPS Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat.
Capaian kinerja tahun 2018 adalah 83,33 % atau capaian kinerja
nyatanya sebesar 7 kematian / 1.000 kelahiran hidup dari target
sebesar 6 kematian/1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2017, terdapat peningkatan capaian kinerja dari
sebelumnya 8 kematian menjadi 7 kematian / 1.000 kelahiran hidup.
Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian
tahun 2018 masih terdapat selisih target sebesar 7 kematian.
Adapun trend AKB di Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2016
adalah sebagai berikut:

7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dengan
pengembangan sektor-sektor unggulan daerah
7.1. Laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB
diperoleh terkait laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB
tahun 2018 bersumber dari data BPS tahun 2018.
7.2. Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB
diperoleh terkait laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB
tahun 2018 bersumber dari data BPS tahun 2018.
7.3. Laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB
diperoleh terkait laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap
PDRB tahun 2018 bersumber dari data BPS tahun 2018.

8. Meningkatnya Kesempatan Kerja
8.1. Tingkat pengangguran terbuka
Indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis meningkatnya
kesempatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan
fomulasi sebagai berikut:
Capaian kinerja tahun 2018 adalah 128,83 % dari target sebesar 2,1.
Adapun capaian kinerja nyata tingkat pengangguran terbuka sebesar
0,43 dengan rincian terdapat 121 orang pengangguran dari 27.844
Orang. Tingkat pengangguran tahun 2018 menurun sebesar 0,06 jika
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0,49.
Adapun jika dibandingkan target akhir RPJMD 2016-2020, capaian
pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 1,57.
Adapun trend tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pakpak
Bharat dari tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tingkat Pengangguran Terbuka x 100%

2016 2017 2018
Series 1 0 0,49 0,43
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
AxisTitle
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2016-2018
9. Meningkatnya investasi
9.1. Jumlah realisasi investasi
Sementara indikator jumlah realisasi investasi diukur untuk
mengetahui tingkat keberhasilan meningkatnya tingkat investasi.
Jumlah realisasi investasi diukur melalui formulasi realisasi investasi
pada tahun berkenaan. Data berasal dari Laporan Realisasi Investasi
Kabupaten.
Capaian kinerja tahun 2018 mencapai 159,44 % atau dengan capaian
kinerja nyatanya sebesar Rp. 19,212 Milyar dari target sebesar Rp.
12,05 Milyar. Adapun capaian tersebut jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya meningkat Rp. 6,913 Milyar atau meningkat 62,33 %
dari capaian sebesar Rp. 12,05 milyar pada tahun 2017. Jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Rp. 15,00 Milyar
telah melebihi target atau mencapai 120,02 %.

Adapun trend realisasi investasi di Kabupaten Pakpak Bharat dari
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
10. Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur Ekonomi
10.1. Persentase wilayah yang terkoneksi dengan jalan dalam koneksi
baik
Indikator persentase wilayah yang terkoneksi dengan jalan dalam
kondisi baik digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran
strategis Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur Ekonomi.
Adapun capaian kinerja nyata pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No
Jenis
Permukaan
Jalan
Panjang Jalan
Kabupaten
(km)
Kondisi
Baik
(km)
Sedang
(km)
Rusak
(km)
Rusak
Berat
(km)
1 2 3 4 5 6 7
1 Aspal 339,522 246,878 28,623 34,025 29,982
2 Kerikil 135,776 69,971 19,095 26,587 20,123

3 Tanah 147,881 67,729 22,729 36,961 20,230
4 Tidak dirinci --- --- --- --- ---
Total 623,179 384,810 70,461 97,573 70,335
Capaian kinerja persentase wilayah yang terkoneksi jalan dalam
kondisi baik pada tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan
78,02 % dengan realisasi sebesar 61,75 %. Adapun capaian kinerja
nyatanya adalah terdapat 384.810 km jalan kabupaten dalam kondisi
baik dibandingkan Panjang jalan kabupaten 623.179 km. Jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2017, terdapat penurunan
capaian kinerja sebesar 12,91 %.
Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2018 sepanjang
339,522 km atau sepanjang 455,271 km berada dalam kondisi mantap,
sedangkan sepanjang 167,908 km dalam kondisi belum mantap dari
panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang sepanjang 623,179
km.
Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian
kinerja tahun 2018 baru mencapai 74,54 % dengan target 2020
sebesar 82,84 atau masih terdapat kekurangan sebesar 21,09 %.
Adapun trend capaian kinerja dari tahun 2016 adalah sebagai berikut:

10.2. Persentase luas wilayah yang teraliri irigasi dalam kondisi baik
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 59,50 %, realisasi sebesar
54,85 % tercapai 92,18 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi
tersebut diperoleh dari Jumlah irigasi dalam kondisi baik.
Data irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 sepanjang
122,233 meter, dan panjang jaringan irigasi dalam kondisi belum
mantap sepanjang 234,90 meter.
11. Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur social
11.1. Persentase permukiman bersanitasi baik
diperoleh terkait persentase permukiman bersanitasi baik tahun 2018
bersumber dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman tahun 2018. Rumah bersanitasi baik sebanyak 10.231
rumah dari total rumah 14.226 rumah.

11.2. Rasio rumah layak huni
diperoleh terkait rasio rumah layak huni tahun 2018 bersumber dari
data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018.
Rumah layak huni sebanyak 12.113 rumah dari total rumah 14.226
rumah.
11.3. Cakupan layanan air bersih
diperoleh terkait cakupan layanan air bersih tahun 2018 bersumber
dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun
2018.
12. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
12.1. Indeks SPBE
diperoleh terkait Indeks SPBE tahun 2018 bersumber dari data Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2018.
12.2. Persentase wilayah yang terkoneksi jaringan internet
diperoleh terkait persentase wilayah yang terkoneksi jaringan internet
tahun 2018 bersumber dari data Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun 2018.
Kecamatan yang telah ada layanan internet 7 kecamatan, kecamatan
yang belum ada layanan internet 1 kecamatan, desa yang telah ada

layanan internet 45 desa dan desa yang belum ada layanan internet 7
desa.
3.4 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja
yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat
dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp. 646.438.852.334,61 sedangkan
realisasi belanja mencapai Rp. 516.045.557.942,31 atau dengan serapan dana
belanja mencapai 79,83 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2018
kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 130.393.294.392,30.

Lkip 2018 fix

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Lkip 2018 fix

Similar to Lkip 2018 fix (20)

More from AkB

More from AkB (12)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Lkip 2018 fix