Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
OPTIMASI MONEV
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras
dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk
dalam pengembangan akuntabilitas melalui pengendalian, monitoring,
evaluasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah.
Pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan
proyek pembangunan daerah merupakan amanat PeraturanPemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014. Kegiatanpengendalian, monitoring, evaluasi
pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah secara
2. 2
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Pemerintah.
Proses pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan program
dan proyek pembangunan daerah dilakukan pada setiap triwulan dan
akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur realisasi
keuangan dan fisik serta pencapaian target kinerja yang sudah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengendalian,
monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan
daerah ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini
BAPPEDA Kab. Morowali wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
dimaksud untuk menjadi acuan dalam penyusunan Laporan kinerja
yang lain dan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali
“TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI PERENCANA
UNGGUL UNTUK MENDUKUNG MOROWALI KABUPATEN
AGROBISNIS”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Bappeda
menetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagia berikut :
a. Mengembangkan proses perencanaan secara sinergis dan
mengkaji inplementasi program pembangunan yang
berkelanjutan.
b. Mengembangkan sistem perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan secara terpadu dan sinergis.
3. 3
c. Membangun sistem informasi data, monitoring evaluasi
dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu dan
terintegrasi,
d. Membangun kinerja organisasi yang efektif dan efisien
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPEDA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah, penelitian dan pengembangan.
Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut
tingkat dan tahapannya;
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan daerah;
c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka
menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
d. Koordinasi dan pelaksanaan program-program penelitian dan
pengembangan serta statistik di Daerah;
e. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi
lain;
f. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas
pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan;
g. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi
lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri; dan
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.
4. 4
C. Tugas Pokok dan Fungsi Peserta
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Bidang Kerjasama Monitoring dan
Evaluasi yaitumelaksanakan koordinasi dalam penyusunan
rencana dan program pembangunan Daerah di bidang
kerjasama pembangunan, monitoring dan evaluasi.
2. Fungsi
Sedangkan Fungsinya adalah:
a. Pengumpulan dan Penganalisahaan data hasil
pelaksanaan pembangunan di bidang kerjasama dan
monev;
b. Penyiapan bahan perumusan kegiatan di bidang
kerjasama dan monev untuk pembangunan daerah;
c. Menjalin kerjasama dalam bidang perencanaan,
penelitian dan pembangunan dengan lembaga perguruan
tinggi, swasta dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan
pemerintah daerah.
d. Mengumpulkan, menganalisis, menyusunan data statistik
dan mendokumentasikan serta menyajikan data;
e. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah.
f. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang
kerjasama dan monev serta merumuskan langkah –
langkah kebijaksanaan pemecahannya;
g. Memadukan penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang, menengah dan jangka pendek di bidang
kerjasama dan monev;
h. Menyusun produk - produk penunjang perencanaan
pembangunan daerah;
5. 5
D. Area Kewenangan yang Bermasalah
Area Kewenagan yang bermasalah berdasarkan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan proyek pembangunan daerah
b. Format pelaporan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah
c. Kesepakatan waktu pengumpulan data pelaksanaan pengendalian,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek
pembangunan daerah.
6. 6
BAB II
PROYEK PERUBAHAN
A. Tata Kelola Proyek Perubahan
Gambar 1.
Tim PelaksanaProyekPerubahan
Deskripsi:
a. Mentor
Memberi masukan untuk mempermudah penerapan rancangan
proyek perubahan,
Menjadi sumber inspirasi bagi peserta Diklat dalam penerapan
rancangan proyek perubahan,
Memonitor progress pelaksanaan tahap Laboratorium
Kepemimpinan,
7. 7
Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama tahap
Laboratorium Kepemimpinan,
Memberi persetujuan atas terlaksananya implementasi proyek
perubahan.
b. Sekertaris
Memfasilitasi segala keperluan reformer dalam menjalankan
proyek perubahan.
c. Leader project
Merumuskan dan menetapkan kegiatan,
Memimpin pelaksanaan kegiatan bersama stakeholder terkait,
Melakukan evaluasi pelaksanaan,
Melaksanakan akuntabilitas yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
d. Coach
Melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan dalam
semua tahap pelaksanaan proyek perubahan.
e. Stakeholder Internal/eksternal
Memberikan masukan terhadap penyusunan proyek perubahan,
Memberikan dorongan dalam pencapaian kinerja terhadap proyek
perubahan,
Memberikan dorongan dan dukungan baik berupa data,
Informasi yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja terhadap
proyek perubahan.
8. 8
B. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
1. Kondisi Saat Ini
a. Terlaksananya pelaksanaan pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek
pembangunan daerah;
b. Terlaksananya kesepakatan penggunaan format
pelaporan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan
daerah;
c. Terlaksananya kesepakatan waktu pengumpulan data
pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah
2. Kondisi Yang Diharapkan
Terlaksananya pelasanaan kegiatan pengendalian,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek
pembangunan daerah yang efektif dan efisien dengan
mengunakan inovasi yang dilakukan oleh reformer.
C. Inovasi
Inovasi yang dilaksanakan reformer pada kegiatan Pendidikan
dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (DIKLAT PIM III) angkatan XII
tahun 2016 adalah inovsi metode. Adapun Judul inovasi tersebut
adalah “Pola Kerjasama Monitoring danEvaluasi Berbasis SMART”
(POKEMONE SMART)” dengan pendekatan sebagai berikut :
a. Membuat aplikasi e monev;
b. Membuat surat perjanjian Kerjasama (SPK); dan
c. Membuat pakta integritas.
9. 9
D. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi. Berikut ini adalah tujuan optimalisasi pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi yang terbagi dalam tiga
kerangka tujuan yaitu:
Tabel 1. Tujuan Perubahan
No Tujuan Tujuan Perubahan
1. Jangka Pendek
(26 September
s/d 22 November
2016)
Terlaksanya kegiatan monitoring, evaluasi
program dan kegiatan dengan “Smart
Planing, Smart Report, Smart Monev, Smart
Corporasi dan Smart Informasi”
2. Jangka
Menengah (1
Januari s/d 31
Maret 2017)
Memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan “POKEMONE SMART”
3. Jangka Panjang
(1 Januari s/d 31
Desember 2017
Penggunaan Aplikasi online seluruh SKPD
2. Manfaat
Adapaun manfaat dari pelaksanaan proyek
perubahan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel2. Manfaat Perubahan
No Ruang Lingkup Manfaat Perubahan
1. Instansi/reformer atau
pelaksana
Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan
program pada SKPD
2. SKPD Acuan dalam menyusun program kegiatan
yang skala prioritas
3. Bagi Pemerintah
Daerah
Sebagai bahan perumusan kebijakan
Kepala daerah
10. 10
E. Milestone Proyek Perubahan
Tabel 3. Roadmap / Milestones/ Timeschedule Pelaksanaan Proyek perubahan
No
Milestone/Tahap
an Kerja
Proses/Mayor Event/Kegiatan
Output/Bukti
Fisik
Stakeholders/
Pelaksana
Proses Time
Line/Waktu
Method/Meto
de
1 2 3 4 5 6 7
JANGKA PENDEK
I SMART PLANING 1. Membentuk Smart Team Efektif
2. Identifikasi Kebutuhan Proyek
1. Undangan
2. Rapat
3. Notulen
4. SK Tim
5. Daftar Hadir
6. Foto
7. Cek list
BAPPEDA 26 – Sept s/d
4 Oktober
2016
FGD
II SMART REPORT 1. Membuat Draft Outline
Menggunakan Aplikasi Exell
2. Membuat Rumus Outline Outline
Menggunakan Aplikasi Exell
3. Simulasi Outline
4. Membuat Smart Book Panduan
Penggunaan Outline
5. Uji Coba Penggunaan Outline
Metode Advokasi
6. Penggunaan Outline
1. Darft
2. Foto
TIM
SKPD
5 – 17 Okt
2016
FGD
Advokasi
III SMART MONEV 1. Mengambil Data
2. Menganalisis Data
3. Interpretasi Data
4. Result Data
5. Rekomendasi
6. Rencana Tindak Langsung (RTL)
1. Data dari
SKPD
2. Rekomendasi
3. Rencana
Tindak
Lanjut (RTL)
TIM
SKPD
18 Okt s/d
15 November
2016
Pengimputan
11. 11
IV SMART
CORPORASI
1. Membuat SPK Penggunaan Outline
“Smart Report”
2. Membuat Pakta Integritas
Ketepatan Pelaporan
1. SPK
2. Pakta
Integritas
TIM
SKPD
16 Nov 2016
V SMART
INFORMATION
1. Publikasi Sistem Informasi Berbasis
Website
Website BAPPEDA 17 Nov 2016 Publikasi
JANGKA MENENGAH
VI Memonitoring
dan evaluasi
Memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan “POKEMONE SMART”
List
permasalahan
TIM 1 Januari
s/d 28 31
Maret 2017
FGD
JANGKA PANJANG
VII Penggunaan
Aplikasi online
seluruh SKPD
Seluruh kegiatan yang terkait
evaluasi sudah menggunakan
aplikasi online
Data berbasis
website
BAPPEDA
SKPD
1 Januari
s/d 31
Desember
2017
FGD
12. 12
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Pelaksanaan Proyek Perubahan
Pelaksanaan proyek perubahan merupakan suatu rangkaian
kegiatan pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat III (Diklat PIM III) angkatan XII Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2016. Pelaksanaan implementasi dari proyek perubahan dilaksanakan
dengan tahapan laboratorium kepemimpinan (Breakthrougt II) yang
dilaksanakan berdasarkan tahapan dalam milestone proyek
perubahan.
1. Pelaksanaan Kegiatan Milestone I (Smart Planing)
Tabel 4. Tahapan Kegiatan Milestone I
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1.
2.
Membentuk
Smart Team
Efektif
Identifikasi
Kebutuhan
Proyek
1. Undangan
2. Rapat
3. Notulen
4. Daftar Hadir
5. Foto
6. Cek List
7. SK Tim
8. Dukungan
Stakeholders
26 Sep2016
27 Sep2016
27 Sep2016
27 Sep2016
27 Sep2016
27 Sep2016
29 Sep2016
04Okt 2016
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Pelaksanaan tahapan kegiatan milestone I ini terdiri dari dua
tahapan yaitu membentuk tim smart dan identifikasi kebutuhan
proyek. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan
karena untuk mengefektifkan waktu. Pada tahapan ini reformer
langsung melaporkan kepada sekretaris BAPPEDA pada tanggal 26
September tahun 2016 tentang proses pelaksanaan laboratorium
proyek perubahan sesuai dengan milestone dan langsung membuat
surat undangan kepada stakeholders internal. Pada tanggal 27
13. 13
September dilaksanakan rapat internal. Dalam rapat tersebut
membicarakan pembentukan tim yang dipimpin oleh sekretaris
BAPPEDA.
Kegiatan identifikasi kebutuhan proyek dengan membuat ceklist
agar lebih memudahkan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan
tahapan milestone. Pada kegiatan dalam milestone I ini yang
membutuhkan waktu lebih lama adalah pernyataan dukungan
stekeholders yang disebabkan karena kesibukan masing-masing,
namun bukan merupakan masalah karena semua mendukung
kegiatan yang dilaksanakan oleh reformer. Adapaun waktu
pelaksanaan dan bukti fisik dapat dilihat pada tabel 4.
2. Pelaksanaan Kegiatan Milestone II (Smart Report)
Tabel 5. Tahapan Kegiatan Milestone II
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membuat Draft
Outline
Menggunakan
Aplikasi Exell
Membuat Rumus
Outline
Menggunakan
Aplikasi Exell
Simulasi Outline
Membuat Smart
Book Panduan
Penggunaan
Outline
Uji Coba
Penggunaan
Outline Metode
Advokasi
Penggunaan
Outline
1. Draft
2. Foto
5 Okt 2016
5 Okt 2016
12 Okt 2016
14 Okt 2016
17 Okt 2016
25 Okt 2016
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
14. 14
Pada Tahapan kegiatan Milestone ini terdiri dari 6 (enam)
kegiatan. Pada tahap ini dimulai tanggal 5 Oktober dengan kegiatan
membuat draft outline menggunakan aplikasi exell, membuat rumus
outline menggunakan aplikasi exell, simulasi outline dilaksanakan oleh
staf internal BAPPEDA, kegiatan pembuatan smart book panduan
penggunaan outline dibuat oleh staf internal. Sedangkan Uji coba
penggunaan Outline metode advokasi dengan mendatangi SKPD yang
menjadi lokus, yang selanjutnya outline siap digunakan. Pada tahapan
kegiatan milestone ini sedikit mengalami hambatan disebabkan karena
jaringan telekomunikasi sehingga kesulitan dalam hal mengakses
aplikasi. Secara umum hambatan pada pelaksanaan tahapan milestone
II adalah waktu yang disediakan oleh SKPD lokus yang disebabkan oleh
kesibukan disamping itu juga jaringan telekomunikasi yang terbatas.
Bukti fisik pada kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 5.
3. Pelaksanaan Kegiatan Milestone III (Smart Monev)
Tabel 6. Tahapan Kegiatan Milestone III
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengambil Data
Menganalisis
Data
Interpretasi Data
Result Data
Rekomendasi
Rencana Tindak
Lanjut (RTL)
1. Data dari SKPD
2. Rekomendasi
3. Rencana Tindak
Lanjut (RTL)
18 Okt 2016
25 Okt 2016
25 Okt 2016
25 Okt 2016
1 Nov 2016
2 Nov 2016
Pelaksanaan Kegiatan milestone III dilakukan dengan tahapan
permintaan data dari SKPD lokus dengan cara mengirim surat terlebih
dahulu, setelah tersedia data dari SKPD langsung dianalisis dengan
cara meninterpretasi data sehingga menghasilkan data yang
direkomendasi untuk pengimputan atau rencana tindak lanjut.
15. 15
Kendala dari tahapan ini adalah proses pengiriman data dari SKPD.
Adapun bukti fisik dapat dilihat pada tabel 6.
4. Pelaksanaan Kegiatan Milestone IV (Smart Corporasi)
Tabel 7. Tahapan Kegiatan Milestone IV
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1.
2.
Membuat SPK
Penggunaan
Outline “Smart
Report”
Membuat Pakta
Integritas
1. SPK
2. Pakta
Integritas
16 Nov 2016
16 Nov 2016
Terlaksana
Terlaksana
Kegiatan milestone IV dilaksanakan pada tanggal 16 November
2016 dengan 2 (dua) tahapan yaitu membuat spk penggunaan outline
“smart report” dan membuat pakta integritas, kendala pada tahapan ini
adalah waktu penandatanganan karena setiap stakeholders memiliki
kesibukan masing-masing.
5. Pelaksanaan Kegiatan Milestone V (Smart Informaion)
Tabel 8. Tahapan Kegiatan Milestone V
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1. Publikasi Sistem
Informasi
Berbasis Website
Website 17 Nov 2016 Terlaksana
Kegiatan milestone V ini dilaksanakan pada tanggal 17 November
tahun 2016 dan merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan tahapan
milestone proyek perubahan yang merupakan tujuan jangka pendek
dan merupakan kegiatan utama dari proyek perubahan dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (PIM III) yang
selanjutnya dapat diakses secara online.
16. 16
6. Pelaksanaan Kegiatan Milestone VI (Monitoring dan Evaluasi)
Tabel 9. Tahapan Kegiatan Milestone VI
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
JANGKA MENENGAH
1. Memonitoring dan
mengevaluasi
pelaksanaan
“POKEMONE
SMART”
List
permasalahan
1 Januari s/d
31 Maret
2017
Tidak
Terlaksana
Tahapan milestone VI tersebut tidak dilaksanakan pada
laboratorium kepemimpinan (breakthrougt II) karena merupakan
kegiatan jangka menengah.
7. Pelaksanaan Kegiatan Milestone VII (Penggunaan Aplikasi
Online SKPD)
Tabel 10. Tahapan Kegiatan Milestone VII
NO. Kegiatan Bukti
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
JANGKA PANJANG
1. Seluruh kegiatan
yang terkait
evaluasi sudah
menggunakan
aplikasi online
Data berbasis
website
1 Januari s/d
31 Desember
2017
Tidak
Terlaksana
Tahapan milestone VII tersebut tidak dilaksanakan pada
laboratorium kepemimpinan (breakthrougt II) karena merupakan
kegiatan jangka panjang.
17. 17
B. Analisis Stakeholders
Pentingnya komunikasi pada stakeholder’s merupakan hal yang
sangat penting dalam keberhasilan proyek perubahan. Tehnik
komunikasi yang digunakan melaui surat, persuasif dan
telekomunikasi melalui telepon. Pendekatan persuasif dengan cara
mendatangi langsung atau bertatap muka dengan stakeholders
sekaligus memperkenalkan inovasi proyek perubahan yang
dilaksanakan, sehingga dengan demikian apabila ada kebutuhan yang
terkait dengan proyek perubahan seluruh stakeholders sudah
memahaminya.
Stakeholders memegang peranan sangat penting dalam dalam
pelaksanaan proyek perubahan ini, tanpa dukungan dari mereka
semua kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk melihat
peranan stakeholders dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dapat
dilihat dalam tabel analisis stakeholders (lihat tabel 11).
Tabel 11. Analisis Peran Stakeholders.
No Stakeholders SP SS SU P L D A
I Internal
1. Kepala Badan
2. Sekertaris
3. Kepala Bidang
Perencanaan
Perekonomian
4. Kepala Bidang
Perencanaan Sosial
Budaya
5. Kepala Bidang
Perencanaan
Infrastruktur
6. Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
7. Kepala Sub Bidang
Kerjasama
18. 18
8. Kepala Sub Bidang
Statistik dan Monev
9. Kepala Sub Bagian
10. Kepala Sub Bidang
II Eksternal
1. Sekertaris Daerah
2. Kepala SKPD
3. Sekertaris SKPD
4. Kepala Bagian
5. Kepala Bidang SKPD
6. Kasubag Program SKPD
7. Kasubag Keuangan dan
Aset SKPD
Keterangan:
SP : Stake Holder Primer (dipengaruhi secara langsung)
SS : Stakeholder Sekunder (tidak dipengaruhi secara langsung)
SU : Stakeholder utama (memiliki kewenangan dan pengaruhnya besar)
P : Promotor (memiliki kepentingan besar dan pengaruh kecil)
L : Latens (memiliki kepentingan kecil dan pengaruh besar)
D : Defenders (memiliki kepentingan besar dan pengaruh kecil)
A : Apatice (tidak memiliki kepentingan dan pengaruh)
19. 19
Peta Stakeholders Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan
Gambar 2. Peta Stakeholders Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan
Reformer
Kepala Badan
Sekertaris
Daerah
Sekertaris
Kepala Bidang
Perencanaan
Perekonomian
Kepala Bidang
Perencanaan
Sosial Budaya
Kepala Bidang
Perencanaan
Infrastruktur
Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Sub Bidang
Kerjasama
Kepala Sub Bidang
Statistik dan Monev
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang
Kepala SKPD
Sekertaris
SKPD
Kepala Bidang
SKPD
Kasubag
Program SKPD
Kasubag Keuangan
dan Aset SKPD
Kepala Bagian
20. 20
Keterangan:
: Garis Komando
: Koordinasi Satu Arah
: Koordinasi Dua Arah
: Bupati
: Stakeholders Internal
: Stakeholders Eksternal
: Reformer
21. 21
C. Masalah Internal dan Eksternal
Secara umum masalah yang dihadapi baik internal maupun
ekternal adalah masalah waktu yang disebabkan karena kesibukan
masing-masing. Masalah internal yang sangat berat karena bersamaan
dengan pelaksanaan kegiatan penetapan anggaran perubahan tahun
2016 dan kegiatan penetapan anggaran tahun 2017. Sedangkan untuk
eksternal kesibukan untuk menghadapi pemeriksaan awal tahun
anggaran 2016 oleh BPK RI sehingga waktu tersita untuk kegiatan
yang dimaksud. Selain itu pula data yang disediakan oleh skpd tidak
sesuai dengan format yang disediakan sehingga sangat sulit untuk
mengolah data yang dimaksud. Sedangkan pengimputan melaui
aplikasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD dikarenakan
adanya gangguan jaringan telekomunikasi, kesibukan atau tidak
berada di tempat.
D. Strategi Mengatasi Masalah
Cara mengatasi masalah yaitu dengan memanfaatkan waktu
atau melihat situasi sehingga bisa berkomunikasi dengan stakeholders
terutama stakeholders eksternal. Dalam hal penandatanganan
dukungan stakeholders, SPK dan pakta integritas reformer langsung
menghubungi stakeholders dan apabila tidak bertemu langsung,
seluruh naskah dititipkan kepada staf dari stakeholders ekternal,
apabila sudah selesai dihubungi langsung melalui telepon. Sedangkan
untuk pengimputan dilaksanakan oleh staf reformer.
22. 22
BAB IV
CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN DAN EVIDANCE
Terlaksananya Smart Planing (milestone I)
Kedua kegiatan pada tahapan ini ini dilaksanakan secara bersamaan
untuk mengefisienkan waktu. Terlebih dahulu melapor kepada
pimpinan yaitu sekretaris BAPPEDA untuk berkoordinasi meminta
dukungan. Terbentuknya tim kerja dengan mengidentifikasi
kebutuhan proyek serta pernyataan dukungan stakeholders internal
maupun ekternal.
Rapat Pembentukan Tim
Berkoordinasi
dengan Sekretaris
23. 23
Pernyataan dukungan stakeholders
Pelaksanaan dukungan stakeholders
dilakukan dengan mengirim surat
permintaan dukungan
Rapat Dukungan Stakeholder Eksternal
Pernyataan Dukungan
Stakeholders eksternal
29. 29
Pelaksanaan smart monev (milestone III)
Capaian yang dihasilkan dari
milestone ini adalah data dari
SKPD, rekomendasi dan
rencana tindak lanjut untuk
penggunaan aplikasi
POKEMONE Smart
30. 30
Pelaksanaan smart corporation (milestone Iv)
Hasil capaian kegiatan ini
adalah surat perjanjian
kerjasama dan pakta
integritas
32. 32
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
1. Penyelenggaraan pemerintahan yang, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah.
2. Pelaksanaan kerjasama monitoring dan evaluasi merupakan
bagaian yang terpenting dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan seiring dengan tuntutan transparansi
sebagaimana tujuan perbaikan pelayanan publik.
3. Penggunaan Aplikasi dalam kegiatan kerjasama monitoring
dan evaluasi pada masa keterbukaan informasi saat ini
merupakan tuntutan masyarakat dan merupakan ukuran
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
4. Penggunaan Aplikasi dalam kegiatan kerjasama monitoring
dan evaluasi pada masa keterbukaan informasi saat ini
merupakan tuntutan masyarakat dan merupakan ukuran
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
B. Saran
1. Hendaknya Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek pembangunan daerah menggunakan
aplikasi POKEMON Smart, agar lebih efisien, efektif.
2. Agar seluruh SKPD menggunakan aplikasi pola kerjsama
monitoring dan evaluasi berbasis smart (POKEMONE Smart)
dalam melaksanakan pelaporan program kegiatan
pembangunan daerah tahun anggaran 2017.
33. 33
DAFTAR PUSTAKA
Maarten Balliauw, Mark Baker., 2014. PHP Excel Developer
Documentation
Mulyono S., 2014. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Exxel
