SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
DALAM MENGAWAL REFORMASI BIROKRASI
oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Ahli Muda Itjen Kemenristekdikti
Grand Design Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi
adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan
ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design
ini menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan
merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Reformasi
Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
dan sumber daya manusia aparatur. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Road Map
Reformasi Birokrasi tahap kedua, pada tahap ini diharapkan dapat diwujudkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme
(KKN). Selain itu, diharapkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat
diwujudkan, bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global
yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM-ASN) semakin profesional, serta mind-set dan culture-
set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen
PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019,
pada akhir tahun 2019 ini diharapkan kita sudah mencapai tata kelola Pemerintahan Berbasis
Kinerja (Performance Based Bureaucracy) sebagaimana digambarkan pada gambar 1.
Gambar 1. Tujuan Pelaksanaan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi
(sumber : Permen PAN & RB Nomor 11 Tahun 2015)
Tata kelola pemerintahan berbasis kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini
ditandai dengan beberapa hal, antara lain:
1. Penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
3. Semua instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis IT untuk memudahkan pengelolaan data kinerja.
4. Setiap pegawai memiliki kontribusi terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di
atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja
pemerintah secara keseluruhan.
Penguatan Pengawasan Internal
Untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung
secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan internal. Kelemahan pengawasan dalam
pelaksanaan pembangunan menyebabkan timbulnya berbagai penyimpangan yang dapat
merugikan negara dan pada gilirannya menghambat proses pencapaian tujuan pembangunan
nasional, untuk itu diperlukan adanya penguatan pengawasan internal untuk mengawal
pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintahan.
Penguatan Pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam
reformasi birokrasi. Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi
birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah eningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara,
meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini Badan
Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara serta menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L.
Kriteria keberhasilan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam 
rangka
Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Kriteria keberhasilan penerapan SPIP di instansi adalah jumlah dan jenis temuan berkurang
dan temuan yang ada sudah ditindaklanjuti. 

2. Kriteria peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting adalah laporan
keuangan K/L mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, program Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai
target dan tujuan diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan status opini
BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, serta menurunkan tingkat penyalahgunaan
wewenang pada masing-masing intansi pemerintah.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah
melaksanakan upaya Reformasi Birokasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenristekdikti. Hal tersebut sejalan
dengan salah satu Misi Kemenristekdikti 2015-2019 yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.
Target dan capaian Reformasi Birokrasi program Penguatan Pengawasan yang sudah
dilaksanakan oleh Kemenristekdikti diantaranya adalah sebagaimana tabel 1 berikut:
Tabel 1. Target dan Capaian Penguatan Pengawasan
Target Indikator Capaian 2018
a. Meningkatnya kepatuhan
terhadap pengelolaan
keuangan
b. Meningkatnya
efektivitas pengelolaan
anggaran
c. Meningkatnya
efektivitas pengelolaan
anggaran
d. Menurunnya tingkat
penyalahgunaan
wewenang pada masing-
masing instansi
pemerintah
Zona Integritas dan WBK/WBBM Penetapan unit organisasi sebagai
zona integritas dan WBK/WBBM
Pengendalian Gratifikasi Penetapan Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) sebagai unit
administrasi pengelolaan dan
pengendalian gratifikasi
Whistle Blowing System Penyusunan peraturan
terkait whistleblowing system
Penerapan Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah (SPIP)
Pembangunan Sistem Pengendalian
Intern
Penanganan benturan kepentingan Penyusunan peraturan terkait
benturan kepentingan
Penangangan pengaduan masyarakat Penanganan pengaduan berbasis
teknologi informasi
(sumber : http://www.devel.ristekdikti.go.id)
Tantangan Pengawas Internal
Tantangan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat Jenderal (ITJEN)
Kemenristekdikti dan harus dapat diselesaikan pada tahun 2019 sesuai Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019 diantaranya adalah:
1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.
Permasalahan ini antara lain oleh rendahnya komitmen pimpinan dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan
penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah masih rendah.
2. Birokrasi belum efektif dan efisien.
Permasalahan ini antara lain oleh belum diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik,
lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa dan penerapan e-government
masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi
pemerintah dan manajemen SDM ASN masih belum berjalan secara efektif, serta terdapat
inefisiensi penggunaan anggaran.
Peran ITJEN Kemenristekdikti selaku APIP dalam rangka Penguatan Pengawasan untuk
peningkatan capaian Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun mendatang sangat strategis, namun
dalam pelaksanaannya pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal diantaranya
karena: 1) obyek pemeriksaan banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 2) personil
auditor yang memiliki kemampuan yang merata dan handal di bidang pengawasan masih
terbatas dan 3) koordinasi pelaksanaan pengawasan antar Inspektorat di lingkungan ITJEN
Kemenristekdikti belum berjalan secara baik.
Daftar Pustaka
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025.
2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.
4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemenristekdikti.
7. http://www.ristekdikti.go.id
8. http://www.menpan.go.id

More Related Content

What's hot

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Zainul Ulum
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahRustan Amarullah
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektifMikhail Rasyid
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan BerkelanjutanSutikno Tumingan
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriTanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriampuhman
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraEnvaPya
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etikaSutikno Tumingan
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriTanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 

Similar to Penguatan pengawasan internal

Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016kppn137
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxsuryani180680
 
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Researcher Syndicate68
 
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...akbarrachmawan1
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Hairi Mtp
 
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-ziPermenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zipoltekkesmedan
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfiadiputro
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfAdiWidodo12
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...percepatanrbrorgan
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptssuserdbcf15
 
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skpPns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skpWinarto Winartoap
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 

Similar to Penguatan pengawasan internal (20)

Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
 
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan I...
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018
 
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-ziPermenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
 
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
 
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
 
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah62548551 administrasi-pemerintah-daerah
62548551 administrasi-pemerintah-daerah
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skpPns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Paparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).pptPaparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).ppt
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfSujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalSujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoSujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 

Recently uploaded

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 

Recently uploaded (10)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Penguatan pengawasan internal

  • 1. PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MENGAWAL REFORMASI BIROKRASI oleh: Sujatmiko Wibowo Auditor Ahli Muda Itjen Kemenristekdikti Grand Design Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design ini menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Road Map Reformasi Birokrasi tahap kedua, pada tahap ini diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN). Selain itu, diharapkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat diwujudkan, bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM-ASN) semakin profesional, serta mind-set dan culture- set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Sesuai Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, pada akhir tahun 2019 ini diharapkan kita sudah mencapai tata kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja (Performance Based Bureaucracy) sebagaimana digambarkan pada gambar 1. Gambar 1. Tujuan Pelaksanaan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi (sumber : Permen PAN & RB Nomor 11 Tahun 2015)
  • 2. Tata kelola pemerintahan berbasis kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini ditandai dengan beberapa hal, antara lain: 1. Penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. 2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil). 3. Semua instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis IT untuk memudahkan pengelolaan data kinerja. 4. Setiap pegawai memiliki kontribusi terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Penguatan Pengawasan Internal Untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan internal. Kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan timbulnya berbagai penyimpangan yang dapat merugikan negara dan pada gilirannya menghambat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya penguatan pengawasan internal untuk mengawal pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintahan. Penguatan Pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam reformasi birokrasi. Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah eningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara serta menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L. Kriteria keberhasilan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam 
rangka Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1. Kriteria keberhasilan penerapan SPIP di instansi adalah jumlah dan jenis temuan berkurang dan temuan yang ada sudah ditindaklanjuti. 
 2. Kriteria peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting adalah laporan keuangan K/L mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, program Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai target dan tujuan diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing intansi pemerintah. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah melaksanakan upaya Reformasi Birokasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Riset
  • 3. Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenristekdikti. Hal tersebut sejalan dengan salah satu Misi Kemenristekdikti 2015-2019 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Target dan capaian Reformasi Birokrasi program Penguatan Pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh Kemenristekdikti diantaranya adalah sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1. Target dan Capaian Penguatan Pengawasan Target Indikator Capaian 2018 a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran c. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah Zona Integritas dan WBK/WBBM Penetapan unit organisasi sebagai zona integritas dan WBK/WBBM Pengendalian Gratifikasi Penetapan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai unit administrasi pengelolaan dan pengendalian gratifikasi Whistle Blowing System Penyusunan peraturan terkait whistleblowing system Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Penanganan benturan kepentingan Penyusunan peraturan terkait benturan kepentingan Penangangan pengaduan masyarakat Penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi (sumber : http://www.devel.ristekdikti.go.id) Tantangan Pengawas Internal Tantangan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kemenristekdikti dan harus dapat diselesaikan pada tahun 2019 sesuai Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 diantaranya adalah: 1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Permasalahan ini antara lain oleh rendahnya komitmen pimpinan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. 2. Birokrasi belum efektif dan efisien. Permasalahan ini antara lain oleh belum diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik, lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa dan penerapan e-government masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi pemerintah dan manajemen SDM ASN masih belum berjalan secara efektif, serta terdapat inefisiensi penggunaan anggaran.
  • 4. Peran ITJEN Kemenristekdikti selaku APIP dalam rangka Penguatan Pengawasan untuk peningkatan capaian Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun mendatang sangat strategis, namun dalam pelaksanaannya pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal diantaranya karena: 1) obyek pemeriksaan banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 2) personil auditor yang memiliki kemampuan yang merata dan handal di bidang pengawasan masih terbatas dan 3) koordinasi pelaksanaan pengawasan antar Inspektorat di lingkungan ITJEN Kemenristekdikti belum berjalan secara baik. Daftar Pustaka 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. 2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. 3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. 4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemenristekdikti. 7. http://www.ristekdikti.go.id 8. http://www.menpan.go.id