Tugas Kelompok Akuntansi Sektor Publik"PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN KOMPETENSI SDM"

1. PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DENGAN KOMPETENSI SDM
Dosen:
Sudjatmiko Wibowo, A.K, M.M.
Disusun Oleh:
Chairunnisa (022118064)
Nadia Rohmatunisa (022118241)
Nelly Sasmita Siahaan (022118105)
Reniyanti Lumban Gaol (022118137)
Euis Tilis Tianawati (022118277)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2020

2. 2Akuntansi SektorPublik
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan Laporan Tugas Terstruktur dalam
pokok-pokok bahasan Organisasi Sektor Publik yang berjudul “Pengaruh Penerapan SAP dan
SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor ini tepat pada
waktunya.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Sudjatmiko
Wibowo, Ak, M..M. selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kami.
Kami berharap karya tulis kami ini dapat berguna serta bermanfaat dalam
meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan para pembaca. Kami juga sadar bahwa karya
tulis kami ini masih banyak kekurangannya, umtuk itu kami sebagai penulis mengharapkan
kritik dan saran dari para pembaca agar bisa lebih baik lagi ke depannya.
Bogor, 19 Maret 2020
Penulis

3. 3Akuntansi SektorPublik
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 2
DAFTAR ISI...................................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 4
1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 4
1.2. Rumusan Masalah............................................................................................... 5
1.3. Tujuan.................................................................................................................... 5
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................... 6
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah............................................................. 6
2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah......... 7
2.3 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bogor....................................................................... 9
2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah............................................. 12
2.5 Sistem Pengendalian Intern. Pemerintah............................................................ 13
2.6 Kompetensi SDM Moderasi Pengaruh Penerapan SAP Terhadap LK
Pemerintah Daerah Kota Bogor.......................................................................... 14
BAB III PENUTUP............................................................................................................ 17
KESIMPULAN .................................................................................................................. 17
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 18

4. 4Akuntansi SektorPublik
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di
seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik
diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945
tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke
dalam asasasas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan,
universalitas, kesatuan, dan asas spesialitas. Selain asas tersebut dalam rangka penerapan
kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas
akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah di Indonesia.
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa diketahui dari opin yang diberikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan bentuk opini disclaimer (TMP), opini Tidak
Wajar (TW), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). LKPD memiliki kandungan informasi yangnantinya dipakai oleh pihak ekstern untuk
pengembalian keputusan. Konsekuensinya informasi dalam LKPD harus memenuhi ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan diantarannya relevan, andal, bisa dibandingkan, dan
dapat mudah dipahami. Kulitas LKPD bisa ditentukan oleh SAP, SPIP, ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan, serta kopetensi SDM.
SAP disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP. Kriteria kualitas
LKPD selanjutnya bisa ditentukan oleh sistem pengendalian intern. Pengendalian internal
terbentuk dari 5 unsur pembangun yaitu (1) lingkungan pengendalian (2) penilaian risiko (3)
aktivitas pengendalian (4) komunikasi dan informasi (5) monitoring. Kompetensi SDM adalah
kemampuan SDM dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan memakai bekal pengalama,
training, serta pendidikan.

5. 5Akuntansi SektorPublik
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dasar di dalam penyusunan laporan keuangan daerah?
3. Apa Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
kota Bogor?
4. Bagaimana kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
kota Bogor?
1.3 Tujuan
1. Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Mengetahui pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Mengetahui kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan

6. 6Akuntansi SektorPublik
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi
dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah
daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan
pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporankeuangan oleh pemerintah daerah adalah :
1. Untuk memberikan informasi yangdigunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,
sosial, dan politik serta sebagaibukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yangdigunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial
dan organisasional.
Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo
neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi
suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan
peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang
disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi
pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian
tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasikinerja manajerial dan organisasional.
Basis akuntansi dalam laporan keuangan daerah sama seperti basis akuntansi dalam
keuangan negara, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiyaan dalam
laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana
dalam neraca. Komponen laporan keuangan pemda sama seperti laporan keuangan pemerintah
pusat, yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah daerah, karena mencakup
sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi yang dikelola
Pemda. Dalam laporan ini anggaran yang sudah dilaksanakan dapat diperbandingkan
dengan periode berikutnya.

7. 7Akuntansi SektorPublik
2. Neraca. Neraca mengambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca.
3. Laporan Arus Kas (LAK). Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber
penggunaan,perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar
laporan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca
tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Di Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Prinsip-prinsip dasar yang selama ini diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan
laporan keuangannya dalam bentuk neraca, laporan arus kas dan laporan perhitungan/realisasi
anggaran, dengan mengacu kepada pedoman SAKD Tim Pokja SK Menkeu 355/2001,
Kepmendagri 29/2002 dan praktek-praktek akuntansi yang berlaku di dunia internasional seperti
GFS (Government Finance Statistics) antara lain :
1. Asas Kas (Cash Basis) Pendapatan daerah diakui pada saat penerimaan kas daerah diterima
oleh kas daerah dalam tahun anggaran tertentu, sebaliknya belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas daerah. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang
berlaku saat ini, baik UU Perbendaharaan Indonesia maupun PP 105 tahun 2000. Undang-
undang tahun 17/2003, tentang Keuangan Negara pasal 36 ayat (1) juga mengisyaratkan
bahwa selama pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanaka n,
digunakan pengakuan dan pengkuran berbasis kas. Masa transisi penggunaan akrual ini
selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU ini diberlakukan, artinya pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja baru dilakukan pada tahun buku 2008.
2. Asas Bruto Artinya tidak ada kompensasi antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Misalnya Dinas Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya
diperlukan belanja, maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan
sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang
bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan. Contoh di lapangan, piutang pajak
penerangan jalan umum (PPJU) yang harus disetor oleh PLN tidak boleh dikompensasi
dengan tunggakan listrik Pemda kepada PLN.
Pencatatan atas transaksi ini dilakukan sebagai berikut :
a) Pada akhir tahun, timbulnya utang piutang dicatat (pos neraca):
Debet Kredit
Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum xxx -

8. 8Akuntansi SektorPublik
Ekuitas Dana Lancar - xxx
Ekuitas Dana Lancar xxx -
Utang/Tunggakan Listrik - -
b) Pada saat pembayaran kas, pencatatan dilakukan sebagai berikut :
Debet Kredit
Kas di Kas Daerah xxx -
Pendapatan PPJU - xxx
Belanja listrik xxx -
Kas di Kas Daerah - xxx
Diikuti dengan jurnal korolarinya, yaitu mengurangi piutang pajak (mengkredit) dengan mendebet
Ekutitas Dana Lancar. Sebaliknya, utang listrik dikurangi (didebet) dengan mengkredit Ekuitas
Dana Lancar.
3. Asas Universalitas Artinya semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini
berarti pula bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD. Asas ini juga berlaku
di negara lain.
4. Nilai Historis. Penilaian aset tetap daerah dilakukan dengan menggunakan nilai historis
atau nilai perolehan dan penyajian di neraca tanpa memperhitungkan penyusutannya
(depresiasi aset tetap). Penilaian aset daerah di neraca awal daerah dilakukan melalui
kegiatan inventarisasi secara pisik atas seluruh aset yang ada, dan dilakukan konversi
pengelompokkan aset daerah berdasarkan klasifikasi aset sesuai pedoman SAKD yang
ada. Kendala yang dihadapi di dalam penilaian aset daerah pada saat penyusunan neraca
awal daerah adalah:
a. Dokumen historis atas aset-aset yang berasal dari APBN (sebelum otonomi daerah)
yang diserahkan kepada daerah, seperti bangunan irigasi, jalan raya, tanah, dan juga
bangunan gedung kantor yang sulit ditemukan.
b. Aset-aset yang secara fisik ada tetapi tidak tercatat di dalam daftar aset daerah, atau
bahkan ada aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tetapi dokumen legalnya dikuasai oleh
pihak Pemda atau sebaliknya ada aset yang dikuasai oleh Pemda tetapi dokumen
legalnya belum lengkap.
c. Bangunan bersejarah peninggalan nenek moyang/zaman Belanda (herritage assets)
seperti mesjid, museum, tugu-tugu, banyak daerah menginginkan untuk dimasukan di
dalam neraca sebagai aset daerah karena memiliki nilai yang tinggi.
d. Sumber-sumber daya alam (natural resources) yang dimiliki oleh daerah untuk
dimasukkan sebagai aset daerah karena bila tidak dimasukkan tidak mencerminkan
kekayaan riil yang dimiliki oleh daerah.

9. 9Akuntansi SektorPublik
2.3 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bogor
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi,
dan audit di pemerntahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan
sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kreadil yang di bentuk oleh sebuah komite SAP.
Komite SAP merupakan sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan
di Indonesia. Kebutuhan standar dan pembentukan komite penyusutannya mulai muncul ketika
desakan untuk penerapan IPSAS semakin kuat.
Diawali dengan pembentukan kompertemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei
2000 yang salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai
unit kerja pemerintahan. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor publik
dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi.
Dari proses tersebut dihasilkan Exposure Draft Standar Akuntansi Sektor publik yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik- IAI.
Ada enam Exposure Draft yang dikeluarkan :
1. Penyajian laporan keuangan.
2. Laporan arus kas
3. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi.
4. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri.
5. Kos pinjaman.
6. Laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendalian.
Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera bergerak mengeluarkan
SAP. Sampai kemudian, sebelum UU tentang Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan RI
telah menetapkan keputusan Menteri Keuangan Nomer 308/KMK.012/2012 Tanggal 13 Juni 2002
tentang komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004
Tanggal 6 Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang secara formal
dinyatakan terdiri atas unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan unsur IAI.
Selanjutnya, dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 2004, penetapan Komite SAP
dilakukan dengan keputusan presiden (keppres) dan telah diterbitkan keputusan presiden Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang komite Standar Akuntansi Pemerntah pada tanggal 5
Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2005 Tanggal 5 januari 2005.
KSAP bertugas mempersiapkan penyusutan konsepRancangan Peraturan Pemerintah tentang
SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah pusat dan / atau pemda.

10. 10Akuntansi SektorPublik
KSAP terdiri atas komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi
Konsultasi dan / atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan peraturan pemerintah
tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat
membentuk Kelompok Kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan
kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.
KSAP bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Keuangan. Dengan demikian,
KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen
keuangan pemerintahan, termasuk pengembangan SAP dan mempromosikan penerapan standar
tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS.
Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
Dalam menyusun SAP,KSAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh :
1. International Federation Of Accountant
2. International Accounting Standards Committee
3. International Monetary Fund
4. IAI
5. Financial Accounting Standards Board
6. Governmental Accounting Standards Board
7. Perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia
8. Organisasi profesional lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan,
akuntansi, dan audit pemerintahan
Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat internastiol, dengan tetap
mempertimbangkan kondisi di indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktk akuntansi
yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia selain itu, strategi peningkatan kualitas
pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset , utang, dan ekuitas dana
dicatat berbasis akrual. Pada tahun 2007, dihadapkan proses transisistandar menuju basis akrual
secara keseluruhan sudah selesai.
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan
departemendepartemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnyaa. Penerapan SAP diyakini akan
berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini
berarti informasi keuangan pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akutabilitas.

11. 11Akuntansi SektorPublik
Berikut adalah proses penyususnan SAP:
1. Identifikasi topik.
2. Konsultasi topik kepada Komite Pengarah
3. Pembentukan kelompok kerja
4. Riset terbatas oleh Kelompok Kerja.
5. Draf awal dari Kelompok Kerja.
6. Pembahasan darf awal oleh Komite Kerja.
7. Pengembalian keputusan oleh Komite Kerja.
8. Pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan atas Draf Publikasian.
9. Peluncuran Draf Publikasian.
10. Dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas.
11. Pembahasan tanggapan dan masukan atas Draf Publikasian dari dengar pendapat.
12. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
13. Pembahasan tanggapan BPK
14. Finalisasi Standar.
15. Pemberlakuan Standar.
16. Sosialisasi awal Standar.
SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 12 pernyataan, yaitu:
1. PSAP 01 : Penyajian laporan Keuangan
2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
4. PSAP 04 : Catatatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 : Akuntansi persediaan
6. PSAP06 : Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi

12. 12Akuntansi SektorPublik
11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 12 : Laporan Operasional
SAP dijadikan pedoman dalam melakukan pelaporan transaksi yang terjadi pada aktivitas
penyelengaraan pemerintahan. Untuk itu, bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
negara tersebut ditunjukan dengan pembuatan LKPD yang beracuan pada SAP. LKPD digunakan
sebagai akses informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan
keputusan, maka informasi dalam LKPD harus useful. SAP membantu informasi mudah dipahami,
karena presepsi antara penyusun dan pihak eksternal memiliki kesamaan. Mahmudi (2011:271)
SAP diperlukan untuk meningkatkan kualitas LK yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding,
keterpahaman, relevansi, dan keandalan. Bastian (2010: 138) penerapan SAP yang sesuai dalam
pelaporan keuangan daerah merupakan penentu kualitas dari LKPD yang dihasilkan, dan
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya menigkatan kualitas LKPD. Dengan
diimplementasikannya SAP diharapkan akan membantu transparansi, partisipasi, dan
akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara, sehinga mewujudkan good governance.
Sedangkan pengaruh SPIP pada kualitas LK (laporan keuangan) Pemkot Bogor dikarenakan
SPIP yang diimplementasikan dengan efektif dan juga diterapkan oleh pimpinan hingga
pegawainya akan menentukan aktivitas pemerintah untuk mengelola dana publik termasuk
pembuatan LK akan terhindar dari penyimpangan maupun tindakan-tindakan kurang etis yang bisa
menghambat proses pembuatan LK pemerintah. Penelitian ini sesuai dengan teori Mahmudi
(2011:252) SPIP bertujuan untuk membuat LK yang akurat, relevan, dan andal. Hasil pembuktian
ini mendukung penelitian dari Soimah (2014).
2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PSAP No satu Paragraf 9 menyatakan laporan keuangan ialah laporan yang tersistematis mengenai
transaksi-transaksi dan posisi keuangan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan. Laporan
keuangan terbagi atas budgetary report (laporan pelaksanaan anggaran) dan laporan finansial.
Dalam PP No 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif dari laporan keuangan tercantum sebagai
berikut :
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
Pengaruh SAP terhadap kualitas LK (Laporan Keuangan) Pemkot Bogor menunjukan bahwa
kualitas LK pemerintah dapat diukur dari sejauh mana penerapan SAP. Hasil pengolahan statistik
menunjukan bahwa pengaruh SAP dan SPIP secara bersama-sama menghasilkan angka yang
positif. Hasil tersebut menjelaskan terdapat pengaruh yang positif dan diartikan bila penerapan SAP
dan SPIP baik, cendrung akan menghasilkan LKPD yang baik pula. Hasil penelitian ini juga
mendukung penelitian dari Sopianti (2016).

13. 13Akuntansi SektorPublik
Pengaruh penerapan SAP dalam menentukan kualitas LK di Kota Bogor sangat besar, karena
SAP tersebut merupakan pedoman dan acuan wajib bagi SKPD Kota Bogor sebagai entitas
akuntansi untuk perlakuan dan pencatatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi, sehingga SAP
memiliki kekuatan hukum serta berlaku umum. Penelitian ini sesuai dengan teori Bastian (2010:
138) penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban
keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas dari LK (laporan keuangan) yang dihasilkan, dan
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya menigkatan kualitas LK (Laporan keuangan)
pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Saputa (2015).
2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2012).
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur, antara
lain:
1) Lingkungan Pengendalian, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap
kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan
kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat
pengawasan intern pemerintahan yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan Instansi
Pemerintah terkait,
2) Penilaian Risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko,
3) Kegiatan Pengendalian terdiri dari review atas kinerja instansi Pemerintah yang
bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem
informasi, pengendalian fisik dan aset, penerapan review atas indikator dan ukuran kinerja,
pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat
waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya pencatatannya,
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem
pengendalian intern serta transaksi atas kejadian penting,
4) Informasi dan Komunikasi, dan
5) Pemantauan Pengendalian Intern.
Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang
lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari
pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan
pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi
pemerintah.

14. 14Akuntansi SektorPublik
Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan
meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan
keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian
diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal
yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan
pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika (sub unsur 1.1) organisasi
dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan
melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang
berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu
dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu,
budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus
tanpa henti.
2.6 Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor
Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi.sehingga untuk
menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber
daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi
karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat
berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sumber daya manusia adalah faktor
penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan
hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya
manusia yang dimilikinya.
Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi adalah
ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya
dalam hal menyelesaikan tugastugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari
2008).
Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan
kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan
pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak
akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber
daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat.
Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman
mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat

15. 15Akuntansi SektorPublik
diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka
akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan
SDM menjadi faktor penting dalam pelaporan keuangan. Dibutuhkan SDM yang berkompeten
yang dapat memahami dengan baik penerapan SAP untuk membuat LKPD. SDM yang mempunyai
background akuntansi lebih mampu menghasilkan pelaporan keuangan yang mudah dipahami,
sesuai dengan SAP serta menciptakan efesiensi waktu pembuatannya. SDM yang mengikuti
training diharapkan akan mempunyai keahlian yang lebih baik, ditambah berpengalaman bisa
dibilang SDM yang berkompeten. Dengan begitu SDM akan memahami logika akuntansi dengan
benar. Halim & Kusufi (2014:211) dukungan SDM yang berkompeten menjadi pendukung
diterapkannya SAP akrual dalam pengelolaan keuangan, sehingga permasalahan yang ada dapat
dihadapi.
Pemahaman SPIP yang tepat akan tercipta dari SDM yang mempunyai pengetahuan dan
kompetensi yang mendukung. Pemahaman yang tepat memungkinkan SPIP diimpelementasikan
secara konsisten dan sesuai aturan. Selanjutnya SDM yang mempunyai pemahaman SPIP yang baik
akan memberikan hasil (output) yang maksimal. Arens (2012:290) tujuan entitas dicapai maksimal
diperoleh melewati upaya pengendalian yang diterapkan oleh SDM yang mempunyai kemampuan
secara efisien juga efektif. Dengan demikian penerapan SPIP dibutuhkan SDM yang mampu
memahami dengan baik PP No. 60 tahun 2008, serta dapat mengimplementasikannya dalam
penciptaan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Sehingga dalam penyusunan LKPD
dengan penerapan SAP melalui implementasi SPIP yang efektif yang dilakukan oleh SDM yang
kompeten akan menghasilkan LKPD yang berkualitas.
Tantangan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual salah satunya SDM
perlu memiliki pengetahuan, pemahaman yang cukup mengenai akuntansi pemerintahan, SDM juga
harus memahami dengan tepat penerapan SPI di dalam suatu entitas secara konsisten. Hasil uji
statistik menunjukan variabel KSDM Kota Bogor memperlemah hubungan SAP dan SPIP terhadap
Kualitas LK (laporan keuangan) Pemerintah Kota Bogor. Hasil itu disebabkan responden yang
berkepentingan dalam melakukan pembuatan LK pada setiap SKPD Kota Bogor sebagian besar
bukan merupakan SDM berlatar belakang pendidikan Akuntansi.
Hendaknya LKPD Kota Bogor disusun oleh aparatur yang mempunyai kemampuan di bidang
akuntansi pemerintahan sehingga meminimalisir resiko kesalahan pembuatan laporan keuangan.
SDM yang memiliki kecakapan sesuai bidangnya selain dapat mempengaruhi secara langsung
kualitas LKPD dapat pula meningkatkan pemahaman terhadap penerapan SAP dan SPIP. Walaupun
Kompetensi SDM mampu memoderasi SAP dan SPIP terhadap kualitas LK (laporan keuangan)
Pemkot Bogor dan mayoritas pegawai berpendidikan S1 belum menjamin akan meningkatkan
kualitas LKPD Kota Bogor apabila penempatan pegawai tak sesuai dengan bidang yang
dikuasainya. Bastian (2006:55) menyatakan bahwa proses pembuatan LK pemerintah yang
berkualitas membutukan KSDM yang menguasai Akuntansi Pemerintahan. Kegagalan SDM
pemerintah daerah untuk mengimplementasikan akuntansi pemerintahan nantinya mengakibatkan
suatu kesalahan LK pemerintah yang dihasilkan dan ketidaksamaan LK dengan SAP (Warisno,

16. 16Akuntansi SektorPublik
2009). Arens (2012:290) menyatakan tujuan entitas dicapai dengan maksimal bisa diperoleh
melewati upaya pengendalian yang diterapkan oleh SDM yang mempunyai kemampuan secara
efisien juga efektif.

17. 17Akuntansi SektorPublik
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Akuntansi adalah hal penting yang mendasari munculnya Standar Akuntansi
Pemerintah, maka dengan adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan
pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.
Pengaruh SAP terhadap kualitas LK (Laporan Keuangan) Pemkot Bogor menunjukan
bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diukur dari sejauh mana penerapan SAP.
Apabila SAP dan SPIP dilaksanakan bersama-sama, maka menghasilkan hasil yang baik.
Sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula.

18. 18Akuntansi SektorPublik
DAFTAR PUSTAKA
https://ojs.unida.ac.id/indeks.php/JAKD/article/download/1386/pdf
http://www.bpkg.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp