LKIP Kecamatan Hatungun Tahun 2015 memberikan ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015. Capaian kinerja Kecamatan Hatungun mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Laporan ini bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja serta pedoman peningkatan kinerja di masa depan.

1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP )
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN
Alamat: Jalan Raya Timur KM.10 Hatungun, KodePos: 71184
LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN
2015

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-
Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Hatungun Tahun 2015. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hatungun
disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Hatungun.
LKIP Kecamatan Hatungun Tahun 2015 memuat informasi secara transparan
tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran
dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kecamatan Piani yang merupakan cita-cita
yang ingin dicapai yakni : ” TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT
MAJU DAN SEJAHTERA”
Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk
menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder)
dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan
lebih lanjut. Disamping itu LKIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan
dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan
perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami
perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKIP ini
disampaikan terima kasih.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun ii
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Hatungun
Tahun 2015 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.
Hatungun, 17 Mei 2016
Camat Hatungun,
MUHAMMAD YUSUF.S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 003

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................i
Daftar Isi ............................................................................................................................iii
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.............................................................................................. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi .............................................. 2
C. Isu Strategis .................................................................................................. 8
D. Landasan Hukum.......................................................................................... 9
E. Sistematika Penyajian................................................................................... 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategi......................................................................................... 11
1. Visi dan Misi.......................................................................................... 11
2. Tujuan dan Sasaran Strategi................................................................. 14
B. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................... 21
B. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................... 22
C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis...... 24
D. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………………………………….33
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 34
A. Kesimpulan................................................................................................. 34
B. Saran........................................................................................................... 35
LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja
4. IKU Kecamatan Hatungun Yang Baru
5. LRA Kecamatan Hatungun.

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat
yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Hatungun dalam
melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan selama tahun 2015.
LKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang
muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan,
yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Hatungun adalah 100 %.
Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Hatungun ini dikemukakan aspek-aspek
perencanaan stratejik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya,
kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai
pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Hatungun dalam tahun 2015, dan
dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan
datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk
menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini
Pemerintah Kecamatan Hatungun melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi
tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Hatungun.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan
Hatungun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi Aspirasi Masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Hatungun, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan
visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Aspek Stratejik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonisan antara
keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Visi, Misi dan strategi

7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 2
yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat
menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi
Dasar hukum pembentukan Kecamatan Hatungun adalah Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin
Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di
Kabupaten Tapin maka dijelaskan :
1. Kecamatan
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagianurusan otonomi
daerah sertamen yelenggarakan tugas umum pemerintahan
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh
perangkat/aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan
administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
b. Sub Bagian Program danPelaporan,
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja
dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
c. Sub Bagian Keuangan.

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 3
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban
keuangan.
3. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Perekonomian
Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporanu rusan Perekonomian.
6. Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Pembangunan.
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin
Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah:

9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 4
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dengan uraian tugas :
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah
kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan
ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di
kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah
kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di
wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;

10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 5
g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang
dilimpahkan kepada kecamatan;
h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang
belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas.
2. F u n g s i:
a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
kecamatan;
b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang
perekonomian;
e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang
pembangunan;
f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang
kesejahteraan rakyat; dan
g. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 6
3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, maka
untuk terlaksananya pemerintahan Kecamatan Hatungun, secara rinci struktur organisasi
Kecamatan Hatungun sebagai berikut :

12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 7
CAMAT
KASUBBAG UMPEG KASUBBAG KEUANGAN
KASUBBAG PROG.& PELP
SEKSI
TRANTIB
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKCAM
SEKSI
KESRA
SEKSI
PEREKONOMIAN
SEKSI
PEMBANGUNAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
1. PL.KB
2. MANTAN
3. MANTIS
STAF STAF STAF
STAF
STAF STAF
STAF
STAF

13. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 8
C. Isu Strategis
Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan
permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi
dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan
sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governanace and
clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.
Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum,
isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dibidang pelayanan.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sabagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang
mencakup stretegi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap
pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Hatungun sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk
mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten
Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat.

14. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 9
D. LandasanHukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 24 Desember
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017.
7. Surat Keputusan Camat Hatungun nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Kecamatan
Hatungun Tahun 2013-2017
E. SistematikaPenyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Hatungun selama Tahun 2015 Capaian
kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur
keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Hatungun Tahun 2015
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 10
Ikhtisar Eksekutif
Bab I – Pendahuluan
Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar
hukum dan sistematika
Bab II – PerencanaanKinerja
Meliputi perencanaan strategis sebelum dan setelah review
Bab III – AkuntabilitasKinerjaTahun 2015
Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta
akuntabilitas keuangan
Bab IV – Penutup

16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategi
Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun
kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan
RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai
suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan
Perubahan RENSTRA. Kecamatan Hatungun memiliki visi dan misi yang sejalan
dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Visi dan misi
RENSTRA Kecamatan Hatungun sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin
diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa
visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Hatungun harus
searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses
pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan
mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.
Visi Bupati Tapin adalah :
“TERWUJUDNYA TAPIN MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG AGAMIS”
Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten 5 tahun ke depan adalah :
1. Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisapasi
masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan.
2. Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan
derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan

17. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 12
dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara
rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
dan perluasan lapangan kerja.
5. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan
pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk
pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Atas dasar hal tersebut, maka visi Kecamatan Hatungun dirumuskan sebagai
berikut :
“TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN
SEJAHTERA”
Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :
1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan
ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan),
bahkan gartis/tidak dipungut biaya apapun;
2. Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik
dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi
sosial, ekonomi, budaya dan agama.
Sedangkan untuk mencapai visi Kecamatan Hatungun tersebut, maka misi yang
akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah :
1. Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima;
2. Misi Kedua : Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Hatungun
yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Tujuan dan Sasaran Strategi
Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan
dengan didukungnya Perubahan Renstra, maka dilakukan review terhadap

18. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 13
Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja
Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan nara
sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Hatungun Tahun 2015.
Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi
Indikator Kinerja pada sebagian sasaran, menambah Indikator, dan ada juga
Indikator Kinerja dihilangkan.
Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan
review Renstra Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah :
 Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tapin
- Indikator Kinerja Utama dibuat yang menunjukkan jati diri kenapa
instansi kita ada.
- Diarahkan membuat Indikator yang benar-benar urusan Kecamatan.
- Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat Indikator Kinerja
Utama sebanyak 3 buah yaitu :
1. Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik
2. Persentase Desa yang Melaksanakan Adminitrasi Pemerintahan
Desa Sesuai Ketentuan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan
 Rekomendasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan
Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapin menyarankan kepada semua
SKPD untuk berkonsultasi dan mereview kembali secara mandiri ke Bagian
Biro Organisasi Setda Prov. Kalsel agar Indikator Kinerja Utama ini lebih
tajam dan lebih baik lagi untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Penambahan Indikator Kinerja Utama karena dirasa perlu.
- Indikator Kinerja Utama ada yang dihilangkan
- Indikator disarankan lebih Smart dan Outcome.
- Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat Indikator Kinerja
Utama sebanyak 4 (empat) buah, yaitu :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

19. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 14
2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang telah
ditindaklanjuti
3. Persentase Aparatur yang Terampil dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Desa
4. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan
Desa Sesuai Ketentuan.
 Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Upaya meningkatkan Akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tapin juga
melakukan review terhadap Indikator Kinerja, mulai dari Pemerintah
Daerah itu sendiri sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Penambahan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75
- Perbaikan indikator yang kedua yaitu Persentase Pengaduan
Masyarakat yang diselesaikan.
- Indikator yang ketiga dihilangkan karena merupakan urusan internal.
- Indikator Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan perlu diperjelas kriteria sesuai
ketentuan itu seperti apa.
Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 15
Tabel. 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator
Sebelum dan Sesudah Review dengan Kemenpan RB
Kecamatan Hatungun Kab.Tapin
No
Kinerja Utama /
Tujuan / Sasaran
Strategis
Sebelum Review Setelah Review
Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Dalam
Pelayanan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Dalam
Pelayanan
Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75
2. Meningkatnya
Penyelesaian
Pengaduan
Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
Yang Telah Ditindak Lanjuti
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Diselesaikan
3. Meningkatnya SDM
Aparatur Desa
Persentase Aparatur Yang
Terampil Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
4. Meningkatnya
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan Desa
Persentase Desa Yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai
Ketentuan
Persentase Desa Yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai
Ketentuan
Keterangan : Pada poin yang No. 3 (tiga) untuk Sasaran Strategis dan Satu Indikator
Kinerja Utama dihilangkan

21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 16
2.1 Tujuan
Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi,
maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2.2 Sasaran Strategi
Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Hatungun menjabarkan
dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama
periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur
keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2013-2017 adalah sebagai
berikut :
Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Hatungun, yaitu :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah
untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai
dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Kecamatan Hatungun telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 secara
berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, akan tetapi untuk Perjanjian

22. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 17
Kinerja Tahun 2015 tidak dapat dijadikan sebagai Tolak Ukur Akuntabilitas Kinerja
dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru, seperti
yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karena itu indikator–indikator kinerja dan target
tahunan yang digunakan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) untuk tahun 2015 ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru,
yang telah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun tahun
2013-2017. Adapun untuk Perjanjian Kinerja Kecamatan Hatungun Tahun 2015 yang
masih menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lama dan telah
ditandatangani pada bulan Februari 2015 (sebagai perbandingan).
Berikut ini Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Hatungun tahun
2015 :
Tabel 2.2
Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Hatungun
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Manajemen
Pemerintahan
Terpenuhinya Kegiatan
Pelayanan Yang Sesuai dengan
Standar
100%
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur
6%
2 Meningkatnya Pelayanan Kepada
Masyarakat
Rasio Rumah Ber IMB di
Kecamatan
100%
Pengurusan KTP & KK di
Kecamatan
100%
3 Meningkatnya transparasi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan
Terpenuhinya Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100%

23. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 18
4 Meningkatnya tertib sosial dan
ketentraman masyarakat
Terpenuhinya Pembinaan
Pemerintahan Umum
100%
5 Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
dan Kelurahan
Terlaksananya Rencana
Pembangunan Daerah
100%
6 Meningkatnya kualitas perencanaan
dan pengendalian program
Terpenuhinya Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
100%
Namun Perjanjian Kinerja yang tersaji tersebut diatas tidak bisa dijadikan
tolak ukur dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja yang dibuat, karena
Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kecamatan Hatungun melakukan
Perubahan Renstra dengan memakai IKU yang baru.
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat
mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur
kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria
pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun
anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen
dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun
anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat
diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak
berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk
peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Kecamatan Hatungun juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran
strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra
Kecamatan Hatungun serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017. Indikator
Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada
dalam Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun tahun 2013-2017 yang memiliki

24. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 19
fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines
proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator
Kinerja Utama.
Pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun
2015, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan
Perumusan Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru
dan lebih baik serta akuntabel. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kecamatan Hatungun sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN HATUNGUN
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PENJELASAN
( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA
MENGHITUNG INDIKATOR )
Penang
gung
jawab
Sumber
Data
1 Meningkatkan
pelayanan
publik
Tingkat
Kepuasan
Pelayanan
Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan
Permenpan RB No.16 Tahun 2014 Tentang pedoman
survey kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
Sekcam Hasil
Survey
Persentase
atau jumlah
layanan
dengan IKM
minimal 75
Sekcam Hasil
Survey
2 Meningkatkan
penyelesaian
pengaduan
Persentase
Pengaduan
masyarakat
yang
diselesaikan
Sekcam Hasil
Survey

25. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 20
3 Meningkatkan
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Persentase
Desa yang
melaksanak
an
administrasi
pemerintah
an desa
sesuai
ketentuan
Kasi
Pemeri
ntahan
dan
Kasi
Pemba
ngunan
Lapora
n
Dengan disusunnya Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang baru
dan tertuang dalam Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun, maka Perjanjian
Kinerja untuk Tahun 2015 diatas tidak dapat dijadikan tolak ukur Capaian Kinerja.
Sebagai tolak ukur Capaian Kinerja Tahun 2015 dapat digunakan Target
Kinerja untuk Tahun 2015 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru,
sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2015
No.
Kinerja Utama /
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama Target
1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam
Pelayanan
-
Persentase Layanan Masyarakat Dengan
Indeks Minimal 75
-
2. Meningkatnya Penyelesaian
Pengaduan
Persentase Pengaduan Masyarakat yang
Diselesikan
100 %
3. Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Persentase Desa yang Melaksanakan
Administrasi Pemerintahan Desa
Sesuai Ketentuan
100 %

26. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan
visi Kecamatan Hatungun.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

27. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 22
Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori,
yaitu :
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I
II
III
IV
Lebih dari 90 %
80 % hingga 90 %
60 % hingga 80 %
Kurang dari 60 %
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam
laporan ini, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

28. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 23
sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan
Hatungun Kabupaten Tapin, telah merevisi Indikator Kinerja Utama yang diikuti
dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Kecamatan Hatungun Tahun 2013-2017.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Hatungun melakukan
review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator
Kinerja Utama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tahun 2015 menunjukan
hasil sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian IKU
Kabupaten : Tapin
Unit Kerja : Kecamatan Hatungun
Tahun : 2015
No.
Sasaran
Stategis
Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi
Capaian
%
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatny
a Kualitas
Pelayanan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Dalam
Pelayanan
Nilai - - - Belum
Dilakukan
Survey di
Tahun
2015
Persentase Layanan
Masyarakat Dengan
Indeks Minimal 75
% - - - Belum
Dilakukan
Survey di
Tahun

29. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 24
2015
2. Meningkatny
a
Penyelesaian
Pengaduan
Persentase
Pengaduan
Masyarakat yang
Diselesaikan
% 100 % 100 % 100 Tercapai
3. Meningkatny
a Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Persentase Desa
yang Melaksanakan
Administrasi
Pemerintahan Desa
Sesuai Ketentuan
% 100 % 100 % 100 Tercapai
Rata-Rata Capaian IKU 100
Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Hatungun Tahun 2015 sebesar 100 %.
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Implementasi Rencana Strategis Kecamatan Hatungun selama Tahun
Anggaran 2015 mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Program
dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasi Sasaran Strategis,
melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Indikator Keluaran (Output).
Secara umum Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin belum dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2013-2017. Dikarenakan Perubahan Renstra 2013-017
dengan jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan
Hatungun Tahun 2013-2017 sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis. Tahun 2015
adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga)
Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.
Namun hanya 2 (dua) Sasaran Strategis yang dapat disajikan / diukur, rata-rata
Capaian Kinerja pada Tahun 2015 adalah 100 %. Dalam kategorisasi capaian
kinerja ini termasuk Sangat Baik

30. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 25
Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Hatungun pada LKIP tahun 2015 yang
dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis
membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian
(Target) Tahun 2015.
Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Sasaran Strategi 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Tabel. 3.3
Analisa Capaian Sasaran 1 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target 2015
%
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
dalam Pelayanan
Nilai - - -
2. Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75
% - - -
- Faktor Keberhasilan
 Nihil
- Hambatan / Permasalahan
 Untuk Indikator Kinerja Utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam
Pelayanan di tahun 2015 belum terlaksana, karena Indikator Kinerja ini
baru.

31. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 26
 Begitu juga dengan Indikator Kinerja Utama pada Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 pada tahun 2015 belum terlaksana
juga, karena Indikator Kinerja ini baru.
- Upaya Pemecahan
 Survey kepada masyarakat dalam pelayanan pada tahun berikutnya akan
dilaksanakan.
2. Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
Tabel. 3.4
Analisa Capaian Sasaran 2 :
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target 2015
%
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Persentase Pengaduan
Masyarakat yang Diselesaikan
% 100 100 100
Pada tahun 2015 dari hasil laporan / pengaduan masyarakat yang diterima
sebanyak 8 pengaduan. Dari 8 pengaduan dapat diselesaikan sebanyak 8 dan
yang belum terselesaikan 0 pengaduan.
Diharapkan selanjutnya agar dapat dipertahankan di masa yang akan
mendatang dan ditingkatkan lagi dalam memberikan pelayanan. (peningkatan
sosialisasi peraturan dan perundang-undangan).
 Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang
Diselesaikan
Capaian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebanyak 11
pengaduan atau dalam arti semua pengaduan dapat ditindak lanjuti, dari
target sebesar 100 % yang direncanakan, sehingga persentase capaian
kinerjanya dapat dicapai adalah 100 %.

32. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 27
Laporan Pengaduan yang masuk, masyarakat datang langsung ke
Kantor Kecamatan Hatungun dengan bentuk penyampaian secara Lisan
atau lewat Handphone, adalah 11 (Sebelas) pengaduan, diantaranya :
1. 1 (Satu) pengaduan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. 1 (Satu) pengaduan tentang Terlambatnya pembayaran Honor Aparat
Desa
3. 2 (Dua) pengaduan tentang ketertiban dan keamanan
4. 4 (Empat) pengaduan tentang Keterlambatan Pencetakan KTP-el
Untuk melihat Capaian Kinerja nyata Indikator Persentase
Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.5
Data Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan
Kecamatan Hatungun
No. Jenis Pengaduan Laporan Tindak Lanjut Capaian
Kasi yang
menangani
1. Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
1 1 100% Kasi
Pembangunan
2. Terlambatnya pembayaran
Honor Aparat Desa
1 1 100% Kasi
Pemerintahan
3. Pencurian 2 2 100% Kasi Trantib
4. Keterlambatan Pencetakan
KTP-el
4 4 100% Kasi
Pemerintahan
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
1. Pengaduan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 2 (Dua) pengaduan.
 Laporan masyarakat :
- Jarak antara Bangunan dengan Jalan dirasa terlalu jauh atau garis
sempadan yang diambil terlalu jauh, sehingga Tanah yang kami miliki
tidak mencukupi lagi untuk mendirikan sebuah bangunan.

33. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 28
 Solusi :
- untuk Pengaduan tentang IMB ditindaklanjuti oleh Kecamatan Hatungun
melalui Kasi Pembangunan dengan Pedoman PERDA No.10 Tahun 2012
(Tentang Ijin Mendirikan Bangunan) dan Perda No.16 Tahun 2012
(Tentang Retribusi Perijinan Tertentu).
2. Pengaduan Terlambatnya pembayaran Honor Aparat Desa sebanyak 1 (Satu)
pengaduan.
 Solusi : Berkoordinasi dengan BPMPD Kab. Tapin Bidang Pemdes melalui Kasi
Pemerintahan Kecamatan Hatungun terkait hasil evaluasi Rancangan
APBDes.
3. Pengaduan Keamanan dan Ketertiban sebanyak 3 (Tiga) pengaduan.
 Laporan Masyarakat :
- Di wilayah Kecamatan Hatungun sering terjadi pencurian yang
menyebabkan keresahan dari warga Kecamatan Hatungun
 Solusi :
Camat melalui Kasi Trantib beserta Kepala Desa melakukan Koordinasi
dengan Pihak Polsek Kec.Hatungun untuk melakukan upaya pencarian
dan penindakan terhadap pelaku.
4. Pengaduan Keterlambatan Pencetakan KTP-el sebanyak 4 (empat) pengaduan.
 Laporan Masyarakat :
- Hasil Perekaman e-KTP pada tahun 2012 (Perekaman Masal), sampai
dengan saat melapor e-KTP yang bersangkutan belum datang. Ada 4
(Empat) pengaduan.
- Pembuatan e-KTP tidak bisa selesai 1 (satu) hari.
 Solusi :
- Untuk 4 (empat) pengaduan yang sama telah kita lakukan Perekam Ulang
setelah berkoordinasi dengan Dukcapil Kab. Tapin, dengan mengecek
ulang ke Server Pusat.

34. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 29
- Pembuatan e-KTP tidak bisa selesai 1 (satu) hari, karena untuk alat
Pencetakan e-KTP hanya ada di Dukcapil Kab. Tapin. Sehingga untuk
pencetakannya dilakukan bergiliran sesuai permohonan yang masuk.
3. Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa
Tabel. 3.6
Analisa Capaian Sasaran 3 :
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target 2015
%
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Persentase Desa yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa
Sesuai Ketentuan
% 100 100 100
Kecamatan Hatungun terdiri dari 8 desa. Pada tahun 2015 dari hasil
monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip
dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.
Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa
mendatang (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study
banding dll).
 Analisis Pencapaian Indikator Persentase Desa yang Melaksanakan
Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Desa yang Melaksanakan
Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan, dengan jumlah desa di
wilayah Kecamatan Hatungun ada 8 desa, dari 8 desa yang ada dapat
memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai

35. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 30
ketentuan, realisasi 100 % dan target sebesar 100 % yang direncanakan,
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.
Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa
sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala
Seksi Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut :
Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa
Sesuai Ketentuan
Tabel. 3.7
Data Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Hatungun
Adapun untuk perbandingan Realisasi Pencapaian Sasaran dengan Tahun
sebelumnya (2015 dengan 2014) dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut :
No Kriteria
Desa
Hatungun
Tarungin
K.Kuning
Batu
Hapu
Burakai
M.
Batass
A.
Randah
Bagak
1 Adanya Dokumen
RPJMDesa.
√ √ √ √ √ √ √ √
2 Adanya Dokumen
RKPDesa (Tiap Tahun)
√ √ √ √ √ √ √ √
3 Adanya Dokumen Perdes
APBDesa
√ √ √ √ √ √ √ √
4 Adanya Laporan
Realisasi I dan II
√ √ √ √ √ √ √ √
5 Adanya Dokumen LKPJ
Desa
√ √ √ √ √ √ √ √
6 Adanya Dokumen LPPD
Desa
√ √ √ √ √ √ √ √

36. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 31
Tabel. 3.8
Perbandingan Realisasi Pencapaian Sasaran
Dengan Tahun Sebelumnya (2015 dengan 2014)
Kecamatan Hatungun
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Capaian
Sasaran
2015
Capaian
Sasaran
2014
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Dalam Pelayanan
Nilai - -
Persentase
Layanan
Masyarakat
Dengan Indeks
Minimal 75
% - -
2. Meningkatnya
Penyelesaian
Pengaduan
Persentase
Pengaduan
Masyarakat yang
Diselesikan
% 100 -
3. Meningkatnya
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan Desa
Persentase Desa
yang
Melaksanakan
Administrasi
Pemerintahan
Desa Sesuai
Ketentuan
% 100 -
Dilihat dari tabel diatas, untuk pencapaian Sasaran pada tahun 2015 dibandingkan
dengan tahun 2014 mengalami perubahan. Disebabkan karena pada tahun 2015

37. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 32
Kecamatan Hatungun memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga
Sasaran pada tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan Sasaran yang ada.
Sedangkan untuk Realisasi Kinerja tahun 2015 dengan Target Jangka
Menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan
Target Jangka Menengah
No. Sasaran Stategis Indikator Kinerja Utama
Perbandingan Realisasi Kinerja
Target
Jangka
Menengah
Tahun 2015
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Dalam
Pelayanan
85 - -
Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75
100% - -
2. Meningkatnya
Penyelesaian
Pengaduan
Persentase Pengaduan
Masyarakat yang
Diselesaikan
100% 100 % 100 %
3. Meningkatnya
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan Desa
Persentase Desa yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai
Ketentuan
100% 100 % 100 %

38. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 33
D. Akuntabilitas Keuangan
Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Hatungun
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Kecamatan Hatungun dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
dengan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 1.799.672.310,- yang bersumber dari
dana APBD.
Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Hatungun untuk Tahun
Anggaran 2015 adalah tersaji sebagai berikut :
Tabel 3.10
Data Anggaran dan Realisasi 2015
No Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN 5.000.000,00 0,00 0,00
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 0,00 0,00
1) Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00
II. BELANJA 1.799.672.310,00 1.663.402.919,00 92,43
1.BELANJA OPERASI 1.626.172.310,00 1.494.401.919,00 91.90
(1) Belanja Pegawai 1.342.424.310,00 1.217.457.919,00 90,69
(2) Belanja Barang 283.748.000,00 276.944.000,00 97,61
2. BELANJA MODAL 173.500.000,00 169.001.000,00 97,41
(1) Belanja Peralatan & Mesin 22.500.000,00 18.500.000,00 82,83
(2) Belanja Bangunan & Gedung 151.000.000,00 150.501.000,00 99,67
III SURPLUS / (DEFISIT) (1.749.672.310,00) (1.663.402.919,00) 92,43
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN
(SILPA)
(1.749.672.310,00) (1.663.402.919,00) 92,43

39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 34

40. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 34
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Hatungun Tahun Anggaran
2015.
Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Hatungun berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan
dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan
bidangnya.
Dalam tahun 2015 Kecamatan Hatungun menetapkan sebanyak 3 sasaran
dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan
hasil pencapaian kegiatan sangatbaik, dengan capaian kinerja rata-rata 109 %.
Walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif.
Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran
akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mancapai Visi dan Misi Kecamatan
antara lain :
1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan
mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan
peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang
bersih ( Goog Governance ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan
sebagainya.
Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan
mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun
2015 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun
tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk

41. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 35
meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang
produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :
1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik
melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang
dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai
dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada
mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit
sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum,
akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya
kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui
kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif
mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Hatungun dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2015 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintah (LKIP) tahun 2015 antara lain :
1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program
dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik
internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi
dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang
berkualitas
B. Saran
Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan

42. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015
Kecamatan Hatungun 36
Hatungun sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta
tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :
1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan
Hatungun;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan
mengikut sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik
bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Hatungun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Hatungun
kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisiapasi aktif untuk membangun Kecamatan
Hatungun.
Hatungun, 17 Mei 2016
Camat Hatungun,
MUHAMMAD YUSUF. S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 003

43. INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN HATUNGUN
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PENJELASAN
( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR )
Penanggung
jawab
Sumber Data
1
Meningkatkan
pelayanan publik
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan
Permenpan RB No.16 Tahun 2014 Tentang pedoman survey kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Sekcam
Hasil Survey
Persentase atau
jumlah layanan
dengan IKM
minimal 75
Sekcam Hasil Survey
2
Meningkatkan
penyelesaian
pengaduan
Persentase
Pengaduan
masyarakat yang
diselesaikan
Sekcam Hasil Survey
3
Meningkatkan
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Persentase
Desa yang
melaksanakan
administrasi
pemerintahan
desa sesuai
ketentuan
Kasi
Pemerintahan
dan Kasi
Pembangunan
Laporan
Catatan: IKU versi Pa Nanda
Camat Hatungun,
MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 003

45. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
s.d 31 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 14 Kecamatan Hatungun
Unit Organisasi :
1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN
1 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
BELANJA
2 1.799.672.310,00 1.663.402.919,00 (136.269.391,00)
2 . 1 BELANJA OPERASI 1.626.172.310,00 1.494.401.919,00 (131.770.391,00)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.342.424.310,00 1.217.457.919,00 (124.966.391,00)
2 . 1 . 2 Belanja Barang 283.748.000,00 276.944.000,00 (6.804.000,00)
2 . 2 BELANJA MODAL 173.500.000,00 169.001.000,00 (4.499.000,00)
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 18.500.000,00 (4.000.000,00)
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 151.000.000,00 150.501.000,00 (499.000,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (1.794.672.310,00) (1.663.402.919,00) 131.269.391,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (1.794.672.310,00) (1.663.402.919,00) 131.269.391,00
RANTAU, 31 Desember 2015
MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Kepala SKPD
NIP. 19640503 198602 1 003
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 1

46. Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam Pelayanan
-
Persentase Layananan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75
-
2 Meningkatnya Penyelesaian
Pengaduan
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang Diselesaikan
100%
3 Meningkatnya Pengelolaan
Administarsi Pemerintahan
Desa
Persentase Desa yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai
Ketentuan
100%
NO
1
RENCANA KERJA TAHUNAN
KANTOR KECAMATAN HATUNGUN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Camat Hatungun
MUHAMMAD YUSUF.S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 003
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
TAHUN 2015

47. UNIT KERJA : KECAMATAN HATUNGUN
TAHUN : 2015 `
(1) (2) (3) (4) (5)
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam Pelayanan
- - -
Persentase Layananan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75
- - -
Meningkatnya
Penyelesaian Pengaduan
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang Diselesaikan
100% 100% 100%
Meningkatnya
Pengelolaan Administarsi
Pemerintahan Desa
Persentase Desa yang
Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa Sesuai
Ketentuan
100% 100% 100%
100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 459.498.000
Rp
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 448.195.000
Rp
MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Camat Hatungun
NIP. 19640503 198602 1 003
RATA-RATA CAPAIAN IKU
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN HATUNGUN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
TARGET REALISASI
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan

48. PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN HATUNGUN
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Administrasi
Perkantoran terlayani
(%)
99%
2. PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Sarana dan Prasarana
Tercukupi (%)
99%
3. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Terpenuhi (%)
100%
4. PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pembangunan Daerah
tercapai (%)
100%
5. PROGRAM
PEMBINAAN
PEMERINTAHAN
UMUM
Pemerintahan Umum
Terbina (%)
100%
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.000.000
2. Penyediaan Jasa Komukikasi, Sumber Daya Air &
Listrik
Rp. 4.400.000

49. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 13.000.000
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 10.000.000
5. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Rp. 5.000.000
6. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 18.500.000
7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-Undangan
Rp. 2.000.000
8. Penyediaan Makanan & Minuman Rp. 20.000.000
9. Perjalanan Dinas Rp. 50.000.000
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 1.500.000
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rp. 12.000.000
12. Pengiriman Kafilah Mtq/Stq Rp. 3.000.000
13. Penyediaan Jasa Petugas E-Ktp Rp. 7.200.000
14. Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Ri) Rp. 17.050.000
15. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Rp. 4.000.000
16. Pengadaan Pagar Kantor Rp. 150.000.000
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Rp. 5.000.000
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 20.000.000
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp. 33.448.000
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja Skpd
Rp. 1.000.000
21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran &
Akhir Tahun Skpd
Rp. 1.000.000
22. Musrenbang Kecamatan Rp. 10.000.000
23. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Rp. 8.400.000
24. Pembinaan Aparat Pemerintahan Desa Rp. 10.000.000
25. Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Rp. 5.000.000

50. Jumlah Anggaran :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 166.650.000
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur : Rp. 212.448.000
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan : Rp. 2.000.000
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 18.400.000
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum : Rp. 15.000.000
Jumlah Penyerapan Dana Anggaran : Rp. 414.498.000
Hatungun, Februari 2015
Bupati Tapin, Camat Hatungun,
Drs. H.M. ARIFIN ARPAN, MM Drs. MUHAMMAD NOR, M.AP
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19710910 199101 1 001