raPoMN IflNERIA INSTAT{SI Pm{ERINTAII
(u0)
TAIil'NM5
ffiKABUPATENBANI'AR
INSPEKToRAT
TAI{UN 2o:L6
BANJAR
l
t 'tn
'rgry
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Kinefa Instansi
Pemerintah (LKIP) lnspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2015 dapat
diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten
Banjar ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan
program-program kegiatan sesuai dengan Msi Misi yang telah dirumuskan
dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, Inspektorat
Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan
harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan se@ra keseluruhan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat
menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten
Banjar unfuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan
melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga
menjadi masukan dan bahan penilaian bagi Bupati Banjar.
Pembina Utama Muda
NrP. 19650119 199003 1 006
tt
DAFTAR ISI
Pengantar
Daftar lsi
Daftar Tabel
Ringkasan Eksekutif
Bab I Pendahuluan
A. Visi dan Misi
'1. Visi dan Misi
2. Tuiuan dan SasaEn
3. Strategi Pencapaian Tuiuarvsasaran Stratejik
4. Rencana Stratejik 2011-2015
B. Aspek Strategis Organisasi dan pemasalahan
Utama saatgijic issued)
Bab ll Perencanaan Kinerja
A. Rencana Kineria Tahunan 2015
B. Perianiian Kineda Tahun 2015
Bab lll Akuntabilitas Kineda
A Capaian Kinerja Organisasi
'1. Capaian Kineria Inspektorat Kabupaten Banjar
B. Penggunaan Anggaran
Bab lV Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
Lampiran LKIP
Pedanjian Kineda
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Halaman
ii
iii
iv
1
1
'l
1
4
6
7
7
10
14
14
14
26
30
3l
31
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1 Tujuan dan Sasaran
2. Tabel 2 sasaran, Strategi, Kebiakan dan Program
3. Tabel 3 Rencana Stratejik tahun 2011-2015 (Strategic Plan)
4. Tabel 4 Rencana Kineria Tahunan (RKD Tahun 2015
5. Tabel 5 Kinerja Kegiatan (output)
6. Tabel 6 Kineria (out come)
7. Tabel I Pengukuran Pen€paian Sasaran (PPS)
8. Tabel gPengukuran Kineda Kegiatan (PKK)
9. Tabel 10 Realisasi Keuangan Tahun 2015
5
8
17
18
24
zo
iiil
BAB I
PENDAHULUAN
Visi dan ltllsi
't. Visi dan Misi
Msi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan. Unfuk
memberikan gambaran apa yang diinginkan lima tahun kedepan,
maka visi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar
telalui Pengawasan Yang Proieeional
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan
sebelumnya, Misi dari Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
1) Meningkatkan perarnan pengawasan unfuk mendorong
terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih
2) Meningkatkan kualitas pengavyasan dalam rangka meningkatkan
kinerja instansi Pemerintah.
3) Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan
Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah
4) Melaksanakan prinsip - prinsip Tata Pemerintahan yang baik (
Good Govemance)
2. Tujuan dan Sasaran
InspeKorat Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis
berdasarkan visi dan misi. Sasaran-sasaran sbategis yang
merupakan bagian integral dalam proses perencatnaan strategis
organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah
ditetapkan.
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan seperti tabel 1
berikut:
Tabel 1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan
dan mampu memberikan konsultasi pada tatia kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern
Sasaran 1 Tenrujudnya Aparat Pengawas Intemal Pemerintah
yang profesional
Sasaran 2 Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif
obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan
dasar unfuk pengambilan keputusan yang tepat,
sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam rangka memantapkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
prima.
Sasaran 3 Teruttujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang
efektif, responsive dalam penanganan pengaduan
masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi
3. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Stratejik
Strategi pencapaian tujuan/sasaran Inspektorat Kabupaten Banjar
yang terdiri dari kebijakan dan program sepertitrabel2 berikut:
Tabel2 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program
No. Sasaran Strategi
Cara Pencapalan Sasann/ Tuiuan
Kebljakan No Program
1 2 3 4 5
01 Terwuludnya
Aparat
Pengawas
lnternal
Pemerintah yang
profesional
Penetapan aturan
tentang Kode Etik
dan Standart
Operating
Procedured (SOP)
Melaksanakan
ebktivitas
pengawasan mefafui
dukungan administrasi
serta penyediaan
sarana dan prasarana
kantor
01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aoaratur
03 Program
Peningkatan
Pengembargan
Pelaporan
Capaian Kine{a
dan Keuangan
Menetapl€n dan
menerbitkan Peraturan
tentang Kode Etik dan
Standart Operating
Procedured (SOP)
u Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawasan
Tingkatkan
kapasitas Aparatur
di lingkungan
Inspektorat
lGbupaten Baniar
Mengarimkan Aparatur
di lingkungan
lnspektorat fGbupaten
Banjar untuk mengikuti
Bimbingan Teknis sera
Pendidikan dan
Latihan Teknis
maupun Fungsional,
Melaksanakan
Pelatihan Kantor
Sendiri(PKS)
05 Program
Peningkatan
ProEsionalisme
tenaga
pemeriksaan dan
aparatur
pengawasan
02 Terlaksananya
PrGes
Pengawasan
yang efektif
obyeKif,
probsional dan
proposional guna
dijadikan dasar
untuk
perEambilan
keputusan yarE
tepat, s€hingga
mampu
meningkatkan
kineria instansi
pemerintah
dalam rangka
mernartapkan
penyal6nggaraaD
kepemerintahan
yang baik dan
pnma.
Laksanakan
pengawasan oan
pengerdalian
Kebiakan Kepala
Daerah secara
regular,
Laksanakan reviu
pef seme$er das
Kinerja keuangan
SKPD dan
Pemerintah
Kabupaten
Banjar, Laksanakan
evaluaai atas
Akuntabilitas
KinerF Pernerinfah
Kabupaten
Banjar, Laksanakan
peDgawasen alalr
penyslenggaraan
p€mornaan
pemerinlahan
Oesa,Oata
Ternuan Hasil
Pern€rikgaan
(THP) dan
peo)€lesaian
Tindak Laniut Hasil
Pemeriksaan
(TLHP)
Melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah secara rogular
melalui Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan
(PKPT), Melaksanakan
Pemeriksaan untuk
tujuan tertentu,
Melaksanakan reviu
per semester atas
Kineria keuangan
SKPD dan Pemerintah
Kabupaten Banjar,
Melaksanakan
evaluasa atas
Akunlabilitas Kinerja
Pemerintah KabuDaletl
Banjar, Melaksanakan
pengawasan :nas
penyelenggaraan
p€mbinaan
generintahan Desa,
lnventarisasi Temuan
Hasil Pemeribaan
(THP) dan
menyelesaikan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
06 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Inlemal pada
Pengendalian
Pelaksanaan
Kettjakan KDH
Terwujrdnya
peran
InspeKorat
sebagai APIP
yang eiektil
responsive
dalam
penanganan
pengaouan
masyarakal,
antisipatif dan
mampu menjadi
solusi
Benluk Tim
Penar€anan
Pengaduan
Masyarskat
Mernbentuk Tim
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat,
Melak6enakan
penanganan
pengaouan
masyarakat,
o7 Program
i,lengintensiff€n
Fenanganan
Pengaduan
M8syarakat
4. Rencana Strabjik Tahun 2011 - 2015
Sebelum menguraikan Rencana Kinerja Tahunan, terlebih dahulu
dikemukakan Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015 seperti tabel 3
berikut:
Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (strategic
issued)
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan setiap tahun
memuat tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana kebijakan yang
dikeluarkan selalu meningkat dan bertambah cakupan, kondisi
demikian membuat Inspektorat harus meningkatkan perannya.
Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten kedepan antiara lain :
- Melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi keuangan dan
barang.
Melakukan pengawasan atas efisiensi anggaran dan transparansi
anggaran melalui review Rencana Kerja Anggaran (Rl(A) dan review
atias Laporan Keuangan.
Melakukan evaluasi/review atas kinerja
Melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal
Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakau
pemeriksaan khusus dan pemeriksaan terpadu.
Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah
Pemantauan atas tindak lanjut hasir pengawasan baik internal
maupun eksternal.
Pengarusutamaan gender.
Melaksanakan pendampingan, asistensi dan f;asilitasi
Monitoring kepafuhan Aparatur sipil Negara atas penyampaian
LHKASN kepada Pimpinan
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Kinerja Tahunan 20i5
sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis Tahun zo11 -
2015, disusunlah suatu Rencana Kinerja (performance plan) setiap
tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang
harus dicapaidalam satu tiahun pelaksanaan.
Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap
indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode
pelaksanaan.
Rencana Kinefla Tahunan 2o1s ini merupakan komitmen seluruh
anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan
sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian
seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional
lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujukkan
pada Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini.
sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan
pada tabel4 berikut:
F-
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, tenrujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan fugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
Kinefia yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutian, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya tenrrujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Para pihak yang menyusun perjanjian kinefia dan menandatangani
Perjanjian kinerja adalah pimpinan satuan Kinerja pemerintah Daerah
(SKPD) yang kemudian ditandatangani oleh Atasan Langsung/Bupati,
selanjutnya disusun dan ditandatangani hingga pejabat eselon lV.
Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 201s disusun dengan penjelasan
sebagaiberikut:
Penetapan Kinerja Tahun 201s tertanggal 02 Januan 201s dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 3.239.103.000 (riga milyar dua ratus tiga puluh
sembilan juta seratus tiga ribu rupiah).
Pada Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DppA) Tahun 2015
difakukan terhadap isi kegiatan tanpa dilakukan perubahan anggaran,
perubahan terhadap beberapa program dan kegiatan antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran :
2)
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah'
Perubahan disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah, penambahan tersebut diimbangi
dengan pengurangan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah'
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan pengawasan intemal secara berkala pemerintah daerah.
Perubahan disebabkan adanya penggabungan Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu (PDfi) kedalam Pemeriksaan reguler, PDTT dan
Tematik, perubahan mengakibatkan adanya penambahan target
kinerja dari 150 kali pemeriksaan menjadi 152 kali pemeriksaan.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan lntemal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparahir
Pengawasan. Perubahan disebabkan adanya peningkatan pada
belanla Narasumber dari Inspektorat dengan pengurangan belanja
pada Narasumber dari Luar Inspektorat.
Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Tahun 2015 yang telah
ditetapkan, lnspeKorat Kabupaten Banjar melaksanakan program dan
kegiatan utama yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan.
Program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaaan sasaEn
strategis yakni terlaksananya proses pengawasan yang efektif
obyektil profesional dan proposional guna dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan
kinerja instansi pemerintah dalam rangka rnemantapkan
3)
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
1.1. Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang-
undangan dengan target 100%. Kegiatan pengawasan yang
dilakukan bertujuan agar SKPD/entitas dalam pengelolaan
keuangan dan kinerja selalu berpedoman pada perafuran
perundang-undangan.
Pagu anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.
2.094.570.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan pengawasan intemal secara berkala
pemerintah daerah, target kinerja kegiatan 152 kali/obrik
- Inventarisasi temuan pengawasan, target kinerja selama 4
biwulan.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan, target kinerja 80% dari
inventarisasi temuan.
- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, target
kineja selama 2 semester.
1.2. Temuan yang ditindak lanjuti dengan target 80%. Dari hasil
temuan pemeriksaan baik dari pemeriksaan ekstemal
maupun internal dapat ditindaklanjuti minimal 807o.
2. Pro$am Mengintensifl<an Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran
strategis yakni terwujudnya peran lnspektorat sebagai APIP yang
efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi dengan target 80%
penyelesaian terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat.
Pagu anggaran yang tersedia unfuk program ini sebesar Rp.
69.300.000 dengan rincian kegiatan Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan Masyarakat, target kinerja kegiatan
penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 26 kasus.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan
Aparatur Pengawasan
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran
strategis yakni terwujudnya aparat pengawas intemal pemerintah
yang profesional dengan target peningkatan kompetensi sumber daya
manusia 75%.
Pagu anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.
320.200.000 dengan rincian kegiatan pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, target kinerja kegiatan
pengiriman APIP untuk diklaUbimtek sebanyak 30 orang.
4. Program pendukung pelaksanaan pengawasan sebanyak 3 (tiga)
program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 755.033.000, target kinerja kegiatan selama 1 (sahr)
tiahun.
Penetapan/Perjanjian Kinerja terlampir sebagai lampiran dalam Laporan
Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Gapaian Kineria Organisasi
I Capaian Kineria Inspektorat Kabupaten Banial
Pengukuran atas setiap pemyataan kineria sasaran strategis
dilakukan analis capaian kinerja sebagai berikut :
a) Membandingkan antiara target dan realisasi kinerja tahun ini'
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
c) Membandingkan antjara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perenc.rnaan strategis.
d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (iika ada)
e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
g)Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pemyataan kinerja
h) Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan.
Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan adalah
dengan menggunakan realiasasi tahun 20'15 terhadap target
tahun 2015, baik indikator kinerja sasaran program maupun
kinerja kegiatan
Analisis capaian kinerja lnspektorat Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut:
1. Program utama yang dilaksanakan adalah Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan:
a. Pelaksanaan pengawasan intemal secara berkala;
b. Inventiarisasi temuan pengawasan;
c. Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan;
d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Hasildari kegiatan adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya pengawasan intemal terhadap seluruh SKPD
Pemerintah Kabupaten Banjar termasuk puskesmas.
Pembinaan juga dilaksanakan terhadap Desa.
- Terlaksananya reviu terhadap laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Banjar
- Terlaksananya reviu terhadap laporan kinerja pemerintah
Kabupaten Banjar
- Terlaksananya reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015
- Dilakukan evaluasi kinerja terhadap sAKlp sKpD pemerintah
Kabupaten Banjar.
- Terselenggara Rapat pemutakhiran Datia Tingkat provinsi
Kalimantan Selatan bertempat di Kabupaten Tapin.
- Telah dilakukan inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan
baik dari BPK, BpKp maupun hasil pengawasan intemar.
- Koordinasi pelaksanaan penyusunan usulan program Kerja
Pengawasan Tahunan serta koordinasi peraksanaan
implementasi Good Govemance baik ditingkat daerah,
provinsimaupun pusat
Indikator keberhasilan sasaran di atas adalah empat indikator dari
empat kegiatan pada satu program utama
Adapun tingkat capaian Kinerja Sasaran Program Utama SKPD
(output dan out come) kegiatan diatas seperti tabel 5 dan 6 sebagai
berikut:
Tabel 5 Kinerja Kegiatan (output)
No. Indikator Kinerja Kegiatan
Target Realisasi
Realisasi Capaian
2015 20't4 2013 2012 201 5 2014 2013 2012
,l
Terlaksananya pengawasan
internal
152
obrik
184 obrik 215 obrik 191 obrik 160 obrik 121o/o 1270/o '1270/o 141o/o
2 Ter-selesaikannya tindak
lanjut hasiltemuan
penqawagan
EO"h
temuan
E0%
temuan
80Vo
temuan
80o/o
temuan
E0%
temuan
100o/o 100o/o 100o/o 100o/o
3 Tersusunnya kebijakan
sistem dan prosedur
Denoawasan
l SOP 1 SOP l SOP 1 SOP 0 100o/o '100o/o 100o/o 100o/o
4 Jumlah p$erta yang
mengikuti diklat bintek
30
orang
32 orang 36 orang 31 orang 32 orang 106% 167% 1200a 134o/o
5 Terselesaikannya
Penanganan Kasus
Pengaduan Masvarakat
80o/o
pengadua
n
100o/o
p€ngaduan
100o/o
pengaduan
100o/o
p6n0aduen
100%
pengaduan
125o/o 125o/o '125o/o 125o/o
{ry I*ta .
1l
Tabel 6 Kinerja Utama (out come)
No. Indikator Kineria Utama
Target Realisasi Realisasi Capaian
2015 2014 2013 2012 2015 2014 201 3 2012
1 % Kepatuhan SKPD/entitas
terhadap peraturan perundang-
undangan :
- SKPD yang mendapat nilai
SAKIP > 60
- SKPD yang menyajikan
Laporan Keuangan sesuai
SAP
66
66
40
66
36
66
31
66
27
52
60%
100%
54o/o
1000/6
460/0
1000/6
40o/o
78o/o
2 % Temuan yang ditindak lanjuti 80o/o 80o/o 80% 80o/o 80% 100% 100o/o 100% 100o/o
3 % Prosentasi pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
80o/o 1000/6 1000/6 100o/o 100% '1250/o 125o/o 125o/o 125o/o
_;FT
Penjetasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output
dan out come) diatas sebagai berikut:
- Kegiatan utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan didaerah disamping melakukan
pembinaan. Penyelenggaran pengawasan dilakukan sesuai Program
Kerja Pengawasan Tahunan dengan menyesuaikan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta
Perafuran Gubemur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
oleh InspeKorat Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengawasan reguler dilakukan terhadap seluruh SKPD
(DinaVBadan/Kantor/Kecamatian/Kelurahan) dan puskesmas serta
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Pembinaan dilakukan terhadap pusat kesehatan masyarakat,
pemerintahan desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjar.
Adapun rincian jumlah pemeriksaan sebagai berikut :
'l . SKPD (Dinas/BadarVSekretariaUKantor/Kelurahan)
2. Puskesmas
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
4. Desa
Jumlah ='184
Keberhasilan atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui
pengaturan pada target pengawasan dan pembinaan dengan
mempefiatikan ketersediaan dana anggaran dan wakfu/ladwal
pelaksanaan disamping ketepatan wakfu pelaksanaan pengawasan
dan pembinaan oleh tim pemeriksa.
- Kegiatan inventiarisasi temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
dilaksanakan untuk meng-inventaris hasil-hasil temuan baik dari
ekstemal (BPIOBPKP/I$en) maupun intemal yang kemudian
ditindaklanjuti hasil temuan kepada SKPD terperiksa.
= $.tf
=23
= 8'l
= 16
Keberhasilan atias pemenuhan target kinerja tersebut melalui
penyampaian secara kondusif dan terus-menerus kepada SKPD
terperiksa oleh bagian evaluasi dan pelaporan
- Koordinasi antara pusavkementrian, provinsi dan daerah dalam
rangka sinergitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mencapai
good govemance.
Keberhasil atias pemenuhan target kinerja tersebut melalui
keikutsertaan dalam rapalrapat kordinasi (pusaUprovinsi/daerah)
dan tercapai kesepakatran bersama, pelaksanaan koordinasi
dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Banjar
Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output
dan out come) terhadap Indikator Pemerintah Daerah diatas sebagai
berikut :
- Jumlah pemeriksaan intemal, dari target 152 kali pemeriksaan dapat
teralisasi pemeriksaan 184 kali atau 121o/o. Pencapaian tersebut
merupakan komitmen bersama APIP dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan yang merupakan kegiatan utamanya. Pemeriksaan
reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun (PKPT)
tahun 20't5 dilakukan terhadap seluruh SKPD kemudian dilanjutkan
dengan melakukan pembinaan terhadap Desa
- Jumlah tenaga pemeriksa dan aparafur pengarvasan yang
profesional dari target 30 orang yang direncanakan mengikuti
diklaUbimtek dapat direalisasikan 32 orang dan 45 orang kali secara
kumulatif yang mengikuti diklaubimtek. Pencapaian tersebut
merupakan kebijakan APIP dalam peningkatan sumber daya
manusia, pengiriman APIP untuk mengikuti diklat/bimtek bukan
hanya diluar daerah (BPK-Rl/BPKP/Lembaga Lainnya) juga
memfokuskan diklaubimtek dalam daerah yang secara pembiayaan
lebih efisien.
- Hasil pemeriksaan ekstemal yang merupakan opini pemeriksaan
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dari target opini
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian ffiP) didapat
kembali hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian
tersebut bukan hasil kerja Inspektorat saja namun hasil kerja seluruh
SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2014
sesuai ketentuan guna pemenuhan target yang ditetapkan.
Program Mengintensifl(an Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan
kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan
Masyarakat. Hasil dari kegiatan adalah tertanganinya pengaduan
masyarakat atas kinerja aparatur maupun kinerja pemerintah daerah.
Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti membuat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pemeriksa semakin meningkat dibuktikan
dengan jumlah banyak partisipasi masyarakat yang menyampaikan
pengaduan sehingga perbaikan terhadap kinerja pemerintah semakin
meningkat. Indikator keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari
sebanyak satu kegiatan pada satu program Penjelasan atas tabel Kinerja
Sasaran Program Mengintensifl<an Penanganan Pengaduan Masyarakat
(output dan out come) diatas sebagai berikut :
- Kegiatan tersebut adatah penanganan terhadap adanya pengaduan
masyarakat terhadap kinerja maupun penyelenggaran keuangan
pemerintah baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat
media masa maupun merupakan perintah langsung dari pimpinan.
Penetapan target kegiatan guna penyiapan tersediaan dana anggaran
untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan dan kegiatan
tersebut sangat tergantung pada ada atau tidaknya
pengaduan/perintah pemeriksaan langsung (Bupati)
Kebefiasilan atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui
penyelesaian secara tuntias terhadap surat pengaduan/surat perintah
langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun
saran dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Hasil dari kegiatan diatas adalah
terealisasi pengiriman APIP baik jabatan fungsional khusus, jabatan
struktural dan jabatan fungsional umum/staf untuk mengikuti diklat/bintek
yang diselenggarakan didaerah maupun diluar daerah. Indikator
keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari sebanyak satu
kegiatran pada safu program
Penjelasan atas trabel Kinerja Sasaran Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan (ouput
dan out come) diatras sebagai berikut :
- Kegiatan bertujuan peningkatan ilmu pengetahuan dan profesionalisme
bagi APIP dalam mendukung kinerja pengawasan. Indikator dari
kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi APIP disertai dengan
bukti keikutsertaan dalam diklat/bimtek dengan adanya sertifikasi
kelulusan.
Keberhasilan atas pemenuhan target kineria tersebut melalui
pengaturan terhadap jadwal diklaUbimtek, prioritas kegiatan adalah
diklat/bimtek penjenjangan dan diklat teknis yang diselenggarakan oleh
BPK dan BPKP. Pelaksanaan diklat/bintek teknis lainnya sesuai
kebutuhan dengan lebih memperhatikan pada diklaUbimtek yang
diselenggarakan di daerah sebagai benfuk efisiensi anggaran.
Selengkapnya program, kegiatan dan capaian kinerja sasaran dan
capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 8 lampiran
Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS) dan tabel I Pengukuran
Kinerja Kegiatan(PKK)
t00.m
r@.00
r00.00
t00.00
| 00.00
100.m
r00.00
.t00.00
KaLncartn adn nlrtali ldtantoaln
l(.lancaltn ldn*nidEEi ptfilaioalrl
Brrtu.gdnn p€fahtrn lbblk krnio.
Ta.p6llh6oya kob€Blhan llnlkungan
TcD€nuhinfd kebufu han iniom€li clen
dokurien o€aatuEn dan
I|ncarnyt prrrbrr|.an l|pat Inbrn
Sl.k o.rbd Fogrlm d.€.th, provln.l
Kelanc€ran ooe€3ional kanb,r
lanun
l,ahun
bhun
tthun
tahun
tanun
tahun
tahun
lGmporui halrbsi Lisriu
Banounln Kfib.
P€r'Lt n Rum.h Tar{ls
gshan Baaaan (bn Por'furan
Makanan dsn Mlnudlan
Koodlne8i dgng€n PemerinBh
dan Pem€aintah Dge€h Lalnnya
Pondukung Admlnl8tra3i,itekni3
Teipgouhinya peny6dlaan barang cotakan dan
Ttrpaouhinye penFdlaan komponon instalali
Toap6nuhinya penFdlean pal.latan rumah
T66€dianya p€ny€dlr6n bahan bacaan &
Torp€nuhinya penFdlegn pandukun! Epat
Tlrbklgmnla rapat kooadlnlli paooram
?aatadia4ra poitsdhan pardukuno adnvblnla
t.nun
llllun
teiun
lanun
t.nun
t.nun
Lhun
100.00
tm.00
1m.00
100.00
100.m
100.00
100.m
Rutitubql(ala e€dung k ntor
RulrrDarkaL k6nda6an T6ar6dianya k€odaraan yanglayak pak6i
Pelaporan Cqpal€n Kin€rja dan
Leporsn Cspeign Ktne.ia dan
Realisesi Xineia SKPD
Ktboo.i P€ncapalan KjnerJe Kogiatan :
C€p€ian Kinerra Ou$ot Kaglaten
C€paian Kingria Ouborn€ K€giatrn
: S€ngst Balli/Sangat B€rtElll
: Sengat Baausan!trt B€rhsEll
,)jQt.rroIuib, rf
{-{-tlF9e-J'ooo3l
ood
I
,|
,|
I
J
1
I
I
I
1
I
I
1
B, PenggunaanAnggaran.
Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas' pembiayaan
pembangunan bersumber pada dana APBD Kabupaten Banjar'
Secara rinci penerimaan, belania dan realisasi efektivitas penggunaaan
tersebut dapat dijelaskan pada tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran
Keuangan tahun 2015 sebagai berikut :
EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGAMN TAHUN 2015
NO PROGRAT UTAMA
ANGGARAN (dalam ribuan ruPiah) EFESIE
NSr %PAGU BELANJA stsA
01 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
lnternal oada
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
2.094.570.000 1,912,410.O00 182,160.000 8.70
02 Program
Mengintensifl(an
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
69,300.000 68,625.000 675.000 0.97
03 Program Peningkatan
Profi esionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
320,200.000 315,160.318 5,033.682 1 .57
Program Penataan dan
penyempumaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
't 1,800.000 9,000.000 2,800.000 23.73
Program pelayanan
Administrasi Perkantoran 615,083.000 5il,ffi2.720 60,520.280 9.84
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
ADarafur
121,950.000 't12,921.3U 9,028.616 7 .40
Prcgram Peningkatan
Pengembangan
Pelaporan Capaian
Kineria dan Keuanqan
6,200.000 6,200.000
JUMLAH.....
3,239,103.000 2.978.879.422 2@,223.578 8.034
Analisis atas penggunaan sumber daya keuangan Inspektorat
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut :
a. Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Banjar
sebesar Rp 2.978.879.422,00 dibandingkan anggaran setelah
perubahan sebesar Rp 3.239.103.000,00 sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 260.223.578,00
b. Efisiensi penggunaan anggaran senilai Rp. 260.223.578,00 terdapat
pada belanja sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai senilai Rp. 37.870.000 dengan keterangan
sebagai berikut :
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran, berupa honorarium Tim
Perhitungan Angka Kredit JFA, Tim LF2P, Bendahara
Pembantu dan lnstruktur Senam.
- Terdapat sisa belanla pada Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Intemal Secara Berkala, berupa honorarium
Tim Ekspos dan Reviu Laporan Keuangan Kabupaten
Banjar
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Inventarisasi Temuan
Pengawasan, berupa honorarium Tim Pengujian Karya
llmiah Fungsional Auditor.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Koordinasi
Pengawasan yg Lebih Komprehensif, berupa honorarium
Tim Good Govemance dan Tim Penyelesaian Temuan BPK
Rt.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, berupa honorarium narasumber baik dari
intemal maupun ekstemal Inspektorat Kabupaten Banjar.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan,
Sistem dan Prosedur Pengawasan, berupa honorarium Tim
Penyusunan Kebijakan dan Sistem Prosedur Pengawasan.
2. Belanja Barang Jasa senilai Rp' 216.ilO578 dengan
keterangan sebagai berikut :
-Terdapatsisabe|anjapadaKegiatanPenyediaanJasa
Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, berupa sisa
pembayaranrekening|istrikdanrekeningte|epon.
Penggunaan listik yang efisien merupakan hasil penggunaan
listrik yang sebagian sumber listrik dipergunakan berasal dari
solar cell.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa pemeliharaan
dan perbaikan mesin tik, komputer, printer, AC dan jaringan
Simda.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor, berupa pengadaan dan penggunaan alat tulis kantor
- Terdapat sisa belania pada Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman, berupa penggunaan dan peruntukan untuk
makan dan minum unfuk tamu.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar Daerah, berupa sisa belanja perjalanan
dinas (dalam daerah dan luar daerah) yang merupakan hasil
efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan
kebufu han pelaksanaan kegiatan
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, berupa
penggunaan dana perbaikan, pengurusan surat-surat
kendaraan dan BBM yarg merupakan hasil efisiensi
penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional
kantor.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Intemal Secara Berkala, Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan dan Koordinasi pengawasan yg lebih
komprehensif, berupa penggunaan dana perjalanan dinas
dalam daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan
konsultansi/koordinasi pengawasan.
- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, berupa penggunaan dana bimtek yang disesuai
dengan kebutuhan APIP.
3. Belanja Modal senilai Rp. 3.663.000 dengan keterangan sebagai
berikut:
- Terdapat sisa belanja modal yang merupakan hasil
pengadaan langsung barang serta hasil pelaksanaan
pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan data dalam tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2015
(Penyerapan Anggaran), terdapat selisih antara penyediaan anggaran
dengan pembelanjaan anggaran yaitu Rp. 3.239.103.000,00 - Rp.
2.978.879.422,00 = Rp. 260.233.578,00 sebagai saldo atau sisa
anggaran dari kegiatan yang tidak terserap dan sebagai langkah dalam
upaya penghematan anggaran kegiatran. Sisa dana tersebut telah
dikembalikan ke Kas Daerah.
Dari tabel diatas didapat kesimpulkan bahwa semua kegiatan telah
dilaksanakan dengan penggunaan keuangan hampir semua terserap,
sebesar 91,97o/o (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh
persen).
BAB IV
PEl.IUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik
beberapa kesimpulan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten
Banjar Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar
yang disusun pada Tahun Anggaran 2015 ini telah mengakomodasi
penempan berbasis kineda dan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Inspektorat Kabupaten Banjar telah menjalankan semua kegiatian
terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menjalankan visi, misi yang diembannya serta mampu rypnghasilkan
penilaian capaian kinerja kegiatan ouput >100 % dan out@me
>100% sehingga termasuk kategori Sangat Baik.
3. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari jumlah program
dan jumlah sasaEn yang diiukur dengan jumlah indikator kinerja
yang direncanakan, dapat dicapai secara keseluruhan dengan
capaian kumulatif 100 % (kategori Sangat Berhasil).
4. Khusus sasaran program yang capaian penyerapan keuangan
dibawah 85% adalah Program Penatiaan dan Penyempumaan
Keb|akan, Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 76,27%
dimana dalam kegiatan tersebut terdapat belanja honorarium tim
pelaksana kegiatan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan,
sedangkan kegiatan kineda yang terdapat pada kegiatan telah
dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.
5. Realisasi keuangan (dalam prosentasi) sampai dengan akhir tahun
2015 sebesar 91,97% yang berarti penggunaan sumber daya
keuangan secara umum terserap dengan baik secara efektif dan
efisien.
6. Berkaltan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah
diperoleh menunjukan terjadinya perbaikan kinerja Inspektorat
Kabupaten Banjar unfuk mampu bekerja secara profesional dengan
terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya
nanusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan
tuntutan perkembangan. Capaian kinerja juga diimbangi dengan
upaya penghematan.
B. Saran€aran
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor . Perl20lMenpan PAUI ln008 tentang Penyusunan
Indikator Kinerja Utiama maka Indikator Kinefa Utama (lKU) Inspektorat
Kabupaten Banjar harus ditetapkan oleh Bupati Banjar.