Organisasi nirlaba memiliki karakteristik tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan sumber dayanya berasal dari donasi. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dan menilai kinerja organisasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba nonpemerintah.
1. A. ORGANISASI NIRLABA
Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber
daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu
entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri
atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa
kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus
kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber
daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan
entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan
organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota
organisasi dan karyawan organisasi nirlaba.
Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bermanfaat sebagai bentuk alat
penyampaian pertanggungjawaban pengurus.
Para karyawan profesional organisasi nirlaba diasumsikan ingin diperlakukan setara
dengan karyawan profesional organisasi komersial dalam hal imbalan, karier, jabatan,
dan masa depan. Bagi mereka akuntansi berguna untuk menginformasikan
kesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier.
Para anggota diasumsikan secara serius ikut serta dalam suatu organisasi nirlaba untuk
mencapai suatu visi dan misi tertentu organisaai bersangkutan yang sejalan dengan
aspirasinya. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna
memberikan gambaran, apakah visi misi tersebut direalisasikan.
Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran akan diuntungkan serta berharap
untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan organisasi, juga perlu mendapat informasi
mengenai sasaran yang berhasil diraih organisasi tersebut. Maka laporan keuangan perlu
menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan
dalam besaran uang.
Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-
undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik,
ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Di sini, laporan
2. keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai
harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang
memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu.
Sebagai kesimpulan, sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan
informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat
yang akan datang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan
rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.
B. DASAR PEMIKIRAN AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA
Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah
menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau
pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam
manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang
untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US
Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi dan
pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS.
Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah.
Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS
atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena
karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham
atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan
mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pernerintah tanpa peduli
bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.
International Federation of Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector
Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector Accounting
Standard (IPSAS). Istilah public sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintah
regional (misalnya negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa),
pemerintah lokal (misalnya kota mandiri) dan entitas pernerintah terkait (misalnya
perusahaan negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar
akuntansi sektor publik nonpemerintah.
Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atas
jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari
istilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilah
nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian
organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan
untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata
secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran
kas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama
memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi
komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya.
Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan
pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila
surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiern, gratifikasi, gaji,
3. bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen
dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan
golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial.
Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk
kegiatan. Contoh entitas legal adalah:
1. Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pmerintah, seperti BUMN
Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD;
2. Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya
yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat
Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk
kegiatan/bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada
umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaha atau
komersial
C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial
Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial
Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi
nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations).
Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon
pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber
daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya,
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh
organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan
tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya,
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi
nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, datt kekayaan bersih
organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dar. kejadian ekonomi yang mengubah
sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran
secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumher kekayaan bersih
organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara
bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan
kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
4. 7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami
informasi keuangan yang diberikan.
D. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) Nomor 45
PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah.
Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk
sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan
hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.
Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang
diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh
laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun
kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur
jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas
dalam bentuk pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus
Kas), dan Laporan Aktivitas.
Terikat dengan misi entitas, maka pendapatan utama disajikan bruto, sedang
pendapatan investasi disajikan secara neto setelah dikurangi beban investasi. Informasi
tercapainya program amat penting dalam laporan keuangan, yang menggambarkan
efektivitas beban dan manfaat yang dirasakan penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat
penting menggambarkan kualitas prrtanggungjawaban manajemen keuangan di mata
para donatur.
Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu dipaparkan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang memberi harkat khusus CALK dalam
laporan keuangan nirlaba setara dengan Neraca dan Laporan Kegiatan.
F. ORGANISASI NIR LABA 1: ORGANISASI ZAKAT
Organisasi Zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi
zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana
agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar, sehingga akuntabilitas dan
transparansinya terjamin. Apalagi sampai saat ini belum ada standar akuntansi zakat
yang sah dan diakui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai pihak yang mempunyai
keabsahan untuk meng audit.
Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan
memudahkan pengauditan, Forum Zakat (FOZ) merancang draf pedoman akuntansi bagi
organisasi pengelola zakat. Penyusunan ini dilakukan karena semakin besamya tuntutan
masyarakat akan akuntabilitas organisasi pengelola zakat.
Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta
audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pemakai laporan keuangan
dan auditor tidak mengetahui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, menganalisis
atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Pasalnya, setiap
organisasi pengelola zakat memiliki acuan yang beragam dalam membuat laporan
keuangannya.
Adanya pedoman akuntansi diharapkan akan memudahkan para pengguna laporan
keuangan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Tak hanya itu, pedoman akuntansi
yang sama akan melahirkan tingginya tingkat komparasi antarorganisasi pengelola zakat.
5. Dengan demikian bisa dipastikan kinerja antara organisasi pengelola zakat yang satu
dengan yang lainnya dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana.
Draft pedoman akuntansi zakat masih dalam rangka sosialiasi untuk mendapatkan
tanggapan dan masukan. Telah ada berbagai masukan seperti Dewan Syariah Nasional
(DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), baik dari aspek-aspek syariah maupun
teknis akuntansi baik berupa nama-nama akun maupun format penyajiannya. Masukan
tersebut akan diselaraskan dengan susunan draf yang telah ada. Selanjutnya, sebelum
draf ini menjadi pedoman akuntasi zakat yang berlaku umum maka akan ada dua review
yang ditempuh pihaknya, baik melalui DSN maupun IAI.
Seyogianya pedoman akuntansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI
yang tertuang daiam Standar Akuntansi Keuangan. Untuk menyiasati persoalan di atas,
organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yakni Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan organisasi
Nirlaba.
Berdasarkan PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi
zakat harus membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus
Kas, dan Pernyataan atas Laporan keuangan. Teten Kustiawan dari Institut
Manajemen Zakat (IMZ) menambahkan satu laporan yaitu Laporan Dana
Termanfaatkan. Tambahan ini diperlukan, karena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan
bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk
komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Ini sangat riskan untuk
diterapkan organisasi zakat.
G. ORGANISASI NIRLABA 2: ORGANISASI PENDIDIKAN TINGGI (UNIVERSITAS)
Pada umumnya suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal
keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik
yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh Rektor, yang selanjutnya
diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya,
pertanggungjawahan rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan
harus dilakukan setiap tahun.
1. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas
Pada bahasan berikut ini, akan dipaparkan suatu sistem pelaporan pengelolaan keuangan
dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi
sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Sistem ini sudah dicoba diterapkan dalam
pengelolaan keuangan suatu universitas di Indonesia. Dalam hal pembuatan laporan
keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu
pada PSAK Nomor 45.
2. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Universitas
Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan.
Keuangan universitas bersumber pada:
a.Uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari
mahasiswa;
b. Usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi
6. c. Subsidi Pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun
luar negeri yang tidak mengikat
d. Hasil usaha yayasan
Tahun anggaran yang digunakan dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31
Agustus tahun berikutnya. Setiap tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan dan
persetujuan senat universitas, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas kepada yayasan guna mendapat persetujuan dan pengesahan.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah disetujui yayasan, menjadi
panduan dan acuan seluruh subsistem universitas dalam menjalankan kegiatannya. Pada tiap
pertengahan tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan senat universitas dan persetujuan
yayasan dapat melakukan perubahan/revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas yang sedang berjalan. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya setiap
tahun anggaran, rektor harus sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Universitas tahun yang lalu kepada yayasan untuk disahkan, setelah
mendapat pertimbangan senat universitas.
3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Universitas
Laporan keuangan Universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang
telah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan Keuangan terdiri dari:
a.Laporan Posisi Keuangan.
b.Laporan Aktivitas.
c.Laporan Arus Kas.
d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
a.Laporan Posisi Keuangan
Sisi sebelah kiri menyajikan kekayaan (aktiva) universitas. Penyajian diurutkan berdasarkan
tingkat likuiditas dari yang paling likuid yaitu Kas dan Setara Kas sampai dengan yang paling tidak
likuid yaitu Aktiva Tetap.
Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban (utang) dan aktiva bersih universitas. Kewajiban
disajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya. Sedangkan aktiva bersih disajikan sesuai dengan
urutan tidak terikat, terikat sementara dan terikat permanen.
b.laporan Aktivitas
Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan universitas dari sumber akadcmik dan
nonakademik. Sisi pengeluaran menyajikan seluruh pengeluaran universitas dalam satu periode
akuntansi yang terdiri dari pengeluaran akademik dan nonakademik. Perbedaan pendapatan dan
pengeluaran merupakan perubahan aktivita bersih pada periode tersebut.
c.Laporan Arus Kas
Arus Kas operasional universitas menyajikan Kas masuk dan Kas keluar untuk operasional
universitas. Diklasifikasikan sebagai Arus Kas akademik dan nonakademik.Arus Kas investasi
menyajikan Arus Kas keluar untuk investasi (pembelian dan pembangunan aktiva tetap). Arus Kas
pendanaan menyajikan Arus Kas aktivitas pendanaan (sumbangan dsb.).
4. Kebijakan Akuntansi Universitas
7. Berikut ini kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat digunakan universitas
dalam menyusun laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia.
a.Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan disusun dengan dasar akrual dan dinilai dengan harga perolehan. Periode
laporan dari tanggal 1 September 20x0 hingga 31 Agustus 20x1 yang juga merupakan tahun
Anggaran Universitas. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas
dan Laporan Arus Kas bersama dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan.
Laporan aktivitas disusun berdasarkan klasifikasi tidak terikat, terikat sementara dan
terikat permanen.
Laporan arus kas disusun dalam klasifikasi aktivitas akademik, nonakademik, investasi, dan
pendanaan dengan menggunakan metodelangsung.
b.Transaksi dalam Mata Uang Asing
Kebijakan dalam transaksi mata uang asing ditetapkan menganut sistem kurs tengah Bank
Indonesia. Pengakuan transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam nilai Rupiah
dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi.
Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam Rupiah
berdasarkan nilai tukar dari kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan Posisi Keuangan.
Selisih lebih atau kurang yang timbul dari transaksi sepanjang tahun atas penjabaran aktiva
dan kewajiban moneter pada akhir tahun diakui sehagai pendapatan atau pengeluaran
nonakademik lainnya pada laporan aktivitas.
c. Investasi Jangka Pendek
Merupakan bentuk deposito pada Bank, dicatat berdasarkan nilai uang yang didepositokan.
Bunga yang diperoleh dari deposito diakui sebagai pendapatan nonakademik lainnya pada laporan
aktivitas.
d. Piutang Akademik dan Nonakademik.
Piutang akademik dan nonakademik disajikan dalam jumlah yang dapai direalisasikan
Penghapusan piutang yang tak tertagih dilakukan setelah memperoleh kepastian bahwa piutang
tersebut tidak akan dapat ditagih lagi dan diakui sebagai pengeluaran akademik dan nonakademik
lainnya dalam laporan aktivitas.
e. Perlengkapan
Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang dipergunakan dalam kegiatan akademik
dan nonakademik. Perlengkapan yang dipergunakan sebagai bagian dari layanan akademik, terdiri
atas alat tulis kantor dan bahan praktikum dinilai dengan harga perolehan. Perlengkapan yang
dipergunakan untuk kegiatan nonakademik diakui sebagai pengeluaran administrasi dan umum
pada laporan aktivitas. Sedangkan pemakaian perlengkapan untuk kegiatan akademik dihitung
dengan diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas.
Penilaian perlengkapan menggunakan metode rata-rata yang merupakan penyesusaian pada
akhir tahun. Penyisihan atas perlengkapan usang dan rusak ditentukan berdasarkan estimasi per
jenis perlengkapan dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya dan diakui sebagai
pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas.
f. Aktiva Terikat untuk Investasi
Aktiva terikat untuk investasi adalah alokasi Kas dan setara Kas untuk akuisisi aktiva (cash
restriced for assets acquisition).
8. g. Aktiva Tetap
Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan harga
perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat
ekonomis dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu layanan atau peningkatan standar kerja
dikapitalisasi pada aktiva yang bersangkutan.
Aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dinilai sebesar harga pasar wajar
pada saat tanggal transaksi.
Koleksi kepustakaan sesuai dengan pemanfaatannya secara ekonomis disusutkan sepanjang
masa manfaat ekonomis selama 2 tahun dengan metode saldo menurun berganda. Kecuali untuk
tanah seluruh aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat ekomis dengan metode garis lurus
dengan tarif sebagai berikut:
Tarif per Tahun
Masa Manfaat
- per
Bangunan 20 tahun 5%
Taman 10 tahun 10%
Instalasi 5 tahun 20%
Kendaraan 5 tahun 20%
Peralatan 4 tahun 25%
Perabot 4 tahun 25%
Alokasi penyusutan aktiva tetap sebagai pengeluaran administrasi akademik dan pengeluaran
administrasi dan umum (nonakademik) didasarkan pada analisis manfaat.
Aktiva tetap yang dilepas karena rusak, hilang, keusangan teknologi, atau sebab-schab lainnya
sebelum masa manfaat ekonomisnya berakhir dikeluarkan dari laporan keuangan sebesar buku.
Selisih kurang yang timbul dari pelepasan ini dicatat dalam pengeluaran nonakademik lainnya
pada laporan aktivitas.
h. Aktiva dalam Penyelesaian
Mcrupakan penambahan bangunan beserta taman instalasi yang masih dalam tahap
pembangunan. Pembangunan tersebut bisa didanai dari pihak intemal atau pihak ketiga, melalui
Uang Sumbangan Pendidikan (USP) yang diperoleh dari mahasiswa baru.
Pembangunan aktiva tetap yang didanai dari pihak internal atau pihak ketiga yang sudah
selesai dibangun dan diserah-terimakan dari Panitia Pembangunan kepada Universitas,
dipindahkan sebagai aktiva tetap dan mulai diperhitungkan penyusutannya.
i. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
HaKI merupakan perlindungan hukum yang diberikan secara eksklusif oleh pemerintah atas
pruduk-pruduk yang dihasilkan dan aktivitas penelitian dan pengembangan kelembagaan
universitas yang diatasnamakan Universitas. HaKI diakui berdasarkan harga perolehannya
dan diamortasikan secara periodik selama jangka waktu berlakunya HaKI atau selama-
lamanya 20 tahun (5%) dengan metode garis lurus.
HaKi disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi amortasi umur aktiva tersebut.
Amortasi aktiva diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik atau pengeluaran administrasi
dan umum (nonakademik) pada lapor-an aktivitas.
9. j. Jaminan Kepada Pihak Ketiga
Merupakan surat jaminan (Bank garansi) yang diberikan kepada Dirjen Dikti untuk pendirian
program studi baru dan akan dinetralisir apabila jaminan diterima kembali.
Aktiva dicatat sebesar nilai jaminan yang diberikan dan dihapuskan dari laporan keuangan
saat berakhirnya masa jaminan tersebut.
k. Jaminan yang Diterima
Merupakan jaminan yang diterima dari mahasiswa yang mengikuti wisuda dan akan
dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi kewajiban pengembalian
toga. Kewajiban dicatat sebesar jaminan yang diterima pada tanggal transaksi.
l. Perpajakan
Kebijakan perpajakan yang terkait dengan penghasilan mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak
No. KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Atas
Dana Pembangunan Gedung dal, Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis
yang Bergerak di Bidang Pendidikan.
Sedang kewajiban yang terkait dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji
karyawan tetap dan honorarium tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
dan dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai
kewajiban dan dikompensasikan dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada periode kini dan
sebelumnya.
m. Utang kepada Lembaga Keuangan
Merupakan utang kepada Bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
Universitas. Pembayaran bunga atas kewajiban tersebut diakui sebagai pengeluaran nonakademik
lainnya pada laporan aktivitas.
n. Tunjangan Hari Tua.
Merupakan kewajiban yang berasal dari pemotongan gaji karyawan untuk tunjangan hari tua
yang belum direalisasikan selama karyawan yang bersangkutan masih aktif di universitas.
Kewajiban dicatat pada setiap akhir bulan saat pembayaran gaji karyawan. Realisasi dari
pembayaran tunjangan hari tua bagi karyawan yang telah pensiun diakui sebagai pengeluaran
nonakademik lainnya pada laporan Arus Kas.
o. Aktiva Bersih
Merupakan selisih dari aktiva terhadap kewajiban yang mencerminkan seluruh
sumber daya yang tersedia dan dimiliki secara independen pada suatu saat tertentu oleh
organisasi tanpa terikat atau terikat sementara maupun permanen.
Aktiva bersih tidak terikat adalah selisih dari aktiva terhadap kewajiban yang
pemanfaatannya tidak dibatasi oleh syarat atau kewajiban tertentu dari pihak donor.
Aktiva bersih terikat sementara adalah selisih dari aktiva terhabap kewajiban yang
pemanfaatannya dibatasi oleh syarat atau kewajiban dalam jangka waktu tertentu dari pihak
donor.
Aktiva bersih terikat permanen adalah selisih dari aktiva terhadap kewajiban yang
pemanfatannya dibatasi secara permanen oleh syarat atau kewajiban dari pihak donor.
p. Pendapatan
Merupakan kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan
peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan
10. andal. Pendapatan diklasifikasikan sebagai pendapatan akademik dan nonakademik.
Pendapatan akademik adalah pendapatan yang diterima dari aktivitas tridharma perguman tinggi.
Pendapatan nonakademik adalah pendapatan yang diterima di luar dari aktivitas akademik.
Pendapatan akademik yang diperoleh dari mahasiswa diakui secara proporsional pada saat
realisasi jasa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari sumbangan dan hibah diakui pada saat
penerimaan sumbangan dan hibah.
Pendapatan nonakademik yang berasal dari jasa pelatihan dan konsultasi diakui pada saat
realisasi jasa telah terpenuhi sesuai nilai kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga.
q. Pengeluaran
Merupakan penurunan ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau
peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengeluaran
diklasifikasikan sebagai pengeluaran akademik dan nonakademik. Pengeluaran akademik adalah
pengeluaran yang timbul dari aktivitas di luar aktivitas akademik. Pengeluaran nonakademik
adalah pengeluaran yang aktivitas di luar aktivitas akademik.