Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan. Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran besar dalam mengkoordinir berbagai upaya penanganan sanitasi di sekolah.

1. Fakta-fakta berikut ini menunjukkan bahwa
penyediaan Sanitasi Sekolah di Indonesia
masih jauh dari kondisi yang ideal
Penelitian UNICEF tahun 2015 tentang praktik
Manajemen Kebersihan Menstruasi atau
Menstrual Hygiene Management (MHM)
di sekolah: ketidakcukupan air, toilet, dan
kebersihan menjadi tantangan dan gangguan
dalam proses belajar mengajar bagi siswa
perempuan yang sedang menstruasi5
Sekolah masih harus bekerja keras dalam
membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat
siswa menunjukkan bahwa hanya 12 persen
anak usia 5-14 tahun yang melakukan praktik
cuci tangan pakai sabun setelah buang air
besar dan hanya 14 persen yang melakukan
cuci tangan pakai sabun sebelum makan.
3
SANITASI SEKOLAH
TANTANGAN DAN PELUANG
PENTINGNYA
SANITASI SEKOLAH
KONDISI YANG
MEMPRIHATINKAN
Kesehatan lingkungan sekolah, terutama tersedianya sanitasi
yang memadai berhubungan erat dengan empat hal, yaitu:
1. Meningkatkan Status Kesehatan Siswa
Sanitasi sekolah adalah langkah awal mewujudkan lingkungan
belajar yang sehat. Lingkungan sekolah yang buruk, seperti
genangan air, jamban yang tidak memenuhi syarat, dan
sampah yang tidak terurus, dapat menjadi sumber penyebaran
penyakit demam berdarah, diare, dan beragam penyakit kulit.
Pelaksanaan program sanitasi sekolah yang berkualitas mampu
mencegah penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun dapat
menurunkan risiko terkena penyakit diare sebesar 40 persen.1
2. Memajukan Prestasi Siswa
Penyediaan sarana air yang aman, fasilitas sanitasi yang nyaman
dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti
cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan angka ketidakhadiran
secara signifikan hingga 21-54 persen2
. Mencegah dehidrasi
dengan mengkonsumsi air minum yang aman di sekolah juga
dapat meningkatkan fungsi kognitif siswa.3
Kedua hal ini, cuci
tangan pakai sabun dan penyediaan air minum di sekolah secara
tidak langsung dapat meningkatkan prestasi belajar di sekolah.
3. Mendorong Kesetaraan Gender
Studi UNESCO menemukan bahwa secara global, 1 dari 5
anak perempuan yang berusia diatas sekolah dasar tidak
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah,
salah satunya akibat fasilitas sanitasi yang tidak layak
di sekolah.4
Selain itu, siswa perempuan yang sedang
menstruasi merasa lebih nyaman tinggal di rumah saja dari
pada masuk sekolah tanpa fasilitas sanitasi yang layak.
4. Menempatkan Siswa Sebagai Agen Perubahan
Anak usia sekolah dasar dapat menjadi agen perubahan hidup bersih
dan sehat di keluarga dan lingkungannya. Melaksanakan program
Sanitasi Sekolah adalah salah satu jalur terbaik menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Anak-anak yang mendapatkan pembelajaran
PHBS di sekolah dapat menyampaikan informasi yang diterimanya
kepada keluarganya di rumah, misalnya mengenai cuci tangan
pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar.5
UNICEF
World Trade Center 6, 10th
Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920, Indonesia
Tel.
(021) 2996 8000
Fax.
(021) 571 1326
Email
jakarta@unicef.org
Website
www.unicef.or.id
unicefindonesia @unicefindonesia
Unicef Indonesia
unicefindonesia
©UNICEF
Indonesia/2015/Josh
Estey
3
REKOMENDASI
Meluncurkan Program Nasional Sanitasi Sekolah sebagai kerangka
kerja bersama penanganan Sanitasi Sekolah secara nasional
Membangun kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat sipil, dunia usaha dan sekolah untuk
mempercepat penanganan Sanitasi Sekolah
Menggunakan data Dapodik sebagai acuan
perencanaan penanganan Sanitasi Sekolah
Memasukkan Sanitasi Sekolah kedalam Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan menjadi bagian dari standar pelayanan
minimal bidang pendidikan dan sistem akreditasi nasional
Memperkuat kapasitas pengelolaan Sanitasi Sekolah
pada Tim Pembina UKS di tingkat pusat dan daerah
1
3
5
2
4
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) 2016
HANYA 65% SEKOLAH
DASAR YANG MEMILIKI
TOILET TERPISAH
MENURUT GENDER
DALAM KONDISI BAIK
HANYA1DARI 4
TOILET SEKOLAH
RASIO TOILET SAAT INI JAUH DARI IDEAL
1:86
(ideal 1:50)
1:93
(ideal 1:60)
1. Freeman et al (2014), “Hygiene and
health: systematic review of hand washing
practices worldwide and update of
health effects”, Tropical Medicine and
International Health, 19.8:906–916
2. Bowen A, Ma H, Ou J et al. (2007), “A cluster-
randomized controlled trial evaluating
the effect of a hand washing-promotion program
in Chinese primary schools.”
The American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene 76, 1166–1173.
3. Bar‐David, Yair, Jacob Urkin, and E.
L. Y. Kozminsky, (2005), “The effect
of voluntary dehydration on cognitive
functions of elementary school children.”,
Acta Paediatrica, 94.11: 1667-1673.
4. UNESCO, Institute for Statistic (2010), “Out-
of-School Adolescents” Montreal, Canada
5. Harry Cummings and associates (2016)
“Potential role of WinS
programme in
improving STBM in the communities”
6. Burnett Institute and partners (2015)
“Menstrual Hygiene Management in Indonesia;
Understanding practices, determinants and
impacts among adolescent school girls”

2. 4
Upaya mencapai target akses universal untuk air minum dan
sanitasi sesuai RPJMN 2015–2019 berhadapan dengan tantangan
berat. Pertama, kesenjangan akses yang sangat tinggi antara
kondisi saat ini dengan target 100% pada akhir 2019. Kedua,
adanya kesenjangan pendanaan, kurangnya kapasitas sumber
daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kesadaran dan perilaku merupakan prasyarat terpenting bagi terwujudnya
lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks ini sekolah menjadi tempat
strategis untuk menumbuhkan kesadaran menjalankan PHBS para
siswanya secara berkelanjutan. Terlebih lagi siswa merupakan generasi
penerus dan berpotensi sebagai agen perubahan di masyarakat.
Buruknya sanitasi di sekolah pada akhirnya akan berpengaruh
pada kualitas pendidikan seperti, hilangnya waktu belajar, dan
menurunnya produktifitas siswa. Rendahnya kesadaran untuk
menjalankan perilaku bersih dan sehat di sekolah juga mendatangkan
kerugian ekonomi yang besar di masa yang akan datang.
Perhatian pada kesehatan lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya
Sanitasi Sekolah merupakan amanat undang-undang, khususnya UU
Kesehatan No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 79 menegaskan:
“Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan
hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta
didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan
setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.”
Selanjutnya Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), menyebutkan: “tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik
maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat,
sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis
dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.”
Dihadapkan pada tantangan Sustainable Development Goals
(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di akhir
2030, perbaikan sanitasi di sekolahharus menjadi prioritas
pembangunan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran
penting untuk mencapai target SDG terkait Sanitasi Sekolah.
LATAR BELAKANG
Secara global isu tentang air,
sanitasi, dan aspek higiene
di sekolah ditetapkan dalam
Sustainable Development
Goals (SDGs) melalui:
Tujuan 3: Menjamin kehidupan
yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.
Tujuan 4: Menjamin kualitas
pendidikan yang inklusif dan
merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang
hayat untuk semua.
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan
gender dan memberdayakan
kaum perempuan
Tujuan 6: Menjamin
ketersediaan serta pengelolaan
air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua
Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan
terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan.
Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain sektor
kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran besar
dalam mengkoordinir berbagai upaya penanganan sanitasi di sekolah.
Dengan semangat desentralisasi, penguatan kelembagaan di tingkat daerah, menjadi
sangat penting agar Pemerintah Daerah dapat menjadi penggerak penanganan
Sanitasi Sekolah. Hal ini sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dibawah ini adalah lima aspek kunci penanganan sanitasi sekolah
PENANGANAN YANG
KOMPREHENSIF DAN TERPADU
LIMA ASPEK KUNCI
PENANGANAN SANITASI SEKOLAH
Aspek Kebijakan.
Kebijakan pendidikan harus memperhatikan Sanitasi Sekolah. Misalnya, menjadikan
Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari standar pelayanan minimal bidang pendidikan
dan sistem akreditasi nasional. Di tingkat daerah perlu disusun peraturan
Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait pelaksanaan UKS dan Sanitasi Sekolah
Aspek Koordinasi.
Koordinasi antar kementerian/lembaga, baik ditingkat pusat maupun daerah
sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan sanitasi di sekolah
Aspek Perencanaan dan Monitoring.
Ketersediaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dimanfaatkan untuk
menyusun dokumen perencanaan Sanitasi Sekolah di daerah, dengan target
yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Aspek Pendanaan.
Tersedianya kebijakan daerah yang mendukung penanganan Sanitasi Sekolah, akan
memungkinkan penggunaan dana yang ada di daerah, seperti APBD, dana desa,
dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, untuk perbaikan Sanitasi Sekolah.
Untuk mengukur keberhasilan penanganan Sanitasi Sekolah, diperlukan kerangka monitoring
dan evaluasi yang memadai dan mengacu pada target-target yang telah ditetapkan.
Aspek Kapasitas Kelembagaan.
Perbaikan Sanitasi Sekolah sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan
program oleh Pemerintah Daerah. Tim Pembina UKS pusat memiliki peran
penting dalam membangun kapasitas TP UKS provinsi, kabupaten dan kota.
Perbaikan Sanitasi Sekolah akan berhasil jika
memiliki tiga komponen dibawah ini:
Sarana dan Prasarana, berupa fasilitas air
bersih, toilet dengan jumlah yang memadai,
sarana cuci tangan pakai sabun, tempat sampah,
dan saluran pembuangan air limbah (SPAL).
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang
dicapai melalui pendidikan berkelanjutan pada
warga sekolah agar menumbuhkan kesadaran
dan kebiasaan hidup bersih dan sehat
Manajemen Berbasis Sekolah, adalah bagaimana
sekolah mengelola sarana prasarana yang ada dan
pendidikan berkelanjutan PHBS untuk memastikan
terselenggaranya Sanitasi Sekolah secara berkelanjutan
Misalnya mengalokasikan anggaran BOS untuk biaya
perawatan, pemeliharaan serta kegiatan sanitasi sekolah.
PELAKSANAAN DI
TINGKAT SEKOLAH
©UNICEF
Indonesia/2016/Irwin
Fedriansyah
2 4 5
CONTOH PRAKTIK
BAIK SANITASI
SEKOLAH
Terdapat beberapa contoh baik
pelaksanaan Sanitasi Sekolah.
Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru, Provinsi
Sulawesi Selatan menyusun
Strategi Pengembangan
Sanitasi Sekolah sebagai acuan
pelaksanaan Pembangunan Sanitasi
Sekolah secara sistematis dan
bertahap. Pada level sekolah,
pendekatan yang dipakai adalah
mengajak orang tua siswa untuk
berpartisipasi dalam perbaikan dan
pembangunan fasilitas sanitasi di
sekolah. Cara ini terbukti efektif
dalam meningkatkan kepedulian
orang tua dalam menciptakan
lingkungan sekolah yang bersih
dan sehat bagi anak-anaknya.
Contoh praktik baik lain terdapat
di Kabupaten Tangerang. Sanitasi
Sekolah tercantum dalam
kebijakan daerah, antara lain
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Peraturan
Bupati tentang Pembangunan
Sanitasi Sekolah. Pada level
sekolah, Kepala Sekolah dan
komite terlibat aktif dalam menjaga
serta memelihara sarana Sanitasi
Sekolah yang telah terbangun.
Dua contoh diatas dapat menjadi
acuan bagi para penentu kebijakan
yang ingin mengembangkan program
Sanitasi Sekolah di daerahnya.